Kenaikan Pangkat, Promosi Mutasi PNS.pdf

Copyright © Pusbang ASN BKN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PELATIHAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
your people is t h e answ er
PROSEDUR KENAIKAN
PANGKAT, PROMOSI & MUTASI
PNS
SERI PELATIHAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

2
Latar
Belakang
❖ Pemindahan pegawai baik secara horizontal, vertikal, maupun
diagonal merupakan salah satu kegiatan manajemen Aparatur
Sipil Negara yang diperlukan untuk memastikan organisasi
berfungsi secara optimal dan efektif, dan mendukung
pengembangan karier serta kompetensi pegawai.
❖ Pelaksanaannya perlu dilakukan secara sistematis untuk
memastikan sasaran organisasi tercapai dan tidak
mengganggu kegiatan dalam organisasi.
❖ Permasalahan yang muncul di lapangan yakni kerap
dilakukannya pengangkatan, pemindahan dan kenaikan
pangkat pegawai yang tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan tidak sejalan dengan sasaran organisasi.
❖ Hal Ini menuntut pemahaman yang solid mengenai peraturan
dan prosedur pengangkatan, pemindahan dan kenaikan
pangkat pegawai

3
a
b
c
Sasaran
Memahami prosedur pengangkatan,
pemindahan, dan kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil
Memahami berbagai regulasi yang mengatur
pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
Memahami perencanaan dan pelaksanaan
pengangkatan, pemindahan, dan kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil
d Memahami pelaporan pengangkatan,
pemindahan, dan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil

4
Mampu melaporkan pelaksanaan pengangkatan,
pemindahan, dan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil
Mampu menyelesaikan perencanaan dan
formulir pengangkatan, pemindahan, dan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
Mampu melaksanakan langkah-langkah
dan prosedur pengangkatan, pemindahan,
dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil
Manfaat

5
5 Hari
Durasi
• Pelaksana Biro SDM
kementerian/lembaga Pusat
dan daerah/Pemerintah
Daerah
• Pejabat Pengawas Biro SDM
kementerian/lembaga Pusat
dan daerah/Pemerintah
Daerah
Peserta
a. Presentasi
b. Diskusi
c. Simulasi
d. Studi kasus
Metode

6
1. Konsep Dasar Pengangkatan, Pemindahan
dan Kenaikan Pangkat Pegawai
Materi
2. Regulasi mengenai Pengangkatan dan
Kenaikan Pangkat Pegawai:
3. Regulasi mengenai Pemindahan Pegawai
4. Prosedur Pengangkatan PNS
5. Prosedur Pemindahan Pegawai Negeri
Sipil
6. Pengawasan Prosedur Pelaksanaan
Pengangkatan, Pemindahan dan
Kenaikan Pangkat Pegawai
7. Mengatasi Masalah-masalah dalam
Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan

7
1. Konsep Dasar Pengangkatan,
Pemindahan dan Kenaikan
Pangkat Pegawai
Materi
a. Pengertian
b. Tujuan dan manfaat
c. Prinsip Pengangkatan, Pemindahan dan Kenaikan Pangkat Pegawai
2. Regulasi mengenai Pengangkatan
dan kenaikan pangkat Pegawai:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
b. Peraturan MENPAN nomor 060 tahun 2005 tentang perubahan atas
ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan MENPAN mengenai
jabatan fungsional dan angka kreditnya

8
3. Regulasi mengenai Pengalihan
Pegawai:
Materi
a. Perka BKN mengenai Pengalihan PNS yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang-bidang yang ada (Perka BKN nomor 10
tahun 2016; Perka BKN nomor 8 tahun 2016; dst)
b. Perka BKN mengenai pengalihan PNS Propinsi menjadi PNS
Kementerian (Perka BKN no. 19 tahun 2016, dst)
c. Perka BKN mengenai pelaksanaan pengalihan PNS kementerian
d. Perka BKN mengenai pengalihan PNS Propinsi dan PNS
Kabupaten/Kota (Perka BKN no. 9 tahun 2016; Perka BKN no. 7 tahun
2016; Perka BKN no. 2 tahun 2016; Perka BKN no. 1 tahun 2016, dst)
e. PP No. 15 tahun 2001 mengenai Pengalihan Status Anggota TNI dan
Anggota Kepolisian RI menjadi PNS untuk menduduki jabatan
struktural sebagaimana telah dengan PP no.4 Tahun 2002; PP no.21
Tahun 2002
f. Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan MENPAN nomor
013 Tahun 2014

