Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaDadang Solihin
Kegagalan Perencanaan karena mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
Pedoman ini membahas analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang, meliputi pengumpulan data klimatologi, topografi, geologi, hidrologi, sumber daya mineral, bencana alam, penggunaan lahan, studi lingkungan yang pernah dilakukan, dan analisis kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, dan kesuburan tanah.
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di IndonesiaDadang Solihin
Kegagalan Perencanaan karena mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...Siti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama pengaturan ini adalah meningkatkan peran desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat desa sebagai entitas yang mandiri.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
Studi kasus mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada masa pemerintahan Rachmat Yasin sebagai Bupati. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan izin penggunaan lahan seluas 2.754 hektar. Tulisan ini membahas definisi korupsi, rumusan tindak pidana korupsi, kasus dan sebab terjadiny
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk regulasi, tahapan, dokumen perencanaan, serta peran para pelaku pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauOpissen Yudisyus
Dokumen tersebut memberikan ringkasan hasil analisis tiga metode untuk mengukur potensi sektor ekonomi di Provinsi Riau, yaitu metode
LQ, DLQ, dan SS. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pertanian dan penggalian merupakan sektor basis di Riau sedangkan tujuh sektor
lainnya adalah non-basis. Seluruh sektor di Riau memiliki potensi pertumbuhan lebih cepat dari nasional. Sektor
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK: Sebuah Aktualisasi Revolus...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “Pelatihan Revolusi Mental Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani Masyarakat”, diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Fungsional LAN-RI,
Jakarta, 30 September 2015
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan dalam mereformasi birokrasi guna mewujudkan good governance. Dokumen tersebut menjelaskan definisi governance, prinsip-prinsip good governance, tantangan reformasi birokrasi, dan konsep serta implementasi kepemimpinan aparatur negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ...Siti Sahati
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama pengaturan ini adalah meningkatkan peran desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat desa sebagai entitas yang mandiri.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
Studi kasus mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor pada masa pemerintahan Rachmat Yasin sebagai Bupati. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap senilai Rp4,5 miliar untuk memuluskan izin penggunaan lahan seluas 2.754 hektar. Tulisan ini membahas definisi korupsi, rumusan tindak pidana korupsi, kasus dan sebab terjadiny
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk regulasi, tahapan, dokumen perencanaan, serta peran para pelaku pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Analisis LQ, DLQ, SS, dan klassen di provinsi riauOpissen Yudisyus
Dokumen tersebut memberikan ringkasan hasil analisis tiga metode untuk mengukur potensi sektor ekonomi di Provinsi Riau, yaitu metode
LQ, DLQ, dan SS. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pertanian dan penggalian merupakan sektor basis di Riau sedangkan tujuh sektor
lainnya adalah non-basis. Seluruh sektor di Riau memiliki potensi pertumbuhan lebih cepat dari nasional. Sektor
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK: Sebuah Aktualisasi Revolus...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada “Pelatihan Revolusi Mental Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani Masyarakat”, diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Fungsional LAN-RI,
Jakarta, 30 September 2015
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan dalam mereformasi birokrasi guna mewujudkan good governance. Dokumen tersebut menjelaskan definisi governance, prinsip-prinsip good governance, tantangan reformasi birokrasi, dan konsep serta implementasi kepemimpinan aparatur negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
Manajemen pengetahuan dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk membuat kondisi berpikir para karyawan tidak mandeg atau hanya mengikuti apa kata atasannya tanpa memperoleh kejelasan mengenai saran atau usulan dari bawahan. Manajemen pengetahuan dibutuhkan untuk menggali konsep/ide/gagasan dari karyawan kepada atasan agar perkembangan organisasi semakin dinamis tidak statis, menemukan ide-ide baru, serta ada inovasi yang dapat dikerjakan oleh organisasi tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang konsep kepemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup latar belakang, konsep kepemerintahan, konsep good governance, prinsip-prinsip good governance, dan indikator keberhasilan penerapan good governance khususnya di Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan berkelanjutan dan implikasinya di Indonesia, termasuk peningkatan polusi udara dan air serta limbah B3 akibat orientasi pertumbuhan ekonomi.
