Dokumen tersebut merupakan kompilasi gagasan untuk penyusunan peraturan daerah perlindungan anak Kota Bandung. Gagasan ini disusun oleh Lingkar Perlindungan Anak Kota Bandung bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, dan berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan masalah anak, meliputi pencegahan primer dengan membangun kesadaran masyarakat dan kebijakan/program, serta pencegahan

1. KOMPILASI GAGASAN UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG
Bandung, 13 Juli 2011
Kompilasi gagasan ini disusun oleh Lingkar perlindungan anak kota Bandung bersama dengan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Lingkar perlindungan
anak merupakan kumpulan lembaga dan perorangan yang memiliki focus pada masalah anak di
kota Bandung. Kita terus mendorong lahirnya regulasi perlindungan anak di daerah yang mampu
menyelesaikan masalah-masalah anak di kota Bandung.
Gagasan ini lebih menekankan pada upaya perlindungan anak. Secara umum upaya perlindungan
anak dibagi dua, yaitu upaya Pencegahan dan upaya Penanganan. Upaya pencegahan meliputi
pencegahan primer dan sekunder. Berikut uraiannya:
I. PENCEGAHAN PRIMER
Upaya untuk membangun kemampuan “masyarakat” Kota Bandung dalam menciptakan kondisi
yang dapat mencegah terjadinya masalah perlindungan anak.
1. Membangun Kesadaran dan Sikap Masyarakat
Upaya untuk membangun masyarakat kota Bandung menjadi masyarakat yang secara kolektif
memiliki kesadaran tinggi dan kesiapan bertindak terhadap masalah perlindungan anak.
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Melakukan upaya-upaya yang dapat memastikan difahaminya
perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan daerah yang
M m
berkaitan dengan perlindungan anak oleh seluruh aparatur
perangkat pemerintahan kota sampai ke tingkat rt.
b. Melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pemahaman
dan kesadaran orangtua atau siapapun yang bertanggungjawab
M m
atas pengasuhan anak mengenai perlindungan anak dan
pengasuhan anak di dalam keluarga.
c. Melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pemahaman
dan kesadaran pendidik, atau siapapun yang bertanggungjawab
M m
atas pembinaan dan pendidikan anak mengenai perlindungan
anak.
d. Melakukan upaya-upaya yang dapat memperluas dan
meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan seluruh warga
masyarakat Kota Bandung mengenai resiko dan ancaman
terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, termasuk juga di M m
dalamnya bahaya perdagangan manusia, eksploitasi seksual,
eksploitasi ekonomi, pelibatan dalam perdagangan dan
penyalahgunaan narkotika, minuman keras, dan zat
adiktif/berbahaya, atau infeksi HIV/AIDs.
e. Melakukan kampanye (Komunikasi-Informasi-Edukasi) untuk M m
perubahan sikap masyarakat secara berkala dan berkelanjutan
1
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

2. tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlakuan
salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.
f. Melakukan kampanye (Komunikasi-Informasi-Edukasi) secara
berkala dan berkelanjutan untuk perubahan sikap penyedia
layanan publik dan masyarakat guna menghilangkan pandangan
yang salah (stigmatisasi) yang mengarah kepada perlakuan salah
dan diskriminatif terhadap anak-anak yang menjadi korban M m
tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran,
maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya seperti
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan
(difabel), dan anak yang terdampak/terinfeksi HIV/AIDs.
g. Melakukan kampanye (Komunikasi-Informasi-Edukasi) secara
berkala dan berkelanjutan di lingkungan lembaga pendidikan
tingkat dasar dan menengah untuk memastikan setiap anak
mendapatkan informasi yang memadai dan layak mengenai
M m
resiko dan ancaman penyalahgunaan NAPZA, penularan
HIV/AIDS, maupun bentuk perilaku-perilaku beresiko lainnya
dengan isi dan cara komunikasi yang sesuai dengan tingkat
perkembangan anak.
2. Kebijakan, Program, & Mekanisme
Bagian ini untuk memastikan adanya konsistensi dan upaya sistematis dalam penyiapan
model dan pemenuhan standar layanan perlindungan anak di Kota Bandung.
UPAYA PERLINDUNGAN TANGGUNGJAWAB
PEMKO MASYARAKAT
a. Membuat kebijakan-kebijakan operasional di tingkat Kota yang
dapat menjamin tersedianya pedoman, program, dan M
mekanisme pencegahan dan penanganan
b. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan kepentingan setiap
anak terlindungi dan tak ada resiko tambahan terhadap
M
kesejahteraan anak dalam setiap kebijakan maupun program
yang dibuat Pemko.
c. Secara jelas menetapkan lembaga/unit-unit di dalam Pemerintah
Kota Bandung yang dimandatkan memegang kendali/
M
bertanggungjawab/berwenang atas perencanaan dan
penyelenggaraan layanan-layanan perlindungan anak.
d. Menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang,
menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan M
rencana strategis pembangunan masyarakat Kota Bandung.
e. Kebijakan yang dapat memastikan ketersediaan layanan M
kesehatan, pendidikan, atau kependudukan terhadap setiap
anak di Kota Bandung, dan tak ada perlakuan diskriminatif dalam
pelayanan terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban
tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran,
anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan NAPZA, anak yang terdampak atau
2
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

