Tiga kalimat ringkuman dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang definisi anak, hak-hak anak yang dilindungi peraturan, dan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya memenuhi hak-hak pendidikan anak.
Dokumen tersebut membahas strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia layak anak tanpa kekerasan terhadap anak pada tahun 2030, melalui pendekatan klaster hak anak, perlindungan khusus, dan peran berbagai pihak."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
PKK memainkan peran penting dalam mewujudkan Kabupaten Way Kanan sebagai Kabupaten Layak Anak melalui advokasi dan fasilitasi untuk memenuhi hak-hak anak, dengan fokus pada peran keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, dan perlindungan anak.
1. Dokumen tersebut membahas komitmen Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak selama berada di satuan pendidikan.
3. Kebijakan dan implementasi SRA mencakup pembent
Tiga kalimat ringkuman dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang definisi anak, hak-hak anak yang dilindungi peraturan, dan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya memenuhi hak-hak pendidikan anak.
Dokumen tersebut membahas strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia layak anak tanpa kekerasan terhadap anak pada tahun 2030, melalui pendekatan klaster hak anak, perlindungan khusus, dan peran berbagai pihak."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
PKK memainkan peran penting dalam mewujudkan Kabupaten Way Kanan sebagai Kabupaten Layak Anak melalui advokasi dan fasilitasi untuk memenuhi hak-hak anak, dengan fokus pada peran keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, pendidikan, dan perlindungan anak.
1. Dokumen tersebut membahas komitmen Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang dan Konvensi Hak Anak.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak selama berada di satuan pendidikan.
3. Kebijakan dan implementasi SRA mencakup pembent
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah jaringan warga untuk bekerja sama melindungi hak anak, mencakup kegiatan untuk anak, orang tua, dan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan, dan kampanye anti kekerasan anak. PATBM bertujuan mencegah kekerasan dan melindungi anak di tingkat komunitas.
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptxrambosiahaan
Sekolah ramah anak merupakan sekolah yang memberikan perlindungan khusus bagi anak, bebas dari kekerasan, dan memenuhi hak-hak anak seperti bermain, berkreasi, dan berpartisipasi. Dokumen ini membahas pentingnya pendidikan berbasis hak anak serta upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan sekolah ramah anak.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sekolah ramah anak dan sekolah tanpa kekerasan. Ringkasannya adalah:
1. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan yang memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.
2. Dokumen tersebut menjelaskan hak-hak anak, peran sekolah dalam menciptakan lingkungan bebas kekerasan, dan komponen sekolah ramah anak.
3. Sekolah tanpa
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak, mulai dari konsep tumbuh kembang anak hingga strategi komunikasi pemenuhan hak pendidikan anak.
2. Hak pendidikan anak diatur dalam berbagai peraturan internasional dan nasional seperti Konvensi Hak Anak 1989 dan UU Sisdiknas No. 20/2003.
3. Pemenuhan hak pendidikan anak meliputi ketersediaan pendid
Dokumen tersebut membahas rencana untuk mewujudkan sekolah ramah anak di Indonesia dengan mengadakan forum diskusi antara beberapa sekolah untuk berbagi praktik terbaik mereka dalam pendidikan, sarana prasarana, dan perlindungan anak. Dokumen ini juga menyoroti masalah kekerasan di sekolah di Indonesia serta merencanakan gerakan yang melibatkan siswa untuk mendorong praktik-praktik positif di sekolah.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelayanan ramah anak di puskesmas sebagai upaya percepatan menuju Kota Tangerang Selatan layak anak.
2. Pelayanan ramah anak di puskesmas meliputi aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, pelayanan, partisipasi anak, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Terdapat 15 indikator pelayanan ramah anak di puskesmas yang m
Dokumen tersebut membahas tentang sekolah ramah anak tanpa kekerasan, dimana anak berhak untuk hidup bahagia di sekolah. Dokumen ini menjelaskan tentang hak-hak anak, konsep sekolah ramah anak, komponen-komponennya, dan upaya untuk menciptakan sekolah bebas kekerasan.