9
4. Prosedur Pengangkatan PNS
Materi
a. Prosedur Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
b. Prosedur Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi
c. Prosedur Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
d. Prosedur Kenaikan pangkat PNS
e. Prosedur dan metode penilaian angka kredit jabatan fungsional
5. Prosedur Pengalihan Pegawai
Negeri Sipil
a. Prosedur Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang menyelenggarakan
urusan pemerintah
b. Prosedur Pengalihan Pegawai Negeri Sipil di daerah
c. Prosedur Pengalihan Pegawai Negeri Sipil daerah menjadi Pegawai
Negeri Sipil Kementrian
d. Prosedur Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementrian
yang berubah
e. Prosedur Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian RI
menjadi Pegawai Negeri Sipil

10
6. Pengawasan Prosedur
Pelaksanaan Pengangkatan,
Pemindahan dan Kenaikan
Pangkat Pegawai
Materi
a. Pengawasan kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya
b. Pengawasan proses pengajuan pengangkatan, pengalihan dan
kenaikan pangkat
c. Pengawasan pelaksanaan pengangkatan, pengalihan dan kenaikan
pangkat
d. Pengawasan pelaporan dan dokumentasi pengangkatan, pengalihan
dan kenaikan pangkat pegawai
7. Mengatasi Masalah-masalah
dalam Pelaksanaan
Pengangkatan, Pemindahan dan

11
Konsep
Dasar

12
▪ Pengangkatan
Penempatan pegawai pada suatu
kedudukan yang menunjukkan tingkat
seseorang PNS berdasarkan jabatannya
dalam rangkaian susunan kepegawaian
dan digunakan sebagai dasar penggajian.
▪ Kenaikan
Pangkat:
Penghargaan yang diberikan atas prestasi
kerja dan pengabdian PNS terhadap
negara, selain itu juga dimaksudkan
sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih
meningkatkan prestasi kerja dan
pengabdiannya.
▪ Pengalihan
Pemindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1
(satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat,
1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi
Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi
Daerah, dan ke perwakilan Negara
Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri
Pengertian Pengangkatan, Pengalihan, dan Kenaikan
Pangkat Pegawai

13
▪ Periode Kenaikan
Pangkat:
1. Periode kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipli ditetapkan tanggal 1 April
dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali
kenaikan pangkat anumerta dan
kenaikan pangkat pengabdian
2. Periode kerja untuk kenaikan pangkat
pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung
sejak pengangkatan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil.
Pangkat Pegawai

14
• Kenaikan Pangkat REGULER :
– Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
– Dilaksanakan minimal 4 tahun setelah
menduduki pangkat terakhir.
• Kenaikan Pangkat PILIHAN :
– Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi
kerjanya yang tinggi.
– Dilaksanakan minimal 1 tahun setelah
menduduki pangkat terakhir.
JABATAN
FUNGSIONAL
UMUM
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
JABATAN
STRUKTURAL
Pangkat Pegawai

15
Pangkat dan Golongan
Skema Jabatan ASN
Jabatan Pimpinan Tinggi
Utama
Administrator
Pengawas
Jabatan Administrasi
Pelaksana
Jabatan Fungsional
• Utama
• Madya
• Muda
• Pertama
• Penyelia
• Mahir
• Terampil
• Pemula
Keahlian Keterampilan
Madya
Pratama

16
Tujuan dan Manfaat Pengangkatan, Pemindahan, dan
Tujuan dari pengangkatan, pengalihan, dan kenaikan pangkat pegawai,
sebagai berikut (Hasibuan, 1993):
Memperbaiki
semangat kerja
pegawai
memperluas
pengalaman,
wawasan, dan
kemampuan,
Menjamin stabilitas
kepegawaian
meningkatkan daya
guna dan hasil guna
pegawai
Memajukan dan
mengembangkan
pegawai dalam hal
karier, kreativitas,
dan inovasi
Mengisi jabatan
kosong
Mempermudah
penarikan SDM
Meningkatkan daya
guna dan hasil guna
yang sebesar-
besarnya,

17
Menurut Henry Simamora (1995) manfaat dari promosi adalah sebagai
berikut:
Mendayagunakan keahlian dan kemampuan
pegawai setinggi mungkin.
Meningkatkan kinerja jika mereka merasa
bahwa kinerja yang efektif menyebabkan
promosi.
Efisiensi organisasional yang lebih besar dan
tingkat moral kerja pegawai yang tinggi.
Tujuan dan Manfaat Pengangkatan, Pengalihan, dan

18
Prinsip Pengangkatan, Pemindahan, dan Kenaikan
Pangkat PNS berdasarkan Sistem Merit
• Pengangkatan PNS dalam suatu
jabatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip profesionalisme
• Sesuai dengan kompetensi, prestasi
kerja, dan jenjang pangkat yang
ditetapkan untuk jabatan itu
• Tanpa membedakan jenis kelamin,
suku, agama, ras, atau golongan.

