Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TATA NASKAH DINAS 2014

35,007 views

Published on

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARA (PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2014)

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

TATA NASKAH DINAS 2014

  1. 1. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT (PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2014) BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA BARAT.
  2. 2. DASAR HUKUM 1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. UU No. 66 Tahun 1951 tentang Lembaga Negara; 4. PP No. 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara; 5. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 7. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; 9. Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10.Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  3. 3. ASAS TATA NASKAH DINAS : a. Asas efisiensi dan efektif b. Asas pembakuan c. Asas akuntabilitas d. Asas keterkaitan e. Asas kecepatan dan ketepatan; dan f. Asas keamanan PRINSIP-PRINSIP : a. Ketelitian b. Kejelasan c. Singkat dan padat, dan d. Logis dan meyakinkan.
  4. 4. PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS a. Penyelenggaraan surat masuk b. Pengelolaan surat keluar c. Tingkat keamanan naskah dinas d. Kecepatan proses e. Penggunaan kertas surat f. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran g. Penetapan warna dan kualitas kertas
  5. 5. a. Pengelolaan surat masuk : 1)Diagendakan, diklasifikasikan dan didistribusikan ke pengelola; 2)Ditindaklanjuti 3)Diarsipkan. b. Pengelolaan surat keluar : 1)Diparaf secara berjenjang, diagendakan 2)Ditandatangani, diberi nomor, tanggal dan distempel 3)Dikirimkan 4)Diarsipkan.
  6. 6. c. Tingkat keamanan naskah dinas : 1) Sangat Rahasia (SR) 2) Rahasia (R) 3) Penting (P) 4) Konfidensial (K) 5) Biasa (B) d. Kecepatan Proses : 1) Amat segera/kilat -- 24 jam setelah diterima 2) Segera --2 x 24 jam setelah diterima 3) Penting -- 3 x 24 jam setelah diterima 4) Biasa --- paling lama 5 hari kerja setelah diterima
  7. 7. e. Penggunaan kertas surat 1) Kertas HVS 80 gram 2) Kertas bebas asam (PH 7,0) bebas lignin (utk produk hukum) 3) Kertas yang memiliki kadar keasaman rendah (PH 7,0-8,5) dan bebas lignin 4) Kertas HVS di atas 80 gram 5) Kertas surat berlambang negara warna kuning emas dicetak dan logo daerah berwarna warna diatas kertas 80 gram 6) Kertas folio/F4 (215x330 mm) utk surat menyurat 7) Kertas A4 (210x297 mm) utk makalah, paper dan laporan 8) Kertas A5 (165x215 mm) utk pidato
  8. 8. f. Pengetikan Sarana Administrasi dan Komunikasi 1) Penggunaan jenis huruf pica 2) Arial 12 atau disesuaikan dgn kebutuhan 3) Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan 4) Utk produk huk, jenis huruf bookman old style huruf 12, spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. g. Penetapan warna dan kualitas kertas 1) Untuk produk hukum yang dittd oleh Gub dan Wagub, menggunakan kertas concorde 2) Warna putih dan kualitas kertas terbaik.
