Fraksi PAN memberikan beberapa masukan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, antara lain mengenai peningkatan pendapatan daerah, penertiban retribusi di pasar dan terminal, serta pengawasan terhadap PJU liar dan inventarisasi aset daerah. Fraksi juga meminta perhatian terhadap program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan buruh.

1. Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)
DPRD Kabupaten Pringsewu
====================================
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2011
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
T E R H A D A P
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH ( APBD) PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2011

2. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu.
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.
Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkopimda Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus.
Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Pringsewu serta para Camat se-
Kabupaten Pringsewu.
Yang kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, para Pimpinan Ormas, Organisasi
Wanita, LSM serta Undangan sekalian yang berbahagia.
Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini, Terlebih dahulu marilah kita
bersama-sama memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat,
Taufiq dan Hidayah – Nya sehingga pada hari ini, Senin 6 Agustus 2012, kita bersama-sama
dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu
Rapat dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten
Pringsewu Tahun Anggaran 2011 dalam keadaan sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa
suatu halangan apapun, Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan Ridho dari Allah SWT.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW. sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga
dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah guna pencerahan umat manusia dari
situasi kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.
Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia
Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pringsewu
mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan
kesempatan kepada Fraksi PAN untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi .
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun
Anggaran 2011. Tak lupa pula, Fraksi kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa
Ramadhan 1433 H kepada seluruh hadirin sekalian.

3. Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia
Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntable dan Transparan sesuai
dengan Prinsip Good Governance, Dan dengan Mendasarkan Ketentuan Pasal 184 Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali di
rubah terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008, Bahwa Kepala Daerah harus
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomer 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Susunan materi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu meliputi 4 (empat) hal yaitu terdiri dari;
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas (LAK); dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Selanjutnya perlu dipahami bersama bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang–Undang
Nomer 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 81 Undang Undang Nomer 33
tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah,
serta Pasal 31 Undang–Undang Nomer 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, Kepala
Daerah Bertanggung jawab atas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari kekuasaan
Pemerintahan daerah dan perlu juga harus dipahami bersama, Ketentuan Perundang undangan
tersebut diatas memberi amanat kepada Bupati untuk menyampaikan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa Oleh BPK,
Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat ;
Mengenai LPJ Bupati Pringsewu Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah tahun anggaran 2011, yang terdiri atas :
a. pendapatan Rp. 611.621.571.224,01(611 milyar 621 juta 571 ribu 224 rupiah 0,1 sen)
b. belanja Rp.577.092.262.898,00(577 milyar 92 juta 262 ribu 898 rupiah)
surplus/defisit Rp. 34.529.308.326,01(34 milyar 529 juta 308 ribu 326 rupiah 0,1 sen)
c. pembiayaan
- Penerimaan Rp. 6.272.237.960,18(6 milyar 272 juta 237 ribu 960 rupiah 18 sen)
- Pengeluaran Rp.13.256.413.075,00(13 milyar 256 juta 413 ribu 075 rupiah)
- Pembiayaan neto Rp.6.984.175.114,82(6 milyar 984 juta 175 ribu 114 rupiah 82 sen)
- Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.27.545.133.211.19(27 milyar 545 juta 133 ribu
211 rupiah 19 sen)

4. Peserta Rapat dan Hadirin yang terhormat ;
Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APBD) Tahun Anggaran 2011, Perkenankanlah Fraksi PAN DPRD kabupaten Pringsewu,
Menyampaikan Pandangan dan Pendapat Fraksi Untuk Mendapatkan Jawaban dari saudara
Bupati antara lain sebagai berikut :
Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun Anggaran 2011 mengalami Pelampauan /
peningkatan terhadap target , Fraksi kami kami memberikan Apresiasi yang Tinggi atas
kerja besar Eksekutif dengan harapan agar senantiasa terus di tingkatkan. Untuk itu
Fraksi PAN meminta kepada Eksekutif agar tetap memperhatikan beberapa kelemahan
yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah, antara lain :
1. Masih Belum Transparannya Dinas Pemungut memberikan data potensi Pajak dan
Retribusi kepada Legeslatif sehingga bisa menghambat proses pengawasan kepatuhan
pembayaran pajak dan retribusi dari para wajib pajak yang tidak taat azas dalam
pembayarannnya (masih membayar berdasarkan taksasi).
2. Kurangnya Koordinasi antar Dinas terkait pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi
Daerah, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan. Salah satu contoh:
adalah banyak wajib Retribusi IMB yang belum mengajukan ijin IMB namun masih terus
membangun dan tidak ada tindakan tegas dari TIM penertiban bangunan, sehingga
berakibat tidak masuknya Retribusi IMB ke Kas Daerah. Dan tidak ada tindakan tegas
dari TIM Penertiban Reklame terhadap Reklame-reklame yang tidak berijin atau reklame
yang dibiarkan kosong tanpa materi iklan sehingga mengakibatkan hilangnya potensi
dari Pajak Reklame dan merusak estetika pemandangan kota.
3. Belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang
nakal dengan mengunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal.
4. Masih belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya
untuk Penagihannya.
5. Masih adanya beberapa dinas pemungut yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan
baik.
a. Terhadap Keberadaan penarikan salar/retribusi di Terminal dan di pasar-pasar Daerah,
maka Fraksi PAN meminta kepada Saudara Bupati menertibkan salar/retribusi tersebut