19
Regulasi Terkait
Pengangkatan dan
Kenaikan Pangkat
Pegawai

20
Regulasi
Terkait Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat Pegawai:
a. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil
b. Peraturan MENPAN nomor 60 tahun
2005 tentang perubahan atas ketentuan
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
MENPAN mengenai jabatan fungsional
dan angka kreditnya

21
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
Tentang
Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

22
Pasal 33
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi
diangkat dan ditetapkan sebagai calon
PNS oleh PPK setelah mendapat
persetujuan teknis dan penetapan nomor
induk pegawai dari Kepala BKN
PP Nomor 11 Tahun 2017
Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan Calon PNS

23
(1) Calon PNS wajib menjalani masa
percobaan selama 1 (satu) tahun
(2) Masa percobaan merupakan masa
prajabatan
(3) Masa prajabatan dilaksanakan
melalui proses pendidikan dan pelatihan
Pasal 34
(4) Proses pendidikan dan pelatihan
dilakukan secara terintegrasi untuk
membangun integritas moral,
kejujuran, semangat dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan,
karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi
bidang
(5) Pendidikan dan pelatihan hanya
dapat diikuti 1 (satu) kali
(6) Pembinaan pendidikan dan
pelatihan dilakukan oleh Kepala LAN

24
Pasal 35
Calon PNS yang
mengundurkan diri pada saat
menjalani masa percobaan
dikenakan sanksi tidak boleh
mengikuti seleksi pengadaan
PNS untuk jangka waktu tertentu

25
Pasal 36
(1) Calon PNS yang
diangkat menjadi PNS
harus memenuhi
persyaratan
a. Lulus pendidikan
dan pelatihan
b. Sehat jasmani dan
rohani
(2) Calon PNS yang telah memenuhi
persyaratan diangkat menjadi PNS
oleh PPK ke dalam Jabatan dan
pangkat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pengangkatan Menjadi PNS

26
Pengangkatan Menjadi PNS
Pasal 37
(1) Calon PNS yang tidak memenuhi
ketentuan diberhentikan sebagai calon PNS
(2) Selain itu, calon PNS diberhentikan
apabila:
a. Mengundurkan diri atas permintaan
sendiri
b. Meninggal dunia
c. Terbukti melakukan pelanggaran
disiplin tingkat sedang atau berat
d. Memberikan keterangan atau bukti
yang tidak benar pada waktu
melamar
e. Dihukum penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap
f. Menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik
g. Tidak bersedia mengucapkan
sumpah/janji pada saat diangkat menjadi
PNS

27
(1) Instansi
Pemerintah menyusun
perencanaan mutasi
PNS di lingkungannya
(2) Setiap PNS dapat
dimutasi tugas dan/atau lokasi
dalam 1 (satu) Instansi Pusat,
antar-Instansi Pusat, 1 (satu)
Instansi Daerah, antar-Instansi
Daerah, antar-Instansi Pusat
dan Instansi Daerah, dan ke
perwakilan NKRI di luar negeri
(3) Mutasi dilakukan
paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama
5 (lima) tahun
(4) Mutasi dilakukan atas
dasar kesesuaian antara
kompetensi PNS dengan
persyaratan Jabatan,
klasifikasi Jabatan dan
pola karier, dengan
memperhatikan
kebutuhan organisasi
(5) Mutasi PNS
dilakukan dengan
memperhatikan prinsip
larangan konflik
kepentingan
(6) Selain mutasi
karena tugas dan/atau
lokasi, PNS dapat
mengajukan mutasi
tugas dan/atau lokasi
atas permintaan
sendiri
Mutasi

28
Mutasi

29
Pasal 192
Mutasi
(2) Pertimbangan
Kepala BKN
berdasarkan usul dari
PPK instansi penerima
dan persetujuan PPK
instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan
yang akan diduduki
(4) Berdasarkan
penetapan
gubernur, PPK
instansi penerima
menetapkan
pengangkatan PNS
dalam Jabatan
(3) Berdasarkan
pertimbangan
Kepala BKN,
gubernur
menetapkan
keputusan mutasi
(1) Mutasi PNS antar-
kabupaten/kota dalam
satu provinsi ditetapkan
oleh gubernur setelah
memperoleh
pertimbangan Kepala
BKN