  9. 9. NASKAH DINAS 1. Bentuk dan susunan produk hukum 2. Bentuk dan susunan naskah dinas surat
  10. 10. Produk hukum a. Peraturan Daerah b. Peraturan Gubernur c. Peraturan Bersama d. Peraturan DPRD e. Keputusan Gubernur f. Keputusan DPRD g. Keputusan Pimpinan DPRD h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD
  11. 11. NASKAH DINAS SURAT 1. Surat edaran 2. Surat biasa 3. Surat keterangan 4. Surat perintah 5. Surat izin 6. Kesepakatan Bersama 7. Perjanjian Kerjasama 8. Surat Perjalanan Dinas 9. Surat kuasa/surat kuasa khusus 10. Surat undangan 11. Surat keterangan melaksanakan tugas 12. Surat panggilan 13. Nota dinas 14. Lembar disposisi 15. Telaahan staf 14. Pengumuman 15. Laporan 16. Rekomendasi 17. Surat pengantar 18. Radiogram 19. Lembaran daerah 20. Berita daerah 21. Berita acara 22. notulen 23. Memo 24. Daftar hadir 25. Piagam 26. Sertifikat 27.STTPP 28.Persetujuan Bersama
  12. 12. PROSES PENETAPAN 1. Perda, Pergub dan Kepgub yang dittd oleh gub, wagub dan sekda, serta naskah dinas surat dlm bentuk lembaran daerah dan berita daerah difasilitasi oleh Biro Huk.HAM. 2. Perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama yang dittd oleh Gub, Wagub, Sekda dan Kep. OPD difasilitasi oleh Biro Otda dan Kerjasama. 3. Naskah produk hukum yang akan dittd oleh Gub. Wagub dan Sekda, diajukan dengan nota dinas dari Asisten Pem.Huk.HAM. 4. Penetapan produk hukum, perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama yang diprakarsai oleh OPD/Biro, diproses melalui pengajuan dari Kepala OPD/Biro kepada Sekda 5. Sekda mendisposisikan usul penetapan produk huk : a. Peraturan dan Keputusan didisposisi kpd Biro Hukum b. Perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama didisposisi kepada Biro Otda dan Kerjasama 6. Pengaturan mengenai naskah dinas perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama ditetapkan dengan peraturan gubernur tersendiri. 7. Kepala OPD/Kepala Biro pemrakarsa bertanggungjawab atas substansi produk hukum yang diajukan.
  13. 13. PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU DAN KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT. 1. Atas nama (a.n.)  pelimpahan wewenang dlm hubungan internal antara atasan kpd pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya. 2. Untuk beliau (u.b.)  pelimpahan wewenang dlm hubungan internal antara atasan kpd pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya 3. Tanggungjawab penggunaan a.n. dan u.b. tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang, dengan ketentuan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang hrs mempertanggungjawabkan kpd pejabat yang melimpahkan. 4. Pelaksana tugas (Plt.)  pejabat sementara pada jabatan tertentu yg mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, krn pejabat definitif belum dilantik. Diangkat dengan keputusan Kep. OPD atau Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Plt bertanggungjawab atas naskah dinas yang dikeluarkan. 5. Pelaksana tugas harian (Plh.) pejabat definitif berhalangan sementara. Diangkat dgn. Keputusan Kep.OPD atau Kep. Gub., dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. Plh mempertanggungjawabkan naskah dinas yang dikeluarkan kpd pejabat definitif. 6. Penjabat (Pj.) pejabat sementara untuk jabatan Gubernur. Pj melaksanakan tugas pemerintahan s/d dilantiknya pejabat definitif.
  14. 14. PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA 1.setiap naskah dinas sebelum dittd, dilakukan pemarafan terlebih dahulu, sbg bentuk pertanggungjawaban atas materi muatan, substansi, redaksi dan pengetikan. 2.Dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. 3.Khusus produk hukum, diparaf pada setiap lembar oleh kepala OPD/Biro pemrakarsa. 4.Paraf meliputi : a. Paraf hierarkhi b. Paraf koordinasi
  15. 15. PARAF HIERARKHI 1. Naskah dinas sblm dittd oleh Gub, Wagub, Sekda, Assisten, Sekret. DPRD, dan Kep. OPD hrs diparaf terlebih dahulu oleh paling banyak 3 (tiga) org pejabat secara berjenjang, dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yg akan menandatangani. 2. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tsb tidak memerlukan paraf. 3. Naskah dinas dalam bentuk surat yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) lembar dan naskah dinas dalam bentuk produk hukum, setiap lembarnya diparaf pada pojok kanan kertas bagian bawah. 4. Naskah dinas surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran di pojok kanan bagian atas ditulis lampiran : surat, nomor dan tanggal serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
  16. 16. PARAF KOORDINASI 1.Naskah dinas dalam bentuk produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, sblm dittd oleh pejabat yg berwenang, harus diparaf oleh unit pengolah pada tiap lembarnya, sedangkan unit lain yg terkait dan Biro Hukum dan HAM memaraf pada lembar terakhir. 2.Naskah dinas dalam bentuk surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, sblm dittd hrs diparaf oleh unit pengolah dan unit terkait pada lembar terakhir. 3.Paraf koordinasi dibubuhkan di sebelah kiri nama pejabat atau jabatan.