5. agar pendapatannya dimasukkan dalam kas Daerah lewat Nomenklatur Retribusi
Pendapatan Terminal dan Pendapatan Pasar di APBD 2011 atau di APBD 2012, Mohon
Perhatian dan Penjelasan Dari Saudara Bupati.
b. Adanya Petugas Parkir di RSUD dan Di Pasar-pasar Daerah yang memungut uang parkir
atau uang Penitipan Parkir sebesar Rp 1000 sampai Rp 2000. Kepada semua Pemakai
Kendaraan roda dua maupun roda empat maka Fraksi Kami meminta Penjelasan kepada
saudara Bupati, agar Masyarakat mendapat kepastian Hukum terhadap Pungutan tersebut:
apakah Pemungutan tersebut di legalkan dengan alasan bahwa itu adalah bentuk
penitipan parkir yang bisa dikutip dengan berdasarkan ketentuan pajak Parkir, atau
Harusnya petugas parkir tersebut Tunduk pada Perda Retribusi Parkir tepi jalan.Apakah
Dinas Perhubungan , dan Dinas Pasar telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap
Para juru parkir di RSUD dan di Pasar daerah dengan membiarkan semua itu Tejadi dan
tidak melakukan tindakan apapun, Mohon Perhatian dan Penjelasan saudara BUPATI !
6. Fraksi kami melihat pada laporan pertangjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran
2011 Silpa sebesar Rp.27.545.133.211,19(27 milyar 545 juta 133 ribu 211 rupiah 19 sen)
adalah angka yang terlalu besar, hal ini menunjukkan lemahnya sisi perencanaan
anggaran. Karena semestinya sisa anggaran sebesar ini bisa di alihkan ke program lain
yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat pada tahun anggaran 2011 yang lalu. Mohon
penjelasan Saudara Bupati..!
7. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam program pengurangan angka Kemiskinan sudah
tersedia anggaran namun belum bisa berhasil menekan angka kemiskinan, indikatornya
pada angka Jumlah angka masyarakat miskin yang masih stagnan tidak mengalami
pengurangan. Fraksi kami menilai masih belum jalannya kegiatan / program yang di
sebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya Program belum terintegrasi dan tidak didesain
serius langkah-langkah solusinya agar out-put program bisa terukur dan Holistik, Justeru
Dalam pembuatan Programnya SKPD lebih pada ego sektoral masing-masing dalam
pembuatan program mengurangi angka kemiskinan. Mohon Perhatian dan penjelasan
Saudara Bupati.
8. Fraksi PAN meminta Agar Pemkab Pringsewu mengindentifikasi terhadap keberadaan
Penerangan Jalan Umum (PJU) liar yang selama ini membebani APBD mengingat
system pembayaran kepada PLN secara Taksasi seperti selama ini sangat merugikan
keuangan pemerintah daerah karena PJU- PJU LIAR yang di pasang warga namun
Tagihan nya jadi di ikutkan Beban APBD, untuk itu fraksi PAN meminta Bupati agar
segera menertibkan dengan model pembayaran berdasarkan meterisasi.
Mohon Perhatian Saudara Bupati !
9. Fraksi kami meminta pemerintah kabupaten Pringsewu serius dalam inventarisasi aset
daerah, guna menyelamatkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Banyak aset
daerah yang belum jelas Sertifikasinya, contoh tanah bekas bioskop sinar sewu yang