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah jaringan warga untuk bekerja sama melindungi hak anak, mencakup kegiatan untuk anak, orang tua, dan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan, dan kampanye anti kekerasan anak. PATBM bertujuan mencegah kekerasan dan melindungi anak di tingkat komunitas.
Paparan SEKOLAH RAMAH ANAK PLS 2022.pptxrambosiahaan
Sekolah ramah anak merupakan sekolah yang memberikan perlindungan khusus bagi anak, bebas dari kekerasan, dan memenuhi hak-hak anak seperti bermain, berkreasi, dan berpartisipasi. Dokumen ini membahas pentingnya pendidikan berbasis hak anak serta upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan sekolah ramah anak.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sekolah ramah anak dan sekolah tanpa kekerasan. Ringkasannya adalah:
1. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan yang memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.
2. Dokumen tersebut menjelaskan hak-hak anak, peran sekolah dalam menciptakan lingkungan bebas kekerasan, dan komponen sekolah ramah anak.
3. Sekolah tanpa
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak, mulai dari konsep tumbuh kembang anak hingga strategi komunikasi pemenuhan hak pendidikan anak.
2. Hak pendidikan anak diatur dalam berbagai peraturan internasional dan nasional seperti Konvensi Hak Anak 1989 dan UU Sisdiknas No. 20/2003.
3. Pemenuhan hak pendidikan anak meliputi ketersediaan pendid
Dokumen tersebut membahas rencana untuk mewujudkan sekolah ramah anak di Indonesia dengan mengadakan forum diskusi antara beberapa sekolah untuk berbagi praktik terbaik mereka dalam pendidikan, sarana prasarana, dan perlindungan anak. Dokumen ini juga menyoroti masalah kekerasan di sekolah di Indonesia serta merencanakan gerakan yang melibatkan siswa untuk mendorong praktik-praktik positif di sekolah.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Draf panduan desa ramah anak provinsi jawa tengah final (1)verdalena
Panduan ini membahas tentang pemenuhan hak anak di desa berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB dan undang-undang perlindungan anak Indonesia. Hak-hak anak yang perlu dipenuhi di desa antara lain hak sipil, lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus. Desa berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelayanan ramah anak di puskesmas sebagai upaya percepatan menuju Kota Tangerang Selatan layak anak.
2. Pelayanan ramah anak di puskesmas meliputi aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, pelayanan, partisipasi anak, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Terdapat 15 indikator pelayanan ramah anak di puskesmas yang m
Dokumen tersebut membahas tentang sekolah ramah anak tanpa kekerasan, dimana anak berhak untuk hidup bahagia di sekolah. Dokumen ini menjelaskan tentang hak-hak anak, konsep sekolah ramah anak, komponen-komponennya, dan upaya untuk menciptakan sekolah bebas kekerasan.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. KOMPOSISI PENDUDUK ANAK INDONESIA
0-4
Usia
Sekolah
60,9 Juta
Juta
Anak: 84,4 Juta
31,6%
68,4%
Usia Dewasa
23,5
“ANAK =MASA DEPAN BANGSA”
“Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan”
3. 3
Keppres
36/1990:
Konvensi Hak
Anak (KHA)
Undang-
Undang
Nomor23
Tahun 2002
Undang-
Undang
Nomor35
Tahun 2014
Perpres No 25
Tahun 2021
tentang
Kebijakan KLA
HAK-HAK ANAK DILINDUNGI OLEH PERATURAN YANG BERLAKU
Non
Diskriminasi
Kepentingan
Terbaik Bagi
Anak
Hidup,
Tumbuh, Dan
Berkembang
Partisipasi/
Suara Anak
Prinsip-Prinsip KHA:
“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, berkewajiban; dan
masyarakat, Dunia Usaha, Media ikut bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Perlindungan Anak”
4. DASAR HUKUM PHA ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN
WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA
“Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”(Undang-UndangNo. 23Tahun2002)
PASAL9 ayat 1
Setiap Anak berhak memperoleh
Pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan
tigkat kecerdasannya sesuai minat dan
bakat (UU 35/2014)
Pasal 56
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan
membantu Anak, agar Anak dapat bebas beristirahat, bermain,
berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan
dan keselamatan.