  17. 17. PENULISAN NAMA PEJABAT YANG MENANDATANGANI 1. Penulisan nama Gubernur dan wakil gubernur pada naskah dinas produk hukum maupun surat tidak menggunakan gelar 2. Penulisan nama pejabat selain gubernur dan wakil gubernur menggunakan gelar, NIP dan pangkat. 3. Penulisan nama Sekda pada pengundangan produk hukum serta naskah dinas lembaran daerah dan berita daerah tidak menggunakan gelar.
  18. 18. PENANDATANGANAN GUBERNUR MENANDATANGANI a. PRODUK HUKUM: 1) Peraturan Daerah 2) Peraturan Gubernur 3) Peraturan Bersama Gubernur 4) Keputusan Gubernur
  19. 19. b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat 1. Instruksi 2. Kesepakatan Bersama 3. Perjanjian kerjasama 4. Surat edaran 5. Surat biasa 6. Surat keterangan 7. Surat perintah 8. Surat izin 9. Surat kuasa/surat kuasa khusus 10.Surat undangan 11.Surat keterangan melaksanakan tugas 12.Surat panggilan 12.Nota dinas 13.Lembar disposisi 14.Pengumuman 15.Laporan 16.Rekomendasi 17.Radiogram 18.Berita acara 19.Memo 20.Piagam 21.Sertifikat 22.STTPP
  20. 20. WAKIL GUBERNUR MENANDATANGANI 1. Atas nama Gubernur : a. Dalam bentuk produk hukum keputusan Gubernur; b. Dalam bentuk dan susunan : Surat edaran, Surat biasa, Surat keterangan, Surat perintah, Surat izin, Surat keterangan melaksanakan tugas, Nota dinas, Lembar disposisi, pengumuman, radiogram, berita acara, piagam, dan sertifikat. 2. Berdasarkan surat kuasa/kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama Pemda, menandatangani kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama atau dengan sebutan lain, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Wakil Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, srt keterangan melaksanakan tugas, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, laporan, rekomendasi, dan memo.
  21. 21. SEKRETARIS DAERAH 1. Atas nama Gubernur menandatangani : a. Produk hukum Keputusan Gubernur b. Dalam bentuk srt edaran, srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, srt undangan, srt keterangan melaksanakan tugas, srt panggilan, nota dinas, pengumuman, radiogram, berita acara, piagam, sertifikat, dan STTPP. 2.Berdasarkan surat kuasa/srt kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menandatangani kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama atau dengan sebutan lain. 3.Menandatangani naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, SPD, srt kuasa/srt kuasa khusus, srt undangan, srt keterangan melaksanakan tugas, srt panggilan, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, pengumuman, laporan, rekomendasi, srt pengantar, lembaran daerah, berita daerah, berita acara, notulen, memo, daftar hadir, dan sertifikat.
  22. 22. ASISTEN 1. Atas nama Sekretaris Daerah menandatangani : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, SPD, srt undangan, srt panggilan, radiogram, nota dinas, laporan, srt pengantar, dan daftar hadir. 2. Atas nama Sekda menandatangani visum surat perjalanan dinas untuk kepala OPD yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai jejaring koordinasi masing-masing asisten. 3. Menandatangani dalam bentuk surat : nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, laporan, surat pengantar, notulen, dan memo. STAF AHLI Menandatangani : nota dinas, telaahan staf dan laporan.
