Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaYudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum pengelolaan BMD, siklus pengelolaan BMD, peran dan tanggung jawab instansi terkait, pemanfaatan BMD untuk peningkatan PAD, pemindahtanganan, penilaian, dan tuntutan ganti rugi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset DesaYudhi Aldriand
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum pengelolaan BMD, siklus pengelolaan BMD, peran dan tanggung jawab instansi terkait, pemanfaatan BMD untuk peningkatan PAD, pemindahtanganan, penilaian, dan tuntutan ganti rugi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengatur tentang penunjukan pejabat perbendaharaan negara seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pengeluar Anggaran, Penguji Anggaran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang merupakan pembaruan dari perpres sebelumnya yaitu perpres nomor 16 tahun 2018
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Pelatihan "ASSET MANAGEMENT"Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kebutuhan aset, pentingnya perencanaan, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dan peran berbagai pejabat dalam pengelolaan barang milik daerah."
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
1. Dokumen ini membahas tema dan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 di Provinsi Jambi untuk memantapkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi Emas 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan sewa barang milik negara oleh badan usaha dalam rangka memberikan insentif. Dokumen menjelaskan tentang jenis kegiatan usaha, besaran tarif sewa, prosedur pengajuan sewa, dan penelitian kelayakan penyewaan barang milik negara.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang membahas pengertian istilah, tujuan dan sasaran penetapan rencana tata ruang pulau tersebut serta ketentuan umum lainnya.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Modul ini membahas tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tingkat kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Pembahasan mencakup landasan hukum, pengertian, jenis, pemungutan, penetapan tarif, penggunaan, pelaporan, pemeriksaan, serta contoh-contoh PNBP khusus seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, dan laba BUMN.
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengatur tentang penunjukan pejabat perbendaharaan negara seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pengeluar Anggaran, Penguji Anggaran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang merupakan pembaruan dari perpres sebelumnya yaitu perpres nomor 16 tahun 2018
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perencanaan Manajemen Aset_Materi Pelatihan "ASSET MANAGEMENT"Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kebutuhan aset, pentingnya perencanaan, perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dan peran berbagai pejabat dalam pengelolaan barang milik daerah."
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
1. Dokumen ini membahas tema dan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014 di Provinsi Jambi untuk memantapkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi Emas 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan sewa barang milik negara oleh badan usaha dalam rangka memberikan insentif. Dokumen menjelaskan tentang jenis kegiatan usaha, besaran tarif sewa, prosedur pengajuan sewa, dan penelitian kelayakan penyewaan barang milik negara.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang membahas pengertian istilah, tujuan dan sasaran penetapan rencana tata ruang pulau tersebut serta ketentuan umum lainnya.
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Sistem manajemen pesantren adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di pesantren secara teratur dan tertib. Pesantren telah lama berdiri di Indonesia dan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, beberapa pesantren masih menghadapi tantangan dalam penerapan manajemen yang efektif.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan aset milik Badan Layanan Umum (BLU) melalui kerja sama operasional dan sumber daya manusia dengan mitra untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan BLU. Kerja sama dapat berupa pendayagunaan aset BLU maupun aset milik mitra, dan dituangkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dengan berbagai bentuk seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Ditetapkan pula kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang, pengguna barang, serta mitra pemanfaatan dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, BGS/BSG, dan KSPI. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, syarat, dan ketentuan pelaksanaan berbagai bentuk pemanfaatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara di Indonesia. Secara garis besar mencakup hukum dan peraturan yang mengatur barang milik negara, pengertian penting terkait barang milik negara, wewenang pengelola, pengguna dan kuasa pengguna barang, prinsip-prinsip pengelolaan, serta tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pemelih
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.
Kajian Hukum dan Kelembagaan. Solid Waste Management ProjectOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek pengelolaan sampah meliputi peraturan terkait, jenis infrastruktur, model kerjasama, kerangka kelembagaan, tahapan pelaksanaan proyek, dukungan pemerintah, pengadaan tanah, pendirian badan usaha, perpajakan, dan ketentuan perjanjian kerjasama."
1. Penerapan badan layanan umum daerah (BLUD) rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan tanggung jawab petugas kesehatan.
2. Kualitas pelayanan rumah sakit ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, namun sumber daya manusia lebih penting. BLUD diharapkan meningkatkan profes
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.
PP 28 Tahun 2020 mengatur perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan agar pengelolaan BMN/D dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien seiring perkembangan zaman. Terdapat penambahan dan penyisipan pasal-pasal baru terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D.