Pasal 9 ayat 2
Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di
satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan
Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau
pihak lain.
PASAL28
Negara mengakui hak anak atas Pendidikan
dan mengambil langkah-langkah yang tepat
untuk memastikan bahwa disiplin di sekolah
dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan
martabat kemanusiaan anak
(Konvensi Hak Anak)
5. Pemenuhan hak-
hak anak hari ini
menentukan
kualitas bangsa
di masa depan
Hak
Hidup
Hak
Tumbuh
Kembang
Hak
Perlindungan
Hak
Partisipasi 5
6. 5 KLASTER KONVENSI HAK ANAK
di Era Otda Diwujudkan dalam “KLA”
KLASTER I
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
KLASTER II
LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATIF
KLASTER III
KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN
KLASTER IV
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG,
DAN KEGIATAN BUDAYA
KLASTER V
PERLINDUNGAN KHUSUS
Pemenuhan
Hak Anak
Perlindungan
Khusus Anak
PERLINDUNGAN
ANAK
KLA
6
OTONOMI DAERAH
MELALUI
UU 23 TAHUN 2014
SRA
PKA
7. Hak Sipil
Kebebasan
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
Kesehatan
Dasar &
Kesejahteraa
n
Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang
& Kegiatan
Budaya
Perlindunga
n Khusus
Kelembagaan
1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media
1. Akta Kelahiran
2. Informasi Layak Anak
3. PartisipasiAnak
1. Perkawinan Anak
2. Lembaga Konsultasi bg
Ortu/Keluarga
1. Lembaga Pengasuhan Alternatif
2. PAUD-HI
3. Infrastruktur Ramah Anak
1. Persalinan di Faskes
2. Prevalensi Gizi
3. PMBA
4. Faskes dgn Pelayanan
Ramah Anak
1. Air Minum dan
Sanitasi
1. KTR dan IPS (Iklan,
Promosi dan
Sponsor Rokok)
18. Wajar 12 Th
19. SRA
20. PKA
1. Korban
Kekerasan &
Eksploitasi
1. Korban
Pornografi &
Situasi Darurat
1. Penyandang
Disabilitas
2. ABH, Terorisme,
Stigma
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Kluster I
Kluster II
Kluster III
Kluster IV
Kluster V
7
8. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA
KLASTER 4
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
18. Wajib Belajar12 Tahun
• Disekolahkan 12 Tahun
• Tidak ada anak yang putus
sekolah
• Tidakada anak yang bekerja
• Tidak ada pernikahan usia
anak
3. PusatKreativitas Anak
• Anak diberikan kesempatan
mengembangkan bakat dan
minat
• Diberikan hak berkreativitas
• Mengisi waktu luang dengan
berkegiatan yang positif, kreatif
dan inovatif
• Disediakan Pusat KreativitasAnak
