Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak, mulai dari konsep tumbuh kembang anak hingga strategi komunikasi pemenuhan hak pendidikan anak.
2. Hak pendidikan anak diatur dalam berbagai peraturan internasional dan nasional seperti Konvensi Hak Anak 1989 dan UU Sisdiknas No. 20/2003.
3. Pemenuhan hak pendidikan anak meliputi ketersediaan pendid
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk definisi anak, jumlah populasi anak Indonesia, dan lima kluster hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pembangunan.
Konvensi Hak Anak mencakup empat bagian utama yang menetapkan hak-hak anak secara universal, termasuk hak untuk berpartisipasi, berkembang secara optimal, hidup dengan baik, dan terbebas dari kerugian. Prinsip-prinsip kunci yang diatur meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut mendasarkan perlindungan anak pada 4 prinsip KHA yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan pendapat anak. UU tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anak, tujuan perlindungan anak,
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal; hak untuk pendidikan dan kesehatan; serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam melindungi hak-hak anak.
Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23 tahun 2002) mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak dalam kandungan dan yang sudah menikah. UU ini menjelaskan prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, serta hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus dari eksploitasi dan situasi darurat.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk definisi anak, jumlah populasi anak Indonesia, dan lima kluster hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pembangunan.
Konvensi Hak Anak mencakup empat bagian utama yang menetapkan hak-hak anak secara universal, termasuk hak untuk berpartisipasi, berkembang secara optimal, hidup dengan baik, dan terbebas dari kerugian. Prinsip-prinsip kunci yang diatur meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut mendasarkan perlindungan anak pada 4 prinsip KHA yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan pendapat anak. UU tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anak, tujuan perlindungan anak,
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal; hak untuk pendidikan dan kesehatan; serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam melindungi hak-hak anak.
Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23 tahun 2002) mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak dalam kandungan dan yang sudah menikah. UU ini menjelaskan prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, serta hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus dari eksploitasi dan situasi darurat.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan definisi anak menurut beberapa sumber hukum dan ketentuan perlindungan anak seperti hak, kewajiban, dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang terkait perlindungan anak. Dokumen tersebut juga menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...ECPAT Indonesia
Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak menerbitkan buku tentang empat instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak anak dari eksploitasi seksual komersial, yaitu Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Deklarasi Stokholm, dan Komitmen Yokohama. Buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait upaya penghapusan eksploitasi
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan, serta tanggung jawab pemerintah
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
Makalah ini membahas tentang child trafficking di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan korupsi. Kasusnya terjadi di berbagai kota besar dengan korban berjumlah ribuan per tahun. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan membentuk lembaga untuk mencegah dan menangani masalah ini.
Dokumen tersebut merupakan kebijakan keselamatan anak ID-COP (Indonesia Child Online Protection) yang mengatur tentang perlindungan anak dalam kegiatan online dan offline yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keselamatan mereka dari berbagai bentuk kekerasan seperti eksploitasi dan pelecehan.
Dokumen ini membahas hak-hak anak di Indonesia secara hukum dan situasinya saat ini. Secara hukum, hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB 1989 yang diratifikasi Indonesia pada 1990. UU Perlindungan Anak 2002 juga menjadi acuan. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain jumlah anak yang besar, geografi, dan beragam masalah sosial yang memerlukan perhatian.
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani, jasmani, dan sosial melalui perawatan, asuhan, dan bimbingan. Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, serta upaya-upaya kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pengasuhan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat secara jasmani dan rohani.
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual AnakECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan anak di Indonesia dan perbuatan yang dilarang dalam eksploitasi seksual anak secara online. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Pornografi, dan Informasi Elektronik untuk memberikan perlindungan kepada anak dari eksploitasi seksual online. Namun, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.
Gagasan perda perlindungan anak kota bandung, juli 2011Zamzam Muzaki Sm
Dokumen tersebut merupakan kompilasi gagasan untuk penyusunan peraturan daerah perlindungan anak Kota Bandung. Gagasan ini disusun oleh Lingkar Perlindungan Anak Kota Bandung bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, dan berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan masalah anak, meliputi pencegahan primer dengan membangun kesadaran masyarakat dan kebijakan/program, serta pencegahan
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi anak yang seringkali dilupakan oleh orang dewasa. Anak memiliki hak yang sama pentingnya dengan orang dewasa untuk hidup bebas dari kekerasan dan memiliki akses terhadap pendidikan serta lingkungan yang aman dan mendukung.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hak anak berkebutuhan khusus di Indonesia.
2. Masih banyak tantangan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak berkebutuhan khusus, seperti keterbatasan fasilitas publik inklusif dan implementasi peraturan perundang-undangan.
3. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk memajukan perlindungan hak-hak an
The document discusses the importance of creativity and innovation, especially among youth. It addresses three long-term challenges for Europe: economic, societal due to an aging population, and environmental including climate issues. It advocates nurturing creativity through lifelong learning, making schools and universities places for creative thinking, and promoting a strong cultural sector to encourage intercultural dialogue. Developing creativity in schools and integrating it across curricula is seen as important. Iceland has low levels of students studying arts in higher education. Creativity is seen as an economic, social, and technological driver.
Siswa memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pelayanan pendidikan, namun juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, dan bekerja sama dengan pihak sekolah.
The document discusses network management through firewalls using ZoneRanger. It summarizes that traditionally, firewall rules needed to be manually defined to allow management protocols, which was time-consuming and error-prone. ZoneRanger simplifies this by acting as a proxy firewall, allowing management applications to securely access devices in DMZ networks through a single connection. It supports common protocols like SNMP, syslog and HTTPS, and transparently proxies the traffic, reducing open ports and firewall rules while improving security and manageability.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan definisi anak menurut beberapa sumber hukum dan ketentuan perlindungan anak seperti hak, kewajiban, dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang terkait perlindungan anak. Dokumen tersebut juga menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...ECPAT Indonesia
Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak menerbitkan buku tentang empat instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak anak dari eksploitasi seksual komersial, yaitu Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Deklarasi Stokholm, dan Komitmen Yokohama. Buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait upaya penghapusan eksploitasi
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan, serta tanggung jawab pemerintah
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
Makalah ini membahas tentang child trafficking di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan korupsi. Kasusnya terjadi di berbagai kota besar dengan korban berjumlah ribuan per tahun. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan membentuk lembaga untuk mencegah dan menangani masalah ini.
Dokumen tersebut merupakan kebijakan keselamatan anak ID-COP (Indonesia Child Online Protection) yang mengatur tentang perlindungan anak dalam kegiatan online dan offline yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keselamatan mereka dari berbagai bentuk kekerasan seperti eksploitasi dan pelecehan.
Dokumen ini membahas hak-hak anak di Indonesia secara hukum dan situasinya saat ini. Secara hukum, hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB 1989 yang diratifikasi Indonesia pada 1990. UU Perlindungan Anak 2002 juga menjadi acuan. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain jumlah anak yang besar, geografi, dan beragam masalah sosial yang memerlukan perhatian.
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani, jasmani, dan sosial melalui perawatan, asuhan, dan bimbingan. Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, serta upaya-upaya kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pengasuhan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat secara jasmani dan rohani.
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual AnakECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan anak di Indonesia dan perbuatan yang dilarang dalam eksploitasi seksual anak secara online. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Pornografi, dan Informasi Elektronik untuk memberikan perlindungan kepada anak dari eksploitasi seksual online. Namun, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.
Gagasan perda perlindungan anak kota bandung, juli 2011Zamzam Muzaki Sm
Dokumen tersebut merupakan kompilasi gagasan untuk penyusunan peraturan daerah perlindungan anak Kota Bandung. Gagasan ini disusun oleh Lingkar Perlindungan Anak Kota Bandung bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, dan berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan masalah anak, meliputi pencegahan primer dengan membangun kesadaran masyarakat dan kebijakan/program, serta pencegahan
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi anak yang seringkali dilupakan oleh orang dewasa. Anak memiliki hak yang sama pentingnya dengan orang dewasa untuk hidup bebas dari kekerasan dan memiliki akses terhadap pendidikan serta lingkungan yang aman dan mendukung.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hak anak berkebutuhan khusus di Indonesia.
2. Masih banyak tantangan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak berkebutuhan khusus, seperti keterbatasan fasilitas publik inklusif dan implementasi peraturan perundang-undangan.
3. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk memajukan perlindungan hak-hak an
The document discusses the importance of creativity and innovation, especially among youth. It addresses three long-term challenges for Europe: economic, societal due to an aging population, and environmental including climate issues. It advocates nurturing creativity through lifelong learning, making schools and universities places for creative thinking, and promoting a strong cultural sector to encourage intercultural dialogue. Developing creativity in schools and integrating it across curricula is seen as important. Iceland has low levels of students studying arts in higher education. Creativity is seen as an economic, social, and technological driver.
Siswa memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pelayanan pendidikan, namun juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, dan bekerja sama dengan pihak sekolah.
The document discusses network management through firewalls using ZoneRanger. It summarizes that traditionally, firewall rules needed to be manually defined to allow management protocols, which was time-consuming and error-prone. ZoneRanger simplifies this by acting as a proxy firewall, allowing management applications to securely access devices in DMZ networks through a single connection. It supports common protocols like SNMP, syslog and HTTPS, and transparently proxies the traffic, reducing open ports and firewall rules while improving security and manageability.