PMK Nomor 1 PMK 06 Tahun 2013 tentang penyusutan Barang Milik NegaraKaka Ited
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat. Aset tetap yang dapat disusutkan antara lain gedung, mesin, jalan dan peralatan, sedangkan yang tidak dapat disusutkan adalah aset yang hilang atau rusak berat. Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan aset atau nilai buku per 31 Desember 2012, dan dapat disesuaikan
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sistem keuangan badan layanan umum (PK-BLU) pada perguruan tinggi negeri, mencakup dasar hukum, pengertian, karakteristik, contoh satuan kerja BLU di Kemdikbud, tata kelola, tugas pejabat pengelola, rencana bisnis dan anggaran, sumber pendapatan dan belanja, serta pengesahan pendapatan dan belanja BLU."
1. PENGELOLAAN ASET SATKER BLU
Jakarta,
September 2013
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pembinaan PK BLU
2. 1.
PP Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana
telah diubah terkahir dengan PP No. 74/2012, telah mengamanatkan
untuk menyusun PMK mengenai pengelolaan aset BLU (Pasal 22 ayat 5).
2.
PP No. 23/2005 Ps. 14 (4),
Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya
merupakan pendapatan BLU.
“Hasil yang dimaksud pada ayat ini dapat diperoleh dari kerjasama
operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang tidak
berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU.”
3.
PP No. 6/2006 Ps. 79 (2),
Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri
dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum.
2
3. A.
BAB I
KETENTUAN UMUM
B.
BAB II
RUANG LINGKUP
C.
BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET
1.
Bagian Kesatu
………………… Prinsip Umum
2.
Bagian Kedua ………………..……Perencanaan dan Penganggaran
3.
Bagian Ketiga ……………………..Penggunaan
4.
Bagian Keempat ………………… KSO
5.
Bagian Kelima …………………….Pemindahtanganan
6.
Bagian Keenam …………………. Pemusnahan
7.
Bagian Ketujuh ………………….. Penghapusan
8.
Bagian Kedelapan ……………… Akuntansi dan Pelaporan
9.
Bagian Kesembilan ……………. Pengawasan dan Pengendalian
D.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
E.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
F.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
3
4. 1. Pengaturan pengelolaan Aset Satker BLU meliputi:
a. Sebagian Aset Lancar Satker BLU, yaitu barang
persediaan;
b. Aset Tetap Satker BLU
c. Sebagian Aset lain Satker BLU, yaitu aset tak berwujud;
dan
d. Aset Mitra Kso berupa peralatan dan mesin.
2. Pengaturan pengelolaan aset untuk Satker BLU yang telah
diatur dalam PMK tersendiri, tidak mengikuti ketentuan
dalam RPMK ini bila telah ditetapkan sebagai PMK.
4
5. A. PRINSIP UMUM
Pelaksanaan pengelolaan Aset dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai:
B. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1.
Perencanaan kebutuhan Aset dituangkan dalam RBA dan RKA-K/L Satker BLU
dengan memperhatikan:
a. Ketersediaan Aset yang telah dikuasai dan/atau dimiliki; dan
b. Dana yang tersedia
2.
Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan Aset berasal dari PNBP dan/atau
RM APBN.
3.
Tata cara penganggaran untuk pemenuhan tersebut mengikuti ketentuan
perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
5
6. Digunakan Sendiri
Digunakan Sementara
K/L lain
Dioperasikan
Pihak lain
Status penggunaanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
cq. Dirjen Kekayaan Negara
Aset Satker BLU selain Aset Tetap Satker BLU berupa tanah
dan bangunan, yang berdasarkan peraturan perundangundangan tidak dipersyaratkan adanya bukti kepemilikan,
dengan nilai buku sampai dengan Rp25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga
Dialihkan Status
Penggunaannya
kepada K/L lain
Aset yang telah
ditetapkan
status
penggunaannya
pada satker BLU,
dapat digunakan
sementara oleh
K/L lain dalam
jangka waktu
tertentu tanpa
mengubah
status
penggunaannya
Persyaratan, tata cara pelaksanaan, prosedur, dan format dokumen penetapan status Aset,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN
6
8. PRINSIP PELAKSANAAN KSO
1. Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum;
2. Tidak mengakibatkan utang;
3. Biaya berkenaan dengan
dibebankan pada RM APBN;
pelaksanaan
KSO
tidak
4. Objek KSO tidak boleh dijadikan agunan; dan
5. Tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset Satker BLU
kepada pihak lain.
8
9. Pengaturan Umum KSO
1.
Pemimpin Satker BLU dapat melakukan KSO dalam rangka TUSI serta
menunjang TUSI Satker BLU.
2.
KSO dilaksanakan melalui kerja sama dengan Mitra KSO dan
dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemimpin Satker BLU
dengan Mitra KSO.
3.
TUSI merupakan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat,
yang terdiri dari:
a.
Penyediaan barang dan jasa layanan umum;
b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan
c.
Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
9
10. Pengaturan Umum KSO
4.