  23. 23. KEPALA OPD 1. Atas nama Gubernur menandatangani : a. Produk hukum berupa keputusan Gubernur. b. Naskah dinas srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt undangan, dan sertifikat. 2. Menandatangani Keputusan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menandatangani Naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, SPD, srt kuasa/srt kuasa khusus, srt undangan, srt keterangan melaksanakan tugas, srt panggilan, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, pengumuman, laporan, rekomendasi, berita acara, memo, srt pengantar, daftar hadir, dan sertifikat. KEPALA BANDIKLAT Atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt undangan, pengumuman, radiogram, piagam, sertifikat, dan STTPP.
  24. 24. SEKRETARIS DPRD, SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI 1. Atas nama Gubernur menandatangani : a. Produk hukum berupa keputusan Gubernur b. Naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt undangan, dan sertifikat. 2. Berdasarkan srt kuasa/srt kuasa khusus dari Gubernur, bertindak utk dan atas nama Pemerintah Daerah, menandatangani kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama atau dengan sebutan lain. 3. Menandatangani naskah dinas : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, srt perjanjian, SPD, srt kuasa/srt kuasa khusus, srt undangan, srt keterangan melaksanakan tugas, srt panggilan, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, pengumuman, laporan, rekomendasi, berita acara, memo, dan daftar hadir. KEPALA BIRO 1. Untuk beliau Sekretaris Daerah menandatangani : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, srt perjanjian, srt kuasa, srt undangan, srt ket. melaksanakan tugas, srt panggilan, rekomendasi dan berita acara. 2. Menandatangani : SPD, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, laporan, memo dan daftar hadir.
  25. 25. KEPALA UPT DINAS/BADAN 1. Atas nama Kepala Dinas/Badan menandatangani naskah dinas : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, nota dinas, berita acara, dan daftar hadir. 2. Berdasarkan srt kuasa/srt kuasa khusus dari Gubernur bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menandatangani kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama atau dengan sebutan lain. 3. Menandatangani naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt perintah, srt perjanjian, SPD dan srt kuasa/srt kuasa khusus. SEKRETARIS, KABAG TU, KABID DAN WADIR 1. Atas nama kepala OPD menandatangani naskah dinas : srt biasa, srt undangan, srt keterangan, srt perintah, nota dinas, laporan, dan daftar hadir. 2. Menandatangani naskah dinas : srt biasa, srt keterangan, srt kuasa, srt undangan, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, laporan, memo, dan daftar hadir.
  26. 26. KABAG DAN KABID 1. Atas nama Kepala Biro serta atas nama Kepala OPD menandatangani : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, nota dinas dan daftar hadir. 2. Menandatangani : srt perintah, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, laporan, dan daftar hadir. KEPALA SEKRETARIAT KPID 1.Menandatangani : srt biasa, srt perintah, SPD, nota dinas, lembar disposisi, laporan, telaahan staf dan daftar hadir. KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SUBBIDANG DAN KEPALA SEKSI 1. Atas nama Sekretaris, Kabag dan kabid menandatangani : srt perintah, nota dinas dan daftar hadir 2. Menandatangani : nota dinas, telaahan staf, dan laporan.
  27. 27. PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN 1. Pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dituangkan dalam bentuk surat kuasa/surat kuasa khusus. PENOMORAN 1.Penomoran produk hukum serta naskah dinas surat berbentuk Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM. 2. Penomoran peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD. 3.Penomoran produk hukum bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat. 4. Penomoran produk hukum bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi dan nama Biro terkait substansi produk hukum. 5. Penomoran naskah dinas surat ditandatangani oleh Gubernur, Wagub, Sekda, Asisten, dan Karo di luar naskah dinas surat berupa Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilakukan oleh Biro Humasprotum. 6. Penomoran Kepgub yang ditandatangani kepala OPD atas nama Gubernur dilakukan oleh Sekretaris/Kabag TU OPD dan berkoordinasi dengan Biro HukHAM. 7. Penomoran Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama atau sebutan lainnya dilakukan oleh Sekretaris/Kabag TU OPD berkoordinasi dengan Biro Otdakerjasama. 8. Penomoran naskah dinas surat ditandatangani Kepala OPD dilakukan oleh Sekretaris/Kabag TU OPD.
