Dokumen tersebut membahas tentang penempatan dan pengangkatan pegawai. Penempatan yang tepat sesuai kompetensi akan meningkatkan kinerja pegawai dan motivasi kerja. Pengangkatan harus sesuai dengan syarat-syarat obyektif dan tidak boleh didiskriminasi. Peraturan yang mengatur pengangkatan antara lain UU 8/1974 dan PP 9/2003.

1. PENEMPATAN DAN PENGANGKATAN
PEGAWAI

2. DISUSUN OLEH
1. ANDI HARLI
2. ANDI NURHAYANI

3. PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN

4. A .Penempatan
Penempatan adalah salah satu tahap
pengembangan pegawai, oleh karena itu
penempatan harus sesuai dengan latar
belakang keahliannya .dengan tujuan :
1.meningkatkan kompetensinya dan
mengoptimalkan kinerja pegawai
2.mendorong gairah kerja dan motivasi.

6. PENGANGKATAN
Ada dua jenis pengangkatan yaitu
1. Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai
2. Pengangkatan Dalam Jabatan

7. 1. Pengangkatan Sebagai Calon
Pegawai
Calon pegawai adalah masa
percobaan seseorang yang telah
diterima dalam suatu Organisasi, yang
akan di jalani selama satu tahun .

8. 2. Pengangkatan Dalam Jabatan
Pengangkatan dalam jabatan adalah
pengangkatan kepada pegawai tetap atau
pegawai negeri sipil pada jabatan jabatan
yang lebih tinggi

9. PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DALAM SUATU ORGANISASI HARUS ADA
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI,
DAN YANG MEMPUNYAI PRESTASI BAIK,
DAPAT DIBERIKAN PENGHARGAAN DENGAN
MEMBERIKAN JABATAN YANG LEBIH LAYAK
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN :
PRINSIP PROFESIOANALISME SESUAI
DENGAN KOMPETENSI, PRESTASI KERJA, DAN
JENJANG PANGKAT YANG DITETAPKAN UNTUK
JABATAN ITU.

10. Aturan yang mengatur tentang pengangkatan pegawai
adalah :
1. (pasal 17 UU Nomor 8Tahun 1974 jo UU Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian).
2. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian, diatur
melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003.
3. Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural diatur
melalui Peraturtan Pemerintah Nomor 13Tahun 2002.

11. Peraturan yang mengatur tentang
pengangkatan pegawai adalah :
1. (pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok
Kepegawaian).
2. Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian dilakukan oleh pejabat
Pembina kepegawaian, diatur
melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003.
3. Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
diatur melalui Peraturtan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002.

12. Kesimpulan :
penempatan dan perpindahan yang tepat
sesuai dengan kompetensinya akan
mengoptimalkan kinerja pegawai juga
akan mendorong gairah kerja dan
motivasi.
Penempatan dan perpindahan pegawai
harus didasarkan atas tingkat keserasian
antara persyaratan jabatan dengan
kinerja pegawai.

13. Saran :
Penempatan dan pengangkatan harus
didasarkan atas syarat-syarat
obyektif yang telah ditentukan, dan
tidak boleh didasarkan atas jenis
kelamin, suku, agama, ras, golongan
atau daerah .

14. SUMBER :
1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003 .
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 09 Tahun 2001 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11
tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002.