Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2005 menetapkan pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan seperti LPM, RT, RW, PKK, dan lainnya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

1. 1
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : TAHUN 2005 SERI :
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 30 TAHUN 2005
TENTANG :
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN
BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang … 2

2. 2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4106);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
7. Paraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2004 Nomor 8, Seri D);
8. Paraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 9, Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan
Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004
Nomor 11, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12, Seri E);
11. Peraturan …… 3

3. 3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004 tentang
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004
Nomor 14, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten di bawah Kecamatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Peraturan ...... 4

4. 4
5. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kuwu.
6. Blok adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan pemerintahan desa, yang dipimpin oleh Rurah.
7. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan, yang dipimpin
oleh Kepala Lingkungan.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa /
Kelurahan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan.
9. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan
oleh Desa dan Kelurahan.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan
Kelurahan.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional
yang tumbuh dari dan oleh masyarakat serta untuk masyarakat dengan
perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga
bahagia, sejahtera dan mandiri.
12. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat Desa / Kelurahan yang
merupakan mitra Pemerintah Desa / Kelurahan bersifat fungsional
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan.
13. Pembangunan … 5

5. 5
13. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan
dari, oleh dan untuk masyarakat yang menjadi kewenangan Desa,
berkaitan dengan swadaya Gotong royong masyarakat dan menjadi aset
Desa.
14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok
masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar
kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang
yang dirasakan dalam kelompok itu.
15. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah
melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat
sukarela antara warga Desa/Kelurahan dan atau antara warga
Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan untuk
memenuhi kebutuhan Desa/Kelurahan yang insidentil maupun
keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama
baik materiil maupun spiritual.
BAB II
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 2
(1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Tingkat Desa dan
Kelurahan se Kabupaten Majalengka dapat dibentuk lembaga
kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya
ditetapkan dengan sebutan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM);
b. Rukun Tetangga (RT);
c. Rukun Warga ( RW);
d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan kelompok-kelompok
kegiatan/Lembaga Fungsional.
(3) Lembaga …… 6

6. 6
(3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Desa , dan khusus untuk Kelurahan
ditetapkan dengan Peraturan Camat.
BAB III
T U J U A N
Pasal 3
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
bertujuan membantu pemerintah Desa atau Kelurahan dalam meningkatkan
pemerataan hasil pembangunan, dengan menumbuh kembangkan prakarsa
serta menggerakan swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 4
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
berkedudukan di Desa/Kelurahan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/
Kelurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang bertumpu pada masyarakat.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RW, RT, PKK
dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. Ketua sebagai Pimpinan;
B, Sekretaris …………. 7

7. 7
b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggara
Administrasi;
c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan;
d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana;
e. Anggota.
(2) Seksi dalam LPM terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan;
b. Seksi Penggerakan Swadaya Masyarakat;
a. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian;
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Seksi-seksi atau pembantu dalam Rukun Tetangga meliputi :
a. Pembantu Urusan Ketertiban dan Keamanan
b. Pembantu Urusan Umum
(4) Seksi-seksi dalam Rukun Warga meliputi :
a. Seksi Agama dan Kesejahteraan Sosial;
b. Seksi Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan;
c. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
d. Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Pemuda Olah Raga dan Kesenian.
(5) Seksi-seksi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri
dari Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja I sampai dengan Pokja IV,
masing-masing Pokja terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan
Anggota
(6) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya disesuaikan
dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.
(7) Jumlah Kepengurusan LPM minimal 11 orang, sedangkan untuk Rukun
Warga minimal 8 orang, Rukun Tetangga minimal 5 orang, PKK minimal
20 orang dan Lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
Bagian Ketiga ……………. 8

