Arah kebijakan ASN

1. Wakil Menteri PAN dan RB
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
SDM APARATUR DI INDONESIA

2. • Pengaturan kepegawaian di berbagai undang-undang (antara
lain Undang-Undang 14/2010 tentang Guru dan Dosen; UU
32/2004 dan UU 8/1974 jo 43/1999)
• PNS belum dianggap sebagai sebuah profesi
• Penetapan formasi PNS belum melalui analisis jabatan, analis
beban kerja dan perencanaan SDM.
• Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berbasis
kompetensi
• Terbatasnya mobilitas PNS
• 9 dari 10 PNS tidak pernah diberi kesempatan
mengembangkan diri
• Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan
PERMASALAHAN KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
2

3. • Masalah overstaff dan understaff
• Desentralisasi pengadaan PNS menyuburkan semangat
kedaerahan dan memperlemah NKRI
• Budaya kinerja PNS yang masih rendah
• Sistem remunerasi dan tunjangan bervariasi antar
instansi.
• Remunerasi masih belum terkait dengan pencapaian
kinerja
• Promosi jabatan masih bersifat tertutup
• Rekrutment PNS masih belum objektif dan transparan
PERMASALAHAN KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
3

4. • Berasal dari kurang lengkapnya dan kurang jelasnya
kebijakan yang mengatur mengenai kepegawaian
• Berasal dari masalah-masalah implementasi kebijakan
dan sanksi di bidang kepegawaian
SUMBER PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
UNTUK ITU DIPERLUKAN :
1. STRATEGI PENGEMBANGAN SDM
2. REVISI UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN NEGARA
3. PERATURAN PELAKSANAANNYA
4

5. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
5
3 Sasaran RB
1. Terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan
nepotisme;
2. Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
3. Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

6. PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda
b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS
Pensiun setiap tahun)
c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan
Belanja Pegawai
d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS
e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela
Melihat ulang
kebutuhan riil PNS
Menurunkan
pertumbuhan jumlah
PNS
Mengatur
Redistribusi/Realokasi
PNS
Mengurangi Belanja
Pegawai
Merencanakan
kebutuhan CPNS
sesuai kebutuhan
Birokrasi yang
efektif, efisien
dan melayani

7. SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:
• Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS
• Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk
seleksi CPNS
b. Kebijakan Promosi PNS
• Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan,
Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka
Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional
Menciptakan sistem
rekruitmen dan
promosi yang selektif
Menjaring calon-calon
yang berkualitas
Mengurangi KKN
dalam proses seleksi
Mendorong kinerja
birokrasi melalui
penempatan pegawai
yang tepat
Birokrasi yang
efektif, efisien,
bersih dan
melayani

8. PROFESIONALISASI PNS
a. Penetapan Standar Kompetensi
b. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
c. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi
d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
e. Sertifikasi Kompetensi Profesi
f. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
g. Pengukuran Kinerja Individu
h. Penguatan Jabatan Fungsional:
• Penambahan jumlah
• Penetapan Pola Karier
• Peningkatan Kemampuan
• Peningkatan Tunjangan
Menciptakan standar
kompetensi jabatan
yang menjadi acuan
bagi penembatan
dalam jabatan
Meningkatkan dan
menjaga kualitas SDM
Aparatur
Meningkatkan disiplin
dan kinerja PNS
Mendorong PNS
untuk memberikan
kontribusi kinerja
melalui jabatan
fungsional
Birokrasi yang
efektif, efisien,
bersih dan
melayani

9. REFORMASI
BIROKRASI
UU No. 39
Tahun 2008
Kementerian
Negara
UU No 25
Tahun 2009
Pelayanan
Publik
RUU
Adminsitrasi
Pemerintahan
RUU
Aparatur Sipil
Negara
RUU Sistem
Pengawasan
Intern
Pemerintah
FONDASI UNTUK
REFORMASI UNDANG-UNDANG BIROKRASI
9

