1. PENDIDIKANPENDIDIKAN
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
OOlehleh
Muhamad YogiMuhamad Yogi
MerryMerry
IrmaIrma
Tunggul WulungTunggul Wulung
IsmaelIsmael
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DANPROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARAUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
20122012

2. A. PENGERTIAN DAN TUJUANA. PENGERTIAN DAN TUJUAN
PENDIDIKANPENDIDIKAN
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
1.1. Pengertian PendidikanPengertian Pendidikan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Pendidikan KewarganegaraanPendidikan Kewarganegaraan
sebenarnya dilakukan di seluruh dunia.sebenarnya dilakukan di seluruh dunia.
Meskipun dengan berbagai istilah atauMeskipun dengan berbagai istilah atau
namanama
Dan mata kuliah ini sering disebutDan mata kuliah ini sering disebut CIVICCIVIC
EDUCATION ,CITIZENSHIP.EDUCATION ,CITIZENSHIP. DanDan
bahkan ada yang menyebut sebagaibahkan ada yang menyebut sebagai
DEMOCRACY EDUCATION.DEMOCRACY EDUCATION.

3.  Mata kuliah ini memiliki peran yang sangatMata kuliah ini memiliki peran yang sangat
 Strategis dalam mempersiapkan warga negaraStrategis dalam mempersiapkan warga negara
yang cerdas, bertanggung jawab danyang cerdas, bertanggung jawab dan
berkeadaban. Berdasarkan dari pada rumusanberkeadaban. Berdasarkan dari pada rumusan ““
Civic InternationalCivic International “ Th 1995. maka disepakati“ Th 1995. maka disepakati
bahwa pendidikan demokrasi penting untukbahwa pendidikan demokrasi penting untuk
pertumbuhanpertumbuhan Civic CultureCivic Culture, untuk keberhasilan, untuk keberhasilan
pengembangan dan pemeliharaan pemerintahanpengembangan dan pemeliharaan pemerintahan
demokrasi.( Mansoer, 2005 ).demokrasi.( Mansoer, 2005 ).

4. Berdasarkan UURI Nomor 20 Th 2003,Berdasarkan UURI Nomor 20 Th 2003,
ten tang Sistem Pendidikan Nasional,ten tang Sistem Pendidikan Nasional,
serta Surat Keputusan Dikti Departemenserta Surat Keputusan Dikti Departemen
Pendidikan Nasional Nomor : 43/DIKTI/Pendidikan Nasional Nomor : 43/DIKTI/
Kep/2006, tentang Rambu-rambu PelaksaKep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksa
naan kelompok mata kuliahnaan kelompok mata kuliah
Pengembangan Kepribadian di PerguruanPengembangan Kepribadian di Perguruan
Tinggi yang terdiri atas mata kuliahTinggi yang terdiri atas mata kuliah
Pendidikan Agama, PendidikanPendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan, dan BahasaKewarganegaraan, dan Bahasa
Indonesia.Indonesia.

5.  Pendidikan Kewarganegaraan yang sekarang iniPendidikan Kewarganegaraan yang sekarang ini
diajarkan mengalami pradigma baru yaitu Pendidikandiajarkan mengalami pradigma baru yaitu Pendidikan
Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Hal iniKewarganegaraan berbasis Pancasila. Hal ini
berdasarkan kkenyataan diseluruh negara dunia, bahwaberdasarkan kkenyataan diseluruh negara dunia, bahwa
kesadaran demokrasi serta implementasinya haruskesadaran demokrasi serta implementasinya harus
senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat berupasenantiasa dikembangkan dengan basis filsafat berupa
identitas nasional, kenyata an dan pengalaman sejarahidentitas nasional, kenyata an dan pengalaman sejarah
bangsa tersebut serta dasar-dasar kemanusiaan danbangsa tersebut serta dasar-dasar kemanusiaan dan
keadaban. Oleh karena itu dengan pendidikankeadaban. Oleh karena itu dengan pendidikan
kewarganegaraan diharapkan intelektuan indonesiakewarganegaraan diharapkan intelektuan indonesia
memiliki dasar kepribadian yang kuat sebagai wargamemiliki dasar kepribadian yang kuat sebagai warga
negara yang demokratis, relegius berkemanusiaan dannegara yang demokratis, relegius berkemanusiaan dan
berkeadaban.berkeadaban.