30
(1) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan
antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN
(2) Pertimbangan Kepala BKN berdasarkan usul dari PPK
instansi penerima dan persetujuan PPK instansi asal
dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki
(3) Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
menetapkan keputusan mutasi
(4) Berdasarkan penetapan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS
dalam Jabatan
Pasal 193
Mutasi

31
(1) Mutasi PNS
provinsi/kabupaten/kota
ke Instansi Pusat atau
sebaliknya, ditetapkan
oleh Kepala BKN
(2) Penetapan Kepala
BKN berdasarkan usul
dari PPK instansi
penerima dan
persetujuan PPK
instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan
yang akan diduduki
(3) Berdasarkan
penetapan Kepala
BKN, PPK instansi
penerima menetapkan
pengangkatan PNS
dalam Jabatan
Mutasi

32
• (1) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan
oleh Kepala BKN
• (2) Penetapan Kepala BKN berdasarkan usul dari
PPK instansi penerima dan persetujuan PPK
instansi asal dengan menyebutkan Jabatan yang
akan diduduki
• (3) Berdasarkan penetapan Kepala BKN, PPK
instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS
dalam Jabatan
Mutasi

33
(1) Pembiayaan
sebagai dampak
dilakukannya mutasi
PNS dibebankan pada
anggaran pendapatan
dan belanja negara
untuk Instansi Pusat dan
anggaran pendapatan
dan belanja daerah
untuk Instansi Daerah
(2) Biaya mutasi
dibebankan pada
instansi
penerima
Pasal
196
Mutasi

34
Pasal 198
(2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau
antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama,
dan JF ahli muda sepanjang memenuhi
persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan
(4) PNS yang menduduki Jabatan
administrator dan JF ahli madya dapat
dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang
memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan
lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan
(1) Promosi merupakan bentuk pola karier
yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal
(3) Dalam hal instansi belum memiliki
kelompok rencana suksesi, promosi dalam JA
dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh
panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK
(5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat
dipromosikan ke dalam JPT madya sepanjang
memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan
lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan
Promosi

35
(1) PPK menetapkan kelompok
rencana suksesi setiap tahun
dan mengumumkan melalui
Sistem Informasi ASN
• a. Kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan
• b. Memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi
• c. Memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir
(2) Kelompok rencana suksesi
berisi kelompok PNS yang
memiliki:
(3) Kelompok rencana suksesi
dikelola oleh unit kerja yang
menangani bidang kepegawaian
(4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kelompok rencana
suksesi diatur dengan Peraturan
Menteri
Promosi

36
(1) Promosi PNS
dalam JA dan JF
dilakukan oleh PPK
setelah mendapat
pertimbangan tim
penilai kinerja PNS
pada Instansi
Pemerintah
(2) Promosi PNS
diprioritaskan bagi
PNS yang masuk
dalam kelompok
rencana suksesi
Promosi

37
Regulasi Terkait
Pengalihan Pegawai

38
Regulasi
mengenai Pengalihan Pegawai:
Perka BKN mengenai
Pengalihan PNS yang
menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang-bidang
yang ada
(Perka BKN nomor 10 tahun
2016; Perka BKN nomor 8 tahun
2016; dst)
Perka BKN mengenai
pengalihan PNS Propinsi
menjadi PNS Kementerian
(Perka BKN no. 19 tahun 2016,
dst)
Perka BKN mengenai
pelaksanaan pengalihan PNS
kementerian
Perka BKN mengenai
pengalihan PNS Propinsi
menjadi PNS Kabupaten/Kota
(Perka BKN no. 9 tahun 2016;
Perka BKN no. 7 tahun 2016;
Perka BKN no. 2 tahun 2016;
Perka BKN no. 1 tahun 2016, dst)
PP No. 15 tahun 2001
mengenai Pengalihan Status
Anggota TNI dan Anggota
Kepolisian RI menjadi PNS untuk
menduduki jabatan struktural
sebagaimana telah dengan PP
no.4 Tahun 2002; PP no.21 Tahun
2002
tentang Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki jabatan rangkap
sebagaimana diubah dengan PP
No 047 tahun 2005

39
Perka BKN mengenai
Pengalihan PNS yang
Menyelenggarakan urusan Pemerintah
di bidang-bidang yang ada
• Perka BKN nomor 10 tahun 2016
• Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan
• Perka BKN nomor 8 tahun 2016
• Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral

