SlideShare a Scribd company logo
NAMA : LANJAR
NIM : 12017162171
KELAS : REG. SORE SOLO 17 / POLRESTA
MAKUL : HUKUM ACARA PERDATA
TANGGAL : 02 OKTOBER 2020
DOSEN : PUTRI MAHA DEWI, SH., M.H
UAS HUKUM ACARA PERDATA
DOSEN PUTRI MAHA DEWI, SH., M.H.
1. Apa yang Saudara ketahui tentang pembagian kewenangan / kekuasaan mengadili
oleh badan pengadilan ? Berikan penjelasan !
JAWAB : Ada 2 macam kewenangan mengadili, yaitu :
a. Kewenangan mutlak atau absolute competentie (Kompetensi Absolut)
Kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara
tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam
lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun
dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama).
b. Kewenangan relatif atau relative competentie (Kompetensi Relatif)
Dalam bukunya, M. Nur Rasaid, SH mendefinisikan kewenangan relatif, yaitu mengatur
tentang pembagian kekuasaan mengadili antar-pengadilan yang serupa atau sejenis.
2. Apa isi pokok yang harus ada dalam suatu surat gugatan? Berikan penjelasan masing - masing !
JAWAB :
a. Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam praktek juga
dicantumkan agama, umur, dan status.
b. Posita atau Fundamentum Petendi yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan
hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan.
c. Petitum, dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer
dan tuntutan subsider.
3. Sebut dan jelaskan macam - macam sita jaminan yang dapat diajukan dalam gugatan perdata !
JAWAB : 2 Jenis sita jaminan
a. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag) merupakan upaya
pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang
menguasai barang itu tanpa hak.
b. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) merupakan
jenis sita dimana pihak penggugat (kreditur) menginginkan harta milik tergugat
(debitur) dijaminkan untuk dapat melunasi segala hutangnya kepada penggugat
(kreditur).
4. a. Apa yang dimaksud dengan intervensi
b.Jelaskan bentuk - bentuk intervensi yang ada dalam sengketa perdata, dan berikan
contoh !
JAWAB :
a. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai
kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau
dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang
berlangsung.
b. Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam
pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau
tergugat.
Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam
pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik
penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.
Vrijwaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam
pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut
menanggungnya.
5. Sebut dan jelaskan isi pokok yang dapat dimasukan oleh Tergugat dalam
membuat suatu jawaban atas gugatan Penggugat !
JAWAB :
a. Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok
perkara.
b. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara (verweer ten principale).
c. Rekonvensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada
penggugat.
6. Dalam suatu sengketa perdata, menurut pendapat Saudara siapa yang membuktikan ?
JAWAB : Yang membuktikan suatu sengketa perdata ialah orang yang mengaku
mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan
suatu perbuatan untuk menguatkan haknya.
7. Sebut dan jelaskan berbagai macam alat bukti yang dapat diajukan
dalam pemeriksaan sengketa perdata menurut HIR !
JAWAB :
a. Alat Bukti Surat
Dalam peradilan perkara perdata, Alat bukti surat merupakan alat bukti yang penting
dan paling utama. Alat bukti surat melungkupi surat otentik dan surat dibawah tangan
(tidak otentik). Surat otentik meliputi surat- surat Notaris (akta notaris), dan atau
surat- surat yang dikeluarkan oleh pejabat- pejabat yang berwenang mengeluarkan
surat tersebut. Surat dibawah tangan adalah surat- surat biasa.
b. Alat Bukti Saksi
Saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian
(atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata dikenal istilah
Unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUH Per, Pasal 169 HIR), seorang saksi saja
tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan
minimal 2 orang saksi.
c. Alat Bukti Persangkaan
Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan “Dugaan adalah kesimpulan yang diambil
oleh ketentuan undang – undang atau oleh hakim tentang sesuatu kejadian yang
dikenal, dengan mana dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak dikenal”.
Selanjutnya didalam pasal 1916 KUHPerdata dikatakan “Dugaan menurut undang –
undang adalah dugaan yang karena kekuatan sesuatu ketentuan yang khusus didalam
undang – undang, berhubungan dengan perbuatan – perbuatan tertentu atau dengan
peristiwa – peristiwa tertentu”.
d. Alat Bukti Pengakuan
Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak
kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya
pengakuan dari salah satu pihak maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian. (Pasal
1923 KUH Perdata, Pasal 174 HIR)
e. Alat Bukti Sumpah
Pengertian Sumpah seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1929 adalah suatu
pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang memberikan sumpah.