6.  2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.
 Keputusan Dirjen Dikti Nomor. 43/DIKTI /Keputusan Dirjen Dikti Nomor. 43/DIKTI /
Kep/2006,tujuan pendidikan Kewarganega raan adalahKep/2006,tujuan pendidikan Kewarganega raan adalah
dirumuskan dlam visi, misi dan kompetensi sebagaidirumuskan dlam visi, misi dan kompetensi sebagai
berikut :berikut :
 Visi dari pada Pendidikan Kewarganegaraan diVisi dari pada Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi adalah merupakan sumber nilaiPerguruan Tinggi adalah merupakan sumber nilai
pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraanpedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan
program studi, guna mengantarkan mahasiswaprogram studi, guna mengantarkan mahasiswa
memantapkan kepribadiaannya sebagai manusiamemantapkan kepribadiaannya sebagai manusia
seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yangseutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang
dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasidihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi
bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religiusbangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius
berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air danberkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan
bangsanya.bangsanya.

7. Misi Pendidikan Kewarganegaraan diMisi Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi adalah untuk membantuPerguruan Tinggi adalah untuk membantu
mahasiswa memantapkanmahasiswa memantapkan
kepribadiannya, agar secara konsistenkepribadiannya, agar secara konsisten
mampu mewujudkan nilai-nilai dasarmampu mewujudkan nilai-nilai dasar
pancasil, rasa kebangsaan dan cintapancasil, rasa kebangsaan dan cinta
tanah air dalam menguasai, menerapkantanah air dalam menguasai, menerapkan
dan mengembangkan ilmu pengetahuan,dan mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni dengan rasa tanggungteknologi dan seni dengan rasa tanggung
jawab dan moral.jawab dan moral.

8.  Adapun kompetensi yang menjadi harapanAdapun kompetensi yang menjadi harapan
mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuan yangmahasiswa adalah untuk menjadi ilmuan yang
profesional dan memiliki rasa kebang gaan danprofesional dan memiliki rasa kebang gaan dan
cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selaincinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain
itu kopetensi yang diharapkan agar mahasiswaitu kopetensi yang diharapkan agar mahasiswa
menjadi warganegara yang memiliki daya saing,menjadi warganegara yang memiliki daya saing,
berdisiplin, berpartisipasi aktif dalamberdisiplin, berpartisipasi aktif dalam
membangun kehidupan yang damaimembangun kehidupan yang damai
berdasarkan sistem nilai Pancasila. Maka atasberdasarkan sistem nilai Pancasila. Maka atas
dasar pengertian tersebut kompetensidasar pengertian tersebut kompetensi
mahasiswa dalam Pendidikan Tinggi tidak dapatmahasiswa dalam Pendidikan Tinggi tidak dapat
dipisahkan dengan filsapat bangsa.dipisahkan dengan filsapat bangsa.

9. B. Landasan Ilmiah dan LandasanB. Landasan Ilmiah dan Landasan
HukumHukum
 1. Landasan Ilmiah :1. Landasan Ilmiah :
 a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan adalah :a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan adalah :
 Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna danSetiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan
bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampubermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu
mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya.mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya.
Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan. Teknologi danUntuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan. Teknologi dan
seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilaiseni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai
moral, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilaimoral, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai
dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidupdasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup
setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsasetiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputidan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi
hubungan antara warganegara dan negara, serta paendahuluanhubungan antara warganegara dan negara, serta paendahuluan
pendidikan bela negara yang semua ini berpijak pada nilai-nilaipendidikan bela negara yang semua ini berpijak pada nilai-nilai
budaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan utama pendidikanbudaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan utama pendidikan
kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dankewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan
kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan prilaku cintakesadaran bernegara serta membentuk sikap dan prilaku cinta
tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsatanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa
Pancasila.Pancasila.

10.  Adapun sebagai suatu perbandingan diberbagai negaraAdapun sebagai suatu perbandingan diberbagai negara
juga dikembangkan materi pendidikan umum sebagaijuga dikembangkan materi pendidikan umum sebagai
nilai-nilai yang mendasari sikap dan prilakunilai-nilai yang mendasari sikap dan prilaku
warganegaranya.warganegaranya.
 1. Amerika Serikat (History,Humanity dan Philosophy).1. Amerika Serikat (History,Humanity dan Philosophy).
 2. Jepang (Japanese History,Ethies dan Philosophy).2. Jepang (Japanese History,Ethies dan Philosophy).
 3. Filipina ( Philipino, family Planning, Taxation and land3. Filipina ( Philipino, family Planning, Taxation and land
Reform, The Philiphine New Constitution, dan Study ofReform, The Philiphine New Constitution, dan Study of
Human Rights.Human Rights.
 Dan diberbagai negara dikembangkan pula bidang studyDan diberbagai negara dikembangkan pula bidang study
yang sejenis dengan Pendidikan Kewarganegaraan yaituyang sejenis dengan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu
yang dikenal dengan “ CIVICS EDUCATION “yang dikenal dengan “ CIVICS EDUCATION “