  28. 28. PENGUNDANGAN 1. PERDA yang telah ditetapkan diberi nomor wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah. 2. PERGUB, PERATURAN BERSAMA GUBERNUR dan PERATURAN DPRD wajib diundangkan dalam berita daerah. 3. Pengundangan PERDA, PERGUB, PERATURAN BERSAMA GUBERNUR dan PERATURAN DPRD dilakukan oleh Sekda dengan fasilitasi Biro HukHAM. AUTENTIFIKASI 1. PERDA, PERGUB, PERATURAN BERSAMA GUBERNUR dan KEPGUB diautentifikasi oleh KEPALA BIRO HUKHAM. 2. PERATURAN DPRD, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD, DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN diautentifikasi oleh SEKRETARIS DPRD.
  29. 29. STEMPEL 1. Stempel jabatan yaitu stempel jabatan Gubernur dan Ketua DPRD. Stempel Gubernur berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. Stempel Ketua DPRD berisi nama jabatan dan menggunakan lambang daerah dengan pembatas tanda bintang. Yang berhak menggunakan adalah Gubernur, Wagub, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD. 2. Stempel perangkat daerah terdiri dari stempel OPD, stempel OPD utk keperluan tertentu, dan stempel UPT, yang berisi nama Pemerintah Daerah, OPD dan UPT yang bersangkutan. Yang berhak menggunakan adalah Kepala OPD, Kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang. 3. Stempel OPD untuk keperluan tertentu digunakan untuk kartu pegawai, tanda pengenal dan asuransi kesehatan. 4. Pemegang dan penyimpan stempel jabatan yaitu Kepala Biro Humasprotum, Kepala Biro HukHAM dan Sekretaris DPRD. 5.Pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap OPD. 6.Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala OPD atas nama Gubernur.
  30. 30. KOP NASKAH DINAS DAN SAMPUL 1. Kop naskah dinas jabatan  untuk Gubernur menggunakan lambang negara warna kuning emas dibawahnya tulisan GUBERNUR JAWA BARAT dengan huruf arial 12 ditempatkan dibagian tengah atas, dipergunakan untuk : a. Produk hukum, kecuali kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama. b. Naskah dinas berbentuk surat, dibagian tengah bawah kecuali piagam, sertifikat, dan STTP. 2. Lambang negara bertuliskan PROVINSI JAWA BARAT dengan huruf arial 12 di bagian tengah atas untuk produk hukum. 3. Lambang daerah bertuliskan KETUA DEWAN PERWAKILAN di bagian tengah atas dengan huruf arial 12 beserta alamat, nomor ditempatkan di bagian bawah untuk naskah dinas surat. 4. Kop naskah dinas perangkat daerah  menggunakan lambang daerah berwarna, memuat nama pemerintah daerah, nama OPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, website, e-mail, nama tempat, dan kode pos pada bagian kiri kertas digunakan untuk naskah dinas perangkat daerah dan UPT yang dittd oleh staf ahli, kepala OPD dan kepala UPT. 5. Sampul naskah dinas menggunakan kertas casing dengan warna : a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan dgn menggunakan lambang negara warna kuning emas, memuat nama jabatan, alamat, no. tlp, no. faks, website, e-mail, nama tempat, dan kode pos pada bagian tengah atas. b. coklat utk sampul naskah dinas perangkat daerah dgn menggunakan nama pemerintah daerah, lambang daerah berwarna, nama OPD, alamat, no. tlp, no. faks, website, e-mail, nama tempat, dan kode pos pada bagian tengah atas. c. sampul dinas UPT  memuat nama Pemerintah daerah, lambang daerah, nama OPD, nama UPT, alamat, no. tlp, no. faks, website, e-mail, nama tempat, dan kode pos. d. Sampul naskah dinas undangan menggunakan lambang negara warna kuning emas dicetak plat merah disebelah kiri sampul.