2. Kondisi lingkungan hidup di Indonesia seperti hutan mangrove dan terumbu karang sebagian besar rusak, dan jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar lingkungan hidup juga meningkat.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, tujuan, dan pelaksanaannya. Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi dan peran birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Reformasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dengan mengubah mindset, budaya, dan sistem manajemen berbasis kinerja agar pelayanan menjadi prima dan memuaskan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi dasar (KD) dan materi yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi dalam kurikulum 2013 untuk pendidikan geografi, karakteristik wilayah perdesaan, dan tipologi wilayah perdesaan. KD terkait interaksi antara desa dan kota, dampak interaksi, dan analisis pola persebaran dan interaksi spasial. Materi yang dibutuhkan meliputi studi perdesaan, interelasi ant
Similar to Pembangunan daerah era desentralisasi (14)
This document discusses embracing innovation to improve public service delivery in Indonesia. It provides examples of innovative public services projects in Indonesia, including online registration of fiduciary contracts, fish quarantine services, and Surabaya's single window system. The document also discusses what innovation is, stages of innovation, shifting management styles to support innovation, potential barriers to innovation, and top innovative public services projects in Indonesia from 2014. The overall message is that innovation can help strengthen governance and improve responsiveness and accountability in public service delivery.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mempromosikan keragaman dan inklusi di tempat kerja. Dokumen tersebut menyarankan beberapa langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara bagi semua karyawan, seperti memberikan pelatihan kesadaran keragaman, mendorong rekrutmen dari berbagai latar belakang, serta menghindari diskriminasi apapun berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah yang melibatkan berbagai pihak, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan pendanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan daer
This document discusses empowering local governance for development. It defines governance and local government, noting the exercise of political, economic, and administrative authority. Good local governance involves decentralization, participation, empowerment, and democracy. Challenges for local governments include awareness of globalization, infrastructure development, and poverty alleviation. Strategic steps are identified, like strengthening institutions and management, transparency, and public service. The central government plays a role in oversight, fiscal transfers, and reducing disparities. Paradigm shifts and globalization trends must be anticipated by local governments to increase competitiveness and people's welfare.
This document provides information about Deddy S Bratakusumah, including his biography, education history, career experiences, areas of expertise, and contact information. Some key details include:
- He was born in 1954 in Bandung, Indonesia and received his PhD from Cornell University in 1996.
- His career began in consulting and he has since worked for the National Development Agency/Ministry of National Development Planning in Indonesia, holding positions like Chief of the Local Autonomy Study Center.
- He also teaches at several universities and has expertise in areas like governance, local autonomy, and regional development.
- His contact information is provided.
Deddy S Bratakusumah is an Indonesian expert in regional financial management. He has a PhD in Regional Science from Cornell University and over 40 years of experience working for the Indonesian government. He currently serves as a senior planner and trainer in governance for the Ministry of National Development Planning. The document outlines Bratakusumah's educational background and career experience in local government and provides an overview of key concepts in regional financial management in Indonesia, including the legal framework, principles, roles of financial officers, and budgeting process.
This document discusses local government management of separated regional wealth and other original regional revenues in Indonesia. It defines original regional revenues as revenues obtained by regional governments based on regional regulations according to laws and regulations. Original regional revenues consist of regional taxes, regional retributions, management of separated regional wealth, and other original regional revenues. The document outlines the types of revenues from managing separated regional wealth and other original regional revenues, including profits from regional/state-owned company investments, regional asset sales and services, and more. It also discusses the management of regional goods and assets.
This document provides information about Deddy S Bratakusumah and discusses regional retribution in Indonesia. It includes Deddy's biography, career details, and contact information. It then defines regional retribution under Indonesian law and outlines the types of regional retribution including for public services, business services, and certain permits. The objectives, subjects, and items of each retribution type are described over several pages.
This document provides information about local taxes in Indonesia. It defines local taxes as contributions that are mandatory for local governments based on legislation. There are several types of local taxes including hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertising tax, street lighting tax, non-metal mineral and rock tax, parking tax, land tax, and land and building acquisition duty. The document also discusses the objectives, subjects, and those obligated to pay for each type of local tax.
The document provides biographical information about Deddy S Bratakusumah and discusses local government financial sources in Indonesia. It notes that local governments must have adequate financial sources to carry out their autonomy functions of services, general administration, and development. It then outlines concepts for regulating local finances based on laws and principles of transparency, accountability, and power sharing with central government. Specific local financial sources discussed include regional original income, balance funds, loans, and reserves.
This document discusses the financial relationship between the central and regional governments in Indonesia. It covers several key points:
1) Regions must have adequate financial resources to carry out their autonomy functions of services, general administration, and development.
2) The concept of regional financial management is regulated in laws on regional governance and decentralization, and ensures transparency and accountability in regional financial management.