3. terinfeksi HIV/AIDs, anak dengan kecacatan (difable), dan anak
dari kelompok minoritas.
f. Mengupayakan kecukupan ketersediaan ruang publik di
pemukiman-pemukiman hingga tingkat kelurahan sebagai
M M
prasarana bagi anak untuk bersosialisasi dan beraktivitas secara
sehat.
g. Membuat program yang sistematis untuk memasukkan muatan
pesan-pesan perlindungan anak -- pencegahan dan
M M
penanganannya-- pada kegiatan-kegiatan layanan pada
masyarakat
h. Membuat standar (fasilitas) ruang publik seperti sekolah, rumah
sakit, puskesmas, pusat pertokoan, yang layak anak, yaitu yang
M M
memperhatikan kepentingan, kondisi, kebutuhan, dan keamanan
anak.
i. Jaminan dan mekanisme partisipasi warga kota dan anak-anak
M M
dalam mengembangkan kebijakan
j. Membangun sistem dan mekanisme pencegahan, pengawasan,
pengaduan/pelaporan dan penanganan masalah perlindungan
anak di Kota Bandung dengan mengintegrasikan dan melibatkan
seluruh sumber daya yang relevan yang dimiliki Pemerintah Kota
M m
Bandung dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat yang
ada, dalam koordinasi lembaga sebagaimana disebut pada poin-c
dan sejalan dengan strategi perlindungan anak sebagaimana
dihasilkan dari kegiatan d di atas.
k. Memastikan adanya ketentuan dan mekanisme pengawasan
untuk menjamin bahwa Dinas/Unit kerja yang bertanggungjawab
atas pemenuhan hak-hak anak di bidang sipil/kependudukan
M m
mampu dan menjalankan kewajibannya memberikan pengakuan
atas identitas dengan menerbitkan segera akta kelahiran bagi
setiap anak.
l. Memastikan adanya ketentuan dan mekanisme pengawasan
untuk menjamin bahwa Dinas /Unit Kerja yang
bertanggungjawab atas bidang pendidikan mampu dan
M m
menjalankan kewajibannya memenuhi hak setiap anak atas
pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi karena latar belakang /
kondisi apa pun.
m. Memastikan adanya ketentuan dan mekanisme pengawasan
untuk menjamin bahwa Dinas /Unit Kerja yang
bertanggungjawab atas bidang kesehatan mampu dan
M m
menjalankan kewajibannya menyelenggarakan layanan
kesehatan berkualitas bagi setiap anak tanpa diskriminasi karena
latar belakang /kondisi apa pun.
n. Memastikan adanya ketentuan dan mekanisme pengawasan
untuk menjamin bahwa Dinas /Unit Kerja yang
bertanggungjawab atas layanan kesejahteraan sosial mampu dan
M m
menjalankan kewajibannya menyelenggarakan
jaminan/bantuan/perlindungan sosial terhadap setiap keluarga
dan anak yang membutuhkan secara memadai.
3
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