40
Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2016
Pasal 1
1 2
JA dan JF pada unit kerja
yang melaksanakan tugas
Pengelolaan Terminal
Penumpang Tipe B;
JA dan JF pada unit kerja
Penumpang Tipe A;
a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota :
JF pada unit kerja yang
melaksanakan tugas
Penumpang Tipe A
JF pada unit Kerja yang
melaksanakan tugas
Penumpang Tipe B.
4
3
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota :
Menduduki JA dan JF
pada unit kerja yang
melaksanakan tugas dan
fungsi Penetapan Lokasi
dan Pengoperasian atau
Penutupan Alat
Penimbangan Kendaraan
Bermotor;
Mengisi kebutuhan jabatan
Fungsional pada unit kerja
dan fungsi Penetapan
Lokasi dan Pengoperasian
atau Penutupan Alat
Penimbangan Kendaraan
Bermotor.
2
1
2. Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan.
3. Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
1. Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan adalah:

41
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 3 4
1
PNS yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
Bidang Perhubungan
dialihkan menjadi
PNS Kementerian
Perhubungan.
PNS yang
Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan
dialihkan menjadi
Daerah Provinsi.
PNS yang telah
dialihkan ditempatkan
melaksanakan tugas
dan fungsi
pengelolaan terminal
penumpang tipe A
atau tugas dan fungsi
penetapan lokasi dan
pengoperasian atau
penutupan alat
penimbangan
kendaraan bermotor.
.
PNS yang telah
dialihkan,
ditempatkan pada
unit kerja yang
melaksanakan tugas
dan fungsi
pengelolaan terminal
penumpang tipe B.
5
PNS yang
menduduki Jabatan
Fungsional yang
telah dialihkan, tetap
menduduki Jabatan
Fungsional.

42
TATA CARA PENGALIHAN
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kota
Kementerian
Perhubungan
Gubernur
Pemerintah Daerah
Provinsi
PNS daerah
kabupaten
Penumpang Tipe A
Penumpang Tipe B
Menyampaikan daftar nominatif
PNS daerah Provinsi
Tembusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.
Penetapan keputusan pengalihan Pegawai
Kementerian
Perhubungan
Gubernur
Pemerintah
Daerah Provinsi
PNS yang
bersangkutan

43
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Contoh Daftar Nominatif
No Nama NIP TTL Jenis
Kelamin
Pangkat
Terakhir
Pendidikan
Terakhir
Unit
Organisasi
Lama
Ket
Gol.
Ruang
TMT

44
Contoh Surat
Keputusan Pengalihan

45
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral adalah:
a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang:
1 JF Inspektur Tambang;
2 JF Inspektur Minyak dan
Gas Bumi;
3
Melaksanakan pengawasan
pertambangan yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan
Gubernur/Bupati/ Walikota;
4
Mengisi kebutuhan JF
Inspektur Tambang atau
Inspektur Minyak dan Gas
Bumi yang saat ini masih
menduduki jabatan
pelaksana;
5 Telah mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan
JF Inspektur Tambang
yang memenuhi syarat
pengangkatan sebagai
Inspektur Tambang dan
bekerja pada unit kerja
dan fungsi bidang
pengelolaan
pertambangan;
6
Telah mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan JF
Inspektur Minyak dan Gas Bumi
yang memenuhi syarat
pengangkatan sebagai Inspektur
Minyak dan Gas Bumi dan
bekerja pada unit kerja yang
melaksanakan tugas dan fungsi
pengelolaan minyak dan gas
bumi;
7 Telah lulus pendidikan
Diploma IV (D-lV)
program konsentrasi
Keinspekturan Tambang
dan Keinspekturan Minyak
dan Gas Bumi.

46
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang:
1
Menduduki Jabatan
Fungsional Inspektur
Ketenagalistrikan;
2
Menduduki Jabatan
Fungsional Penyelidik
Bumi;
3
Mengisi kebutuhan Jabatan
Ketenagalistrikan atau
Penyelidik Bumi yang saat ini
menduduki jabatan pelaksana;
4
pendidikan dan pelatihan Jabatan
Ketenagalistrikan yang memenuhi
syarat pengangkatan sebagai
Inspektur Ketenagalistrikan dan
bekerja pada unit kerja yang
bidang ketenagalistrikan;
5
pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional
Penyelidik Bumi yang
memenuhi syarat
pengangkatan sebagai
Penyelidik Bumi dan bekerja
melaksanakan tugas dan
fungsi bidang penyelidikan
kebumian.
2. Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah
Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral adalah:

47
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1
PNS Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota dialihkan menjadi
PNS Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral.
2
Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota dialihkan menjadi
Provinsi
3
PNS yang telah dialihkan ditempatkan pada
unit keda yang melaksanakan tugas dan
fungsi bidang pengelolaan pertambangan,
pengelolaan minyak dan gas bumi,
ketenagalistrikan, kegeologian, atau energi
baru terbarukan dan konservasi energi
kecuali pemanfaatan langsung panas bumi.
4
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan
Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau
Penyelidik Bumi yang telah dialihkan), tetap
menduduki Jabatan Fungsional Inspektur
Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi,
Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik
Bumi.