10. • mewujudkan Aparatur Sipil
Negara yang memiliki
integritas, profesional,
melayani dan sejahtera.
VISI
• memindahkan Aparatur Sipil
Negara dari Comfort Zone ke
Competitive Zone
MISI
VISI DAN MISI RUU ASN
10

11. Meningkatkan :
a. Independensi dan netralitas ,
b. Kompetensi,
c. Kinerja/ produktivitas kerja,
d. Integritas,
e. Kesejahteraan,
f. Kualitas pelayanan publik, dan
g. Pengawasan dan akuntabilitas
APARATUR SIPIL NEGARA
TUJUAN UTAMA RUU ASN
11

12. Memberlakukan sistem merit melalui :
• seleksi dan promosi berbasis kompetensi secara kompetitif
dan adil
• penerapan prinsip fairness
• penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
• standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
• manajemen SDM secara efektif dan efisien
• perlindungan pegawai dari intervensi politik dan tindakan
semena-mena.
PRINSIP DASAR RUU ASN
12

13. • Diskriminatif (SARA dan Gender)
• Kolusif, nepotisme, dan favoritisme
• Menghalangi hak konstitusional
• Mempergunakan aktivitas politik yang koersif
• Menghalangi hak untuk berkompetisi
LARANGAN DALAM MERIT SISTEM
13

14. I. Ketentuan Umum
II. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, dan Kode Etik
III. Jenis Status dan Kedudukan ASN
IV. Fungsi, Tugas dan Peran ASN
V. Jabatan ASN
VI. Hak dan Kewajiban ASN
VII. Kelembagaan (KASN, LAN, dan BKN)
VIII. Manajemen ASN
IX. Pencalonan dan Pengangkatan Dalam Pejabat Negara
X. Organisasi (Korps Profesi Pegawai ASN)
XI. Sistem Informasi ASN
XII. Penyelesaian Sengketa Pegawai ASN
XIII. Larangan-Larangan
XIV. Ketentuan Pidana
XV. Ketentuan Penutup
SISTEMATIKA RUU ASN
14

15. 15
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
VI BAB
41 Pasal
12 PP
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
PERBEDAAN STRUKTUR
XV BAB
134 Pasal
17 RPP
(telah disiapkan)

16. 16
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
Pendekatan Administrasi
Kepegawaian
Sistem karier tertutup
PNS belum ditetapkan sebagai
profesi
PEGAWAI NEGERI :
• Pegawai Negeri Sipil :
o Pusat
o Daerah
o PTT
• TNI (sudah ada UU tersendiri)
• POLRI (sudah ada UU tersendiri)
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
PERBEDAAN SUBSTANSI
Pendekatan Manajemen SDM
Sistem karier terbuka
ASN sebagai profesi.
APARATUR SIPIL NEGARA :
• Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia
• Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)

17. 17
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
Jabatan :
• Struktural : Eselon I s.d V
• Fungsional : Keahlian
Keterampilan
Pejabat yang berwenang mengangkat,
memindahkan dan memberhentikan PNS
(Pejabat Pembina Kepegawaian):
• Presiden
• Didelegasikan kepada pejabat non
karier (Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota) dan karier (Kepala
LPNK)
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
PERBEDAAN SUBSTANSI
Jabatan :
• Struktural : Jabatan Pimpinan
Tinggi & Jabatan Administrasi
• Fungsional : Keahlian
Keterampilan
Pejabat yang berwenang mengangkat,
memindahkan dan memberhentikan PNS
(Pejabat Pembina Kepegawaian):
• Presiden
• Didelegasikan kepada Pejabat non
karier (Menteri) dan Karier (Kepala
LPNK, Sekda)

