Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang konsep kepemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup latar belakang, konsep kepemerintahan, konsep good governance, prinsip-prinsip good governance, dan indikator keberhasilan penerapan good governance khususnya di Indonesia.

1. KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
LATAR BELAKANG,
KONSEP KEPEMERINTAHA,
KONSEP GOOD GOVERNANCE
JAT JAT 1
WIRIJADINATA

2. LATAR BELAKANG
1. ADANYA PERKEMBANGAN 2.ADANYA DINAMIKA SISTEM
INTERAKSI SOSIAL POLITIK SOSIAL POLITIK
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
1 Internal Indonesia; krisi multidimensi
(situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi,
kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah,
penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat,
1. ADANYA PERGESERAN SOSPOL pengangguran dan kemiskinan meningkat,
DIMANA PERAN SEKTOR SWASTA DAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT MENINGKAT, daya saing turun.
SEBELUMNYA PERAN PEMERINTAH LEBIH DOMINAN 2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi 
2. KONDISI MAKIN SULIT , KOMPLEKS, DINAMIS, ORBA tumbang
BERANEKA RAGAM, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999
KEBUTUHAN MANUSIA 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik;
3. KETERBATASAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
UNTUK MENAKOMODASIKAN KONDISI DIATAS. 1) interferences (gangguan/saling pengaruhi);
4. ADANYA KOLABORASI PEMERINTAH, SWASTA , MASYARAKAT 2) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan)
5. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan bebas
kompetensi meningkat
.
6. . IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis 
arus informasi menembus batas ruang & waktu
7Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup
jadi tuntutan dunia yg mendesak
8. Internal Indonesia; krisi multidimensi (situasi politik tak stabil,
ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan
hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat,
pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun
.
PERLU STRATEJI BARU 2

3. KOMPLEKSITAS
SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI:
SELEKSI
STRUKTUR
DAN OPERASIONAL
REDUKSI
PERLU DICARIKAN ALTERNATIF PEMECAHAN DAN PEMILIHAN YANG
TERBAIK
IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMERINTAHAN:
MENJADI:
KEPEMERINTAHAN MODEREN YANG:
DINMIS, JARINGAN KOMPLEKS
DARI TETAPI HUBUNGAN SEDERHANA,.,
PENDEKATAN BERAGAM, KEANEKARAGAMAN TINDAKAN
DAN KEBIJAKAN, SESUAI DENGAN
BIROKRASI KAKU, HIERARKHIS, OTORITER, SITUASI DAN KUALITAS INTERAKSI 3
: SOSIAL POLITIK

4. KONSEPSI KEPEMERINTAHAN
GOVERNING
PROSES KOORDINASI,PENGENDALIAN/STEERING, PEMBERIAN
GOVERNMENT PENGARUH/INFLUENCING DAN PENYEIMBANG SETIAP
PEMERINTAH HUBUNGANINTERAKSI SOSIAL POLITIK
CHANGE AGENT AGENT OF DEVELOPMENT, ANTARA PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT.
PEMERINTAHAN NEGARA & PENYELENGGARA
PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK
PENGERTIAN GOOD
DALAM GG:
GOVERNANCE (WORLD BANK) A NILAI-NILAI YANGDIJUNJUNG
KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA TINGGI
B.ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL
DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF
GUNA PEMBANGUNAN MASYARAKAT(THE WAY STATE POWER IS USED IN MANAGING
DAN EFISIEN DALAM
ECONOMIC AND SOCIAL RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY)
GOVERNANCE (UNDP) PENCAPAIAN TUJUAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI,DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA
MASALAH-MASALAH NASIONAL PADA SEMUA INGKATAN
( THE EXERCISE OF POLITICAL,ECONOMIC, ND ADMINISTRATIVE AUTHORITY
TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEELS)
GOOD
GOVERNANCE
4

5. KOORDINATIF
DALAM
MENGHADAPI
KOMPLEKSITAS
POLA
PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN
DALAM
MENGHAFAPI DINAMIKA
MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN,
MENCIPTAKAN KETERPADUAN
DALAM
MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN
5

6. “GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE
B.
ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL
A.
PEMERINTAHAN YANG
NILAI-NILAI
EFEKTIF DAN EFISIEN
YANG
DALAM PENCAPAIAN
DIJUNJUMG
TUJUAN
TINGGI
KEMANDIRIAN
KEINGINAN/
KEHENDAK PEMBANGUNAN
RAKYAT PENINGKATAN BERKELANJUTAN
KEMAMPUAN
RAKYAT YANG
BERTUJUAN
NASIONAL
UNTUK: KEADILAN
SOSIAL
6