KSO dalam rangka Menunjang TUSI untuk Satker BLU penyedia barang
dan jasa dan Satker BLU pengelola dana khusus, antara lain:
a. Kantor kas bank/ATM
e. wisma/guest house/asrama
b. Parkir
f. Sarana Olahraga
c. Kantin/food court
g. Minimarket
d. Aula/auditorium/gedung serba guna
e. Training center.
5.
Satker BLU pengelola wilayah/kawasan tertentu dapat melakukan KSO
terhadap seluruh Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki.
6.
Pendapatan dari KSO yang menjadi hak/bagian Satker BLU merupakan
PNBP yang dapat digunakan langsung sesuai dengan RBA.
7.
Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan dari KSO
ditetapkan oleh Pemimpin Satker BLU sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan mengenai PPK BLU
10
11. Tujuan KSO
1. Meningkatkan pemberian pelayanan umum
kepada masyarakat;
2. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
aset Satker BLU; dan/atau
3. Meningkatkan pendapatan Satker BLU.
11
13. KSO TANAH & BANGUNAN
BENTUK KSO
Pendayagunaan tanah dan/atau bangunan milik
Satker BLU, untuk digunakan Satker BLU dan/atau
Mitra KSO, sesuai dengan perjanjian
KSO PERALATAN & MESIN
Pendayagunaan peralatan dan mesin milik Mitra
KSO oleh Satker BLU, sesuai dengan perjanjian
13
14. PERENCANAAN KSO
Rencana KSO
dicantumkan
dalam
RBA Satker BLU
Rencana KSO paling sedikit
menjelaskan secara ringkas
tentang:
1. Maksud dan tujuan;
2. Bentuk
3. Analisa aspek teknis
dan aspek keuangan
Analisa dan evaluasi aspek
teknis:
Berupa spesifikasi
teknis/kualifikasi Objek
KSO
Analisa dan evaluasi aspek
keuangan:
Proyeksi pendapatan dan
biaya yang timbul dari
pelaksanaan KSO
14
16. KSO PERALATAN & MESIN
Satker BLU menggunakan peralatan dan mesin milik Mitra KSO,
untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan
umum Satker BLU dalam jangka waktu tertentu yang disepakati
Dilakukan berdasarkan Keputusan Pemimpin Satker BLU
Mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang
ditetapkan dalam perjanjian, berdasarkan prinsip saling
menguntungkan
Jangka waktu KSO Peralatan dan Mesin ditetapkan dengan
memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin yang
dapat diperkirakan
16
17. KSO TANAH & BANGUNAN
Mitra
KSO
mendayagunakan tanah
dan/atau bangunan milik
Satker
BLU
dalam
rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi serta
menunjang tugas dan fungsi Satker
BLU dalam jangka waktu tertentu,
dengan mendapatkan imbalan
berupa uang sewa yang diterima di
muka
Mitra
KSO
mendirikan
bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya
diatas
tanah milik Satker BLU, dan setelah
selesai pembangunannya diserahkan
kepada Satker BLU, untuk kemudian
digunakan oleh Satker BLU dan/atau
Mitra KSO dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi serta menunjang tugas
dan fungsi Satker BLU selama jangka
waktu tertentu yang disepakati
17
18. KSO TANAH & BANGUNAN
1. Dilaksanakan berdasarkan keputusan Pemimpin Satker BLU, yang
ditetapkan sebelum proses pelaksanaan pemilihan Mitra KSO;
2. Besaran uang sewa ditetapkan dengan memperhitungkan harga pasar ;
3. Pelaksanaan KSO dituangkan dalam perjanjian antara pemimpin Satker BLU dan
Mitra KSO;
4. Jangka waktu KSO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian;
5. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas sewa per tahun,
per bulan, per hari dan per jam; dan
6. Jangka KSO apabila telah berakhir dapat diperpanjang
18
19. KSO TANAH & BANGUNAN
1. Selain mendapatkan uang sewa, pemimpin Satker BLU dapat
mengenakan bagi hasil kepada Mitra KSO;
2. Besaran bagi hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. Omzet;
b. Keuntungan; atau
c. Biaya operasional.
3. Besaran bagi hasil ditetapkan oleh Pemimpin Satker BLU.
19
20. KSO TANAH & BANGUNAN
1. Dilaksanakan berdasarkan keputusan Pemimpin Satker BLU, yang
ditetapkan sebelum proses pelaksanaan pemilihan Mitra KSO;
2. Besaran uang sewa ditetapkan dengan memperhitungkan harga pasar ;
3. Pelaksanaan KSO dituangkan dalam perjanjian antara pemimpin Satker BLU dan
Mitra KSO;
4. Jangka waktu KSO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian;
5. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas sewa per tahun,
per bulan, per hari dan per jam; dan
6. Jangka KSO apabila telah berakhir dapat diperpanjang
20