18. 18
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
Pembentukan Komisi Kepegawaian
Negara (KKN) dijabat ex-officio
Kepala BKN (sampai sekarang belum
dibentuk)
Batas Usia Pensiun (BUP) tidak diatur
secara eksplisit (diatur dalam
Peraturan Pemerintah)
Sistem Informasi ASN tidak diatur
secara eksplisit
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
PERBEDAAN SUBSTANSI
Pembentukan Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) bertugas menjamin
penerapan sistem merit
Batas Usia Pensiun (BUP) diatur
secara eksplisit dimuat dalam batang
tubuh RUU
Sistem informasi ASN secara nasional
dan terintegrasi antar instansi
pemerintah;

19. 19
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
Sistem penggajian dengan skala
ganda
Sanksi pidana tidak diatur
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
PERBEDAAN SUBSTANSI
Perubahan struktur gaji ke arah skala
tunggal secara bertahap
Pengaturan sanksi pidana bagi
pejabat/ pegawai yang
menyalahgunakan wewenang dalam
pengadaan calon pegawai ASN atau
pengisian calon pimpinan tinggi.

20. • Memiliki standar pelayanan profesi
• Memiliki dan menegakkan kode etik dan kode perilaku profesi
• Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi
• Memiliki standar sertifikasi profesi
• Memiliki organisasi profesi yang independen
ASN SEBAGAI SEBUAH PROFESI
20

21. 21
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
a. Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
b. Menduduki jabatan
pemerintahan.
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
a. Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai keperluan
instansi menurut ketentuan
Peraturan Perundang-
undang.
b. Melaksanakan tugas
pemerintahan.
JENIS PEGAWAI ASN
21

22. a. Jabatan pelaksana;
b. Jabatan pengawas; dan
c. Jabatan administrator.
JENIS JABATAN ASN
Tugas pokok pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan
keterampilan. Terbagi menjadi:
(1) Fungsional keahlian: pratama, muda, madya, utama.
(2) Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir.
Sekelompok jabatan tinggi pada
instansi, yaitu:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
c. Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 18)
22
1. Jabatan Administrasi (Pasal 14)
2. Jabatan Fungsional (Pasal 17)

23. 23
I. Struktural II. Fungsional
Berbagai macam
Jabatan Fungsional
(saat ini ada 118
Jabatan Fungsional)
JENIS JABATAN ASN
23
Jabatan Pimpinan
Tinggi*
* Eselon I dan II di K/L dan Pemda
Jabatan Administratif

24. • Kewenangan: mengangkat, memindahkan, &
memberhentikan ASN berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
• Pejabat yang Berwenang ditingkat Kementerian, dan
LPNK adalah Menteri dan Pimpinan Lembaga. (Pasal
17A (1))
• Pejabat yang Berwenang ditingkat Sekretariat
Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural,
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah
Pejabat Karir Tertinggi. (Pasal 17A(2))
PEJABAT YANG BERWENANG
24

25. 1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan
tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.
2. Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN,
Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan
dan manajemen ASN kepada:
a. Menteri;
b. LAN;
c. BKN;
d. KASN.
(Pasal 23)
KEWENANGAN KEBIJAKAN DAN
PEMBINAAN MANAJEMEN ASN
25

26. a. Perumusan dan penetapan
kebijakan,
b. Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
c. Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
a. Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
b. Pembinaan dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan ASN
a. Penyelenggaraan manajemen ASN
b. Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
3. BKN (Pasal 23 ayat (2d))
4. KASN (Pasal 23 ayat (2b))
Monitoring dan evaluasi kebijakan dan
manajemen ASN untuk menjamin
pemberlakuan sistem merit
26
1. Menteri (Pasal 23 ayat (2a))
2. LAN (Pasal 23 ayat (2c))

27. 1. Kedudukan hukum dan sifat: (Pasal 25)
a. Lembaga Non Struktural
b. Mandiri, bebas dari intervensi politik
2. Tujuan : (Pasal 26)
a. menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan
manajemen ASN;
b. menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu
bangsa;
c. menjamin terwujudnya imparsialitas ASN; dan
d. menjamin terwujudnya pembinaan profesi ASN.
3. Fungsi : (Pasal 28)
Monitoring, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai
kebijakan dan manajemen profesi ASN.
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
27

