Dokumen tersebut berisi ringkasan jawaban mahasiswa bernama Lanjar tentang ujian akhir mata kuliah Hukum Acara Perdata. Ringkasan jawaban mahasiswa tersebut mencakup penjelasan tentang kewenangan pengadilan, isi pokok gugatan, jenis sita jaminan, intervensi, isi jawaban tergugat, pembuktian, dan alat bukti dalam peradilan perdata.
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan Indonesia. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa atau fakta yang diajukan di persidangan. Ada beberapa alat bukti yang dapat digunakan seperti saksi, surat, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim. Piha yang menuntut kewajiban untuk membuktikan, sementara tergugat dapat membukt
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan Indonesia. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa atau fakta yang diajukan di persidangan. Ada beberapa alat bukti yang dapat digunakan seperti saksi, surat, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim. Piha yang menuntut kewajiban untuk membuktikan, sementara tergugat dapat membukt
PEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIAsurrenderyourthrone
Pembuktian dalam kes harta sepencarian di Mahkamah Syariah di Malaysia membutuhkan pihak yang mengklaim kontribusi mereka dalam memperoleh harta yang dipersengketakan untuk membuktikan klaim tersebut. Bukti utama yang harus dibuktikan adalah keberadaan harta tersebut, kontribusi langsung/tidak langsung, dan jumlah kontribusi. Kontribusi langsung atau tidak langsung harus dibuktikan melalui keterangan lisan, bu
Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil, dan hakim berwenang menyatakan surat dakwaan batal jika tidak memenuhi syarat.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Akta otentik memenuhi tiga syarat yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat, sesuai format hukum, dan ditujukan untuk digunakan sebagai bukti peristiwa hukum. Akta otentik memberikan bukti sempurna antara pihak terkait mengenai isi akta kecuali
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan Islam, termasuk tentang saksi, penggugat, tergugat, bukti, dan sumpah dalam proses peradilan. Dibahas pula syarat-syarat menjadi saksi dan tergugat, konsekuensi pelanggaran sumpah, serta istilah-istilah yang digunakan dalam peradilan Islam.
Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Putusan menjelaskan bahwa Hukum Acara Pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa sesuai UUD, dan pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan untuk menjamin hak orang lain. Perlindungan hak asasi dalam proses hukum adalah tanggung jawab negara
Pertemuan ke-13 membahas tentang Teori Pembuktian dalam sistem Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Surat edaran Jaksa Agung menjelaskan 5 bentuk surat dakwaan yaitu: (1) dakwaan tunggal untuk 1 tindak pidana, (2) dakwaan alternatif dengan beberapa dakwaan sebagai alternatif, (3) dakwaan subsidair dengan urutan dari pidana tertinggi ke terendah, (4) dakwaan kumulatif untuk beberapa tindak pidana sekaligus, dan (5) dakwaan kombinasi yang menggabungkan beber
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pembuktian menurut beberapa ahli hukum. Terdapat beberapa poin penting pembuktian yaitu alat pembuktian, penguraian pembuktian, kekuatan pembuktian, dasar pembuktian, dan beban pembuktian. Alat pembuktian dalam pidana dan perdata berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran dan meyakinkan hakim dalam memutus perkara.
1) Locus delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana yang penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang.
2) Ada beberapa teori locus delicti seperti teori perbuatan materiil, teori alat, teori akibat, dan teori banyak tempat dan waktu.
3) Locus delicti berkaitan dengan menentukan hukum pidana mana yang berlaku dan pengadilan mana yang memiliki wewen
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
PEMBUKTIAN DALAM KES HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH SYARIAH DI MALAYSIAsurrenderyourthrone
Pembuktian dalam kes harta sepencarian di Mahkamah Syariah di Malaysia membutuhkan pihak yang mengklaim kontribusi mereka dalam memperoleh harta yang dipersengketakan untuk membuktikan klaim tersebut. Bukti utama yang harus dibuktikan adalah keberadaan harta tersebut, kontribusi langsung/tidak langsung, dan jumlah kontribusi. Kontribusi langsung atau tidak langsung harus dibuktikan melalui keterangan lisan, bu
Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil, dan hakim berwenang menyatakan surat dakwaan batal jika tidak memenuhi syarat.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Akta otentik memenuhi tiga syarat yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat, sesuai format hukum, dan ditujukan untuk digunakan sebagai bukti peristiwa hukum. Akta otentik memberikan bukti sempurna antara pihak terkait mengenai isi akta kecuali
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan Islam, termasuk tentang saksi, penggugat, tergugat, bukti, dan sumpah dalam proses peradilan. Dibahas pula syarat-syarat menjadi saksi dan tergugat, konsekuensi pelanggaran sumpah, serta istilah-istilah yang digunakan dalam peradilan Islam.
Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Putusan menjelaskan bahwa Hukum Acara Pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa sesuai UUD, dan pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan untuk menjamin hak orang lain. Perlindungan hak asasi dalam proses hukum adalah tanggung jawab negara
Pertemuan ke-13 membahas tentang Teori Pembuktian dalam sistem Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Surat edaran Jaksa Agung menjelaskan 5 bentuk surat dakwaan yaitu: (1) dakwaan tunggal untuk 1 tindak pidana, (2) dakwaan alternatif dengan beberapa dakwaan sebagai alternatif, (3) dakwaan subsidair dengan urutan dari pidana tertinggi ke terendah, (4) dakwaan kumulatif untuk beberapa tindak pidana sekaligus, dan (5) dakwaan kombinasi yang menggabungkan beber
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pembuktian menurut beberapa ahli hukum. Terdapat beberapa poin penting pembuktian yaitu alat pembuktian, penguraian pembuktian, kekuatan pembuktian, dasar pembuktian, dan beban pembuktian. Alat pembuktian dalam pidana dan perdata berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran dan meyakinkan hakim dalam memutus perkara.
1) Locus delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana yang penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang.
2) Ada beberapa teori locus delicti seperti teori perbuatan materiil, teori alat, teori akibat, dan teori banyak tempat dan waktu.
3) Locus delicti berkaitan dengan menentukan hukum pidana mana yang berlaku dan pengadilan mana yang memiliki wewen
1. Bab ini membahas tentang gugatan dalam perkara perdata, termasuk pengertian, ciri-ciri, bentuk, syarat dan isi gugatan. Gugatan adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan harus ditulis dan diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang. Isi gugatan paling sedikit meliputi identitas para pihak, dasar g
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan Indonesia. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi agar hakim dapat memberikan putusan yang adil. Terdapat berbagai alat bukti seperti saksi, surat, pengakuan, dan sumpah yang dapat digunakan oleh para pihak untuk membuktikan dalil mereka di
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dan daluwarsa dalam hukum perdata Indonesia. Pembuktian berkaitan dengan upaya membuktikan suatu hal di depan hakim, sedangkan daluwarsa berkaitan dengan kehilangan hak atau kewajiban akibat berlalunya waktu. Terdapat lima jenis alat bukti dan dua jenis daluwarsa yaitu acquisitive dan extinctive.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata Indonesia yang mencakup pengertian, sejarah, asas-asas, dan bab-bab pokok seperti gugatan, penyitaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan.
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agamantii_meiian
Dokumen tersebut membahas tentang pembuktian dalam hukum peradilan agama yang mencakup pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, teori pembuktian, hukum pembuktian, macam-macam alat bukti seperti saksi, surat, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, dan pengetahuan hakim.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek hukum dalam ekonomi. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai hak kebendaan dan hak jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.
Sistem hukum di Indonesia terdiri atas hukum formil dan materiil. Hukum formil terdiri atas hukum acara perdata dan pidana, yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara mempertahankan hukum perdata materiil, sedangkan hukum acara pidana mengatur proses penegakan hukum pidana. Kedua hukum acara tersebut memiliki perbedaan dalam aspek dasar timbulnya
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
uas hukum acara perdata
1. NAMA : LANJAR
NIM : 12017162171
KELAS : REG. SORE SOLO 17 / POLRESTA
MAKUL : HUKUM ACARA PERDATA
TANGGAL : 02 OKTOBER 2020
DOSEN : PUTRI MAHA DEWI, SH., M.H
UAS HUKUM ACARA PERDATA
DOSEN PUTRI MAHA DEWI, SH., M.H.