7. ORIENTASI GOOD GOVERNANCE
LEGITIMACY
PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL
MENGACU PADA DEMOKRASI
ACCOUNTABILITY
DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.:
SECURING OF
HUMAN RIGHTS
AUTONOMY &
DEVOLUTION OF
POWER
ASSURANCE OF
PELAKSANAAN CIVIL CONTROL
FUNGSI YANG
EFEKTIF DAN
EFISIEN DALAM
MENCAPAI
TUJUAN
NASIONAL
7

8. PRINSIP GOVERNANCE MENURUT
WORLD BANK , UNDP
UNDP
WORLD BANK
THE EXERCISE OF:
THE WAY STATE POWER
ADMINISTRATIVE
IN MANAGING ECONOMIC POLITICAL ECONOMIC AUTHORITY
& SOCIAL RESOURCES
FOR DEVELOPMENT
OF SOCIETY
TO MANAGE
NATION’S AFFAIR AT ALL
LEVEL
8

9. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
MENURUT OECF & WORLD BANK
PENYELENGGARAAN 1 2.
MANAJEMEN DEMOKRASI PASAR YANG EFISIEN
PEMBANGUNAN YANG
SOLID DAN BERTANGGUNG
JAWAB SEJALAN DENGAN: 4
3. PENCEGAHAN
HINDARI SALAH KORUPSI SECARA
ALOKASI POLITIK
DANA INVESTASI DAN
YANG LANGKA ADMINISTRASI
6.
MENCIPTAKAN
LEGAL
5 & POLITICAL
MENJALANKAN FRAME WORK
DISIPLIN BAGI TUMBUHNYA
ANGGARAN AKTIVITAS
KEWIRAUSAHAAN
9

10. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
UNDP
A. B.
HUBUNGAN SINEGIS & KARAKTERISTIK
KONSTRUKTIF SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL
ANTARA:
1
PARTICIPATION 2.
3.
RULE OF
STATE TRANSPARANCY
LAW
4 5.
6
RESPONSIVENESS EQUITY
CONCENSUS
PRIVATE ORIENTATION
7
EFFECTIVENESS
AND EFFICIENCY
COMMUNITY 9
STRATEGIC
VISION
8
ACCOUNTABILITY
10

11. TIGA DOMAIN GOOD GOVERNANCE
S TATE
(Pemerintah): Ciptakan
POLITIK & HUKUM
yg kondusif
P RIVATE
(Swasta): Ciptakan
COMMUNITY
(Masyarakat): Peran PEKERJAAN
aktif & positip dlm dan
kegiatan PENDAPATAN
EKONOMI
POLITIK
SOSIAL
15A 11

12. THE THREE LEGS OF GOVERNANCE
ECONOMI C ADMINISTRATIVE
GOVERNMENT GOVERNMENT
a. AKTIVITAS
EKON. SISTEM PROSES
b. DLM NEGERI KEBIJAKAN
c. INTERAKSI
PENYEL. KONOMI
d. IMPLEMENTASI
POLITICAL GOV
(EQUITY,
QUALITY,
PROSES
POVERTY OF PEMBUATAN
LIFE KEPUTUSAN
12
UNTUKFORMULA

13. GOOD GOVERNANCE Aspek Pemerintahan
A.
ADMINISTRATIVE COMPETENCE $ TRANSPARANCY
(PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, EFISIENSI, B
PENYEDERHANAAN ORGANISASI, IKLIM DISIPLIN, HUKUM KEBIJAKAN
MODEL ADMINISTRASI, INFORMASI) ( PERLINDUNGAN KEBEBASAN SOSIAL-POLITIK-
EKONOMI)
C
DESENTRALISASI REGIONAL D
& DEKONSENTRASI CIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF
DALAM DEPARTEMEN (MEKANISME PASAR,
PENINGKATAN PERANAN PENGUSAHA MENENGAH
DAN KECIL SEKTOR SWASTA,
DEREGULASI,
KEMAMPUAN PEMERINTAH MENGELOLA EKONOMI MAKRO)
13

14. GOOD GOVERNANCE Indikator Keberhasilan
B.
A
SECARA KHUSUS : INDONESIA
SECARA UMIUM
BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98)
2. 4
1
TUJUAN TERPENUHINYA 3 MELETAKAN
MENGATASI
PEMBANGUNAN KEDAULATAN PENEGAKAN DASAR
KRISIS EKONOMI
(QUALITY OF LIFE0 RAKYAT: HUKUM KERANGKA
(STABILITAS
TERCAPAI DAN HAM AGENDA
MONETER
REF.-BANG.
TERCAPAI)
B)
BERBANGSA,
A)
BERNEGARA,
.SELURUH
PARTISIPASI
SENDI
POLITIK
KEHIDUPAN
RAKYAT---
MASYARAKAT
STABILITAS
14
POLITIK

15. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN
& PEMBANGUNAN
AKHIR 1960-AN:
ILMU NEGARA DAN
PEMBANGUNAN
TAHUN 1950-AN:
(KETATALAKSANAAN,
AGENT OF CHANGE,
ILMU ADMINISTRASI
PERENC. PEMBANG.
MASA HINDIA BELANDA: NEGARA(KEPEMIMPINAN
KEBIJAKAN
PADA APARATUR:
PEMBANGUNAN,
ILMU PEMERINTAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PELAKSANAAN &
KEBUDAYAAN, SDM
(SEMUA DIATUR APARATUR, KETATA-
PENGENDALIAN
PEMERINTAH) PEMBANGUNAN
LAKSANAAN)
15

16. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MAMNAJEMEN PEMERINTAHAN &
PEMBANGUNAN d. Awal 1980an: Reinventing Government :
1. 2
CATALYTIC COMMUNITY OWNED
GOVERNMENT: GOVERNMNT:
STEERING EMPOWERING THAN SERVING
RATHER THAN 3.
ROWING COMPETITIVE GOVERNMENT:
INJECTING COMPETITION
INTO SERVICES
5.
4
RESSULT ORIENTED GOVERNMENT
MISSION DRIVEN GOVERNMENT:
FUNDING OUTCOME, NOT
TRANSFORMING RULE-DRIVEN
INPUT
ORGANIZATION
16

17. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
PERKEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN
d. AWAL 1980an: REINVENTING GOVERNMENT
8.
6, 7 ANTICIPATORY
6. ENTERPRISING GOVERNMENT:
CUSTOMER DRIVEN GOVERNMENT: PREVENTING
GOVERNMENT EARNING RATHER THAN
MEETING THE NEED RATHER THAN S CURE
OF CUSTOMER, NOT PENDING
BUREAUCRACY
10
MARKET
9. ORIENTED
DECENTRALIZED GOVERNMENT GOVERNMENT
FROM HIERARCHY TO PARTICIPATION : LEVERAGING
AND TEAM WORK CHANGE
THROUGH
MARKET
17

18. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang
e. Awal 1990an: Banishing Bureaucracy (Five’s C) YANG
TERDIRI ATAS:
1 THE
2. THE
CORE STRATEGY
CONSEQUENCES STRATEGY:
KEJELASAN KEGUNAAN
KONSEKUENSI KINERJA
DAN TUJUAN
5. THE
4. THE
3. THE CULTURE STRATEGY
CONTROLL STRATEGY
CUSTOMER STRATEGY MENDORONG BUDAYA
KONTROL DARI ATAS
PELANGGAN SEBAGAI KEWIRAUSAHAAN
KETENGAH
PENGENDALI ,INOVATIF, KREATIF
18

19. Pergeseran GOVERNMENT ke GOVERNANCE
Perkembangan Manajemen Pemerintahan & Pembang
f. Akhir 1990an: Good Governanace
Sejalan perkemb. Demokrasi dan Pasar Bebas 
tumbuh kebersamaan 3 unsur partnership dalam
GOVERNANCE
STATE
PRIVATE
SECTOR
COMMUNITY
19

20. POSISI INDONESIA
Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah
China dan Vietnam (88% software bajakan)
Terkorup ke-6 di dunia dari 142 negara atau
ke-2 setelah Myanmar di Asia Tenggara
(International Transfarancy: 2005)
Peringkat 102 Kebebasan Pers (Worldwide
Press Freedom, 2005)
20

21. POSISI INDONESIA
Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment : ranking
138 dari 140 negara (diatas Gabon dan Suriname)
World Invesment Report 2003
Human Development Report 2006 (UNDP): 118 dari
175 negara (dibawah Filipina, China dan Vietnam)
Country Risk : 150 dari 185 negara (dibawah
Afganistan, Burundi, dan Somalia) (Economist
Intelligence Unit, World Market Research Center,
Moodys Investor Service, Standard & Poors
21

22. BRAND IMAGE
1. Membangun daya tarik bagi pelanggan
2. Memasarkan dan menawarkan produk/layanan
3. Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan melalui
BRANDING
4. Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan
pengakuan dan reputasi melalui proceived value dari
pelanggan
5. Brand adalah aset stratejik
22

