SlideShare a Scribd company logo
PEMBUKTIAN DANPEMBUKTIAN DAN
DALUWARSADALUWARSA
PEMBUKTIANPEMBUKTIAN
A.A. Macam-macam alat buktiMacam-macam alat bukti
1.1. Surat-surat : terdiri dari surat-surat akte resmiSurat-surat : terdiri dari surat-surat akte resmi
((authentiekauthentiek) dan surat-surat akte di bawah) dan surat-surat akte di bawah
tangan (tangan (onderhandsonderhands).).
 Surat-surat akte resmi: akte yg dibuat olehSurat-surat akte resmi: akte yg dibuat oleh
atau dihadapan seorang pejabat umum ygatau dihadapan seorang pejabat umum yg
menurut UU ditugaskan untuk membuat surat-menurut UU ditugaskan untuk membuat surat-
surat akte tersebut. Pejabat umum adalahsurat akte tersebut. Pejabat umum adalah
notaris, hakim, jurusita suatu pengadilan dannotaris, hakim, jurusita suatu pengadilan dan
pegawai pencatatan sipil. Kekuatan hk akte2pegawai pencatatan sipil. Kekuatan hk akte2
resmi mempunyairesmi mempunyai kekuatan pembuktian ygkekuatan pembuktian yg
sempurnasempurna ((volledig bewijsvolledig bewijs).).
Akte di bawah tanganAkte di bawah tangan tiap akteyg tdktiap akteyg tdk
dibuat oleh atau dengan perantaraandibuat oleh atau dengan perantaraan
seorang pejabat umumseorang pejabat umum apabila pihak ygapabila pihak yg
menandatangani tdk menyangkal makamenandatangani tdk menyangkal maka
kekt hk sama dgn akte resmi. Apabilakekt hk sama dgn akte resmi. Apabila
disangkal mk pihak yg mengajukan makadisangkal mk pihak yg mengajukan maka
pihak yg mengajukan surat perjanjianpihak yg mengajukan surat perjanjian
tersebut diwajibkan utk membuktikantersebut diwajibkan utk membuktikan
kebenaran isi akte tsb.kebenaran isi akte tsb.
2.2. KesaksianKesaksian peristiwa2 yg dilihat denganperistiwa2 yg dilihat dengan
mata sendiri atau yg dialami sendiri olehmata sendiri atau yg dialami sendiri oleh
seorang saksi. Kesaksian bukan alatseorang saksi. Kesaksian bukan alat
bukti yg sempurna dan mengikat hakimbukti yg sempurna dan mengikat hakim
ttp terserah hakim utk menerima ataupunttp terserah hakim utk menerima ataupun
tidaktidak saksi tidak boleh hanya satusaksi tidak boleh hanya satu
orangorang saksi yg berhub keluarga dptsaksi yg berhub keluarga dpt
ditolak oleh pihak lawan.ditolak oleh pihak lawan.
3.3. PersangkaanPersangkaansuatu kesimpulan yg diambil drsuatu kesimpulan yg diambil dr
peristiwa yg sudah terang dan nyata. Ada 2peristiwa yg sudah terang dan nyata. Ada 2
jenis persangkaan yi ditetapkan UU (wattelijkjenis persangkaan yi ditetapkan UU (wattelijk
vermoeden) dan yg ditetapkan hakimvermoeden) dan yg ditetapkan hakim
((rechtelijkrechtelijk VermoedenVermoeden)) ada 2 jenisada 2 jenis
persangkaan yi:persangkaan yg ditetapkan UUpersangkaan yi:persangkaan yg ditetapkan UU
sendiri (sendiri (wattelijk vermoedenwattelijk vermoeden) dan persangkaan) dan persangkaan
yg ditetapkan hakim (yg ditetapkan hakim (rechtelijk vermoedenrechtelijk vermoeden))
4.4. PengakuanPengakuan bukan merupakan alatbukan merupakan alat
pembuktian krn jika suatu pihak mengakui sstpembuktian krn jika suatu pihak mengakui sst
hal maka pihak yg lain dibebaskan darihal maka pihak yg lain dibebaskan dari
kewajiban membuktikan hal tsb. UUkewajiban membuktikan hal tsb. UU
menyatakan bhw suatu pengakuan ygmenyatakan bhw suatu pengakuan yg
dilakukan di depan hakim merupakandilakukan di depan hakim merupakan
pembuktian yg sempurna. Suatu pengakuanpembuktian yg sempurna. Suatu pengakuan
yg disertai dg pembebasan oleh UU tdkyg disertai dg pembebasan oleh UU tdk
dianggap sbg suatu pengakuan (dianggap sbg suatu pengakuan (onsplitsbareonsplitsbare).).
5.5. SumpahSumpah ada 2 jenis yi sumpah pemutus (ada 2 jenis yi sumpah pemutus (decissoiredecissoire
eedeed) dan sumpah tambahan () dan sumpah tambahan (suppletoirsuppletoir).). SumpahSumpah
pemutuspemutus adl sumpah yg diperintahkan o/ salah satuadl sumpah yg diperintahkan o/ salah satu
pihak yg berperkara kpd pihak lawan dg maksud u/pihak yg berperkara kpd pihak lawan dg maksud u/
mengakhiri perkara yg sdg diperiksa oleh hakimmengakhiri perkara yg sdg diperiksa oleh hakim 
memiliki kekuatan hk yg memaksa.memiliki kekuatan hk yg memaksa. SumpahSumpah
tambahantambahan adalah sumpah yg diperintahkan olehadalah sumpah yg diperintahkan oleh
hakm kepd salah satu pihak yg berperkarahakm kepd salah satu pihak yg berperkara adaada
permulaan pembuktian yg perlu ditambah dgpermulaan pembuktian yg perlu ditambah dg
penyumpahan krn dipandang kurang utk menjatuhkanpenyumpahan krn dipandang kurang utk menjatuhkan
putusan atas dasar bukti2 yg ada.putusan atas dasar bukti2 yg ada.
LEWAT WAKTULEWAT WAKTU
• Lewat wktLewat wktutk memperoleh hak milikutk memperoleh hak milik
apabila seseorang dpt menunjukkan titelapabila seseorang dpt menunjukkan titel
yg sempurna.yg sempurna.
• Lewat waktuLewat waktu seseorang dpt dibebaskanseseorang dpt dibebaskan
dari suatu penagihan atau tuntutan.dari suatu penagihan atau tuntutan.