1. Apa yang Saudara ketahui tentang pembagian kewenangan / kekuasaan mengadili
oleh badan pengadilan ? Berikan penjelasan !
JAWAB : Ada 2 macam kewenangan mengadili, yaitu :
a. Kewenangan mutlak atau absolute competentie (Kompetensi Absolut)
Kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara
tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam
lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun
dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama).
b. Kewenangan relatif atau relative competentie (Kompetensi Relatif)
Dalam bukunya, M. Nur Rasaid, SH mendefinisikan kewenangan relatif, yaitu mengatur
tentang pembagian kekuasaan mengadili antar-pengadilan yang serupa atau sejenis.
2. Apa isi pokok yang harus ada dalam suatu surat gugatan? Berikan penjelasan masing - masing !
JAWAB :
a. Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam praktek juga
dicantumkan agama, umur, dan status.
b. Posita atau Fundamentum Petendi yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan
hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan.
c. Petitum, dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer
dan tuntutan subsider.
3. Sebut dan jelaskan macam - macam sita jaminan yang dapat diajukan dalam gugatan perdata !
JAWAB : 2 Jenis sita jaminan
a. Sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag) merupakan upaya
pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang
menguasai barang itu tanpa hak.
2. b. Sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) merupakan
jenis sita dimana pihak penggugat (kreditur) menginginkan harta milik tergugat
(debitur) dijaminkan untuk dapat melunasi segala hutangnya kepada penggugat
(kreditur).
4. a. Apa yang dimaksud dengan intervensi
b.Jelaskan bentuk - bentuk intervensi yang ada dalam sengketa perdata, dan berikan
contoh !
JAWAB :
a. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai
kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau
dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang
berlangsung.
b. Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam
pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau
tergugat.
Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam
pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik
penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.
Vrijwaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam
pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut
menanggungnya.
5. Sebut dan jelaskan isi pokok yang dapat dimasukan oleh Tergugat dalam
membuat suatu jawaban atas gugatan Penggugat !
JAWAB :
a. Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok
perkara.
b. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara (verweer ten principale).
c. Rekonvensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada
penggugat.
6. Dalam suatu sengketa perdata, menurut pendapat Saudara siapa yang membuktikan ?
JAWAB : Yang membuktikan suatu sengketa perdata ialah orang yang mengaku
mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan
suatu perbuatan untuk menguatkan haknya.
3. 7. Sebut dan jelaskan berbagai macam alat bukti yang dapat diajukan
dalam pemeriksaan sengketa perdata menurut HIR !
JAWAB :
a. Alat Bukti Surat
Dalam peradilan perkara perdata, Alat bukti surat merupakan alat bukti yang penting
dan paling utama. Alat bukti surat melungkupi surat otentik dan surat dibawah tangan
(tidak otentik). Surat otentik meliputi surat- surat Notaris (akta notaris), dan atau
surat- surat yang dikeluarkan oleh pejabat- pejabat yang berwenang mengeluarkan
surat tersebut. Surat dibawah tangan adalah surat- surat biasa.
b. Alat Bukti Saksi
Saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian
(atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata dikenal istilah
Unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUH Per, Pasal 169 HIR), seorang saksi saja
tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan
minimal 2 orang saksi.
c. Alat Bukti Persangkaan
Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan “Dugaan adalah kesimpulan yang diambil
oleh ketentuan undang – undang atau oleh hakim tentang sesuatu kejadian yang
dikenal, dengan mana dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak dikenal”.
Selanjutnya didalam pasal 1916 KUHPerdata dikatakan “Dugaan menurut undang –
undang adalah dugaan yang karena kekuatan sesuatu ketentuan yang khusus didalam
undang – undang, berhubungan dengan perbuatan – perbuatan tertentu atau dengan
peristiwa – peristiwa tertentu”.
d. Alat Bukti Pengakuan
Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak
kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya
pengakuan dari salah satu pihak maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian. (Pasal
1923 KUH Perdata, Pasal 174 HIR)
e. Alat Bukti Sumpah
Pengertian Sumpah seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1929 adalah suatu
pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang memberikan sumpah.