Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan perpustakaan umum dan struktur organisasinya, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Juga dijelaskan pelaku pembentukan, langkah kegiatan, dan pelaksanaannya untuk masing-masing tingkat perpustakaan."
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Library of Congress and Sears List of Subject Headings.pptxSubhajit Panda
Subject headings are the creative initiative of a librarian from his love to organise things. Technically, subject headings are the standardized words assigned to a concept. Using subject headings helps to decrease the “junk,” or irrelevant results. And it is based on the theme of the topic, not the words that appeared in the text. According to Charles A. Cutter, the most important subject cataloguing principle was a consideration of the best interest of the catalogue user. Cutter stated: “The convenience of the public is always to be set before the ease of the cataloguer”. This presentation focuses on the two most popular subject heading lists: Sears List of Subject Headings (SLSH) and Library of Congress Subject Headings (LCSH). Starting from an overview and background study, this project further nurtures the work architecture, functionalities, usage, advantages and disadvantages of each of the selected subject heading lists.
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Silabus fiqih ma kelas X semster 1 2
Library of Congress and Sears List of Subject Headings.pptxSubhajit Panda
Subject headings are the creative initiative of a librarian from his love to organise things. Technically, subject headings are the standardized words assigned to a concept. Using subject headings helps to decrease the “junk,” or irrelevant results. And it is based on the theme of the topic, not the words that appeared in the text. According to Charles A. Cutter, the most important subject cataloguing principle was a consideration of the best interest of the catalogue user. Cutter stated: “The convenience of the public is always to be set before the ease of the cataloguer”. This presentation focuses on the two most popular subject heading lists: Sears List of Subject Headings (SLSH) and Library of Congress Subject Headings (LCSH). Starting from an overview and background study, this project further nurtures the work architecture, functionalities, usage, advantages and disadvantages of each of the selected subject heading lists.
Materi Keterampilan membaca mata kuliah Dasar Keilmuan Bahasa Indonesia SD Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Konsep pedoman-penilaian-penelitian-dan-publikasi-2013Tyo SBS
Konsep Pedoman Penilaian Etika Penelitian dan Publikasi
Disusun oleh
Majelis Profesor Riset
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(MPR–LIPI)
Katalog Dalam Terbitan
Kode Etika Peneliti/penyusun Majelis Profesor Riset
Lembaga lmu Pengetahuan Indonesia (MPR-LIPI)
Cetakan Kedua- Jakarta, LIPI Press, 2013
iv+44 hlm.; 14.8 X 21 cm – (etika peneliti)
Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident Report) Edisi 2 tahun 2008
diterbitkan oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) dan PERSI
Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety) 2008Tyo SBS
Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety): Utamakan Keselamatan Pasien
Diterbitkan oleh Perhimpun Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Departemen Kesehatan RI tahun 2008
Kepemimpinan Perpustakaan
Oleh: Neila Ramdhani
Disampaikan pada acara Seminar dan Munas Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) Indonesia di Yogyakarta, 26 April 2012
Leadership in Today’s Library
Disampaikan Oleh: Bapak Ida F Priyanto
Pada acara Seminar dan MUNAS Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) Indonesia
di Yogyakarta, 26 April 2012
Standardisasi, Akreditasi/Sertifikasi dan Tipologi PerpustakaanTyo SBS
Standardisasi, Akreditasi/Sertifikasi dan Tipologi Perpustakaan
Oleh: Drs. Tisyo Haryono, MLS
(Anggota Komite Teknis Pengembangan Standar /
Komtek 01-05: Dokumentasi dan Informasi, dan
Anggota Tim Pertimbangan Perpustakaan-Perpusnas RI)
Disampaikan pada kegiatan Uji Publik
Tipologi Perpustakaan
di Provinsi DI Yogyakarta, 01 Desember 2014
Alih media buku teks dengan kamera dan perangkat lainnyaTyo SBS
Mengalih mediakan buku teks sebenarnya bisa kita lakukan sendiri dengan bantuan alat yang cukup sederhana seperti kamera, dan beberapa perangkat lunak pendukung, untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada tulisan ini...
