Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani, jasmani, dan sosial melalui perawatan, asuhan, dan bimbingan. Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, serta upaya-upaya kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pengasuhan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat secara jasmani dan rohani.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan kesejahteraan anak. UU ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan, serta berhak mendapat bantuan jika tidak mampu atau mengalami masalah. UU ini juga mengatur tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan anak, sanksi bagi orang tua
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan, serta tanggung jawab pemerintah
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal; hak untuk pendidikan dan kesehatan; serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam melindungi hak-hak anak.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk definisi anak, jumlah populasi anak Indonesia, dan lima kluster hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pembangunan.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pengasuhan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat secara jasmani dan rohani.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan kesejahteraan anak. UU ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan, serta berhak mendapat bantuan jika tidak mampu atau mengalami masalah. UU ini juga mengatur tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan anak, sanksi bagi orang tua
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan, serta tanggung jawab pemerintah
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal; hak untuk pendidikan dan kesehatan; serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam melindungi hak-hak anak.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk definisi anak, jumlah populasi anak Indonesia, dan lima kluster hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan definisi anak menurut beberapa sumber hukum dan ketentuan perlindungan anak seperti hak, kewajiban, dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang terkait perlindungan anak. Dokumen tersebut juga menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan anak di Indonesia, termasuk prevalensi, faktor-faktor penyebab, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan anak. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih tinggi pada 23% dan provinsi dengan angka tertinggi adalah Sulawesi Barat sebesar 34%. Faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan rendah seringkali menyebabkan terjadinya per
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak, mulai dari konsep tumbuh kembang anak hingga strategi komunikasi pemenuhan hak pendidikan anak.
2. Hak pendidikan anak diatur dalam berbagai peraturan internasional dan nasional seperti Konvensi Hak Anak 1989 dan UU Sisdiknas No. 20/2003.
3. Pemenuhan hak pendidikan anak meliputi ketersediaan pendid
Konvensi Hak Anak mencakup empat bagian utama yang menetapkan hak-hak anak secara universal, termasuk hak untuk berpartisipasi, berkembang secara optimal, hidup dengan baik, dan terbebas dari kerugian. Prinsip-prinsip kunci yang diatur meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Makalah ini membahas tentang pekerja anak, dengan membahas definisi pekerja anak, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan migrasi ke perkotaan merupakan penyebab utama peningkatan jumlah pekerja anak di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi perlindungan hak-hak perempuan di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi, serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dokumen ini juga
Dokumen tersebut membahas tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan upaya pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan anak dari kekerasan. KHA bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas hidup, perkembangan optimal, dan perlindungan. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, antara lain dengan meningkatkan layanan perlindungan
This slide shows the situation of child abduction in Indonesia.
Indonesia has assessed the need of the Hague Convention 1980. Locally, we also need this kind of regulation
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-h
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan anak seperti nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan optimal anak
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang ini meliputi non-diskriminasi, kepentingan ter
Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Kel. 1).pdfpnrantingbadal
Makalah pemeliharaan anak setelah penceraian orang tua ini di tunjukan untuk pembelajaran agama islam dengan baik jelas efisien, makalah ini disusun guna menjadi acuan dalam pembelajaran dan perilaku
Undang-undang ini memperbarui Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dengan menambahkan dan mengubah beberapa ketentuan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak. Perubahan mencakup penambahan definisi pemerintah pusat dan daerah, penambahan perlindungan anak dari kejahatan seksual di sekolah, dan penguatan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.
Undang-undang ini membahas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, penambahan hak anak untuk perlindungan dari kejahatan seksual di satuan pendidikan, dan penguatan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak.
Undang-undang ini membahas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan mencakup penambahan dan pengubahan definisi kunci seperti anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, dan kekerasan. Perubahan juga menambahkan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus, pendidikan, dan layanan untuk anak di bawah undang-
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan definisi anak menurut beberapa sumber hukum dan ketentuan perlindungan anak seperti hak, kewajiban, dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang terkait perlindungan anak. Dokumen tersebut juga menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perkawinan anak di Indonesia, termasuk prevalensi, faktor-faktor penyebab, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan anak. Prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih tinggi pada 23% dan provinsi dengan angka tertinggi adalah Sulawesi Barat sebesar 34%. Faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan rendah seringkali menyebabkan terjadinya per
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak, mulai dari konsep tumbuh kembang anak hingga strategi komunikasi pemenuhan hak pendidikan anak.