Grease Technology Solutions LLC provides customized grease technology training and consulting services led by Chuck Coe, who has over 32 years of experience in the grease industry, including managing grease technology for ExxonMobil. The company offers training, troubleshooting assistance, and expert testimony but takes a collaborative rather than "canned" approach to consulting.
The document describes algorithms for text searching and pattern matching. It presents several algorithms for tasks like simple text search, Rabin-Karp search, Knuth-Morris-Pratt search, Boyer-Moore search, edit distance, approximate matching, don't-care search, and epsilon-NFA matching using pattern trees. The algorithms are explained through pseudocode with input/output parameters and complexity analysis provided for some.
The document is a student's coursework for a media studies project where they chose to produce a music magazine. They selected the genre of club/house/electro music as they are a fan of the genre and feel there is a gap in the market. They discuss including typical elements of the genre like colors, words, photos on the cover to appeal to readers. They also want to include atypical elements like criticizing drug use to make the magazine unique. The student analyzes their target audience and technologies used to produce the magazine.
Pirates v. Mercenaries: Purely Private Transnational Violence at the Margins ...Ansel Halliburton
What would happen if shipping companies hired mercenaries to attack Somali pirates? Find out in these slides for a talk given at the UC Davis Interdisciplinary Graduate & Professional Student Symposium in 2011.
Timebanking, ICT, employment and employability in a European contextTaraceas S. Coop. And.
This document summarizes a presentation on timebanking, ICT, employment, and employability given in Brussels. It discusses two case studies of timebanking models in Emilia Romagna, Italy and Andalusia, Spain. Key findings include:
- Timebanking pursues different objectives and models depending on regional and national contexts.
- ICT use in timebanks presents both opportunities like increasing membership but also challenges like a generational digital gap.
- Initial recommendations are to promote bottom-up processes, explore employability objectives, support innovation, and coordinate supportive policies.
This is a visual teaching packet for feminist theory and a visual politics reading of advertising in the 1960's. I compiled this set of ad images for a class on The Left taught to a mix of undergrad fine arts and liberal arts students in NY. Images from '60's All-American Ads' compilation by Jim Heimann, Ed. (2002).
This document appears to be about a book titled "Cheeky Monkey1" that contains a unit 1 section called "Look at Me". The book was published by Macmillan and written by Kathryn Harper and Claire Madwell.
This document discusses how educators can use social media and knowledge structures for professional learning. It begins by explaining how authentic learning through discussion can link to prior knowledge and be useful. It then outlines different types of social media and collaborative tools that educators are using, including social networks, collaborative environments, communication tools, and interactive tools. Specific examples discussed include Nings, Knols, wikis, blogs, and tools like SlideShare, Scribd, and Flickr. The document encourages educators to identify three tools to try and provides resources for continued learning on using social media for teaching.
1. Dokumen tersebut membahas komitmen Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak selama berada di satuan pendidikan.
3. Kebijakan dan implementasi SRA mencakup pembent
Tiga kalimat ringkuman dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang definisi anak, hak-hak anak yang dilindungi peraturan, dan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya memenuhi hak-hak pendidikan anak.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi operasional program Bina Keluarga Balita (BKB) untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak usia dini di tingkat keluarga melalui peningkatan pengetahuan orang tua dan partisipasi masyarakat. Program BKB bertujuan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak secara optimal agar tercipta SDM berkualitas.
PAUD merupakan upaya pembinaan untuk anak usia dini yang meliputi pemberian stimulasi pendidikan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak, sehingga siap memasuki pendidikan lanjutan. Kegiatan belajar-bermain di PAUD sangat penting untuk perkembangan anak karena memberikan pengalaman belajar secara alami dan menyenangkan.