• Rumah Ibadah Ramah Anak
(Masjid RA, Gereja RA, dll)
19. Satuan Pendidikan
Ramah Anak (SRA)
• Sekolah Ramah Anak
• Madrasah Ramah Anak
10. 1/3 Waktu Anak
di Sekolah
Rawannya Kondisi Sekolah
(Kekerasan, NAPZA, Rokok,
Radikalisme, Bangunan
yang tdk layak, dll)
Kebijakan Sekolah
Berbasis Hukuman
Proses Pendisiplinan
yang Kurang Tepat
Program K/L berbasis
Sekolah yang masuk
menjadi indikator SRA
SRA Mendukung KLA
LATAR BELAKANG
14. KASUS KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN
(KPAI, DESEMBER 2019)
44%oleh
oknum
guru/kepala
sekolah ke
anak
30%
kekerasan
antar
siswa
13%oleh
siswa
kepada
guru
13%oleh
orang tua
siswa
kepada
guru
“Tugas besar kita adalah
menciptakan sistem pendidikan
yang aman, nyaman, dan harmonis
bagi guru, orang tua, dan siswa”
15. PERHATIAN DUNIA PENDIDIKAN
Memastikan pendidikan selama 12 tahun (SD/sederajat hingga SMA/ sederajat)
Memastikan keamanan anak di sekolah dari segala tindak kekerasan, eksploitasi
dan perlakuan salah lainnya
Upaya dalam bentuk kurikulum lembaga pendidikan harus dilakukan untuk
mencapai tujuan pendidikan
Terpenuhinya hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang,
menghargai dan mendukung kebudayaan
Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapatnya dan
mempertimbangkannya
16. PERLINDUNGAN ANAK
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA…
1. ANAK
2.A. ORANGTUA/
KELUARGA
2.B. LEMBAGA PENGASUHAN
ALTERNATIF
PERMANEN (Jangka Panjang)
SEMENTARA
RUMAH SAKI
T
LPKA
LKSA
Daycare/TPA
dll
SAT
UAN PENDIDIKAN SD-SMP-SMA-SMK/MI-
MTs-MA/SLB
PESANTREN
ADOPSI
PANTI
4. MASYARAKAT/
LINGKUNGAN
3. SATUAN
PENDIDIKAN
5. REGION/
WILAYAH
17. Satuan pendidikan formal, nonformal, dan
informal yang mampu memberikan pemenuhan
hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk
mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus
di satuan pendidikan
DEFINISI SRA
20. 4
KONSEP
SRA
MENGUBAH PARADIGMA DARI PENGAJAR
MENJADI PEMBIMBING, ORANG TUA DAN
SAHABAT ANAK
ORANG DEWASA MEMBERIKAN KETELADAN
DALAM KESEHARIAN
MEMASTIKAN ORANG DEWASA DI SATUAN
PENDIDIKAN TERLIBAT PENUH DALAM
MELINDUNGI ANAK
MEMASTIKAN ORANG TUA DAN ANAK
TERLIBAT AKTIF DALAM MEMENUHI 6
KOMPONEN SRA
1
2
3
4
21. 01 02 04
03 05
NON
DISKRIMINASI
KEPENTINGAN
TERBAIKANAK
HIDUP DAN
TUMBUH
KEMBANG
PARTISIPASI
ANAK
PENGELOLAAN
YANG BAIK
5 PRINSIP SRA
23. 1. KEBIJAKAN SRA
1. Deklarasi
2. SK Sekolah dan SK Daerah
3. Melaporkan kepada dinas terkait (Dinas
PPPA/ Disdik/Kemenag dan KPPPA)