48
Sekretaris Daerah
Provinsi dan
Kabupaten Kota
Kementerian Energi
dan SDM
Gubernur
Pemerintah Daerah
Provinsi
Dialihkan menjadi
PNS daerah Provinsi
Tembusan
Kepala Badan
Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian
Negara.
Penetapan keputusan
pengalihan Pegawai
Kementerian
Perhubungan
Gubernur
Pemerintah
Daerah Provinsi
PNS yang
bersangkutan
Dialihkan menjadi PNS
Kementerian Energi dan SDM
daerah Provinsi
Kementerian Energi dan SDM

49
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Kelamin
Pangkat
Terakhir
Pendidikan
Terakhir
Unit
Organisasi
Lama
Nomor
SSTPL
Pelatih
an
Gol.
Ruang
TMT

50
Contoh Surat Keputusan
Pengalihan

51
Dialihkan
menjadi
PNS JPT dan JA yang melaksanakan
tugas pengawasan minyak dan gas bumi
PNS JPT dan JA yang
melaksanakan tugas
pengawasan pertambangan
PNS lulusan pendidikan dan
pelatihan Jabatan Fungsional
Inspektur Tambang tetapi
berada di luar unit kerja yang
bidang pengelolaan
pertambangan
PNS lulusan pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan
Gas Bumi tetapi berada di luar unit kerja
yang melaksanakan tugas dan fungsi
bidang pengelolaan minyak dan gas bumi
PNS
Kementerian
Energi dan SDM

52
Dialihkan
menjadi
PNS Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan
fungsi bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau tugas
dan fungsi lain yang menyelenggarakan penatalaksanaan
personil, pendanaan, sarana dan prasarana, dan dokumentasi
Inspektur Ketenagalistrikan
tetapi berada di luar unit kerja
yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang
ketenagalistrikan
Penyelidik Bumi tetapi berada di
luar unit kerja yang
di bidang kegeologian
PNS yang menduduki JA yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
kegeologian, ketenagalistrikan, atau
energi baru terbarukan dan konservasi
energi kecuali pemanfaatan langsung
panas bumi
PNS Daerah
Provinsi

53
Perka BKN mengenai pelaksanaan
pengalihan PNS Kementerian
• Perka BKN Nomor 29 Tahun 2015
• Perka BKN Nomor 48 Tahun 2015

54
Perka BKN Nomor 29 Tahun 2015
Kementerian Lingkungan
Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

55
Pejabat Yang
Berwenang
Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
yang bersangkutan
Kepala Badan
Kepegawaian
Negara
Penetapan keputusan
pengalihan Pegawai
Pejabat Yang
Berwenang
PNS yang
bersangkutan

56
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup
Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kelamin
Pangkat
Terakhir
Pendidikan
Terakhir
Unit
Organisasi
Lama
Wilayah
Pembaya
-ran
Gol.
Ruang
TMT

57
Pengalihan

58
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Pertahanan yang Dipekerjakan Pada
Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jakarta,
Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran”
Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jawa Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

59
Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Pertahanan
Yang Dipekerjakan Pada:
Universitas
Pembangunan Nasional
"Veteran" Yogiakarta
Universitas
"Veteran" Jakarta
Universitas
"Veteran" Jawa Timur
Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Dialihkan Menjadi

60
Pejabat Yang
Berwenang
Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
yang bersangkutan
Kepala Badan
Kepegawaian
Negara
Penetapan keputusan
pengalihan Pegawai
Pejabat Yang
Berwenang
PNS yang
bersangkutan
Menteri Pertahanan

61
Kelamin
Pangkat
Terakhir
Pendidikan
Terakhir
Unit
Organisasi
Lama
Wilayah
Pembaya
-ran
Gol.
Ruang
TMT

62
Pengalihan

63
Perka BKN mengenai pelaksanaan
Pengalihan PNS Propinsi dan PNS
Kabupaten/Kota
• Perka BKN no. 1 tahun 2016

64
Pasal 1
a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional
Guru pada satuan pendidikan menengah
b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi
1. Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah :
1
2
3
4 6
5
7
Pengawas
Sekolah;
Kepala
Sekolah;
Pengelola
Laboratorium/
Bengkel;
Pranata
Laboratorium
Pendidikan;
Pengelola
Perpustakaan;
Pustakawan
Pejabat
Pengawas
dan
Pelaksana.