8. 8
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 6
(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat;
c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang partisipatif;
d. Mengevaluasi dan melaporkan hasil-hasil pembangunan
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) mempunyai fungsi :
a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat desa;
b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
c. Pengkoordinasian Lembaga Kemasyarakatan;
d. Perencanaan Kegiatan Pembangunan Partisipatif dan terpadu;
e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk
pembangunan Desa;
f. Pelestarian lingkungan hidup;
g. Penumbuhan dan pengembangan kondisi dinamis masyarakat;
h. Pemeliharaan dan pengembangan hasil kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan swadaya masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat mengusahakan/mengupayakan :
a. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat;
b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan kemampuan;
c. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan
dan integrasi secara sinergis;
d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan;
e. Terciptanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;
f. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan, pendidikan
serta keterampilan masyarakat;
g. Terlaksananya kegiatan pembangunan.
h. Terciptanya ……………. 9

9. 9
h. Terciptanya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat
pembangunan;
i. Terciptanya kemauan dan kemampuan masyarakat terhadap
adanya perubahan dan pembaharuan sesuai dengan dinamika
pembangunan.
j. Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar
umat beragama;
k. Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa
keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.
(4) Rukun Tetangga mempunyai tugas :
a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat
yang menjadi tanggungjawab pemerintah;
b. Memelihara kerukunan hidup warga;
c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Tetangga mempunyai fungsi :
a. Menciptakan kerukunan warga dan antar warga;
b. Menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan
kemasyarakatan;
c. Melaksanakan Pembangunan dengan menggerakan gotong
royong swadaya masyarakat.
(6) Rukun Warga mempunyai tugas :
a. Menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat
di wilayahnya;
b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) dibidang pembangunan di Desa / Kelurahan .
(7) Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Warga mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di
wilayahnya;
b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun
Tetangga atau dan antara masyarakat dengan pemerintah.
c. Memupuk rasa kebersamaan, meningkatkan persatuan dan
kesatuan masyarakat.
(8) Pemberdayaan ………. 10

10. 10
(8) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai
tugas :
a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan
program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan
kebutuhan masyarakat;
b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi
masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya
program-program PKK;
c. Memberi bimbingan, motivasi dan fasilitasi kepada TP. PKK /
Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada
Ketua Badan Penyantun TP. PKK pada tingkat yang sama dan
kepada TP. PKK setingkat diatasnya;
e. Mengadakan supervisi, pelaporan,evaluasi dan monitoring
terhadap pelaksanaan program PKK, sesuai dengan ketentuan
dan rambu-rambu pelaksanaan Otonomi Daerah dan
peraturan / ketentuan lain yang berlaku.
(9) Dalam melaksanakan tugasnya PKK mempunyai fungsi :
a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat
melaksanakan program PKK yang diperlukan;
b. Fasilitator,perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan
pembimbing Gerakan PKK
(10) Lembaga Kemasyarakatan lainnya mempunyai tugas :
a. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
b. Membina dan menggerakkan swadaya gotong royong
masyarakat.
(11) Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan lainnya
dapat berfungsi :
a. Merencanakan kegiatan pembangunan;
b. Melaksanakan kegiatan pembangunan;
c. Melaksanakan pembinaan dan pelaporan;
d. Meningkatkan …………. 11

11. 11
d. Meningkatkan dan menggerakan partisipasi gotong royong
masyarakat;
e. Memupuk rasa kebersamaan, meningkatkan persatuan dan
kesatuan masyarakat.
BAB V
TATA CARA PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 7
(1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) untuk Desa/kelurahan berdasarkan
musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan.
(2) Pembentukan wilayah kerja RT dan RW dilaksanakan pada
masing-masing Blok / lingkungan dengan ketentuan :
a. Setiap Rukun Tetangga paling banyak 50 Kepala Keluarga
untuk Desa dan 60 Kepala Keluarga untuk Kelurahan;
b. Setiap Rukun Warga paling sedikit 2 Rukun Tetangga untuk
Desa dan 3 Rukun Tetangga untuk Kelurahan;
e. Setiap Blok paling sedikit dibentuk 2 Rukun Warga untuk
Desa dan setiap Lingkungan 3 Rukun Warga untuk
Kelurahan.
Bagian Kedua
Syarat-syarat pengurus
Pasal 8
(1) Untuk pengurus LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
adalah penduduk Desa / Kelurahan yang bersangkutan, untuk
pengurus RW dan RT berdomisili sesuai dengan lingkungannya
masing-masing.
(2) Yang dapat ………. 12