4. Kebijakan tertulis yang mendukung
pemenuhan hak anak lainnya
5. Melakukan perjanjian kerjasama dgn lembaga
layanan terdekat seperti Puskesmas,
Kepolisian, P2TP2A, Pemadam Kebakaran,
LM, DU, Media, dll
24. 1. Pelatihan
1. Guru dan Tendik mempunyai
sertifikat pelatihan
2. Pelatihan dilaksanakan oleh dinas
terkait seperti Dinas
PPPA/Disdik/Kanwil
Kemenag/Sekolah
2. Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih KHA
25. 3. Proses Belajar yang Ramah Anak
1. Disiplin SRA (tanpa kekerasan dan merendahkan harkat dan martabat anak)
2. Komunikasi dua arah
3. Bahasa positif dalam berkomunikasi
4. Motivasi belajar
5. Akrab dengan anak
6. Anak sebagai karakter yang unik
7. Pembentukan karakter positif anak, misalnya empati, non diskriminasi, anti
radikalisme, cinta tanah air, bahasa, budaya dan perbedaan budaya menghargai
HAM, sosial, cinta kebersihan, anti bullying, dll
8. Pembelajaran di luar kelas
26. 3. Proses Belajar yang Ramah Anak
1. Melibatkan orang tua dan pihak lain sebagai pemberi informasi
2. Guru BK dan guru kelas menjadi tempat curhat anak
3. Menerima dan menyapa siswa yang datang
4. Mengumandangkan Lagu Kebangsaan
5. Mengubah sistem point yang awalnya untuk
mengukur kesalahan menjadi mengukur kebaikan
1. Melibatkan anak dalam perlombaan kelas menyenangkan
2. Mengumumkan anak yang mendapat point terbanyak setiap minggu
berdasarkan informasi hasil penilaian wali kelas terhadap anak setiap harinya
1. Membuat kelas seru, dll.
27. 4. Sarana Prasarana Ramah Anak
Sarana prasarana yang ada dalam satuan pendidikan tidak membahayakan anak
1. Ada papan nama, minimal spanduk SRA
2. Ruangan memiliki pencahayaan yang cukup
dan sirkulasi udara yang baik
3. Menumpulkan ujung meja
4. Rambu-rambu pada tempat yang membahayakan
5. Menghindarkan tanaman yang berduri atau beracun
dari jalur anak berjalan
6. Toilet dalam kondisi bersih, air mengalir, penerangan
cukup, bak rutin dibersihkan dan diberi ABATE serta anak
dibiasakan menyiram
28. 1. Pintu terbuka keluar, jika pintu terbuka ke dalam maka pada waktu proses belajar
pintu sedikit dibuka
2. Jika sekolah mempunyai UKS, pastikan UKS berfungsi dengan baik
3. Tempat cuci tangan sesuai kemampuan sekolah
4. Rambu-rambu untuk pengurangan resiko bencana
5. Spanduk- spanduk untuk mengingatkan kebersihan, kawasan tanpa
asap rokok, kawasan tanpa napza, dll
6. Penataan lingkungan dengan melibatkan warga sekolah dan orang tua
7. Jika ada kantin, pastikan makanan di kantin tidak mengandung
zat berbahaya (Bebas 5P)
8. Penataan kelas yang menyenangkan dengan melibatkan anak
9. dll
29. 5. Partisipasi Anak
1. Mengkomunikasikan program
sekolah dengan melibatkan anak.
2. Anak dilibatkan sejak mengisi
check list potensi, perencanaan
sampai pelaksanaan dan
monitoring
1. Anak sebagai pengawal SRA
dan “peer educator”
30. 6. Partisipasi OrangTua, LM, DU,
Stakeholder lainnya dan Alumni
1. Mensosialisasikan SRA kepada sekolah dan mengajak orang tua mendukung
SRA
2. Membuat grup komunikasi dengan orang tua murid di setiap kelas
3. Melibatkan orang tua dalam penataan lingkungan
4. Melibatkan orang tua dalam pembenahan sarana, misal: menumpulkan ujung
meja, menghias sekolah, dll
5. Melibatkan Alumni dalam proses SRA
6. Orang tua sebagai narasumber di sekolah
7. Melibatkan orang tua dalam menyiapkan
sarapan sehat
8. Berjejaring dg LM dan DU
9. dll
31. 1. Satuan Pendidikan dan Orang Tua mengetahui
pemenuhan hak dan perlindungan anak secara benar
1. Memastikan anak hidup dan tumbuh kembang secara
optimal dan menjadi manusia seutuhnya dengan
memiliki:
a. Kepribadian yang lebih baik
b. Pengetahuan mana benar dan salah
c. Bertanggung jawab
d. Pengetahuan ttg cara pendisiplinan tanpa kekerasan
dan tanpa perendahan martabat
a. Kemampuan menghargai manusia dan mahluk
lainnya
a. Kecintaan untuk tanah air dan bangsa
b. Kemampuan untuk mengetahui bakat dan minatnya
c. Kebahagiaan dan kenyamanan dalam proses belajar
APA NILAI YANG INGIN DICAPAI?
32. Terwujudnya sekolah yang BARIISAN (Bersih, Aman, Ramah,
Indah, Inklusif, Sehat, Asri dan Nyaman);
Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang
berperspektif hak anak;
Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses
pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.