More Related Content

What's hot

PEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
PEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIAPEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
PEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
surrenderyourthrone
 
Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2
Operator Warnet Vast Raha
 
Surat dakwaan
Surat dakwaanSurat dakwaan
Surat dakwaan
Aprinsya Panjaitan
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
Ost Man
 
Critical notes akta otentik
Critical notes akta otentikCritical notes akta otentik
Critical notes akta otentik
Yefta Tandi
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Idik Saeful Bahri
 
sedikit tentang praperadilan
sedikit tentang praperadilansedikit tentang praperadilan
sedikit tentang praperadilanDawat Christian
 
Kelompok 6
Kelompok 6Kelompok 6
Kelompok 6
NSS Slide
 
Fikih - Peradilan Islam
Fikih - Peradilan IslamFikih - Peradilan Islam
Fikih - Peradilan Islam
NSS Slide
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
Bagus Edi Prayogo
 
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014 Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
EK KN
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
DELA ASFARINA
 
13 teori pembuktian dalam hap
13 teori pembuktian dalam hap13 teori pembuktian dalam hap
13 teori pembuktian dalam hap
GradeAlfonso
 
Bentuk dakwaan
Bentuk dakwaanBentuk dakwaan
Bentuk dakwaan
yogapradh12
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
Fenti Anita Sari
 
5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid
Ronalto_Tan
 
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum PidanaLocus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
Izzatul Ulya
 

What's hot (19)

PEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
PEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIAPEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
PEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIA
 
Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2
 
Surat dakwaan
Surat dakwaanSurat dakwaan
Surat dakwaan
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
 
Critical notes akta otentik
Critical notes akta otentikCritical notes akta otentik
Critical notes akta otentik
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
sedikit tentang praperadilan
sedikit tentang praperadilansedikit tentang praperadilan
sedikit tentang praperadilan
 
Kelompok 6
Kelompok 6Kelompok 6
Kelompok 6
 
Fikih - Peradilan Islam
Fikih - Peradilan IslamFikih - Peradilan Islam
Fikih - Peradilan Islam
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
 
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014 Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
 
13 teori pembuktian dalam hap
13 teori pembuktian dalam hap13 teori pembuktian dalam hap
13 teori pembuktian dalam hap
 
Bentuk dakwaan
Bentuk dakwaanBentuk dakwaan
Bentuk dakwaan
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
5 surat-dakwaan
5 surat-dakwaan5 surat-dakwaan
5 surat-dakwaan
 
5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid5 hk pembuktianpid
5 hk pembuktianpid
 
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum PidanaLocus Delictie dalam Hukum Pidana
Locus Delictie dalam Hukum Pidana
 

Similar to uas hukum acara perdata

Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptxMateri Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
sinomjaya50
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
Fitry Yuliani
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
AgungIstri3
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
epylian
 
Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.ppt
Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.pptHukum Pembuktian dan Daluwarsa.ppt
Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.ppt
RizalNotarius
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
hikpknlgto
 
Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
bigmanandysianipar
 
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
Yyny123
 
Materi Pemberkasan Kasus.pptx
Materi Pemberkasan Kasus.pptxMateri Pemberkasan Kasus.pptx
Materi Pemberkasan Kasus.pptx
okkyandaniswari
 
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20191,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
riskiariyani2976
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
ntii_meiian
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
Fenti Anita Sari
 
Materi PKPA Hukum Acara Perdata Redesign.pptx
Materi PKPA Hukum Acara Perdata Redesign.pptxMateri PKPA Hukum Acara Perdata Redesign.pptx
Materi PKPA Hukum Acara Perdata Redesign.pptx
kamdina35
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
Ega Jalaludin
 
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptxPERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
ArmanSyah89
 
Hukum acara konstitusai
Hukum acara konstitusaiHukum acara konstitusai
Hukum acara konstitusai
WahyuNurRohman4
 
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilanMenganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Lia Rofiatun
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
MaulanaAminThahir1
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
asifsardari
 

Similar to uas hukum acara perdata (20)

Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptxMateri Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
Materi Alat Bukti dalam Hukum Perdata.pptx
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.ppt
Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.pptHukum Pembuktian dan Daluwarsa.ppt
Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.ppt
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
 
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
 
Materi Pemberkasan Kasus.pptx
Materi Pemberkasan Kasus.pptxMateri Pemberkasan Kasus.pptx
Materi Pemberkasan Kasus.pptx
 