65
Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan
Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan
Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
Dialihkan Menjadi

66
Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota
Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Kepala BKN/ Kepala
Kantor Regional BKN
Pejabat yang
Berwenang
Penetapan keputusan
pengalihan Pegawai
Bupati/Walikota
PNS yang
bersangkutan
Tembusan

67
Perka BKN No. 1 Tahun 2016
Kelamin
Pangkat
Terakhir
Pendidikan
Terakhir
Unit
Organisasi
Lama
Nomor
Registrasi
Guru/Nomor
Unik
Pendidik Dan
Tenaga
Kependidikan
Gol.
Ruang
TMT

68
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan selain yang Melaksanakan Pengelolaan
Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota Menjadi

69
h. PNS yang menduduki
jabatan:
1) Administrator;
2) Pengawas; dan
3) Pelaksana,
yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang
kehutanan pada unit
kerja/dinas yang
melaksanakan urusan
kehutanan, Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH),
atau badan yang
penyuluhan kehutanan.
g. CPNS yang mengisi formasi jabatan
fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan;
b. PNS yang menduduki
jabatan fungsional
Polisi Kehutanan
c. PNS yang menduduki
jabatan fungsional
Pengendali Ekosistem
Hutan;
a. PNS yang menduduki
jabatan fungsional
Penyuluh Kehutanan;
Pasal 1
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
1. Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang
Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota adalah:
d. PNS lulusan pendidikan dan pelatihan
fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi
Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem
Hutan
e. CPNS yang mengisi formasi jabatan
fungsional Penyuluh Kehutanan;
f. CPNS yang mengisi formasi jabatan
fungsional Polisi Kehutanan;

70
Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota
Dialihkan Menjadi

71
Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota
Sekretaris Jendral
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Kepala BKN/ Kepala
Kantor Regional BKN
Pejabat yang
Berwenang
Penetapan keputusan
pengalihan Pegawai
Pejabat yang
berwenang
PNS yang
bersangkutan
Tembusan
Bupati/Walikota

72
Kela-
min
Pangkat
Terakhir
Pendidi-
kan
Terakhir
Unit
Organi-
sasi
Lama
Pengalaman
Kerja Di
Bidang
Kehutanan
(Tahun)
Nomor
Sertifikat
Pelatihan
Fungsional
Tertentu/
Teknis
Gol.
Ruan
g
TMT

73
Pengalihan

74
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYUTUH
PERIKANAN DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU
HASIL PERIKANAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

75
d. PNS Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang mengisi
kebutuhan JF Pengawas Perikanan
Bidang Mutu Hasil Perikanan dan saat
ini masih menduduki jabatan pelaksana;
e. CPNS Daerah Provinsi dan Daerah
kebutuhan JF Penyuluh Perikanan;
dan
f. CPNS Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten lKota yang mengisi
kebutuhan JF Pengawas Perikanan
Bidang Mutu Hasil Perikanan
b. PNS Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki JF
Pengawas Perikanan Bidang Mutu
Hasil Perikanan
c. PNS Daerah Provinsi dan Daerah
kebutuhan JF Penyuluh Perikanan
dan saat ini masih menduduki jabatan
pelaksana;
a. PNS Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki JF
Penyuluh Perikanan;
Pasal 1
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas
Perikanan Bidang Mutu Perikanan adalah:

76
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu
Perikanan
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Dialihkan Menjadi

77
Sekretaris Daerah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kepala BKN/ Kepala
Kantor Regional BKN
Pejabat yang
Berwenang
Penetapan keputusan
pengalihan Pegawai
Pejabat yang
berwenang
PNS yang
bersangkutan
Gubernur/Bupati

78
Kela-
min
Pangkat
Terakhir
Pendidi-
kan
Terakhir
Unit
Organi-
sasi Lama
Keterangan
Gol.
Ruang
TMT

79
Pengalihan

80
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI
LEGAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN/KOTA