HASIL YANG DIHARAPKAN
36. N
O K
A
R
A
K
T
E
R
I
S
T
I
K M
A
U M
A
M
P
U M
A
J
U T
E
R
S
T
A
N
D
A
R
1 Dasar hukum AdanyaSK Satuan
Pendidikan
RamahAnakdari
Pemda
Adanyaproses
pemenuhan 6
komponen SRA
Memenuhi 6 komponen
SRA
2 AdanyaSK Tim
Satuan
Pendidikan
RamahAnak
Terselenggaranya
kegiatan Pelatihan,
Pendampingan, dan
atau Bimbingan
Teknis SRA,
SRA sudah
distandardisasi
3 Sudah melakukan
Deklarasi sebagai
Satuan Pendidikan
RamahAnak
Mendapat bantuan
dari PEMDA berupa
fasilitasi bimtek dan
atau pelatihan
maupun sarana
prasaranapendukung
Adanyapapan
nama/spanduk SRA
Terstandardisasi
4 Adanyapapan
nama/
spanduk
Menuju SRA
Adanya
Pemantauan,
Evaluasi dan
Pelaporan SRA
Dapat
mengimbaskan atau
menjadi rujukan
bagi satuan
pendidikan lain
Menjadi rujukan
nasional dan
mendapatkan tugas
mengimbaskan ke
satuan pendidikan
lain
Tahapan Proses Standardisasi sejak Deklarasi sampai Terstandardisasi
37. PEMBENTUKAN
DAN PENGEMBANGAN SRA OLEH SATUAN PENDIDIKAN
PEMBENTUKAN
PENGEMBANGAN
PERSIAPAN
▪ Sosialisasi
▪ Komitmen sekolah
▪ Membentuk Tim SRA/SK
▪ Koordinasi 3 pilar
▪ Identifikasi potensi
▪ Jika bottom up, sekolah
melaporkan kepada
Dinas PPPA/Disdik/
Kemenag
▪ Membuat papan nama
▪ Menyusun Rencana
Aksi/Program Tahunan
▪ Merencanakan kesinambungan
kebijakan, program, dan kegiatan
yang sudah ada (UKS, Adiwiyata,
dll) serta program lainnya
▪ Membuat mekanisme pengaduan
▪ Merencanakan inovasi
melibatkan orang tua dan anak
untuk mewujudkan SRA
PELAKSANAAN
▪ Melaksanakan Rencana Aksi/
Program SRA Tahunan dengan
mengoptimalkan semua
sumber daya
▪ Melakukan upaya pemenuhan
komponen SRA
▪ Mengikuti pelatihan dan
pendampingan oleh Pemda
38. INDIKATOR TAHAPAN MAU, MAMPU, MAJU
NO MAU MAMPU MAJU
1 Adanya SK Satuan Pendidikan
Ramah Anak dari Pemda
Adanya proses pemenuhan 6
komponen SRA
Memenuhi 6 komponen SRA
2 Adanya SK Tim Satuan
Pendidikan Ramah Anak
Terselenggaranya kegiatan
Pelatihan, Pendampingan, dan
atau Bimbingan Teknis SRA,
SRA sudah
distandardisasi
3 Sudah melakukan Deklarasi
sebagai Satuan Pendidikan
Ramah Anak
Mendapat bantuan dari PEMDA
berupa fasilitasi bimtek dan
pelatihan maupun sarana
prasarana pendukung
Adanya papan
nama/spanduk SRA
Terstrandardisasi
4 Adanya papan nama/ spanduk
Menuju SRA
Adanya Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan SRA
Dapat mengimbaskan atau
menjadi rujukan bagi satuan
pendidikan lain
39. Hak Sipil
Kebebasan
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
Kesehatan
Dasar &
Kesejahteraa
n
Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang
& Kegiatan
Budaya
Perlindunga
n Khusus
Kelembagaan
1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media
1. Akta Kelahiran
2. Informasi Layak Anak
3. PartisipasiAnak
1. Perkawinan Anak
2. Lembaga Konsultasi bg
Ortu/Keluarga
1. LembagaPengasuhan Alternatif
2. PAUD-HI
3. Infrastruktur Ramah Anak
1. Persalinan di Faskes
2. Prevalensi Gizi
3. PMBA
4. Faskes dgn Pelayanan
Ramah Anak
1. Air Minum dan
Sanitasi
1. KTR dan IPS (Iklan,
Promosi dan
Sponsor Rokok)
18. Wajar 12 Th
19. SRA
20. PKA
1. Korban
Kekerasan &
Eksploitasi
1. Korban
Pornografi &
Situasi Darurat
1. Penyandang
Disabilitas
1. ABH, Terorisme,
Stigma
FUNGSI SRA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK
Kluster I
Kluster II
Kluster III
Kluster IV
Kluster V
39
42. Standardisasi SRA
Kemen PPPA menyiapkan aplikasi SRA
Mekanisme pelaksanaan Standardisasi SRA karena
pandemi dilaksanakan secara online berbasis aplikasi.