4. o. Membuka ruang untuk keterlibatan (partisipasi) anak dalam
penyiapan keputusan/kebijakan publik di berbagai tingkatan
yang akan berdampak terhadap kehidupan mereka, mulai dari
M m
memfasilitasi secara sistematis proses pengembangan
kemampuan anak untuk berpastisipasi dan berorganisasi dalam
forum anak.
II. PENCEGAHAN SEKUNDER
Upaya untuk memastikan kesiapan Pemerintah dan masyarakat Kota Bandung dalam melakukan
intervensi segera dan memberikan perlindungan terhadap anak (dan keluarganya) yang berada
dalam situasi beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi,
dan penelantaran.
1. Kebijakan, Program, dan Mekanisme
Upaya yang dilakukan secara terencana untuk menciptakan layanan dan kemampuan
masyarakat dalam mengembangkan aksi perlindungan terhadap anak (dan keluarganya) yang
berada dalam situasi beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi, dan penelantaran.
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
p. Mengembangkan program untuk meningkatkan kemampuan
orangtua dalam pengasuhan dan pencegahan anak menjadi
pekerja rumah tangga anak, anak jalanan, ESKA, dan korban
M m
perdagangan orang.
q. Meningkatkan kemampuan lembaga lokal untuk mengontrol
perekrutan anak yang bekerja baik di kota Bandung maupun M
yang bekerja di luar kota Bandung atau di luar negeri.
r. Merumuskan dan menetapkan aturan bagi anak yang bekerja di
sektor informal. Aturan tersebut meliputi
i. Larangan mempekerjakan anak di bawah usia 15 tahun
ii. Mewajibkan majikan memberikan keleluasaan anak mengakses
pendidikan
iii. Upah minimum, jam kerja, hari kerja
iv. Tidak dipekerjakan pada malam hari
v. Waktu istirahat, istirahat mingguan dan istirahat tahunan
vi. Menerima dan mengelola upah sendiri kecuali bila atas
M
kepentingan terbaik bagi anak pengelolaan upah dilakukan
oleh majikan atau pihak yang diminta untuk itu
vii. Mendapat tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) bulan gaji
viii. Memperoleh informasi dan dengan keluarga
ix. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
x. Majikan dilarang mempekerjakan di orang atau tempat di luar
rumah tangganya sendiri
s. Mengembangkan mekanisme untuk mengidentifikasi keluarga- M
keluarga yang berada dalam situasi beresiko “melahirkan”
4
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

5. pekerja anak, ESKA, anak jalanan, drugs, tindak kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
t. Mengembangkan program program dukungan bagi keluarga-
keluarga yang berada dalam situasi beresiko “melahirkan”
pekerja anak, ESKA, anak jalanan, drugs, tindak kekerasan,
M M
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
u. Mengembangkan program penguatan bagi anak yang
rentan/berisiko hidup di jalan, PRTA, ESKA, drugs, korban tindak
perdagangan orang, tindak kekerasan, perlakuan salah,
M M
eksploitasi, dan penelantaran
v. Instansi pemerintah di tingkat Kota Bandung yang
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan
mengambil langkah-langkah untuk memastikan untuk
M
menghilangkan hambatan administratif & finansial
w. Pengajuan ke sidang perdata terhadap orangtua yang
menyuruh,mendorong,membiarkan anak mencari nafkah di M m
jalan, pekerja rumah tangga, dan ESKA
x. Mengembangkan mekanisme pelaporan dari tingkat masyarakat
tentang tindakan-tindakan yang mengarah ke tindak pidana M
perdagangan orang
y. Mengembangkan jaminan aksesibilitas hak PRTA, ESKA, anak
jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, difabel, dan anak
dengan HIV/AIDS untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis
M
sesuai dengan kebutuhan khususnya
z. Melakukan sosialisasi dan mengembangkan mekanisme
pelibatan manajemen sekolah-sekolah yang rentan untuk
pencegahan anak terjebak ESKA dan drugs. Pengembangan M m
mekanisme ini termasuk upaya meningkatkan untuk
mengidentifikasi anak-anak yang beresiko
aa. Diknas mengembangkan intervensi khusus berupa kebijakan,
program, kegiatan untuk menguatkan kemampuan sekolah- M
sekolah yang rentan dengan ESKA dan drugs
bb. Mengembangkan sistem dan mekanisme penanganan untuk
mengidentifikasi keberadaan pekerja anak pada setiap hotel dan M
perusahaan hiburan
cc. Melakukan upaya untuk mengurangi faktor resiko keluarga-
keluarga yang beresiko tinggi terhadap terjadinya kekerasan
terhadap anak, ESKA, drugs, anak jalanan, pekerja anak, dan
M M
anak yang berhadapan dengan hukum
dd. Memastikan perlindungan anak menjadi komponen dalam
manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk M m
dengan tersedianya mekanisme supervisi dan monitoring
ee. Instansi pemerintah di tingkat kota bandung yang
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan
memastikan setiap lembaga pendidikan memenuhi standar
M
sehat, aman, selamat di lingkungannya
ff. Mendorong lembaga pendidikan memiliki tatacara dan prosedur M M
yang sesuai untuk membantu pendidik, orangtua, dan anak
5
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