Kompetensi dan karir Pustakawan (materi seminar nasional)Tyo SBS
Materi Seminar yang dibawakan oleh Bp. Putu Laxman Pendit, Ph.D. pada acara Seminar Nasional Perpustakaan dengan tema "Profesi Pustakawan di Indonesia: dari sudut pandang praktisi dan akademisi" yang bertempat di Gedung Convention Hall lt.2 tanggal 8-12-2012 yang lalu.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. Pembentukan Perpustakaan
Umum
• Perpustakaan umum terdiri dari :
1. Perpustakaan Kabupaten/Kota
2. Perpustakaan Kecamatan
3. Perpustakaan Desa/Kelurahan.
Pembentukan Perpustakaan umum
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
berkoordinasi dengan PerpusNas RI.
Free Powerpoint Templates
Page 2
3. PELAKU PEMBENTUKAN
• Perpustakaan Kabupaten/Kota
Dibentuk dan dibiayai oleh Pemda Kabupaten,
Landasan Hukum Pembentukan PERDA
Kabupaten, UU No.32 th 2004 ttg PEMDA.
• Perpustakaan Kecamatan
Dibentuk dan dibiayai oleh Pemda Kabupaten,
Biaya operasional Pemerintah (Kecamatan)
dan Masyarakat.
Pelaku Pembentukan
Free Powerpoint Templates
PART I Page 3
4. Lanjutan . . .
• Perpustakaan Desa/Kelurahan
Dibentuk dan dibiayai oleh Pemda Kabupaten,
Biaya operasional Pemerintah (Kepala
Desa/Kelurahan) dan Masyarakat.
Landasan Hukum Pembentukan :
KEPMENDAGRI No. 3 Tahun 2001 Tentang
Perpustakaan Desa/Kelurahan menggantikan
Instruksi MENDAGRI No.28.Th 1984.
Pelaku Pembentukan
Free Powerpoint Templates
PART II Page 4
5. Langkah kegiatan pembentukan
Perpustakaan Umum
1. Menyusun Rencana, Anggaran dan Program
Kerja Pembentukan
a. Rencana pelaksanaan pembentukan
b. Pembuatan rencana pelaksanaan pengadaan
tujuh unsur pokok perpustakaan.
2. Penyelesaian persetujuan dan perijinan
Yang mengatur Pemerintah Daerah setempat.
Langkah Kegiatan Powerpoint Templates
Free Pembentukan Perpustakaan Umum
PART I Page 5
6. Lanjutan . . .
3. Pelaksanaan penyelesaian, meliputi :
Surat Keputusan Organisasi dan tata kerja,
Pembangunan Gedung/Ruangan,
Pembentukan Koleksi pertama, Pengadaan
perlengkapan dan perabot, Pengadaan
metode/teknik, Pengadaan mata anggaran
keuangan, Pengangkatan kepala perpustakaan
dan pegawai lainnya yang diperlukan.
Langkah Kegiatan Powerpoint Templates
Free Pembentukan Perpustakaan Umum
PART II Page 6
7. Lanjutan . . .
4. Penginformasian masyarakat pemakai
Agar masyarakat tahu dan sbg publikasi.
5. Pembuatan pedoman teknis pengelolaan
Perpustakaan/SOP.
6. Pengurusan ijin Operasional/pengesahan.
7. Peresmian pengoperasian.
Langkah Kegiatan Powerpoint Templates
Free Pembentukan Perpustakaan Umum
PART III Page 7
8. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
1. Surat Keputusan Organisasi
Surat Keputusan inilah yang menjadi sumber
dari Pengadaan Pegawai, Pembuatan Rencana
Kerja, Pengadaan Anggaran, Sumber
Kewenangan dan pertanggung jawaban, dan
lain-lain. SK Organisasi ditandatangani oleh,
Bupati atau Walikota untuk Perpustakaan
kabupaten/Kota dan Kecamatan. Kepala Desa
untuk Perpustakaan Desa
Pelaksanaan Pembentukan
Free Powerpoint Templates
PART I Page 8
9. Lanjutan . . .
2. Penyelesaian Gedung/Ruangan dan
Lingkungannya.
Aspek yang perlu diperhatikan meliputi :
Lokasi, Luas Tanah, Luas Gedung atau
ruangannya, Ruangan lain (Gudang, Toilet),
Konstruksi Kuat dan aman, Pencahayaan,
sirkulasi udara, Lingkungan tenang, tempat
parkir dan Taman.