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20191,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Materi PKPA Hukum Acara Perdata Redesign.pptx
Materi PKPA Hukum Acara Perdata Redesign.pptxMateri PKPA Hukum Acara Perdata Redesign.pptx
Materi PKPA Hukum Acara Perdata Redesign.pptx
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
 
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptxPERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
 
Hukum acara konstitusai
Hukum acara konstitusaiHukum acara konstitusai
Hukum acara konstitusai
 
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilanMenganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga lembaga peradilan
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 

Recently uploaded

Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
AqlanHaritsAlfarisi
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
mukminbdk
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
sitispd78
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 

uas hukum acara perdata

  • 1. NAMA : LANJAR NIM : 12017162171 KELAS : REG. SORE SOLO 17 / POLRESTA MAKUL : HUKUM ACARA PERDATA TANGGAL : 02 OKTOBER 2020 DOSEN : PUTRI MAHA DEWI, SH., M.H UAS HUKUM ACARA PERDATA DOSEN PUTRI MAHA DEWI, SH., M.H. 1. Apa yang Saudara ketahui tentang pembagian kewenangan / kekuasaan mengadili oleh badan pengadilan ? Berikan penjelasan ! JAWAB : Ada 2 macam kewenangan mengadili, yaitu : a. Kewenangan mutlak atau absolute competentie (Kompetensi Absolut) Kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama). b. Kewenangan relatif atau relative competentie (Kompetensi Relatif) Dalam bukunya, M. Nur Rasaid, SH mendefinisikan kewenangan relatif, yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar-pengadilan yang serupa atau sejenis. 2. Apa isi pokok yang harus ada dalam suatu surat gugatan? Berikan penjelasan masing - masing ! JAWAB : a. Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam praktek juga dicantumkan agama, umur, dan status. b. Posita atau Fundamentum Petendi yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. c. Petitum, dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider. 3. Sebut dan jelaskan macam - macam sita jaminan yang dapat diajukan dalam gugatan perdata ! JAWAB : 2 Jenis sita jaminan a. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag) merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak.
  • 2. b. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) merupakan jenis sita dimana pihak penggugat (kreditur) menginginkan harta milik tergugat (debitur) dijaminkan untuk dapat melunasi segala hutangnya kepada penggugat (kreditur). 4. a. Apa yang dimaksud dengan intervensi b.Jelaskan bentuk - bentuk intervensi yang ada dalam sengketa perdata, dan berikan contoh ! JAWAB : a. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. b. Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri. Vrijwaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. 5. Sebut dan jelaskan isi pokok yang dapat dimasukan oleh Tergugat dalam membuat suatu jawaban atas gugatan Penggugat ! JAWAB : a. Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. b. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara (verweer ten principale). c. Rekonvensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada penggugat. 6. Dalam suatu sengketa perdata, menurut pendapat Saudara siapa yang membuktikan ? JAWAB : Yang membuktikan suatu sengketa perdata ialah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya.
  • 3. 7. Sebut dan jelaskan berbagai macam alat bukti yang dapat diajukan dalam pemeriksaan sengketa perdata menurut HIR ! JAWAB : a. Alat Bukti Surat Dalam peradilan perkara perdata, Alat bukti surat merupakan alat bukti yang penting dan paling utama. Alat bukti surat melungkupi surat otentik dan surat dibawah tangan (tidak otentik). Surat otentik meliputi surat- surat Notaris (akta notaris), dan atau surat- surat yang dikeluarkan oleh pejabat- pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Surat dibawah tangan adalah surat- surat biasa. b. Alat Bukti Saksi Saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata dikenal istilah Unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUH Per, Pasal 169 HIR), seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal 2 orang saksi. c. Alat Bukti Persangkaan Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan “Dugaan adalah kesimpulan yang diambil oleh ketentuan undang – undang atau oleh hakim tentang sesuatu kejadian yang dikenal, dengan mana dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak dikenal”. Selanjutnya didalam pasal 1916 KUHPerdata dikatakan “Dugaan menurut undang – undang adalah dugaan yang karena kekuatan sesuatu ketentuan yang khusus didalam undang – undang, berhubungan dengan perbuatan – perbuatan tertentu atau dengan peristiwa – peristiwa tertentu”. d. Alat Bukti Pengakuan Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian. (Pasal 1923 KUH Perdata, Pasal 174 HIR) e. Alat Bukti Sumpah Pengertian Sumpah seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1929 adalah suatu pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang memberikan sumpah.