6. untuk bekerjasama dalam mengidentifikasi resiko dan
kemunculan semua bentuk kekerasan terhadap anak. Dorongan
ini termasuk pula dengan upaya bekerja sama dengan lembaga-
lembaga penyedia layanan penanganan masalah perlindungan
anak.
gg. Mengembangkan mekanisme penyelesaian alternatif bagi anak
yang (beresiko) berhadapan dengan hukum
M m
3. Peningkatan Kesadaran
Point ini untuk memastikan adanya langkah yang mampu meningkatkan pengetahuan
masyarakat dan lembaga yang terlibat dalam upaya perlindungan anak
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Instansi pemerintah di tingkat Kota Bandung yang
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan
mengembangkan program yang dapat memastikan seluruh
sekolah dan guru dan penyelenggara pendidikan menghayati
M
pendidikan tanpa kekerasan dan perlakuan diskriminatif, dan
menghargai ruang partisipasi anak
b. Meningkatkan kemampuan aparat RT, RW, kelurahan, dan
kecamatan dalam pengenalan/identifikasi ancaman atau tanda- M M
tanda adanya tindak pidana perdagangan orang di wilayahnya
c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta penguatan
kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS, anak
dalam perawatan alternatif, dan anak difabel dalam melakukan
M M
perawatan dan pengasuhan
d. Penghindaran penggunaan pendekatan ketertiban dan
keamanan dalam upaya penganan anak jalanan, eksa, dan
trafiking, dengan memastikan setiap unsure pemko terkait dan M
aparat penegakan ketertiban mendapatkan pembekalan
perspektif perlindungan anak
4. Pelibatan Masyararakat
Bagian ini merupakan upaya untuk melibatkan warga masyarakat dan anak itu sendiri dalam
menciptakan yang protektif bagi anak
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Melibatkan lembaga-lembaga berbasis masyarakat dalam M
pencegahan dan penanganan ESKA, anak jalanan, pekerja anak,
anak yang terjebak drugs, dan anak yang mengalami berbagai
bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan
penelantaran. Upaya pelibatan ini dilakukan melalui penguatan
fungsi untuk peningkatan pemahaman/kesadaran, identifikasi
6
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

7. resiko, dan monitoring kasus di tingkat masyarakat. Untuk
kepentingan pelibatan ini dinas atau lembaga induk di
pemerintah kota bertanggungjawab dalam penyiapan dan
fasilitasi
b. Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain
agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan, pekerja
anak, ESKA, terjebak drugs, terjebak tindak pidana perdagangan M m
orang, berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi, dan penelantaran.
c. Meningkatkan peran PIKKRR (Pusat Informasi & Konseling Kespro
Remaja) di setiap kecamatan/kelurahan untuk mengidentifikasi,
menjangkau, dan ikut melakukan upaya pencegahan di tingkatan
M m
kelompok rentan
d. Mengembangkan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat
termasuk lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dan
keluarga dalam mencegah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap
ADHA, ESKA, PRTA, anak jalan, anak difabel, anak yang
M M
berhadapan dengan hukum, anak korban tindak pidana
perdagangan orang, dan anak yang terjebak drugs
e. Menguatkan kemampuan pendamping baik dari LSM maupun
lembaga lainnya dalam memberikan perlindungan bagi ADHA,
anak jalanan, ESKA, pekerja anak, anak yang berhadapan dengan
hukum, anak difabel, anak yang terjebak drugs, anak korban
M M
perdagangan orang, anak korban kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi, dan penelantaran.
f. Membuka ruang bagi peserta didik untuk terlibat dalam
penyusunan aturan sekolah/kelas yang berkaitan dengan non- M M
diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan
g. Menguatkan kemampuan pengasuhan ADHA, anak difabel, dan
anak yang berhadapan dengan hukum bagi pengelola/pengasuh M M
di lembaga pengasuhan alternatif
5. Kelembagaan/Manajemen
Bagian ini merupakan upaya untuk mensistematisasikan, memperlancar dan memastikan
langkah perlindungan anak berjalan sesuai dengan tujuan
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Membentuk Tim Khusus di tingkat kota untuk melakukan
pemantauan terhadap realisasi pelayanan yang diberikan
terhadap ADHA, anak jalanan, ESKA, pekerja anak, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak korban perdagangan orang,
M
anak difabel, anak yang terjebak drugs, anak korban kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
6. Layanan
Bagian ini merupakan jenis dan bentuk layanan yang dilakukan untuk mewujudkan
perlindungan anak di Kota Bandung
7
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

8. TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Mengidentifikasi keluarga/kelompok beresiko tinggi lahirnya
anak jalanan, ESKA, pekerja anak , anak yang berhadapan dengan
hukum, anak korban perdagangan orang, anak difabel, anak yang M m
terjebak drugs, anak korban kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi, dan penelantaran
b. Dinas Sosial Kota Bandung menyelenggarakan layanan-layanan
dukungan pemenuhan kebutuhan dasar untuk memampukan M
anak mengakses layanan pendidikan
c. Mencari keluarga pengganti untuk mengasuh anak dari kalangan
anak atau keluarga asuh lainnya atau pengasuhan alternatif M m
lainnya
d. Mengidentifikasi kelahiran atau anak dari kelompok rentan atau
ODHA
M M
e. Penyediaan layanan PMTCT bagi ibu hamil HIV positif M M
f. Mengidentifikasi keluarga-keluarga yang mengasuh ADHA, anak
dalam pengasuhan alternatif, anak difabel termasuk menilai
kemampuan mereka dalam memberikan perawatan,
M M
pengasuhan, dan perlindungan terhadapnya
g. Memberikan dukungan penguatan ekonomi bagi keluarga ADHA,
anak jalanan, anak difabel, PRTA yang dinilai tak memiliki
kecukupan ekonomi dan beresiko menelantarkan berupa
M M
pelatihan usaha dan bantuan modal usaha
h. Menyiapkan fasilitas pengasuhan alternatif untuk ADHA, anak
difabel, dan anak yang berhadapan dengan hukum yang karena M M
berbagai alasan tak dapat diasuh oleh keluarga dan kerabatnya.
i. Mengembangkan informasi dan layanan bagi anak yang rentan
menjadi korban exploitasi dan kekerasan seksual, terjebak drugs,
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di tingkat
M M
kelurahan
7. Koordinasi
Bagian merupakan upaya untuk memastikan setiap aksi perlindungan anak yang dilakukan
oleh pemerintah dan masyarakat berjalan secara maksimal dan terhindar dari tumpang tindih
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Melakukan kerjasama lintas sektoral yang terkait isu pekerja
anak dan anak korban perdagangan orang
M
b. Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam
menerapkan sanksi penjara/denda bagi orang yang dengan
sengaja menyuruh, membujuk, mengajak, menempatkan anak M M
untuk bekerja di jalan, ESKA, pekerja anak, dan untuk tujuan
eksploitatif lainnya
c. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kota/pemerintah M
8
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

9. kabupaten lain dalam hal pencegahan, penarikan, dan
pemulangan anak yang menjadi korban TPPO, baik daerah
pengirim, transit, maupun tujuan
d. Instansi pemerintah di tingkat kota bandung yang
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan
mengkoordinasikan review berkala terhadap tata-tertib sekolah
dalam mengendalikan tingkah laku anak di lingkungan sekolah.
Upaya koordinasi ini termasuk memastikan tidak adanya
M
peraturan yang menyebabkan anak hamil, anak yang
berhadapan dengan hukum, dan anak yang terjebak narkoba
dikeluarkan dari sekolah)
III. PENANGANAN
Pengembangan mekanisme ditingkat kota untuk memastikan dilakukannya respon berupa
penanganan secara segera oleh pemerintah kota terhadap setiap anak yang menjadi korban dari
berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Penanganan
dimulai dari identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi.
1. Identifikasi dan reporting
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk secara dini mengidentifikasi dan mengenali
keberadaan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eklpoitasi dan
penelantaran.
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Memastikan agar majikan wajib untuk menginformasikan PRTA/
pekerja anak yang bekerja dirumahnya/diperusahannya kepada
pejabat terbawah atau lembaga yang bertugas untuk itu. Dan M M
termasuk alur system pendataan ; RT ke RW ke Camat, Ke Dinas
Sosial atau Naker
a. Memastikan agar penjangkauan oleh pemko (sampai tingkat
kelurahan) dan Dinsos melakukan pendataan dan penetapan
M M
anak jalanan atau anak yang pelayanan dasarnya gagal dipenuhi
oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya
b. Menetapkan penerima layanan adalah semua anak yang berada
M
di wilayah Bandung
c. Memastikan adanya mekanisme ditingkat kota dalam
melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang berada dalam
M
situsi ekploitasi dan menjadi kerban tindak kekerasan serta
penelantaran
2. Penarikan/ Rescue
9
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