3) Financial relations involve the distribution of central and regional spending authorities, mechanisms for distributing public spending burdens on taxpayers, and ensuring regions receive adequate financial resources including transfer funds from the central government.
4) Issues that can arise include whether regions receive sufficient financing, access to tax sharing, and equitable inter-regional transfer funds
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan kerangka hukum dan sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
2. Sistem tersebut mencakup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta siklus penyusunan anggaran daerah.
3. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi
This document provides an overview of the functions of local government finance in Indonesia. It discusses the history and philosophy of regional autonomy in Indonesia. Key points include:
- Regional autonomy aims to bring governance closer to the people through increased services, accountability, and public participation.
- Local governments have their own sources of revenue including regional taxes, retributions, and funds from the central government.
- Challenges in implementing autonomy include unclear authority divisions, dependence on central government funds, and inefficient resource use between regions.
- Proper authority arrangements, organizational structure, local budgeting, and leadership elections are important for effective regional autonomy.
This document discusses the principles of fiscal decentralization. It argues that fiscal decentralization improves efficiency by allowing subnational governments to better respond to local needs, and improves governance through increased accountability and participation. It outlines factors for assigning expenditures, revenues, taxes and transfers between central and subnational governments. Expenditure responsibilities should match the beneficiaries. Major taxes are typically assigned to central governments while transfers address imbalances between subnational revenue and expenditure responsibilities that vary across jurisdictions.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. ALASAN DESENTRALISASI
1. TUMBUHNYA IKLIM DEMOKRASI
2. SISTEM POLITIK (MULTIPARTAI)
3. TRANSISI DARI EKONOMI TERPIMPIN KE
EKONOMI PASAR
4. KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT
5. KERAGAMAN ETNIS DAN GEOGRAFIS
6. KETERBATASAN PUSAT DALAM PELAYANAN
MASYARAKAT
4. MANFAAT DESENTRALISASI
1. EFISIENSI PENGERAHAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA,
2. STABILITAS MAKROEKONOMI,
3. PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT,
4. PEMERATAAN
5. BENTUK DESENTRALISASI
1. DEKONSENTRASI
PENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA APARAT PUSAT DI
DAERAH
2. DELEGASI
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA DAERAH
3. DEVOLUTION
PENYERAHAN WEWENANG SEPENUHNYA KEPADA DAERAH
4. PRIVATISASI
PENYERAHAN WEWENANG KEPADA SWASTA
6. DAMPAK DESENTRALISASI
1. SULITNYA MELAKSANAKAN KONTROL
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
2. SEMAKIN SENJANGNYA TINGKAT
PELAYANAN ANTARA DAERAH
3. PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG
KURANG EFEKTIF
7. HAL YANG HARUS DICERMATI
DALAM DESENTRALISASI
1. DESENTRALISASI MELIBATKAN SELURUH
SISTEM PEMERINTAHAN
2. KONDISI DAERAH DAN JUMLAH DAERAH
3. PEMBAGIAN KEWENANGAN
4. SITUASI SOSIAL POLITIK
5. DAMPAK BURUK LAINNYA
8. AGAR DAMPAK BURUK
DESENTRALISASI DAPAT DICEGAH
1. PERAN PUSAT DALAM MENGENDALIKAN
FUNGSI DISTRIBUSI(PENDAPATAN)
2. PERAN PUSAT DALAM MEMBIMBING
DAERAH UNTUK TIDAK MENERAPKAN
PEMBIAYAAN DEFISIT
3. PERAN PUSAT DALAM MEMBIMBING
PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA
EFISIEN
9. AGAR DESENTRALISASI
BERMANFAAT
1. PEMBAGIAN WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN
2. PEMBAGIAN WEWENANG PEMUNGUTAN
PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA
3. KONTROL TERHADAP PINJAMAN DAERAH
4. PENETAPAN SISTEM TRANSFER
5. KOORDINASI ANTAR PELAKU
10. LANGKAH LANGKAH
PELAKSANAAN DESENTRALISASI
1. MEMBUAT “GRAND DESIGN” YANG
DISEPAKATI OLEH SELURUH PELAKU
2. TERMASUK JADWAL PELAKSANAAN
3. PELAKSANAAN DESENTRALISASI UNTUK SETIAP
DAERAH TIDAK HARUS SERAGAM
4. MERUBAH PERATURAN PERUNDANGAN YANG
BERTENTANGAN ATAU MENGHAMBAT
PELAKSANAAN DESENTRALISASI