Dokumen tersebut membahas rencana untuk mewujudkan sekolah ramah anak di Indonesia dengan mengadakan forum diskusi antara beberapa sekolah untuk berbagi praktik terbaik mereka dalam pendidikan, sarana prasarana, dan perlindungan anak. Dokumen ini juga menyoroti masalah kekerasan di sekolah di Indonesia serta merencanakan gerakan yang melibatkan siswa untuk mendorong praktik-praktik positif di sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan upaya pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan anak dari kekerasan. KHA bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas hidup, perkembangan optimal, dan perlindungan. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, antara lain dengan meningkatkan layanan perlindungan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
PKK memainkan peran penting dalam mewujudkan Kabupaten Way Kanan sebagai Kabupaten Layak Anak melalui advokasi dan fasilitasi untuk memenuhi hak-hak anak, dengan fokus pada peran keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, dan perlindungan anak.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. konsepsi
Anak
(Ps.1 (1), UU PA No 23/2002)
PERINATAL
PAUD
LAHIR
28 Hr 1Thn 4 Thn 5 Thn 6Thn 14 Thn 18 Thn
28 mgg- -7 hr
NEONATUS
BAYI ANAK BALITA
ANAK PRA ANAK USIA SEKOLAH REMAJA
SEKOLAH
2
3. LINGKUNGAN ANAK GLOBAL/MEDIA
NASIONAL
/BANGSA
MASYARAKAT/
SEKOLAH
KELUARGA
ANAK
4. Non
1
Diskriminasi
Menghargai 2 Terbaik untuk
4
Pendapat Anak
Anak
Hak Hidup;
Kelangsungan
Prinsip Umum 3
Hidup;
Hak Anak: Perkembangan
5. KESEPAKATAN INTERNASIONAL
Hak Atas Pendidikan tertuang dalam:
– Deklarasi Universal HAM – 1948
– Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya
(KIHESB) – 1966
– Konvensi Hak Anak – 1989
– Millenium Development Goals – 2000
– Deklarasi Dunia Education For All – 2000
– World Fit for Children – 2002
– Interagency Network for Education in Emergency –
2000
6. PENDIDIKAN, WAKTU LUANG &
KEGIATAN BUDAYA (Ps. 28, 29, 31)
Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar yang
wajib & gratis
Hak untuk dididik agar menjadi manusia yang:
- berkepribadian & berkembang bakatnya
- menghormati hak asasi & kebebasan orang lain
- menghormati orangtua & peradaban
- bertanggungjawab & toleran dlm masyarakat yg
merdeka
- menghormati lingkungan alam
Hak atas waktu luang dan terlibat kegiatan budaya
7. Hak Anak Atas Pendidikan Dasar
• Bersifat universal
• Hak pokok minimum bagi anak
• Bersifat wajib dan tersedia
bebas biaya
– Wajib: Pendidikan primer
bukan pilihan, Pendidikan
harus berkualitas, relevan,
mempromosikan hak-hak
anak
– Bebas biaya: pendidikan
diselenggarakan tanpa
pungutan biaya, baik biaya
langsung maupun biaya tak
langsung
8. Hak Anak atas Pendidikan Menengah
• Tersedia secara
memadai, dapat
diakses semua anak,
bisa diadaptasi,
fleksibel
• Tersedia berbagai
pilihan
• Secara bertahap,
bebas biaya
9. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
merujuk pada pasal 1 UU Sisdiknas No.20/2003
Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik pada usia anak secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
10. Kebijakan
Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak
Prioritas untuk untuk meningkatkan
EFA Development Index dengan
sinkronisasi kebijakan dalam upaya
meningkatkan APM dan Meningkatan
angka keberlanjutan sampai dengan
kelas 5
Melalui sosialisasi dan advokasi PAUD
holistik dan integratif dalam upaya
meningkatkan kesiapan sekolah anak
sejak usia dini dan pedoman
penyusunan kebijakan pendidikan
ramah anak untuk meningkatkan
angka keberlanjutan sampai dengan
kelas 5
11.
12. Pelayanan Tumbuh Kembang dan
Perlindungan Anak
Prinsip Tumbuh Kembang
dan Perlindungan Anak
UUD 1945, KHA,
WFFC, UUPA
23/2002, UU
20/2003 Sisdiknas
Partisipasi dan Lingkungan Pendidikan Pemenuhan
Anak
Pelayanan
Pemenuhan
Tumbuh
Hak
Kembang dan Satuan Masyarakat
Perlindungan
Keluarga dan Media
Pendidikan
Pendidikan Anak
Anak
Intervensi
Konsep dan Praktik-
praktik Baik
Komitmen dan sinergitas pemangku
kepentingan, kebijakan, pedoman,
aktivasi sumberdaya, lingkungan dan
nilai-nilai luhur, kab/kota layak anak.
14. DAMAI
GLOBALISASI MEDIA NILAI-NILAI
PANCASILA
LUHUR
KETERSEDIAAN
INDAH
AMAN
PEMENUH
AN HAK
PENDIDIKA
N ANAK
SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
15. •Suasana belajar dan proses
pembelajaran Anak yang
menyenangkan di rumah,
keluarga, Sekolah dan
INDAH masyarakat berjalan
harmonis dengan
Lingkungan hidup
berkelanjutan dan Nilai-nilai
Luhur Bangsa
•Lingkungan INKLUSIF DAN
RAMAH bagi tumbuh
DAMAI kembang dan partisipasi
anak menuju Kota
/Kabupaten Layak Anak
•Adanya Jaminan rasa
Aman, Sehat dan
Selamat dari kekerasan,
AMAN risiko bencana,
diskriminasi, pelalaian,
penyalahgunaan, dan di
pengungsian
16. Menuju sekolah IDAMAN
Sekolah
Sekolah Sehat Sekolah
Adiwiata Aman
Sekolah Sekolah
Siaga Ramah
Bencana Anak
Pendidikan
Sekolah Sekolah
Ramah
Inklusi IDAMAN
Anak