10. Upaya penyelamatan terhadap anak-anak yang berada dalam situsi mendapatkan kekerasan,
perlakuan salah, ekploitasi dan penelantaran
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Pemerintah kota wajib upaya melakukan penyelamatan segera
untuk setiap laporan kasus kekerasan, eska, trafiking dan
penyalahgunaan anak, dilakukan dengan menyiapkan tim M
pendamping untuk identifikasi dan memastikan penanganan
sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak
b. Menjamin setiap upaya penyelamatan dilakukan dengan
mempertimbangkan keselamatan, kepentingan dan kerahasiaan/ M M
privasi anak, dengan melibatkan pendamping (pekerja sosial).
c. Menguatkan peran represif aparat penegak hukum dalam
pengawasan dan penindakan pengusaha pariwisata dan hiburan M
yang mempekerjakan anak
d. Memastikan adanya Jaminan intervensi segera ketika ada
M
kecurigaan anak menjadi korban TPPO (lihat bab ESKA rescue)
e. Memastikan adanya mekanisme ditingkat kota dalam
menyelamatkan anak-anak yang berada dalam sistuasi ekploitasi, M
kekerasan dan mendapatkan perlakuan salah.
3. Rehabilitasi
Upaya pemerintah kota dalam memastikan setiap anak yang menjadi korban kekerasan,
perlakuan salah, ekploitasi dan penelantaran mendapatkan dukungan rehabilitasi yang
mencakup ; rescue (penyelamatan), kesehatan, pendidikan, psiko-sosial, ekonomi, dan legal .
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Pemerintah kota menjamin tersedianya “rumah aman” untuk
anak korban kekerasan, ESKA, trafiking dan penelantaran anak
M
yang diselamatkan yang memerlukan perlindungan sementara,
seperti selama menjalani proses rehabilitasi, proses hokum
b. Pemko menyelenggarakan layanan rehabilitatif bagi anjal, eska,
korban kekerasan, dan trafiking untuk memulihkan kondisi fisik/
M
kesehatan, psikologis, dan sosialnya, termasuk mengupayakan
reintegrasi sosial bagi anjal dengan keluarga & masyarakatnya
c. Penyelenggaraan layanan spesifik di dinas/badan/lembaga
terkait terhadap anak korban TPPO sebagaimana diamanatkan
dalam UUPTPPO dan PP mengenai SOP penanganannya, yang M
meliputi upaya penyelamatan/resque, pemulangan, rehabilitasi,
dan reintegrasi
d. Mekanisme jamkesda untuk pembiayaan pemenuhan hak M m
kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) oleh Dinkes
melalui layanan kesehatan dasar dan rujukan di tingkat
10
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

11. puskesmas, rumah sakit, dan jaringannya. Proses dipermudah
dengan melibatkan Dinsos dan lembaga pendamping anak
e. Terjaminnya pelayanan pemeriksaan kesehatan, termasuk
kesehatan reproduksi dan HIV test, untuk setiap anak yang
berhasil diselamatkan dari jeratan ESKA, trafiking, korban M
kekerasan seksual termasuk anak-anak yang mengalami
ketergantungan narkoba
f. Terjaminnya Pemberian layanan kesehatan dasar dan rujukan
pemulihan komprehensif bagi anak sesuai kebutuhan masalah
kesehatan yang dialami anak (misal terpapar IMS karena
mendapat kekerasan seksual, mengalami kecacatan akibat
kekerasan fisik)
g. Penguatan kemampuan tenaga pelayanan bidang medis,
psikologis, sosial, dan hukum dalam mengidentifikasi anak yang
menjadi korban kekerasan
h. Terjaminnya Penyelenggaraan layanan kesehatan yang lebih
mampu menjangkau dan sesuai dan dengan karakteristik anak
jalanan, seperti layanan kesehatan keliling, pemeriksaan
kesehatan berkala minimal 1 bulan sekali yang dilakukan oleh
tenaga medis professional
i. Memastikan anak-anak korban kekerasan dan ekploitasi yang
terpapar HIV mendapatkan :
• hak-haknya atas layanan layanan tes HIV, tes PCR, tes CD4,
dan konseling VCT keluarga
• Jaminan kemudahan bagi ADHA dari keluarga tak mampu
untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis
• Mendekatkan layanan pemeriksaan maupun konsultasi
kesehatan ADHA sampai tingkat Puskesmas
• Jaminan dukungan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan
dan pemeliharaan kesehatan ADHA, (pemberian susu
formula untuk ADHA)
• Tambahan pengetahuan bagi orangtua untuk penanganan
khusus bagi ADHA
• Jaminan untuk melindungi konfidensialitas status HIV anak
disekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat.
f. Terjaminnya penyelenggaraaan pendidikan layanan khusus
(formal maupun non-formal) untuk tingkat SD, SMP, SLA bagi
anjal, PRTA, pekerja anak, atau anak yang mengalami kecacatan
akibat kekerasan sebagai perantara masuk ke pendidikan umum
diselenggarakan di lokasi-lokasi kantung anjal dengan cakupan
yang cukup
g. Dinas pendidikan membuat standar minimum pendidikan
(termasuk kurikulum khusus) untuk pendidikan layanan khusus,
mendukung/ menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan
mempermudah penerimaan anak yang telah didampingi di
pendidikan layanan khusus ke pendidikan umum (formal).
h. Dinas pendidikan, Naker, dan Dinsos menyelenggarakan
pendidikan alternatif vokasional sebagai bagian dari upaya
11
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