2. Hak pendidikan anak diatur dalam berbagai peraturan internasional dan nasional seperti Konvensi Hak Anak 1989 dan UU Sisdiknas No. 20/2003.
3. Pemenuhan hak pendidikan anak meliputi ketersediaan pendid
Konvensi Hak Anak mencakup empat bagian utama yang menetapkan hak-hak anak secara universal, termasuk hak untuk berpartisipasi, berkembang secara optimal, hidup dengan baik, dan terbebas dari kerugian. Prinsip-prinsip kunci yang diatur meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Makalah ini membahas tentang pekerja anak, dengan membahas definisi pekerja anak, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan migrasi ke perkotaan merupakan penyebab utama peningkatan jumlah pekerja anak di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi perlindungan hak-hak perempuan di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melakukan sosialisasi, serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dokumen ini juga
Dokumen tersebut membahas tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan upaya pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan anak dari kekerasan. KHA bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas hidup, perkembangan optimal, dan perlindungan. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak, antara lain dengan meningkatkan layanan perlindungan
This slide shows the situation of child abduction in Indonesia.
Indonesia has assessed the need of the Hague Convention 1980. Locally, we also need this kind of regulation
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-h
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan anak seperti nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan optimal anak
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang ini meliputi non-diskriminasi, kepentingan ter
Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Kel. 1).pdfpnrantingbadal
Makalah pemeliharaan anak setelah penceraian orang tua ini di tunjukan untuk pembelajaran agama islam dengan baik jelas efisien, makalah ini disusun guna menjadi acuan dalam pembelajaran dan perilaku
Undang-undang ini memperbarui Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dengan menambahkan dan mengubah beberapa ketentuan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak. Perubahan mencakup penambahan definisi pemerintah pusat dan daerah, penambahan perlindungan anak dari kejahatan seksual di sekolah, dan penguatan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.
Undang-undang ini membahas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, penambahan hak anak untuk perlindungan dari kejahatan seksual di satuan pendidikan, dan penguatan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak.
Undang-undang ini membahas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan mencakup penambahan dan pengubahan definisi kunci seperti anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, dan kekerasan. Perubahan juga menambahkan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus, pendidikan, dan layanan untuk anak di bawah undang-
Undang-undang ini mengatur tentang penyandang cacat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk memberikan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan kepada penyandang cacat, serta mengatur upaya-upaya seperti rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Undang-undang ini juga men
Undang-undang ini membahas tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara serta memulihkan fungsi sosial mereka dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini secara terencana, terar
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut mendasarkan perlindungan anak pada 4 prinsip KHA yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan pendapat anak. UU tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anak, tujuan perlindungan anak,
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengatur tentang hak, kewajiban, dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Indonesia. Upaya tersebut meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan sosial bagi lanjut usia potensial dan tidak potensial untuk memastikan mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat se
Dokumen tersebut membahas tentang peluang transformasi perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) menjadi lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Ia menjelaskan tentang sejarah Save the Children, visi dan misi, area program, dan jenis kekerasan terhadap anak. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum PATBM dan LKD serta peran masyarakat dalam perlindungan anak di desa.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat dan Daerah untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing."
Peraturan ini mengatur tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Badan Akreditasi dibentuk untuk menilai dan menetapkan tingkat kelayakan lembaga tersebut berdasarkan program, SDM, manajemen, sarana prasarana, dan hasil pelayanan. Lembaga dapat diakreditasi A, B, atau C untuk periode 2-5 tahun dan dapat diperpanjang setelah penilaian ulang.
Keputusan Menteri Sosial ini menetapkan kriteria dan mekanisme pendataan fakir miskin serta orang tidak mampu di Indonesia. Terdapat dua kategori, yaitu yang sudah terdata (berdasarkan data tahun 2011) dan belum terdata, meliputi gelandangan, pengemis, korban bencana, dan lainnya. Kriteria fakir miskin antara lain tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, serta tinggal di rumah berkualitas
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia menetapkan Tim Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di 50 Kabupaten Tertinggal untuk melaksanakan percepatan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal, dengan tugas melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program.