Proses standardisasi melalui beberapa tahapan,
antara lain:
1. Sosialisasi kepada 34 Provinsi
2. Bimtek Standardisasi
3. Pengisian borang secara mandiri melalui Aplikasi
4. Pendampingan pengisian borang
5. Proses Audit oleh Auditor
6. Pleno dan pemberian sertifikat
RENCANA PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM SRA
Sertifikasi SDM SRA melalui
e-learning
Untuk mengembangkan kompetensi dan menambah
pengetahuan terkait KHA dan SRA
1. Proses pembelajaran secara online
2. Terdapat pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi
3. Terdapat kriteria skor agar otomatis sertifikat
keluar.
1. Aplikasi ini dapat diakses oleh semua SDM
penggerak SRA meliputi Fasnas, Dinas, maupun
Tenaga Pendidik dan Kependidikan SRA.
2. Diharapkan dapat menjadi metode pemberian
sertifikat bagi peserta Bimtek.
1. Sertifikat yang diakui adalah sesuai Permen Tata
Naskah Dinas Kemen PPPA.
43. MANFAAT STANDARDISASI SRA
Bagisekolah/madrasah,standardisasiSRAmemberikan kepastianlayanan
pendidikanyang ramah anak, memberikanperlindungan dan pemenuhan
hak anak, mencegahkekerasan anak, dan memudahkan untuk selalu
memenuhiperaturan perundangandan program yangberbasis sekolah
lainnya
Bagi orang tua dan masyarakat umum, standardisasi SRAmemberikan
jaminan keselamatan, keamanandankenyamananbagianak selamaberada
di satuanpendidikan
Bagi pemerintah,memudahkan identifikasi mana sekolah/madrasah yang
komitmen melakukan upaya pemenuhan hak anak denganmemenuhi6
KomponenSRAsecara terus menerus dan mana yang belumserta
membutuhkan pendampinganlebihlanjut, mendukungupayapemenuhan
hakanak.
44. SRA: MINIMAL 8/ 1 SRA
setiap jenjang (Pddk Pra-
sekolah, SD, SMP, MI, MTS,
SMA/SMK, MA, SLB)
SRA: > 25%
SRA: > 50%
SRA: > 90% SRA : 100 %
Sosialisasi,
Advokasi ,
Pelatihan
Pendampingan
Sosialisasi,
Advokasi,
Pelatihan
Pendampingan
Sosialisasi,
Advokasi ,
Pelatihan
Pendampingan
Sosialisasi,
Advokasi,
Pelatihan
Pendampingan
Sosialisasi,
Advokasi ,
Pelatihan
Pendampingan
SYARAT :
SRA: ADA SK DAERAH, DEKLARASI DAN PAPAN NAMA
“MENUJU SRA” , ada SRA terstandarisasi
45. 1. PERATURAN DAERAH
2.ALOKASI ANGGARAN
3.SDM TERLATIH KHA
4.KERJASAMA/KEMITRAAN
5. INOVASI
6.PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI
PERLINDUNGAN KHUSUS
47. Melakukan Sosialisasi UU 35 Tahun 2014, Sosialisasi KHA dan
Pemendikbud 82 T
ahun 2015 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidkan
Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag melakukan pembinaan dan
pengawasan secara berkala terhadap sekolah/madrasah/pondok
pesantren untuk memastikan perlindungan anak
Portal-portal pengaduan kekerasan di satuan pendidikan
diperbanyak dan mudah diakses oleh korban ,maupun
saksi
Jangan menutupi kasus kekerasan yang terjadi dan
dianggap aib, namun kasus yang terjadi segera ditangani
Mendorong satuan pendidikan untuk hijrah hati menuju
Sekolah yang ramah anak
PERLINDUNGAN ANAK DI DUNIA PENDIDIKAN
48. CAPAIAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
SEKOLAH DAN MADRASAH
RAMAH ANAK
69.578 SRA
di 332 Kab/Kota
di 34 Provinsi
17.65 %dari
Data Satuan Pendidikan
di Indonesia