12. rehabilitatif bagi anjal, eska, trafiking.
i. Mempersyaratkan kemampuan atau Penguatan kemampuan
peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam penanganan
masalah kekerasan dan ekploitasi terhadap anak
j. Mdenjamin tersedianya layanan kesehatan jiwa dan pemulihan
M
psikologis
k. Menguatkan peran Dinas sosial menyelenggarakan layanan
rehabilitasi sosial yang meliputi dukungan psikososial,
M m
pengembangan kecakapan hidup, konseling pengembangan
sikap dan perencanaan masa depan
l. Penguatan kemampuan dan jaminan ketersediaan tenaga
bantuan hukum dan pekerja sosial profesional bagi anak korban M
tindak kekerasan dan anak sebagai pelaku
m. Menjamin tersedianya psikolog, pekerja social dan tenaga
professional lainnya untuk melaksanakan pendampingan M m
psikososial bagi anak berhadapan dengan hokum
n. Memastikan proses mediasi antara anak yang “melakukan
kesalahan” dengan fihak korban dan keluarganya, dengan M M
melibatkan masyarakat (tokoh, cs).
o. Mejamin tersedianya advokat dan tenaga pendampingan
profesional yang lain sesuai kebutuhan anak selama menjalani M
proses
p. Menjamin Setiap anak yang berada dalam institusi penahanan
dan pemenjaraan berhak untuk memiliki kesempatan
berinteraksi dengan: M m
1. Orang tua dan atau keluarga
2. Kawan sebaya
q. Menjamin terlaksanaya advokasi bagi diterapkannya mekanisme
M
diversi untuk anak yang diduga melakukan tindak pidana
r. Memastikan anak yang menjadi korban TPPO, ekploitasi seksual
dan kekerasan mendapatkan perlindungan dan layanan hukum
yang memadai sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi M
anak
s. Melakukan upaya agar dokumen kependudukan sebagai
pemenuhan hak identitas (disduk), termasuk peluang
M
mekanisme keterlibatan/ jaminan Dinsos/LKSA sebagai
pendamping anak
t. Dinsos dan LKSA sebagai penanggungjawab pendaftaran dan
pendampingan anak untuk mendapatkan layanan dasar (akta, M m
kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan)
u. Memastikan setiap pendidik, petugas kesehatan, kepolisian
kota, pengasuh anak-anak dipanti, penjara, institusi pendidikan,
satpol PP dan relawan yang berhubungan dengan anak M m
diwajibkan mengikuti sertifikasi ( pelatihan khusus ) tentang hak-
hak anak dan kebijakan keselamatan anak.
v. Pemkot menyelenggarakan Pelatihan perlindungan anak bagi
pihak-pihak yang memberikan layanan pemulihan bagi anak M M
dalam situasi exploitasi.
12
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

13. w. Melakukan penguatan kemampuan tenaga pelayanan bidang
medis, psikologis, sosial, dan hukum dalam mengidentifikasi M m
anak yang menjadi korban kekerasan
x. Menjamin terselenggaranya penyediakan layanan rekreasional
dan budaya M m
y. Sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan Instansi pemerintah
kota yang memiliki fungsi pelayanan sosial harus mengunjungi
dan memonitor kondisi anak guna memastikan bahwa setiap
anak terpenuhi kebutuhan tersebut di atas, dan membantu M
menyediakan tambahan kebutuhan dasar anak sesuai hasil
penilaiannya tersebut
4. Reintegrasi
Berupa dukungan layanan lanjutan pasca rehabilitasi untuk anak-anak korban kekerasan,
perlakuan salah, ekploitasi dan penelantaran untuk memberikan jaminan agar anak bisa
diterima/ kembali bersatu dengan keluarga dan lingkungannya serta terjamin tumbuh
kembangnya dimasa mendatang
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Terjaminnya penyediaan layanan reintegrasi sosial bagi anak
korban kekerasan, ekploitasi dan penelantaran termasuk
penyiapan keluarga, pemulangan, layanan lanjutan seperti
M m
pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kebutuhan lainnya
yang dibutuhkan anak korban kekerasan pada saat berada di
keluarga maupun masyarakat
b. Tejaminnya peningkatan keberfungsian keluarga khususnya
dalam penguatan ekonomi orang tua (mis: UEP, KUBE, M m
PKH,PNPM,...)
c. Dinsos melakukan penguatan /pembinaan orangtua/ keluarga
dalam hal pengasuhan anak, termasuk upaya memastikan M m
orangtua menarik anak untuk tidak turun ke jalan
d. Menjamin akses keluarga-keluarga miskin kepada program
pemberdayaan anak dan keluarganya yang wajib dikembangkan M
oleh pemkot kota Bandung
e. Teselenggaranya penyiapan kesiapan dan kemampuan keluarga M M
f. Melibatkan unsur pemuka masyarakat untuk ikut serta dalam
M M
mendukung reintegrasi anak korban ESKA/traiking/kekerasan
g. Menjamin terselenggaranya layanan lanjutan: kesehatan dan
M m
pendidikanbagi anak-anak tersebut
h. Melakukan upaya untuk Penyiapan lembaga pengasuhan
alternatif bagi anak yg tak dapat diasuh oleh orangtua maupun
M M
kerabatnya, dan jaminan dukungan keuangan dan program bagi
lembaga pengasuhan yang memberikan asuhan
i. Jaminan penempatan anak pada pengasuhan alternatif untuk M m
ADHA/kekersan/ekploitasi yang berdasar penilaian tak dapat
13
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