Keputusan Menteri Sosial menetapkan pedoman pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera untuk menangani permasalahan sosial secara holistik dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dengan kerangka kerja pendekatan terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan."
The document repeatedly states that content was downloaded from the Indonesia Social Welfare Review website without providing any meaningful information about the content itself. It is unclear if any actual document content is being summarized.
Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 di bidang reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan lainnya. Instruksi ini juga menetapkan koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan program-program tersebut serta pemantau
Surat edaran ini membahas langkah-langkah pelaksanaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014, termasuk verifikasi data penerima untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, serta pembentukan unit pengaduan masyarakat.
1. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG
KESEJAHTERAAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah
diletakkan oleh generasi sebelumnya;
b. bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan
wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan
kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
d. bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
e. bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya
akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
f. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang
mengatur kesejahteraan anak;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34 Undang-
Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3039);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:
1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani,
jasmani maupun sosial;
b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk
menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok
anak.
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
2. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan
belum pernah kawin.
3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;
b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh
sebagai orang tua terhadap anak.
4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan
anak.
5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu
kandungnya.
6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi
kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan
kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik
secara rohani, jasmani maupun sosial.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku
menyimpang dari norma-norma masyarakat.
9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga
mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
BAB II
HAK ANAK
Pasal 2
(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih
sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar.
(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan
sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi
warganegara yang baik dan berguna.
(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan
maupun sesudah dilahirkan.
(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan
atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Pasal 3
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat
pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
Pasal 4
(1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau
orang atau badan.
(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 5
(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan
keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
3. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Pasal 6
(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan
menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan
perkembangannya.
(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan
kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum
berdasarkan keputusan hakim.
Pasal 7
Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat
pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak
yang bersangkutan.
Pasal 8
Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak
setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan
kedudukan sosial.
BAB III
TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP
KESEJAHTERAAN ANAK
Pasal 9
Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya
kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
Pasal 10
(1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam
Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan
perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap
anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
(2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang
bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan,
pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
(3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan
hakim.
(4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB IV
USAHA KESEJAHTERAAN ANAK
Pasal 11
(1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan,
dan rehabilitasi.
(2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
4. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
(3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat
dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
(4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap
usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
(5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan
(4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan
kepentingan kesejahteraan anak.
(2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat
dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 13
Kerjasama international di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah
atau oleh Badan lain dengan persetujuan Pemerintah.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 14
Tatacara koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan
anak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 15
Segala Peraturan Perundang-undangan di bidang kesejahteraan anak tetap berlaku
selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
Pasal 16
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
5. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 32
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG
KESEJAHTERAAN ANAK
UMUM
Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu
membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini
merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi kegenerasi.
Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang
terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta ketrampilan untuk
melaksanakan tugas itu.
Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus
mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.
Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai
dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan,
dan peningkatan kesejahteraan anak.
Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata
masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan
kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk
menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena anak baik secara
rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka
menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan
mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan
kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah
pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. Karena
kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula
melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu
sendiri.
Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung-jawab
orang tua di lingkungan keluarga; akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan
tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang
melindunginya.
Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata
tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya,maka dapatlah pihak lain,
baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, diserahi hak dan
kewajiban itu.
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
6. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka
pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara.
Di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar,di dalam
masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan
sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara-khusus, yaitu:
1. Anak-anak yang tidak mampu.
2. Anak-anak terlantar.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan 4. Anak-anak yang cacat rohani dan
atau jasmani.
Sejalan dengan tujuan Undang-undang, ini, maka Undang-undang ini mengurangi
dan atau merubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
a. Cukup jelas.
b. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang,
pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
Angka 2
Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan
pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial,
kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur
tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur
dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi
kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu
berdasarkan hukum yang berlaku.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
7. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan
dan kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah
mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Tanggungjawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban
memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan
berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi
pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta
berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan:Menetapkanhubungan
darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan
hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.
Ayat (2)
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
8. Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan antara lain perlu mengatur pencatatan
sebagai bukti sah, adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan
kesejahteraan anak yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Dalam pengertian kerjasama internasional tercakup pula kerjasama regional.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3143
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review