More Related Content

What's hot

Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Fenti Anita Sari
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
Fenti Anita Sari
 
slide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumslide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumUndip
 
Makalah Hukum Laut
Makalah Hukum LautMakalah Hukum Laut
Makalah Hukum Laut
Norsel Maranden
 
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Natasha Rastie Aulia
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Leks&Co
 
Suksesi negara
Suksesi negaraSuksesi negara
Suksesi negara
Kristina Pasaribu
 
Presentasi hukum perikatan wanprestasi
Presentasi hukum perikatan wanprestasiPresentasi hukum perikatan wanprestasi
Presentasi hukum perikatan wanprestasi
Universitas Kristen Maranatha
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Idik Saeful Bahri
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
Warnet Raha
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
Fenti Anita Sari
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
Masrijal SH MH
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
Dinar Mahardika
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
indra wijaya
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
Bagus Edi Prayogo
 

What's hot (20)

Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
slide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumslide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukum
 
Makalah Hukum Laut
Makalah Hukum LautMakalah Hukum Laut
Makalah Hukum Laut
 
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
Hukum acara perdata - Pembuatan gugatan dan cara pengujian gugatan (Idik Saef...
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A.)
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
 
Suksesi negara
Suksesi negaraSuksesi negara
Suksesi negara
 
Presentasi hukum perikatan wanprestasi
Presentasi hukum perikatan wanprestasiPresentasi hukum perikatan wanprestasi
Presentasi hukum perikatan wanprestasi
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Pengakuan
PengakuanPengakuan
Pengakuan
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
 

Viewers also liked

Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Manunggal Amethyst
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
 
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)levana412y
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
Rizal Nurfalah
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
Manunggal Amethyst
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Edy Rahardjo
 
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Hendrik Tobing
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Anggit Dwi A
 
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIUNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
henra saragih
 
Presentasi Koperasi
Presentasi KoperasiPresentasi Koperasi
Presentasi Koperasi
Stephanie Isvirastri
 
Gadai & hipotek
Gadai & hipotekGadai & hipotek
Gadai & hipotek
Starren Screamo
 

Viewers also liked (14)

Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
 
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
 
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
 
Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25
 
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
 
Proses Koperasi
Proses KoperasiProses Koperasi
Proses Koperasi
 
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIUNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 
Presentasi Koperasi
Presentasi KoperasiPresentasi Koperasi
Presentasi Koperasi
 
Gadai & hipotek
Gadai & hipotekGadai & hipotek
Gadai & hipotek
 

Similar to Pembuktian dan daluwarsa

Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptxMateri Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
sinomjaya50
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
epylian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
Lilissumiyati
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
Vira_savira
 
Pembuktian dan Alat Bukti
Pembuktian dan Alat BuktiPembuktian dan Alat Bukti
Pembuktian dan Alat Bukti
nadyaduu
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
Alalan Tanala
 
uas hukum acara perdata
 uas hukum acara perdata uas hukum acara perdata
uas hukum acara perdata
AdiSusilo27
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
AgungIstri3
 