14. diasuh oleh keluarga atau kerabatnya.
j. Menjamin proses pemulangan bagi anak-anak fdari luar kota
Bandung , prinsip kerahasiaan dan non-diskriminatif bila anak M M
bukan warga Bandung
k. Menjamin terlaksananya monitoring dan pendampingan lanjutan
untuk mendukung dan memastikan tetap berlangsungnya proses
adaptasi/perubahan perilaku anak dan keluarga, monitoring M m
berkala dilakukan juga terhadap lembaga-lembaga pengasuhan
(penjara, panti asuhan)
5. Manajemen Layanan
Upaya dalam membangun dan memperkuat sistem layanan, peningkatan koordinasi serta
membangun keberpihakan layanan terhadap anak-anak.
TANGGUNGJAWAB
UPAYA PERLINDUNGAN
PEMKO MASYARAKAT
a. Menjamin kepastian ketersediaan layanan dan penguatan
kemampuan pelayanan khusus di seluruh rumah sakit, tenaga
medis terlatih, ketersediaan obat, alat test IMS/HIV, obat khusus
seperti ARV, ARV sirup untuk anak, pemeriksaan CD4.
b. Memastikan terselenggaranya pelatihan-pelatihan untuk
membangun pemahaman dan sikap non-diskriminatif dari para
penyedia layanan di atas
c. Menjamin Instansi pemerintah di tingkat kota bandung yang
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan
mengembangkan mekanisme kerja sama dengan dinsos, dinkes,
lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan
anak untuk menyediakan penanganan khusus untuk anak yang
membutuhkan perlindungan khusus
d. Jaminan adanya mekanisme lintas sektor untuk penanganan
pengaduan bagi ADHA/eska/difabel/korban ekploitasi yang
mengalami penolakan atau hambatan atau pengurangan kualitas
atau perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan layanan dasar
di bidang kesehatan dan pendidikan
e. Menjamin terhindarnya penggunaan pendekatan ketertiban &
keamanan dalam upaya penanganan anjal, eska, trafiking, drug
abuse dengan memastikan setiap unsur pemko terkait dan
aparat penegakan ketertiban mendapat pembekalan perspektif
perlindungan anak
f. Memastikan langkah-langkah agar Pemko membentuk dan
memfasilitasi keberlangsungan mekanisme kerja sama dan
koordinasi antar lembaga/dinas/badan/organisasi yang terlibat
dalam penanganan anak korban TPPO
g. Jaminan terpenuhinya SPM sesuai SOP penanganan anak korban
TPPO dengan menugaskan P2TP2A Kota sebagai focal point
penanganan
14
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com

15. h. Menjamin agar anak yang mengalami kendala karena identitas
kependudukan, tetap dilayani dengan jaminan lembaga
pendamping anak dan Dinsos
i. Menyediakan tim terlatih (mengidentifikasi, menyelamatkan,
merespon awal, melakukan rujukan, aspek etika) dalam
merespon dan menindak lanjuti laporan warga mengenai tindak
kekerasan th anak yg terjadi, termasuk dalam melakukan
penyelamatan anak
j. (P2TP2A) Membuat sistem dan mekanisme pengaduan,
penyelamatan, dan penanganan yang cepat dan terpadu di
tingkat kota sampai tingkat masyarakat mengenai kekerasan thd
anak yang bisa diakses oleh anak, keluarga, dan warga
masyarakat
k. Pemenuhan SPM penanganan anak korban kekerasan dengan
memastikan ketersediaan lembaga layanan dan tenaga layanan
bidang medis, psikologis, social, dan hokum sesuai standart
l. Penyusunan mekanisme akses/rujukan yang dapat
mempermudah, memperluas, dan meningkatkan akses layanan
kesehatan komprehensif bagi anak sesuai kebutuhannya
15
Sekretariat:
Jl. Kliningan III No. 9B Bandung Telp. 022-73203003, kontak: Rijaludin 0857579014110,
pakewuh22@gmail.com. Mailinglist: lingkar_anak_bandung@googlegroups.com