12. 12
(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah penduduk Desa /
Kelurahan setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945;
c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
e. Syarat-syarat lain yang dibutuhkan.
(3) Kuwu, Pamong Desa / Kelurahan dan anggota BPD tidak boleh
merangkap jabatan dalam pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Desa / Kelurahan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pengurus
Pasal 9
Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
dilaksanakan dengan cara :
a. Masing-masing blok / lingkungan mengajukan calon Pengurus
minimal 2 (dua) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
b. Calon dari masing-masing blok / lingkungan dimusyawarahkan
dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh Kuwu / Lurah /Pamong
Desa / Kelurahan, Kepala Lingkungan / Kepala Blok para Ketua RW,
RT dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta unsur masyarakat
untuk menetapkan susunan kepengurusan bagi Ketua, Sekretaris,
Bendahara dan Anggota.
Pasal 10
(1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan dengan
cara musyawarah yang dihadiri oleh seluruh warga RT setempat
yang dipimpin oleh Ketua RW.
(2) Pemilihan ………….. 13

13. 13
(2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga (RW) dilaksanakan dengan
cara :
a. Masing-masing RT mengajukan calon pengurus untuk dipilih
ditingkat RW;
b. Calon dari masing-masing RT dimusyawarahkan dalam forum
musyawarah untuk menetapkan Pengurus yang dipimpin oleh
Rurah / Kepala Lingkungan dan dihadiri warga masyarakat
serta Ketua RT sewilayah RW tersebut
(3) Apabila terdapat kekosongan kepengurusan RT maupun RW
karena pemekaran wilayah pemilihan kepengurusannya dipimpin
oleh Rurah.
(4) Pemilihan kepengurusan PKK dilaksanakan dengan cara pemilihan
langsung secara terbuka dalam forum musyawarah yang dihadiri
oleh Kuwu, BPD, Pamong Desa, RW, RT dan masyarakat lainnya
diutamakan perempuan.
(5) Pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri
oleh warga masyarakat / anggota lembaga kemasyarakatan /
anggota kelompok fungsional, untuk menetapkan pengurusnya.
Pasal 11
Pengesahan Kepengurusan LPM, PKK, RW, RT dan Kelompok kegiatan /
lembaga fungsional dan lembaga kemasyarakatan lainnya ditetapkan
dengan Keputusan Kuwu sedangkan untuk Kelurahan disahkan melalui
Keputusan Camat atas usulan dari Kepala Kelurahan.
Bagian Keempat
Masa Bakti Kepengurusan
Pasal 12
Masa kerja kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di tingkat
Desa / Kelurahan ditetapkan berdasarkan atas dasar musyawarah.
Bagian Kelima …………. 14

14. 14
Bagian Kelima
Pemberhentian Pengurus
Pasal 13
Pengurus berhenti atau diberhentikan karena :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain;
d. Bagi RW,RT pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT/RW
lain;
e. Berakhir masa bhaktinya;
f. Ketentuan lain yang ditetapkan atas dasar musyawarah.
BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
LPM dengan Kuwu / Lurah
Pasal 14
Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan
Kuwu adalah membantu dalam perencanaan, penggerakan Swadaya
Gotong Royong Masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan.
Bagian Kedua
Kuwu dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
Pasal 15
Membantu Kuwu dalam penggerakan Swadaya Gotong Royong
Masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga ………….. 15

15. 15
Bagian Ketiga
LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
Pasal 16
Bersifat koordinatif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
kegiatan pembangunan
BAB VII
F A S I L I T A S
Pasal 17
Pemerintah Kabupaten Majalengka memfasilitasi tumbuh dan
berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa /
Kelurahan melalui pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan
dan Supervisi
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 19
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal
BUPATI MAJALENGKA,
Cap/ttd
TUTTY HAYATI ANWAR
Diundangkan ……….. 16

16. 16
Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
S U H A R D J A
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR …
TAHUN ……, SERI ….
C:mydocuserverKEPBUP05PERBUP-PEDOMAN-KEMASYARAKATAN-SPM05.DOC