Pelaksanaan Pembentukan
Free Powerpoint Templates
PART II Page 9
10. Lanjutan . . .
3. Pembentukan Koleksi
Pembentukan Koleksi Pertama (dasar) adalah
proses pembentukan koleksi pada waktu
perpustakaan baru dibentuk.
4. Pengadaan perlengkapan dan perabot.
Perlengakapan yg diperlukan sudah harus
disediakan pada tahap awal pembentukan
Perpustakaan.
Pelaksanaan Pembentukan
Free Powerpoint Templates
PART III Page 10
11. Lanjutan . . .
5. Pengadaan sistem dan metode
Sistem dan metode ini terutama adalah
Pengadaan buku-buku yang akan dijadikan
pedoman kerja. Cont. : Buku Pedoman
Klasifikasi Bahan Pustaka dll.
6. Pengadaan Anggaran.
Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan
mutlak memerlukan dana setiap tahunnya.
Pelaksanaan Pembentukan
Free Powerpoint Templates
PART IV Page 11
12. Lanjutan . . .
7. Tenaga Pustakawan
Dibagi menjadi 4 kelompok : Kepala
Perpustakaan dan Kepala Unit/Sub Unit
Kerja, Pustakawan fungsional, Pegawai
Pelaksanaan teknis, Pegawai TU.
Untuk jumlah pegawai disesuaikan dengan
formasi yang tersedia dan volume pekerjaan
yang ada.
Pelaksanaan Pembentukan
Free Powerpoint Templates
PART V Page 12
13. Struktur Organisasi
Struktur organisasi perpustakaan umum
berguna untuk menjelaskan pembagian kerja
untuk setiap jabatan, sehingga pelaksanaan
kegiatan kerjanya dapat berjalan dengan efisien
dan efektif.
1. Struktur Organisasi Perpustakaan Kab./Kota
2. Struktur Organisasi Perpustakaan Kecamatan
3. Struktur Organisasi Perpustakaan
Desa/Kelurahan.
Powerpoint Templates
Page 13
14. Perpustakaan
Kabupaten/Kota
Perpus Umum Kab/Kota berada dibawah
wewenang dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala PEMDA Kab/Kota. Pembentukan
Struktur Organisasi diatur dlm PERDA Kab.
Cont. : PERDA Kab. Bantul No. 35 th.2000
tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor
Perpus Umum Kabupaten Bantul.
Perpustakaan Kabupaten/Kota Powerpoint Templates
Part I Page 14
15. Lanjutan . . .
• Stuktur Organisasi Makro
Menjelaskan kedudukan perpustakaan
kabupaten/kota pada struktur organisasi, yaitu
utk mendukung rencana kerja Lembaga induk
(PEMDA Kabupaten/Kota).
• Stuktur Organisasi Mikro
Menunjukkan pengelompokan dan pembagian
kerja yang dilaksanakan Pustakawan
perpustakaan umum.
Perpustakaan Kabupaten/Kota Powerpoint Templates
Part II Page 15
16. Perpustakaan Kecamatan
Struktur Organisasi Perpustakaan Kecamatan
Juga dibentuk dengan Peraturan Daerah
Kabupaten. Kedudukan Perpustakaan Kecamatan
pada struktur organisasi berada dalam dibawah
wewenang Camat.
Powerpoint Templates
Page 16
17. Perpustakaan
Desa/Kelurahan
Unit kerja perpustakaan desa berstatus /
kedudukan sebagai organisasi yang berada
dalam koordinasi Kepala Desa / Kelurahan
karena bertanggung jawab
mendirikan, mengolah dan memajukan
Perpustakaan Desa / Kelurahan.
Perpustakaan Desa/Kelurahan Powerpoint Templates
Part I Page 17
18. Lanjutan . . .
StrukturOrganisasi / Kepengurusan dapat pula
disusun berdasarkan susunan organisasi Desa /
Kelurahan dan Kelembagaan Desa setempat,
dengan tetap mengikutsertakan masyarakat desa
/ kelurahan sebagai anggota perpustakaan desa /
kelurahan masing-masing.
Perpustakaan Desa/Kelurahan Powerpoint Templates
Part II Page 18