23. BRAND IMAGE
NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND
IMAGE (CITRA DIRI)
1. Jerman : Bidang precision engineering
2. Jepang : Produsen elektronik rumah tangga
3. Singapura : Pemerintah yang sangat probisnis
4. Thailand : Produsen buah-buahan
5. China: Produk murah
6. USA : Polisi dunia
TKW KORUP PEMBAJAK MISKIN
7. Indonesia?? KULI, // 23

24. 24

25. PERUBAHAN DUNIA
1. DYNAMIC
2. TURBULENT
PRAHALAD:
IF YOU DON’T LEARN, YOU DON’T CHANGE
IF YOU DON’T CHANGE, YOU DIE
LEARN OR DIE 25

26. PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL
1. PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI
2. DESENTRALISASI PEMERINTAHAN
3. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
4. PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE
KOMPETENSI)
5. GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI
INFORMASI
6. EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI
26

27. PERSAINGAN: PEREBUTAN
PANGSA PASAR PANGSA PELUANG
KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING
1. GAGAL KELUAR DARI KUNGKUNGAN MASA
LALU
sulit meninggalkan paradigma lama dalam
menyiasati strateji organisasi saat ini
2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA DEPAN
gagal mengembangkan proses pembelajaran
kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti
sebagai bagian dalam menciptakan masa depan 27

28. PROFESINALISME SDM
CIRI-CIRI:
• MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN
DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN
• MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA
• MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING
SECARA JUJUR DAN SPORTIF
• MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI
• SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONAL-
SPIRITUAL QUOTIENT 28

29. KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK
1. KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI (TIMING AND KNOW HOW)
2. BIAYA DAN KUALITAS (COST AND
QUALITY)
3. KEKUATAN ORGANISASI UNTUK
MENGHALANGI PESAING (STRONG HOLDS)
4. KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS)
29

30. KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN
1. KUALITAS PELAYANAN
2. KETEPATAN WAKTU
3. KERAMAHAN DALAM PELAYANAN
4. PEMANFAATAN TEKNOLOGI
5. TRANSPARAN (BIAYA; PROSEDUR)
30

31. TRANSFORMASI MANAJEMEN
VISI MISI
BAGAIMANA
APA YANG INGIN MENCAPAI
DICAPAI? VISI ?
KOMPETENSI
BAGAIMANA PERUBAHAN
BAGAIMANA BAGAIMANA
MENINGKATKANNYA ?
MAMPU MENGATASINYA ?
BERKOMPTISI ?
KINERJA:
BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG DIHARAPKAN
DAPAT TERWUJUD ?
31

32. DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA
RESPONSIVENESS
KESEDIAAN MEMBANTU
PELANGGAN DAN RELIABILITY
MELAYANI TEPAT WAKTU
KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/
MELAKUKAN PELAAYANAN
SECARA HANDAL
ASSURANCE
JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN,
KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN,
PROFESIONALISME, PEMBERI LAYANAN.
TANGIBLE
EMPATHY PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN
PERSONIL, ALAT KOMUNIKASI DSB,
MEMBERIKAN PERHATIAN
PENUH KEPADA PELANGGAN
32

33. REENGINEERING CORPORATION
DAHULU: SEKARANG
ADA 3 KEKUATAN:
PASAR MILIK
PRODUSEN
PRODUK SEPERTI APAPUN
AKAN TERSERAP,
PELANGGAN TIDAK CHANGE
MEMILIKI ALTERNATIF LAIN
CUSTOMERS
COMPETITION
PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN
PERMINTAAN
33

34. REENGINEERING BIROKRASI
DAHULU: SEKARANG
ADA 3 KEKUATAN:
PELAYANAN MILIK
BIROKRASI
PELAYANAN SEPERTI APAPUN
DITERIMA,
PELANGGAN TIDAK CHANGE
MEMILIKI KEKUATAN
CUSTOMERS
COMPETITION
BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN
KEPUASAN PELANGGAN
34

35. EKSPEKTASI PELANGGAN
PENILAIAN
LAYANAN PELANGGAN
YANG TERHADAP
DIHARAPKAN LAYANAN
PELANGGAN YANG
DIBERIKAN
TINGKATLAYANAN
YANG
DIBUTUHKAN
UNTUK
ME`MENUHI EKSPEKTASI
PELANGGAN
35

36. BUDAYA ORGANISASI
SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG
MENGARAHKAN SELURUH ANGGOTA
ORGANISASI DALAM MEMBANGUN
MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN
A.L.:
MEMBANGUN
VISI
BERPENAMPILAN
MENYELESAIKAN
BERSIKAP
MASAALAH
MENGAMBIL
KEPUTUSAN
36