28. 4. Wewenang (Pasal 30)
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan
manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit
ASN;
b. Menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam
rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi; dan
c. Memonitor pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan pimpinan
tinggi yang dilaksanakan oleh instansi untuk menjamin sistem
merit ASN berjalan.
5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi KASN (Pasal 31)
KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya
termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN
sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun kepada Presiden.
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
28

29. 1. KASN, terdiri atas: (Pasal 32)
1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
2. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota
3. 5 (lima) orang anggota.
2. Unsur keanggotaan: (Pasal 35)
a. Wakil pemerintah 4 orang
b. Akademisi /Praktisi 3 orang
3. Seleksi : (Pasal 36)
1. Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang dibentuk dan
dipimpin oleh Menteri;
2. Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman & pengetahuan di bid. ASN;
3. Tim seleksi menyampaikan 3 (tiga) kali jumlah anggota dari masing-masing
unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
KEANGGOTAAN KASN
29

30. • Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan
PNS. Untuk kalangan Non PNS harus mendapat persetujuan Presiden.
• Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat yang
Berwenang;
• Proses Pengisian jabatan:
• Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional,
• Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi,
atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
• Pemilihan dan Penetapan:
• Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama dan Madya kepada Menteri . Selanjutnya menteri
Menyampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA).
• Panitia seleksi daerah menyampaikan 3 (tiga) nama calon Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama daerah kepada Kepala Daerah melalui
Baperjakat.
(Pasal 19)
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
30

31. • Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki maksimal selama 5
(lima) tahun.
• Pejabat yang telah habis masa jabatannya harus mengikuti
seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang
sama pada periode berikutnya.
• Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang
diperjanjikan dalam waktu 1 tahun, dapat dipindahkan pada
jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki melalui uji
kompetensi kembali.
• Pejabat yang tidak memenuhi kinerja dalam waktu 1 tahun dan
akan ditempatkan pada jabatan yag lebih rendah diberikan
kesempatan 6 bulan untuk menunjukkan kinerjanya.
(Pasal 19D dan Pasal 19E)
POLA KARIR
JABATAN PIMPINAN TINGGI
31

32. 1. Dasar penetapan kebutuhan :
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan Menteri dengan memperhatikan pendapat Menteri
Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja
(Pasal 49 & Pasal 50)
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN JUMLAH
32

33. • Setiap pegawai ASN berhak diberi kesempatan untuk
mengembangkan diri .
• Pengembangan diri dimaksud antara lain melalui pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran.
• Pengembangan diri sebagaimana dimaksud harus dievaluasi
oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah
satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan
karir selanjutnya.
• Dalam rangka pengembangan diri sebagaimana dimaksud
setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan
kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Anggaran Tahunan masing-masing instansi.
(Pasal 86A)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
33

34. 1. Penilaian kinerja:
a. Dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang di Instansi ybs.
b.Pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi,
c. Berdasarkan perencanaan kinerja
d.Diukur dari target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai
2. Prinsip: objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan
transparan.
3. Manfaat hasil penilaian kinerja:
a. Pengembangan pegawai
b.Pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat
c. Pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi serta
mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(Pasal 73)
MANAJEMEN KINERJA
34

35. 1. Gaji PNS (Pasal 75)
a. Prinsip dasar : adil dan layak
b. Tujuan dan dasar penggajian: memacu produktivitas, menjamin
kesejahteraan, dan berdasarkan pada kinerja.
c. Pembiayaan :
• PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN;
• PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD;
2. Tunjangan (Pasal 76)
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KESEJAHTERAAN PNS
35