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan AgamaProses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agamarahmat_tiflen
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt
SuryoHilal4
 
Critical notes akta otentik
Critical notes akta otentikCritical notes akta otentik
Critical notes akta otentik
Yefta Tandi
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agamantii_meiian
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agamantii_meiian
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
asifsardari
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
MaulanaAminThahir1
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaDaniel_Alfaruqi
 
Putusan Gugur Fenti
Putusan Gugur FentiPutusan Gugur Fenti
Putusan Gugur Fenti
Fenti Anita Sari
 
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptxMATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
sinomjaya50
 

Similar to Pembuktian dan daluwarsa (20)

Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptxMateri Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian dan Alat Bukti
Pembuktian dan Alat BuktiPembuktian dan Alat Bukti
Pembuktian dan Alat Bukti
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
uas hukum acara perdata
 uas hukum acara perdata uas hukum acara perdata
uas hukum acara perdata
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan AgamaProses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt
 
Critical notes akta otentik
Critical notes akta otentikCritical notes akta otentik
Critical notes akta otentik
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Putusan Gugur Fenti
Putusan Gugur FentiPutusan Gugur Fenti
Putusan Gugur Fenti
 
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptxMATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
 

More from Starren Screamo

Persekutuan komanditer (cv)
Persekutuan komanditer (cv)Persekutuan komanditer (cv)
Persekutuan komanditer (cv)
Starren Screamo
 
Perikatan
PerikatanPerikatan
Perikatan
Starren Screamo
 
Merger (penggabungan perusahaan)
Merger (penggabungan perusahaan)Merger (penggabungan perusahaan)
Merger (penggabungan perusahaan)Starren Screamo
 
Lembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaanLembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaan
Starren Screamo
 
Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnis
Starren Screamo
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
Starren Screamo
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
Starren Screamo
 
Haki
HakiHaki
Firma
FirmaFirma
Materi 1 mengenal ilmu sosial
Materi 1 mengenal ilmu sosialMateri 1 mengenal ilmu sosial
Materi 1 mengenal ilmu sosial
Starren Screamo
 
Proposal KKN alternatif
Proposal KKN alternatifProposal KKN alternatif
Proposal KKN alternatif
Starren Screamo
 

More from Starren Screamo (12)

Persekutuan komanditer (cv)
Persekutuan komanditer (cv)Persekutuan komanditer (cv)
Persekutuan komanditer (cv)
 
Perikatan
PerikatanPerikatan
Perikatan
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
Merger (penggabungan perusahaan)
Merger (penggabungan perusahaan)Merger (penggabungan perusahaan)
Merger (penggabungan perusahaan)
 
Lembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaanLembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaan
 
Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnis
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Haki
HakiHaki
Haki
 
Firma
FirmaFirma
Firma
 
Materi 1 mengenal ilmu sosial
Materi 1 mengenal ilmu sosialMateri 1 mengenal ilmu sosial
Materi 1 mengenal ilmu sosial
 
Proposal KKN alternatif
Proposal KKN alternatifProposal KKN alternatif
Proposal KKN alternatif
 

Recently uploaded

Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 

Recently uploaded (18)

Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 

Pembuktian dan daluwarsa

  • 2. PEMBUKTIANPEMBUKTIAN A.A. Macam-macam alat buktiMacam-macam alat bukti 1.1. Surat-surat : terdiri dari surat-surat akte resmiSurat-surat : terdiri dari surat-surat akte resmi ((authentiekauthentiek) dan surat-surat akte di bawah) dan surat-surat akte di bawah tangan (tangan (onderhandsonderhands).).  Surat-surat akte resmi: akte yg dibuat olehSurat-surat akte resmi: akte yg dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum ygatau dihadapan seorang pejabat umum yg menurut UU ditugaskan untuk membuat surat-menurut UU ditugaskan untuk membuat surat- surat akte tersebut. Pejabat umum adalahsurat akte tersebut. Pejabat umum adalah notaris, hakim, jurusita suatu pengadilan dannotaris, hakim, jurusita suatu pengadilan dan pegawai pencatatan sipil. Kekuatan hk akte2pegawai pencatatan sipil. Kekuatan hk akte2 resmi mempunyairesmi mempunyai kekuatan pembuktian ygkekuatan pembuktian yg sempurnasempurna ((volledig bewijsvolledig bewijs).).
  • 3. Akte di bawah tanganAkte di bawah tangan tiap akteyg tdktiap akteyg tdk dibuat oleh atau dengan perantaraandibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umumseorang pejabat umum apabila pihak ygapabila pihak yg menandatangani tdk menyangkal makamenandatangani tdk menyangkal maka kekt hk sama dgn akte resmi. Apabilakekt hk sama dgn akte resmi. Apabila disangkal mk pihak yg mengajukan makadisangkal mk pihak yg mengajukan maka pihak yg mengajukan surat perjanjianpihak yg mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan utk membuktikantersebut diwajibkan utk membuktikan kebenaran isi akte tsb.kebenaran isi akte tsb.
  • 4. 2.2. KesaksianKesaksian peristiwa2 yg dilihat denganperistiwa2 yg dilihat dengan mata sendiri atau yg dialami sendiri olehmata sendiri atau yg dialami sendiri oleh seorang saksi. Kesaksian bukan alatseorang saksi. Kesaksian bukan alat bukti yg sempurna dan mengikat hakimbukti yg sempurna dan mengikat hakim ttp terserah hakim utk menerima ataupunttp terserah hakim utk menerima ataupun tidaktidak saksi tidak boleh hanya satusaksi tidak boleh hanya satu orangorang saksi yg berhub keluarga dptsaksi yg berhub keluarga dpt ditolak oleh pihak lawan.ditolak oleh pihak lawan.
  • 5. 3.3. PersangkaanPersangkaansuatu kesimpulan yg diambil drsuatu kesimpulan yg diambil dr peristiwa yg sudah terang dan nyata. Ada 2peristiwa yg sudah terang dan nyata. Ada 2 jenis persangkaan yi ditetapkan UU (wattelijkjenis persangkaan yi ditetapkan UU (wattelijk vermoeden) dan yg ditetapkan hakimvermoeden) dan yg ditetapkan hakim ((rechtelijkrechtelijk VermoedenVermoeden)) ada 2 jenisada 2 jenis persangkaan yi:persangkaan yg ditetapkan UUpersangkaan yi:persangkaan yg ditetapkan UU sendiri (sendiri (wattelijk vermoedenwattelijk vermoeden) dan persangkaan) dan persangkaan yg ditetapkan hakim (yg ditetapkan hakim (rechtelijk vermoedenrechtelijk vermoeden))
  • 6. 4.4. PengakuanPengakuan bukan merupakan alatbukan merupakan alat pembuktian krn jika suatu pihak mengakui sstpembuktian krn jika suatu pihak mengakui sst hal maka pihak yg lain dibebaskan darihal maka pihak yg lain dibebaskan dari kewajiban membuktikan hal tsb. UUkewajiban membuktikan hal tsb. UU menyatakan bhw suatu pengakuan ygmenyatakan bhw suatu pengakuan yg dilakukan di depan hakim merupakandilakukan di depan hakim merupakan pembuktian yg sempurna. Suatu pengakuanpembuktian yg sempurna. Suatu pengakuan yg disertai dg pembebasan oleh UU tdkyg disertai dg pembebasan oleh UU tdk dianggap sbg suatu pengakuan (dianggap sbg suatu pengakuan (onsplitsbareonsplitsbare).).
  • 7. 5.5. SumpahSumpah ada 2 jenis yi sumpah pemutus (ada 2 jenis yi sumpah pemutus (decissoiredecissoire eedeed) dan sumpah tambahan () dan sumpah tambahan (suppletoirsuppletoir).). SumpahSumpah pemutuspemutus adl sumpah yg diperintahkan o/ salah satuadl sumpah yg diperintahkan o/ salah satu pihak yg berperkara kpd pihak lawan dg maksud u/pihak yg berperkara kpd pihak lawan dg maksud u/ mengakhiri perkara yg sdg diperiksa oleh hakimmengakhiri perkara yg sdg diperiksa oleh hakim  memiliki kekuatan hk yg memaksa.memiliki kekuatan hk yg memaksa. SumpahSumpah tambahantambahan adalah sumpah yg diperintahkan olehadalah sumpah yg diperintahkan oleh hakm kepd salah satu pihak yg berperkarahakm kepd salah satu pihak yg berperkara adaada permulaan pembuktian yg perlu ditambah dgpermulaan pembuktian yg perlu ditambah dg penyumpahan krn dipandang kurang utk menjatuhkanpenyumpahan krn dipandang kurang utk menjatuhkan putusan atas dasar bukti2 yg ada.putusan atas dasar bukti2 yg ada.
  • 8. LEWAT WAKTULEWAT WAKTU • Lewat wktLewat wktutk memperoleh hak milikutk memperoleh hak milik apabila seseorang dpt menunjukkan titelapabila seseorang dpt menunjukkan titel yg sempurna.yg sempurna. • Lewat waktuLewat waktu seseorang dpt dibebaskanseseorang dpt dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan.dari suatu penagihan atau tuntutan.