37. REKAYASA BUDAYA ORGANISASI
SEBAGAI BAGIAN STRATEJI
ORGANISASI
UNTUK MERAIH TUJUAN
BUDAYA
ORGANISASI TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR
DAN STRATEJI ORGANISASI
AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL
STRATEJI ORGANISASI
KULTUR
MENCAPAI
STRUKTUR ORGANISASI TINDAKAN YANG BENAR
TUJUAN
YANG MENDUKUNG UNTUK MENCAPAI
PENCAPAIAN TUJUAN
ORGANISASI
37

38. SIKAP DAN PERILAKU DALAM
MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI
1. MENUMBUHKAN:
- BUDAYA KUALITAS
- -DAN KESADARAN BIAYA
- -SERTA KETEPATAN WAKTU
2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN
3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM
4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR
38

39. BUDAYA ORGANISASI AKUNTABILITAS
1. MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA
ORTGANISASI
2. SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK
KEDALAM MAUPUN KELUAR
3. DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN
AKREDITASI OLEH MASYARAKAT
4. SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH
PELUANG (LOKAL, RAEGIONAL, DAN
INTERNASIONAL)
39

40. AKUNTABILITAS PENGUKURAN KINERJA
1. PERENCANAAN STRATEJIK
2. MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA
3. PENGEMBANGAN SISTEM
PENGUMPULAN DATA
4. PENYEMPURNAAN TINGKAT
KEBERHASILAN KINERJA
5. PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES
MANAJEMEN 40

41. ORGANISASI BERKINERJA TINGGI
PERSYARATAN
- TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN
STAKEHOLDERS (PELANGGAN, KARYAWAN,
PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN PEMEGANG SAHAM)
- SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS)
- ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING
MENGUNTUNGKAN
- ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI
STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA.
41

42. PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN
-
MASYARAKAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
MODEREN DIDESENTRALISAIKAN
KEPUTUSAN
DIDISKUSIKAN
PROSES
PEMERINTAHAN/ INTERAKSI
ORGANISASI SOSIAL ELEMEN MASYARAKAT/
ANGGOTA ORGANISASI
PERSOALAN EKUILIBRIUM MASYARAKAT/
KEPENTINGAN
PEMERINTAHAN/ ANGGOTA DENGAN
ANTARA: PEMERINTAH/
ORGANISASI
ORGAN
42

43. KOMITMEN DAN KONSISTENSI
KOMITMEN KEADILAN
DAN
KESEJAHTERAAN
PENEGAKAN
ATURAN/
VISI DAN MISI HUKUM
KOMITMEN
KONSISTENSI
AKUNTABILITAS
43

44. ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI
KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START
KEGEMARAN MULAI DARI “PERBEDAAN” (PERSAMAAN?)
TIDAK MEMILIKI MODAL & TEKNOLOGI
FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI BELUM OPTIMAL
POLITIK DIANGGAP IDENTIK DENGAN KOLEKSI
KEKUASAAN,
PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN
UNTUK KEBAIKAN PUBLIK
KOMPETISI DIANGGAP MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l
44

45. KEGAGALAN KOMPETISI
ORANG YANG BERPIKIR
TETAPI
TIDAK PERNAH BERBUAT
ORANG YANG BERBUAT
TETAPI
TIDAK PERNAH BERPIKIR
45

46. PERBEDAAN
ORANG SUKSES VS ORANG GAGAL
BAGAI MEMBACA BUKU
ORANGA SUKSES
MEMBACA BUKU
SETIAP HALAMAN TANPA BERHENTI
MAKA DITEMUKAN YANG DI CARINYA
ORANG GAGAL
BERHENTI MEMBACA BUKU
PADA LEMBARAN BERIKUTNYA
SEBELUM DITEMUKAN YANG DICARINYA 46

47. ORANG GAGAL
(THOMAS EDISON)
KEBANYAKAN ORANG GAGAL
ADALAH ORANG YANG TIDAK MENYADARI
BETAPA DEKATNYA MEREKA
KE TITIK SUKSES
SAAT MEREKA
MEMUTUSKAN UNTUK MENYERAH
47

48. SUKSES
VISI / CITA-CITA (+ DO’A)
+
ACTION
48

49. KEGAGALAN
VISI / CITA-CITA (+ DO’A) tanpa ACTION
Atau
ACTION tanpa VISI / CITI-CITA (+DO’A)
49

50. SUKSES ORGANISASI
SUKSES
AKUNTABILITAS
KOMPETENSI KOMPETISI
RENSTRA 50

51. 51

52. 52

53. 53

54. 54