11. B. Objek Pembahasan PendidikanB. Objek Pembahasan Pendidikan
KewarganegaraanKewarganegaraan
 Setiap ilmu itu haruslah memenuhi syarat-syarat ilmiah yangSetiap ilmu itu haruslah memenuhi syarat-syarat ilmiah yang
mempunyai objek metode, sistem dan bersifat universal. Objekmempunyai objek metode, sistem dan bersifat universal. Objek
pembahasan setiap ilmu harus jelas,baik objek material maupunpembahasan setiap ilmu harus jelas,baik objek material maupun
objek formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yangobjek formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang
dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu, Sedangkandibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu, Sedangkan
objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untukobjek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk
membahas objek material tersebut. Adapun objek material darimembahas objek material tersebut. Adapun objek material dari
Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitanPendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan
dengan warganegara baik yang empirik maupun yang nonempirik,dengan warganegara baik yang empirik maupun yang nonempirik,
yang meliputi wawasan sikap dan prilaku warganegara dalamyang meliputi wawasan sikap dan prilaku warganegara dalam
kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formal yang mencakupkesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formal yang mencakup
dua segi, yaitu segi hubungan antara warganegara dan negaradua segi, yaitu segi hubungan antara warganegara dan negara
( termasuk hubungan antar warganegara) dan segi pembelaan( termasuk hubungan antar warganegara) dan segi pembelaan
negara. Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraannegara. Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan
terarah pada warga negara indonesia dalam hubungannya denganterarah pada warga negara indonesia dalam hubungannya dengan
negara Indonesia dan pada upaya pembelaan negara Indonesia.negara Indonesia dan pada upaya pembelaan negara Indonesia.

12. Objek pembahasan PK menurutObjek pembahasan PK menurut
Putusan Dirjen PT No.43/DIKTI/2006Putusan Dirjen PT No.43/DIKTI/2006 Dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-pokokDijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-pokok
bahasan sebagai berikut :bahasan sebagai berikut :
 Subtansi kajian PK mencakup antara lain :Subtansi kajian PK mencakup antara lain :
 1). Filsafat Pancasila1). Filsafat Pancasila
 2). Identitas nasional2). Identitas nasional
 3). Negara dan Konstitusi3). Negara dan Konstitusi
 4). Demokrasi Indonesia4). Demokrasi Indonesia
 5). Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia5). Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 6). Hak dan Kewajiban WN serta Negara6). Hak dan Kewajiban WN serta Negara
 7). Geopolitik Indonesia7). Geopolitik Indonesia
 8). Geostrategi Indonesia8). Geostrategi Indonesia

13. C. Rumpun KeilmuanC. Rumpun Keilmuan
PK dapat disejajarkan dengan CiviesPK dapat disejajarkan dengan Civies
Education yang dikenal diberbagai negaraEducation yang dikenal diberbagai negara
sebagai bidang studi ilmu ilmiah. PKsebagai bidang studi ilmu ilmiah. PK
bersifat antardisipliner (antar bidang) danbersifat antardisipliner (antar bidang) dan
bukan monodispliner, hal ini dikarenakanbukan monodispliner, hal ini dikarenakan
kumpulan pengetahuan yang membangunkumpulan pengetahuan yang membangun
ilmu Kewarganegaraan itu diambil dariilmu Kewarganegaraan itu diambil dari
berbagai displin ilmu. Karena itulah upayaberbagai displin ilmu. Karena itulah upaya
pembahasan dan pengembangannyapembahasan dan pengembangannya
memerlukan sumbangan dari berbagai -memerlukan sumbangan dari berbagai -

14. Disiplin ilmu yang meliputi antara lain :Disiplin ilmu yang meliputi antara lain :
Ilmu Politik, ilmu hukum, ilmu Filsafat, ilmuIlmu Politik, ilmu hukum, ilmu Filsafat, ilmu
sosiologi, ilmu Adm Negara, ilmu ekonomisosiologi, ilmu Adm Negara, ilmu ekonomi
pembangunan, Sejarah Perjuanganpembangunan, Sejarah Perjuangan
Bangsa, dan ilmu Budaya.Bangsa, dan ilmu Budaya.