  31. 31. PAPAN NAMA KANTOR 1.Jenis papan nama terdiri atas : papan nama kantor GUBERNUR dan papan nama kantor PERANGKAT DAERAH. 2.Papan nama kantor GUBERNUR memuat lambang daerah berwarna, tulisan kantor Gubernur, alamat, nomor telepon, nama tempat dan kode pos. 3. Papan nama kantor PERANGKAT DAERAH memuat lambang daerah berwarna, tulisan Pemerintah Daerah, nama OPD, alamat, nomor telepon, nama tempat dan kode pos. 4. Papan nama kantor UPT Dinas/Badan memuat lambang daerah berwarna, tulisan Pemerintah Daerah, nama OPD, nama UPT Dinas/Badan alamat, nomor telepon, nama tempat dan kode pos. 5. Papan nama kantor GUBERNUR dan papan nama kantor PERANGKAT DAERAH serta kantor UPT Dinas/Badan ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan serasi dengan letak serta bentuk bangunannya. 6. Bagi kantor OPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama OPD.
  32. 32. PERUBAHAN DAN PENCABUTAN 1. Perubahan dan pencabutan naskah dinas diakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. 2. Penandatanganan perubahan dan pencabutan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan atau pejabat diatasnya.
  33. 33. KETENTUAN PERALIHAN 1. Penggunaan kop naskah dinas jabatan yang baru (lambang negara warna kuning emas dibawahnya bertuliskan GUBERNUR JAWA BARAT bagi produk hukum dan surat serta lambang daerah berwarna bertuliskan KETUA DEWAN PERWAKILAN bagi surat) dilaksanakan pada saat persediaan barang pada OPD telah habis pakai. 2. Jika belum tersedia kop naskah dinas jabatan yang baru maka penetapan PERDA, PERGUB, KEPGUB yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wagub menggunakan kop naskah dinas yang lama sesuai PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2011. 3. Pengadaan barang cetakan kop naskah dinas jabatan yang baru dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2014.
  34. 34. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Penggunaan format perjalanan dinas yang baru (sesuai PERGUB NOMOR 50 TAHUN 2014) dilaksanakan mulai Januari 2015. 2. Jika terdapat naskah dinas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dan tidak diatur dalam PERGUB NOMOR 50 TAHUN 2014 maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penomorannya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pergub ini.
  35. 35. Penggunaan atas nama (a.n.) a.n. GUBERNUR JAWA BARAT SEKRETARIS DAERAH, --------------------------- Nama dan gelar Pangkat NIP a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA OPD, ---------------------------- Nama dan gelar Pangkat NIP a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ASISTEN ADMINISTRASI, ---------------------------- Nama dan gelar Pangkat NIP a.n. KEPALA OPD SEKRETARIS/KABAG TU, KABID, WADIR, --------------------------- Nama dan gelar Pangkat NIP a.n. KEPALA DINAS/BADAN KEPALA UPT --------------------------------- Nama dan gelar Pangkat NIP
  36. 36. PENGGUNAAN UNTUK BELIAU (u.b.) a.n. GUBERNUR JAWA BARAT SEKRETARIS DAERAH u.b. ASSISTEN ADMINISTRASI ------------------------------ Nama dan gelar Pangkat NIP a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ASISTEN ADMINISTRASI u.b. KEPALA BIRO ORGANISASI -------------------------------------- Nama dan gelar Pangkat NIP
  37. 37. PENGGUNAAN Plt, Plh dan Pj. Plt. GUBERNUR JAWA BARAT WAKIL GUBERNUR ------------------------------ Plh. GUBERNUR JAWA BARAT WAKIL GUBERNUR ---------------------------- Pj. GUBERNUR JAWA BARAT ---------------------------
  38. 38. PARAF HIERARKHI (2) GUBERNUR JAWA BARAT, (1) (3) NAMA KOORDINASI (2) (1) GUBERNUR JAWA BARAT (3), (2), (1) NAMA
  39. 39. TERIMA KASIH

×