6. dipergunakan untuk bangunan Walet di Pringsewu Barat, Tanah/aset Kelurahan
Pajaresuk untuk Taman Pemakaman Umum . Tanah milik Aset Pemerintah Provinsi
Lampung di Pringsewu yang berubah alih menjadi milik perorangan yang telah didiran
bangunan permanen yang berada di samping kantor KUA Pringsewu .
Mohon perhatian Saudara Bupati..!
Peserta Rapat yang terhormat ;
10. Setelah adanya pemekaran Pekon hendaknya dipersiapkan Alokasi Dana Pekon agar
pekon dapat melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,serta
perlunya diperhatikan kesejahteraan aparat pekon yang sebelumnya penghasilan mereka
hanya dari masyarakat (janggol) sebagai penghasilan mereka.
11. Fraksi PAN meminta kepada eksekutif agar seluruh asset berupa kendaraan sepeda
motor maupun mobil yang dahulu berasal dari kabupaten induk sudah di balik namakan
sesuai dengan kode nomor Kabupaten Pringsewu agar dapat membantu PAD Pringsewu
dari Pajak Kendaraan Bermotor.
12. Terhadap buruh/kuli yang ada di Pasar-pasar, fraksi kami masih melihat Pemerintah
Daerah masih belum berpihak pada buruh. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Sebagai
Dinas yang menaungi Ketenagakerjaan semestinya melakukan pembinaan kepada
organisasi SPSI sehingga mereka tidak berjalan sendiri yang akibatnya para buruh/kuli
ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk meraup keuntungan dari hasil jerih
payah mereka berupa iuran anggota/setoran. Mohon perhatian Bupati..!
Peserta Rapat yang terhormat ;
13. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga miskin, fraksi PAN meminta
kepada eksekutif untuk memberikan pelayanan yang optimal dan membebaskan biaya
pengobatan (gratis) pada semua Puskemas yang ada di Pringsewu. Mohon perhatian
Bupati..!
14. Terhadap penyertaan modal Pemkab Pringsewu ke Bank Lampung tertulis Rp.
107.825.000 seharusnya pada tahun anggaran 2011 sesuai perda penyertaan modal Bank
Lampung sebesar 1 Milyar. Mohon penjelasan Bupati..!
15. Restribusi kebersihan harap diperhatikan oleh SKPD, fraksi kami berpandangan hal ini
masih mampu dimaksimalkan sesuai amanat perda. Mohon perhatian Bupati..!
16. Berdasarkan laporan , pendapatan pajak dan restribusi daerah masih jauh dari potensi riil.
Mohon perhatian Bupati..!

7. 17. Terhadap hibah ke KONI untuk pembangunan GOR Mini di Pringsewu Barat agar lebih
proposional dalam pembagian distribusi anggaran pembangunan sarana atlit karena di
Kabupaten Pringsewu juga terdapat sarana gedung olahraga lain untuk atlit Angkat Besi
yang berada di Pringsewu Utara yang banyak melahirkan pahlawan olahraga baik
Nasional maupun internasional tapi kurang mendapat perhatian. Mohon perhatian
Bupati..!
18. Untuk memaksimalkan pendapatan di pasar Pringsewu, agar dinas pasar membuatkan
sarana untuk pedagang kecil/kaki lima yang berada di pinggir pertokoan yang cukup
representative agar konsumen merasa nyaman dan aman saat berbelanja. Mohon
perhatian Bupati..!
19. Kegiatan Pembangunan fisik yang bukan tupoksinya terutama di Dinas Pendidikan dan
di Dinas yang Lain agar ditertibkan kembali sesuai regulasi, sehingga program tersebut
bisa maksimal. Mohon perhatian Bupati..!
20. Berkaitan dengan banyaknya laporan oleh masyarakat tentang semakin merebaknya
tempat-tempat hiburan malam yang tidak berijin atau menyalahgunakan fungsi
semestinya yang mengarah kepada perbuatan melanggar norma-norma hukum ditambah
lagi keluhan masyarakat akan keberadaan minimarket yang menjual minuman-minuman
berakohol, fraksi PAN mengharapkan kepada pemerintah agar segera mengantisipasi
dampak buruk dan keresahan yang ditimbulkan olehnya dan segera melakukan penertiban
terhadap mereka-mereka yang menyalahgunakan ijin tersebut tersebut hal ini sangat
penting guna menciptkan Pringsewu sebagai kota yang tertib, aman dan kondusif dan
bercitarasa sebagai kota santri sebagaimana yang dikenal selama ini.
21. Banyak ditemukan data laporan yang berbeda antara dokumen satu dengan yang lain
sehingga perlu klarifikasi tentang validasinya, ini persolan prinsip dan mendasar sehingga
jangan lagi ada kesalahan yang sama pada system administrasi pencatatan dan pelaporan
dikemudian hari. mohon penjelasan saudara Bupati..!
Peserta Rapat yang terhormat ;
Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat kami sampaikan. Terimah kasih atas
kesabaran mengikuti sidang ini, dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kami
mohon maaf yang sebesar – besarnya.
Semoga Allah Subhanahu Wata’alla selalu memberikan bimbingan serta petunjuk- Nya
kepada kita sekalian. Amin.
Billahit taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qareeb.Wasalamualaikum Wr,Wb.

8. Pringsewu, 6 Agustus 2012
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU
K etua :Mailan Bastari……(…………...…)
Wakil Ketua : Irwan Chaniago…(………………)
Sekretaris :Siswati,S.Sos……..(………….…..)
Anggota :Styono,SH…………(……………..)