15. 2. LANDASAN2. LANDASAN HHUKUMUKUM
 A. UUD 1945A. UUD 1945
 1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alenia1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alenia
kedua dan keempat yg memuat cita-cita tujuankedua dan keempat yg memuat cita-cita tujuan
dan aspirasi bangsa Indonesia tentangdan aspirasi bangsa Indonesia tentang
kemerdekaan.kemerdekaan.
 2) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “ segala2) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “ segala
warganegara bersamaan kedudukannyawarganegara bersamaan kedudukannya
didalam hukum dan pemerintahan serta wajibdidalam hukum dan pemerintahan serta wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itumenjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidakdengan tidak
ada kecualinya.ada kecualinya.

16. 3).Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “ tiap-3).Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “ tiap-
tiap warganegara berhak dan wajib ikuttiap warganegara berhak dan wajib ikut
serta dlm usaha pembelaan negara”.serta dlm usaha pembelaan negara”.
4). Pasal 31(1) menyatakan bahwa “ tiap-4). Pasal 31(1) menyatakan bahwa “ tiap-
tiap warganegara berhak mendapatkantiap warganegara berhak mendapatkan
pengajaran”.pengajaran”.
B. Ketetapan MPRB. Ketetapan MPR

17. B. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999/B. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999/
tentang Garis-garis besar haluan negara.tentang Garis-garis besar haluan negara.
C. Undang-undang no 20 tahun 1082C. Undang-undang no 20 tahun 1082
tentang ketentuan-ketentuan pokoktentang ketentuan-ketentuan pokok
pertahanan kemanan negara republikpertahanan kemanan negara republik
indonesia (Jo UU No.1 Tahun 1988)indonesia (Jo UU No.1 Tahun 1988)

18. 1) Dalam pasal 18(a) disebutkan bahwa1) Dalam pasal 18(a) disebutkan bahwa
hak kewajiban warga negara yanghak kewajiban warga negara yang
diwujudkan dengan keikutsertaan dalamdiwujudkan dengan keikutsertaan dalam
upaya bela negara diselenggarakanupaya bela negara diselenggarakan
melalui pendidikan pendahuluan belamelalui pendidikan pendahuluan bela
negara sebagai bagian tak terpisahkannegara sebagai bagian tak terpisahkan
dalam sistem pendidikan nasionaldalam sistem pendidikan nasional

19.  2) Dalam pasar 19 (2) disebutkan bahwa2) Dalam pasar 19 (2) disebutkan bahwa
pendidikan pendahuluan bela negara wajibpendidikan pendahuluan bela negara wajib
 diikuti oleh setiap warga negara dandiikuti oleh setiap warga negara dan
dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal padadilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada
tingkat pendidikan dasar sampai Pendidikantingkat pendidikan dasar sampai Pendidikan
Menengah ada dalamMenengah ada dalam
 gerakan pramuka. Tahap lanjutan pada tingkatgerakan pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat
Pendidikan Tinggi ada dalam bentuk pendidikanPendidikan Tinggi ada dalam bentuk pendidikan
kewiraan.kewiraan.

20. D. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistemD. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasinonal dan berdasarkan Keputusan MenteriPendidikan Nasinonal dan berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional nomor 23/U/2000 tentangPendidikan Nasional nomor 23/U/2000 tentang
 Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanPedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi dan Penilaian Hasil belajar MahasiswaTinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa
dan nomor 45/U/2002 tentang kurikulum intidan nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti
pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwapendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa
Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa danPendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakanPendidikan Kewarganegaraan merupakan
kelompok mata kuliah pengembangankelompok mata kuliah pengembangan
kepribadian yang wajib diberikan dalamkepribadian yang wajib diberikan dalam
kurikulum setiap program studi/kelompokkurikulum setiap program studi/kelompok
program studi.program studi.

21.  Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanPedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi dan Penilaian Hasil belajar MahasiswaTinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa
dan nomor 45/U/2002 tentang kurikulum intidan nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti
pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwapendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa
Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa danPendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakanPendidikan Kewarganegaraan merupakan
kelompok mata kuliah pengembangankelompok mata kuliah pengembangan
kepribadian yang wajib diberikan dalamkepribadian yang wajib diberikan dalam
kurikulum setiap program studi/kelompokkurikulum setiap program studi/kelompok
program studi.program studi.

22.  e. adapun pelaksanaannya berdasarkan surate. adapun pelaksanaannya berdasarkan surat
keputusan direktur jendral pendidikan tinggikeputusan direktur jendral pendidikan tinggi
departemandeparteman
 pendidikan nasional nomor 43/DIKTI/Kep/2006,pendidikan nasional nomor 43/DIKTI/Kep/2006,
yang memuat rambu-rambuyang memuat rambu-rambu
 pelaksaanaan kelompok matakuliahpelaksaanaan kelompok matakuliah
pengembangan kepribadian di perguruan tinggipengembangan kepribadian di perguruan tinggi