Dokumen tersebut merangkum tentang Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mengembangkan kecerdasan kewarganegaraan peserta didik melalui penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan

1. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
i
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
Tim Penulis:
Prof. Dr Udin S. Winataputra, MA
Prof. Dr. Dasim Budimansyah, MSi
Prof. Dr. Sapriya Katmajaya, MEd
Dr. Winarno Narmoatmojo, M Si
Penelaah:
Drs. Ikram Prawiroputro, MPd
Drs. Henry Yustanto, MA
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2014

2. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
ii
SAMPUL LUAR
SAMPUL DALAM
IDENTITAS PENERBIT
KATA PENGANTAR DIRJEN DIKTI
PENDAHULUAN
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAPTAR GAMBAR

3. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
iii
PENDAHULUAN
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler merupakan bagian
utuh dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kurikulum dan pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan perlu diwujukan dalam kurikulum semua jalur dan
jenjang pendidikan. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian
tujuan pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang, dikembangkan,
dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan
nasional. Semua hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk
memahami profil mata kuliah Pendidikan Kewreganegaraan secara utuh.
Secara konstitusional, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian tak
terpisahkan dari upaya nasional yang bersifat sistemik dan berkelanjutan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.Hal itu tersurat dalam alinea keempat Pembukaan,
dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara
instrumental, imperatif itu selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 2, 3, dan 37 Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2003. Secara tegas dinyatakan dalam penjelasan pasal 37
bahwa: “... pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta
didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Adapun
yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang
tersebut mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan
pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak
warganegara. Selanjutnya dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah dapat dipastikan merupakan suatu entitas
utuh psikopedagogis/andragogis dalam kurikulum program diploma dan sarjana.
Sebagai salah satu unsur mata kuliah wajib, Pendidikan Kewarganegaraan
mengemban misi pengembangan karakter lulusan sebagaimana tercakup dalam
Standar Kompetensi Lulusan (vide Permendikbud No.54 Tahun 2013). Dalam
konteks pembangunan bangsa dan karakter (nation and character building),
Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran
yang sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah
satu wahana pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik

4. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
iv
secara nasional. Dalam konteks itu Pendidikan Kewarganegaraan tidak bisa
dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter.
Secara konseptual dan paradigmatik tujuan akhir atau capaian pembelajaran
(learning outcomes) Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya
kebajikan/keadaban kewarganegaraan (civic virtues/civility) dalam diri setiap warga
Negara Indonesia. Namun demikian perlu dicatat bahwa pengembangan kebajikan
kewarganegaraan perlu ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya, yakni:
wawasan/pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan
(civic dispositions), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), komitmen
kewarganegaraan (civic committment), kepercayaan diri kewarganegaraan (civic
confidence), dan kecakapan kewarganegaraan (civic competence). Secara
keseluruhan kebajikan/keadaban kewarganegaraan tersebut sangat diperlukan oleh
setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara
cerdas dan bertanggung jawab (intelligent and responsible civic participation).
Kebajikan kewarganegaraan berbeda dari negara satu ke negara yang
lainnya, karena memang setiap negara-bangsa memiliki latar belakang sejarah,
identitas nasional, ideologi negara, dan konteks geopolitik masing-masing. Untuk
mewujudkan keutuhan pribadi warganegara diperlukan proses pendidikan yang
secara koheren dan utuh mengembangkan seluruh dimensi psikologis tersebut
dengan dasar Kompetensi Inti (KI) yang berfungsi sebagai elemen pengorganisasi
(organizing element). Dalam konteks pendidikan tinggi, proses pendidikan untuk
mengembangkan keutuhan pribadi warganegara tersebut perlu diletakkan dalam
konteks pengembangan kebajikan/keadaban atau karakter bangsa secara kolektif.
Kebajikan kewarganegaraan harus dikembangkankan dalam kerangka sistemik
perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat) yang diperkuat dengan pengembangan budaya
kampus, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan keseharian, dan pengembangan budaya
akademik.
Untuk mewujudkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana
pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas pada
jenjang pendidikan tinggi ditetapkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang

5. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
v
secara utuh memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai dan
moral Pancasila, nilai dan norma Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Konstelasi psiko-sosial kebajikan/keadaban kewarganegaraan dalam
konteks kehidupan negara kebangsaan Indonesia pada dasarnya bersumbu pada
nilai dan moral Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
dilembagakan dalam tatanan nilai dan norma konstitusional UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, didukung oleh komitmen kolektif bernegara kesatuan
Republik Indonesia, dan diwujudkan dengan semangat harmoni dalam keberagaman
sesuai dengan makna seloka Bhinneka Tunggal Ika. Untuk perguruan tinggi, sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship/civic education) dalam makna generik
dikemas dan diwadahi dalam dua mata kuliah yakni mata kuliah Pendidikan
Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila lebih
menekankan pada pendekatan filosofis-ideologis dan sosio-andragogis dalam
konteks nilai ideal dan instrumental Pancasila dan UUD NRI 1945. Adapun mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada pendekatan psiko-
andragogis dan sosio-kultural dalam konteks nilai instrumental dan praksis
Pancasila dan UUD NRI 1945, serta nilai kontemporer kosmopolitanisme.
Secara paradigmatik kurikuler terdapat irisan antara Pendidikan Pancasila
dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila ditempatkan dan dimaknai sebagai
entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan
ruang lingkup mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Bhinneka Tunggal
Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral
dari pembangunan kehidupan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas
Pancasila.
Secara filosofis Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi holistik-eklektis
yang memadukan secara serasi pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme,
dan sosiorekonstruksionisme dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiopolitik dan
kultural Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan

6. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
vi
kehidupan bangsa yakni menumbuhkembangkan kecerdasan kewarganegaraan
(civic intelligence). Hal ini merupakan prasyarat untuk pembangunan demokrasi
dalam arti luas yang mempersyaratkan terwujudnya budaya kewarganegaraan (civic
culture ) sebagai salah satu determinan tumbuh-kembangnya negara demokrasi.
Bertolak dari visi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi
multidimensional. Misi tersebut adalah: (1) Mengembangkan potensi peserta didik
(sebagai misi psikopedagogis); (2) Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan
berkehidupan dalam masyarakat negara bangsa (sebagai misi psikososial); (3)
Membangun budaya kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan
yang demokratis sebagai misi sosiokultural; dan bagi dunia akademik/keilmuan,
selain ketiga misi tersebut dikembangkan misi (4) Melakukan dan/atau
memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan (research and/or development)
untuk membangun pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu
(integrated knowledge system/synthetic discipline) baik yang dikembangkan oleh
perorangan maupun komunitas/lembaga akademik melalui program magister dan
doktor Pendidikan Kewarganegaraan.
Secara holistik Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar setiap
warganegara muda (young citizens) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air
dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika,
serta komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara sadar
dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks
kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi
secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi (learning about democracy), belajar
dalam iklim dan melalui proses demokrasi (learning through democracy), dan belajar
untuk membangun demokrasi (learning for democracy).
Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis
dan sosiokultural dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks
pengembangan kecerdasan kewarganegaraan. Pengembangan ini secara psikososial
tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, perwujudan sikap
kewarganegaraan, penampilan keterampilan kewarganegaraan, pemilikan komitmen
kewarganegaraan, pemilikan keteguhan kewarganegaraan, dan penampilan

7. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
vii
kecakapan kewarganegaraan. Kesemuanya itu memancar dan mengkristal kembali
menjadi kebajikan/keadaban kewarganegaraan. Keseluruhan kemampuan itu
merupakan pembekalan bagi setiap warganegara untuk secara sadar melakukan
partisipasi kewarganegaraan yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab
kewarganegaraan.
Untuk mewujudkan visi dan memenuhi misinya, Pendidikan
Kewarganegaraan di perguruan tinggi memilih dan mengorganisasikani substansi
kajian sebagai berikut.
1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh
sarjana atau profesional.
2. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam
pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.
3. Esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan
dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan
konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945
dalam konteks kehidupan bernegara-kebangsaan Indonesia
5. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan
demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah
untuk mufakat
6. Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai wahana penyelenggaran negara yang sejahtera dan berkeadilan
7. Dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks
kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum
yang berkeadilan.
8. Dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan
pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia
9. Urgensi, dan tantangan Ketahanan Nasional bagi Indonesia dalam membangun
komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi
kemerdekaan Indonesia.

8. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
viii
Di bagian akhir Buku Bahan Belajar Pendidikan Kewarganegaraan ini disajikan
juga bab X tentang MENYELENGGARAKAN PROJECT CITIZEN UNTUK PKN.
Project citizen merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan
pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang langkah-langkah dan metode yang
digunakan untuk berperan serta memengaruhi sebuah kebijakan publik. Project
citizen berguna untuk membantu para mahasiswa belajar mengawasi dan
mempengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kecakapan yang diperlukan untuk
menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan efektif serta memiliki rasa
percaya diri dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Project Citizen memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk ambil bagian
dalam pemerintahan dan masyarakat sipil sambil mempraktikkan ketrampilan
berpikir kritis dan ketrampilan berpartisipasi sebagai warga negara untuk
kepentingan bersama .
Dalam penyajian Buku Bahan Belajar (B3), keseluruhan elemen tujuan
Pendidikan Kewarganegaraan diorganisasikan sebagai pengalaman belajar (learning
experiences) berbasis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Hal ini dilakukan
dengan menggunakan kerangka berpikir keilmuan: mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan yang
dirumuskan secara adaptif sesuai dengan konteksnya. Setiap Bab secara holistik
mengakomodasi masing-masing Kompetensi Dasar (KD) dan Kompetensi Inti (KI)
yang relevan.
Secara keseluruhan keterakomodasian semua KD ke dalam pembahasan Bab,
dipetakan sebagai berikut.
Tabel: 1. KETERAKOMODASIAN KOMPETENSI DASAR
DALAM BAB PEMBAHASAN
NO KOMPETENSI
INTI
(Generik-Merujuk
pada Tujuan
Diknas,Tujuan Dikti,
SKL-SNPT, dan
KKNI)
KOMPETENSI DASAR
(Spesifik, Merupakan kemampuan
terkait substansi mata kuliah)
AKOMODA
SI UTAMA
DALAM
BAB BUKU

9. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
ix
1 KI 1. Sikap Spiritual
(Civic Virtues)
Menghayati dan
mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya
sebagai pola hidup
dalam konteks
akademik, dan/atau
profesi serta
kehidupan.
1.1. Bersyukur dan komit atas nilai dan
norma keberagamaan yang terkandung
dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
dan konstitusi negara kebangsaan
Indonesia
1.2. Beribadah untuk mewujudkan nilai dan
norma keberagamaan yang terkandung
dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
dalam konteks kehidupan negara-
kebangsaan Indonesia
1.3. Rendah hati dalam mewujudkan praksis
demokrasi Indonesia yang
bersumbukan Ketuhanan Yang Maha
Esa
1.4. Bersikap ikhlas dalam menghadapi
tantangan penguatan ketahanan
nasional bagi Indonesia untuk
mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan Indonesia.
1.5. Sadar dan taat hukum (anti plagiat,
anti kekerasan, anti korupsi) karena
takut pada Tuhan Yang Maha Esa.
I s/d IX
I s/d IX
I s/d IX
I s/d IX
I s/d IX
2 KI 2.: Sikap Sosial
(Civic Dispositions)
Mengembangkan
perilaku (jujur,
disiplin, tanggung
jawab, peduli, santun,
ramah lingkungan,
gotong royong, kerja
sama, cinta damai,
responsif dan pro-
aktif), menunjukkan
sikap sebagai bagian
dari solusi atas
berbagai
permasalahan bangsa,
serta memosisikan diri
sebagai agen
2.1. Bersikap positif terhadap fungsi dan
peran pendidikan kewarganegaraan
dalam memperkuat jadi diri
keindonesiaan para sarjana dan
profesional.
2.2. Peduli terhadap identitas nasional
sebagai salah satu determinan dalam
pembangunan bangsa dan karakter yang
bersumber dari nilai-nilai Pancasila
2.3. Berdisiplin untuk mewujudkan
integrasi nasional dan mengokohkan
persatuan dan kesatuan bangsa dalam
wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2.4. Memiliki komitmen secara personal
dan sosial terhadap pengejawantahan
nilai dan norma yang terkandung dalam
I,
II,
III,
IV

10. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
x
transformasi
masyarakat yang
berakhlak mulia
dalam membangun
peradaban bangsa
yang memancarkan
nilai dan moral
Pancasila, dan
membangun dunia
yang sejahtera, aman,
dan damai.
konstitusi di Indonesia
2.5. Berdisiplin diri melaksanakan
kewajiban dan hak warga negara dalam
tatanan kehidupan demokrasi Indonesia
yang bersumbu pada kedaulatan rakyat
dan musyawarah untuk mufakat.
2.6. Teguh pendirian mengenai hakikat,
instrumentasi, dan praksis demokrasi
Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2.7. Peka dan tanggap terhadap dinamika
historis konstitusional, sosial-politik,
kultural, dan kontemporer dalam
penegakan hukum yang berkeadilan.
2.8. Terbuka dan tanggap terhadap
dinamika historis, dan urgensi masa
depan Wawasan Nusantara sebagai
konsepsi dan pandangan kolektif
keberbangsaan dan kebernegaraan
Indonesia dalam konteks pergaulan
dunia.
2.9. Berani dan siap menghadapi gangguan
ketahanan nasional dengan cara
mebangun komitmen kolektif yang kuat
dari seluruh komponen bangsa untuk
mengisi kemerdekaan Indonesia.
V,
VI
VII
VIII
IX
3 KI 3. Pengetahuan
(Civic Knowledge)
Memahami,
menerapkan,
menganalisis,
mengevaluasi, dan
mencipta
pengetahuan faktual,
konseptual,
prosedural, dan
metakognitif dengan
wawasan
kemanusiaan,
3.1 Menjelaskan tujuan dan fungsi
pendidikan kewarganegaraan dalam
pengembangan kemampuan utuh
sarjana atau profesional.
3.2 Menganalisis esensi dan urgensi
identitas nasional sebagai salah satu
determinan dalam pembangunan bangsa
dan karakter yang bersumber dari nilai-
nilai Pancasila
3.3 Mengevaluasi urgensi integrasi
nasional sebagai salah satu parameter
persatuan dan kesatuan bangsa dalam
I,
II,
III,

11. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xi
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
berbagai fenomena
dan kejadian, serta
penggunaan
pengetahuan
prosedural pada
bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya.
wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3.4 Menganalisis nilai dan norma yang
terkandung dalam konstitusi di
Indonesia dan konstitusionalitas
ketentuan di bawah UUD dalam
konteks kehidupan bernegara-
kebangsaan Indonesia.
3.5 Menerapkan harmoni kewajiban dan
hak negara dan warga negara dalam
tatanan kehidupan demokrasi Indonesia
yang bersumbu pada kedaulatan rakyat
dan musyawarah untuk mufakat.
3.6 Menganalisis hakikat, instrumentasi,
dan praksis demokrasi Indonesia yang
bersumber dari Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana
penyelenggaran negara yang sejahtera
dan berkeadilan.
3.7 Menganalisis dinamika historis
konstitusional, sosial-politik, kultural,
serta konteks kontemporer penegakan
hukum dalam konteks pembangunan
negara hukum yang berkeadilan.
3.8 Mengevaluasi dinamika historis, dan
urgensi Wawasan Nusantara sebagai
konsepsi dan pandangan kolektif
kebangsaan Indonesia dalam konteks
pergaulan dunia.
3.9 Menganalisis urgensi, dan tantangan
ketahanan nasional bagi Indonesia
dalam mebangun komitmen kolektif
yang kuat dari seluruh komponen
bangsa untuk mengisi kemerdekaan
Indonesia.
IV,
V,
VI,
VII
VIII,
IX
4 KI 4. Keterampilan
(Pemanfaatan
Pengetahuan- civic
responsibility and
participation/enggage
4.1. Menyampaikan argumen konseptual
dan empiris tentang fungsi dan peran
pendidikan kewarganegaraan dalam
memperkuat jadi diri keindonesiaan
I

12. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xii
ment)
Mengolah, menalar,
mencipta, dan
menyajikan berbagai
hal dalam ranah
konkret dan abstrak
secara mandiri serta
bertindak secara
efisien, efektif, dan
kreatif serta
menggunakannya
sesuai kaidah
keilmuan dan/atau
keprofesian.
para sarjana dan profesional
4.2. Menyajikan hasil kajian konseptual
dan/atau empiris terkait esensi dan
urgensi identitas nasional sebagai salah
satu determinan dalam pembangunan
bangsa dan karakter yang bersumber
dari nilai-nilai Pancasila
4.3. Menyajikan hasil studi kasus terkait
esensi dan urgensi integrasi nasional
sebagai salah satu parameter persatuan
dan kesatuan bangsa dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.4. Mengkreasi pemetaan konsistensi dan
koherensi antar nilai dan norma yang
terkandung dalam konstitusi di
Indonesia dan konstitusionalitas
ketentuan di bawah UUD dalam
konteks kehidupan bernegara-
kebangsaan Indonesia’
4.5. Melaksanakan proyek belajar
kewarganegaraan yang terfokus pada
hakikat dan urgensi kewajiban dan hak
negara dan warga negara dalam
tatanan kehidupan demokrasi Indonesia
yang bersumbu pada kedaulatan rakyat
dan musyawarah untuk mufakat.
4.6. Mengkreasi peta konseptual dan/atau
operasional tentang problematika
interaksi antar hakikat, instrumentasi,
dan praksis demokrasi Indonesia yang
bersumber dari Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai wahana
kolektif penyelenggaran negara yang
sejahtera dan berkeadilan.
4.7. Menyajikan mozaik penanganan kasus-
kasus terkait dinamika historis
konstitusional, sosial-politik, kultural,
serta penegakan hukum kontemporer
dalam konteks pembangunan negara
hukum yang berkeadilan.
II,
III,
IV,
V,
VI,
VII,

13. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xiii
4.8. Menyajikan hasil kajian perseorangan
mengenai suatu kasus terkait dinamika
historis, dan urgensi Wawasan
Nusantara sebagai konsepsi dan
pandangan kolektif keberbangsaan dan
kebernegaraan Indonesia dalam konteks
pergaulan dunia.
4.9. Menyajikan hasil kajian kelompok
mengenai suatu kasus terkait tantangan
ketahanan nasional bagi Indonesia
dalam mebangun komitmen kolektif
yang kuat dari seluruh komponen
bangsa untuk mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan Indonesia
VIII,
IX
Dalam rangka memberi kontribusi terhadap upaya menemukan solusi atas
pemecahan berbagai isu yang bersifat nasional dan global, Pendidikan
Kewarganegaran bersama dengan mata kuliah wajib umum lainnya berbagi peran
untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa menjadi semakin peka, tanggap,
kritis, dan kreatif turut memecahkan permasalan tersebut. Mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan diberi kepercayaan untuk mengakomodasikan berbagai isu
nasional sebagai berikut.
NO. ISU NASIONAL DESKRIPSI
SINGKAT
DIAKOMODASI KAN
KE DALAM BAB ....
1 GENDER Kesetaraan gender,
peluang peran wanita,
maskulinisme/budaya
paternalistik,
pendidikan dan peran
wanita
III.Integrasi Nasional
VI.Demokrasi
2 KORUPSI Kekuasaan,kelemahan
moralitas, nafsu
serakah, lemahnya
penegakkan hukum,
sikap materialistik
sebagai faktor prilaku
VII.Penegakan Hukum
IX Ketahanan Nasional

14. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xiv
koruptif
2 TEROSISME Fanatisme keyakinan
ideologis, kesenjangan
sosial, dampak
globalisasi, terosisme
internasional,
ketidakadilan saebagai
akar timbulnya
terorisme
IV.Norma Konstitusional
IX Ketahanan Nasional
3 DEKADENSI
MORAL
Kenakalan remaja,
narkoba, premanisme,
penguatan hukum,
kearifan lokal,
konsumerisme,
II. Identitas Nasional
VII.Penegakan Hukum
4 DISINTEGRASI
SOSIAL
Etnosentrisme,
otonomi daerah yang
terlalu luas,
kemiskinan,
kebodohan, disparitas
sosial
III. Integrasi Nasional:
IX Ketahanan Nasional
5 KERUSAKAN
LINGKUNGAN
Masalah sampah,
reklamasi, perusakan
lingkungan,
urbanisasi,
industrialisasi
V. Kewajiban dan Hak
VII.Penegakan Hukum

15. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xv
DAFTAR ISI
Hal
BAB I BAGAIMANA HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA
ATAU PROFESIONAL?
A. Menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganaegaraan dalam
pencerdasan kehidupan bangsa.
B. Menanya alasan mengapa diperlukan Pendidikan Kewarganaegaraan
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pendidikan
Kewarganaegaraan di Indonesia
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pendidikan
Kewarganegaraan.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pendidikan Kewarganaegaraan untuk masa
depan
F. Rangkuman tentang hakitat dan pentingnya Pendidikan Kewarganaegaraan
G. Praktik Kewarganegaraan 1

16. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xvi
BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL
SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA
DAN KARAKTER?
A. Menelusuri konsep dan urgensi Identitas Nasional
B. Menanya alasan mengapa diperlukan Identitas Nasional
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Identitas Nasional
Indonesia.
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional
Indonesia.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Identitas Nasional Indonesia
F. Rangkuman tentang Identitas Nasional
G. Praktik Kewarganegaraan 2
BAB III. BAGAIMANA URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI
SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA?
A. Menelusuri konsep dan urgensi Integrasi Nasional
B. Menanya alasan mengapa diperlukan Integrasi Nasional
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Integrasi Nasional
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Integrasi Nasional.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Integrasi Nasional
F. Rangkuman tentang Integrasi Nasional Indonesia
G. Praktik Kewarganegaraan 3
BAB IV. BAGAIMANA NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI
TAHUN 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD ?
A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara.

17. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xvii
B. Menanya alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-
negara Indonesia.
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam
kehidupan berbangsa-negara Indonesia.
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam
kehidupan berbangsa-negara Indonesia.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa-
negara
F. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia
G. Praktik Kewarganegaraan 4
BAB V. BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN
WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU
PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK
MUFAKAT?
A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga
negara
B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan
warga negara Indonesia
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan
hak negara dan warga negara Indonesia
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan
hak negara dan warga negara.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan
warga negara
F. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara
G. Praktik Kewarganegaraan 5

18. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xviii
BAB VI. BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS
DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945?
A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila
B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang demokrasi yang bersumber
dari Pancasila
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang
bersumber dari Pancasila.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila
F. Rangkuman tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila
G. Praktik Kewarganegaraan 6
BAB VII. BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL,
SOSIALPOLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS
KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN?
A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakkan hukum yang berkeadilan
B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakkan hukum yang berkeadilan
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang penegakkan hukum yang
berkeadilan di Indonesia
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakkan hukum yang
berkeadilan Indonesia.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakkan hukum yang berkeadilan
Indonesia
F. Rangkuman tentang penegakkan hukum yang berkeadilan Indonesia
G. Praktik Kewarganegaraan 7

19. Dikti MKWU 2014 Pendidikan Kewarganegaraan
xix
BAB VIII.BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS DAN URGENSI
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI DAN
PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA DALAM
KONTEKS PERGAULAN DUNIA?
A. Menelusuri konsep dan urgensi Wawasan Nusantara
B. Menanya alasan mengapa diperlukan Wawasan Nusantara
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Wawasan Nusantara
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Wawasan Nusantara.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Wawasan Nusantara
F. Rangkuman tentang Wawasan Nusantara
G. Praktik Kewarganegaraan 8
BAB IX. BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN
NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI INDONESIA DALAM
MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN?
A. Menelusuri konsep dan urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara
B. Menanya alasan mengapa diperlukan Ketahanan Nasional dan Bela Negara
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Ketahanan Nasional dan
Bela Negara
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Ketahanan Nasional dan
Bela Negara.
E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara
F. Rangkuman tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara
G. Praktik Kewarganegaraan 9
BAB X . MENYELENGGARAKAN PROJECT CITIZEN UNTUK PKN
DAFTAR PUSTAKA