36. 3. Tunjangan Kemahalan
a. Penerima:
• PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah
• PNS pada pemerintah daerah
b. Besaran:
• sesuai dengan tingkat kemahalan dan sesuai dengan kemampuan
keuangan negara/pemerintah daerah.
• tingkat kemahalan diukur berdasarkan indeks harga yang berlaku di
daerahnya masing-masing.
c. Pembiayaan:
• APBN bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal didaerah
• APBD bagi PNS yang bekerja pada pemerintah daerah
(Pasal 77)
KESEJAHTERAAN PNS
36

37. 1. Dasar pemberian penghargaan: (Pasal 79)
Diberikan secara selektif kepada PNS berdasarkan pertimbangan
atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan
prestasi kerja.
2. Bentuk penghargaan: (Pasal 80)
a. Tanda kehormatan;
b. Kenaikan pangkat secara istimewa;
c. Promosi jabatan secara istimewa berdasarkan kompetensi dan
kompetisi;
d. Kesempatan prioritas untuk pengembangan diri; dan/atau
e. Kesempatan menghadiri acara-acara resmi dan kenegaraan.
PENGHARGAAN PNS
37

38. Jenis : (Pasal 86)
a. Pemberhentian dengan hormat:
(meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai BUP,
perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan/atau
rohani, tidak memiliki kompetensi dan tidak mencapai
sasaran kerja selama 2 tahun)
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
b. Pemberhentian tidak dengan hormat
c. Pemberhentian sementara
PNS yang diberhentikan karena melakukan penyelewengan terhadap
Pancasila dan UUD 45, dan/atau menjadi terpidana karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan tidak dapat diangkat kembali
sebagai pegawai ASN dan/atau menduduki jabatan ASN. (Pasal 87)
PEMBERHENTIAN PNS
38

39. 1. BUP bagi Jabatan Administrasi adalah 56 tahun.
1. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah 58 tahun.
2. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah 60 tahun.
3. BUP bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(Pasal 90)
BATAS USIA PENSIUN (BUP)
39

40. 1. Tujuan: perlindungan kesinambungan penghasilan hari
tua (Pasal 88)
2. Sifat: sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian
PNS (Pasal 88)
3. Ruang lingkup: (Pasal 88)
• Jaminan Pensiun dan Jaminan Duda/Janda PNS, dan Jaminan
Hari Tua PNS
• Diberikan dalam rangka Program Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
4. Sumber pembiayaan: (Pasal 90)
• Pemerintah selaku pemberi kerja
• Iuran PNS yang bersangkutan.
PENSIUN PNS
40

41. 1. Kriteria Pengangkatan PPPK :
• harus sesuai dengan kebutuhan organisasi;
• terbatas pada jangka waktu tertentu ; dan
• harus mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB
2. PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS. Jika ingin pindah
status menjadi PNS harus mengundurkan diri sebagai PPPK,
dan harus mengikuti semua proses serta memenuhi
persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS. (Pasal 99A)
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
41

42. 1. Tujuan: menjamin perolehan hak-hak pegawai dalam pelaksanaan tugas
(Pasal 91 dan Pasal 103)
2. Jenis: (Pasal 91 dan Pasal 103)
a. Perlindungan hukum:
• Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya
• memperoleh bantuan hukum atas dugaan kesalahan yang
dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja :
• Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja,
• Perlindungan kecelakaan kerja,
• Perlindungan kebakaran pada waktu kerja,
• Bencana alam,
• Kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
• Risiko lain.
PERLINDUNGAN ASN
42

43. 1. Nama : Korps Pegawai ASN
2. Kedudukan: wadah ASN untuk menyalurkan aspirasinya.
3. Tujuan :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN
b. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
4. Fungsi :
a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN.
b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi.
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi.
d. Peningkatan kesejahteraan anggota Korps Pegawai ASN RI.
(Pasal 109)
ORGANISASI ASN
43

44. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
 Saat ini sudah disiapkan semua RPP yang
diperintahkan oleh RUU ASN (17 RPP)
KETENTUAN TRANSISI
44

45. TERIMA KASIH