81
b. PNS Daerah Provinsi yang mengisi kebutuhan JF
Penera, JF Pengamat Tera, dan JF Pengawas
Kemetrologian yang saat ini masih menduduki jabatan
pelaksana
c. PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan fungsional JF Penera, JF Pengamat Tera,
dan JF Pengawas Kemetrologian yang saat ini masih
menduduki jabatan pelaksana.
a. PNS Daerah Provinsi yang menduduki JF Penera, JF
Pengamat Tera, dan JF Pengawas Kemetrologian;
Pasal 1
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
1. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Metrologi Legal adalah:

82
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Metrologi Legal
Kabupaten/Kota.
Dialihkan Menjadi

83
Sekretaris Daerah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kepala BKN/ Kepala
Kantor Regional BKN
Pejabat yang
Berwenang
Penetapan keputusan
pengalihan Pegawai
Pejabat yang
berwenang
PNS yang
bersangkutan

84
Kela-
min
Pangkat
Terakhir
Pendidi-
kan
Terakhir
Unit
Organi-
sasi
Lama
Pengalaman
Kerja Di
Bidang
Kehutanan
(Tahun)
Nomor
Sertifikat
Pelatihan
Fungsional
Tertentu/
Teknis
Gol.
Ruan
g
TMT

85
Pengalihan

86
Regulasi mengenai Pengalihan Pegawai
PP No. 15 tahun 2001 mengenai Pengalihan
Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian
RI menjadi PNS untuk menduduki jabatan
struktural sebagaimana telah dengan PP
no.4 Tahun 2002; PP no.21 Tahun 2002

87
Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia
PENGALIHAN PEGAWAI
Dialihkan Menjadi

88
Pejabat Pembina
Kepegawaian
Kepala BKN
Menyampaikan
permintaan SDM dari
TNI/POLRI
Panglima TNI atau
KAPOLRI
Tembusan
Presiden
Pengajuan Calon oleh
Panglima TNI/ KAPOLRI
Kepala BKN
Pertimbangan Teknis
PPK

89
PP No. 11 Tahun 2017
PP nomor 15 tahun 2001 beserta perubahannya pada PP
no.4 Tahun 2002 dan PP no.21 Tahun 2002 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku dengan adanya PP nomor 11
Tahun 2017.
Berikut merupakan regulasi terkait pengalihan status
anggota TNI dan Kepolisian RI untuk menduduki JPT
menurut PP no. 11 Tahun 2017.

90
Pasal 159
Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
setelah mengundurkan diri dari dinas aktif sebagai berikut:
a. JPT utama:
Memiliki kualifikasi
pendidikan paling rendah
pascasarjana;
Memiliki Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi
Jabatan yang ditetapkan;
Memiliki pengalaman
Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait dengan Jabatan
yang akan diduduki secara
kumulatif paling singkat
selama 10 (sepuluh) tahun;
Memiliki rekam jejak
Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;
Usia paling tinggi 55 (lima
puluh lima) tahun; dan
Sehat jasmani dan rohani.

91
Pasal 159
setelah mengundurkan diri dari dinas sebagai berikut:
b. JPT madya:
pascasarjana;
Memiliki pengalaman
selama 7 (tujuh) tahun;
puluh lima) tahun; dan

92
Pasal 159
setelah mengundurkan diri dari dinas aktif sebagai berikut:
c. JPT pratama:
sarjana atau diploma IV;
Memiliki pengalaman
selama 5 (lima) tahun;
puluh tiga) tahun; dan

93
Pasal 160
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang akan mengisi JPT tertentu
pada instansi diatur oleh Panglima Tentara Nasional
Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

94
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi secara Terbuka di Lingkungan
Instansi Pemerintah sesuai Peraturan
MENPAN Nomor 013 Tahun 2014

95
Peraturan MENPAN Nomor 013 Tahun 2014
Tahapan Seleksi Terbuka JPT
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Persiapan

96
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Persiapan

97
1. Pembentukan Panitia Seleksi
a. Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian di Instansi Pusat dan Instansi Daerah
dengan berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN).
b. Dalam hal KASN belum terbentuk maka:
1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
2) Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi Daerah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Persiapan

98
c. Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
1) Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan;
2) Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas
jabatan yang lowong;
3) akademisi/pakar/profesional.
d. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2
memenuhi persyaratan:
1) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai
dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang
lowong;
2) Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian
kompetensi;
Persiapan

99
e. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5
orang dan paling banyak 9 orang.
f. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari
internal paling banyak 45%.
g. Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu
oleh Tim penilai kompetensi (assessor) yang
independen dan memiliki pengalaman dalam
membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
2. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi
jabatan yang lowong.
Persiapan

100
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Persiapan

101
Terdapat 8 Tahapan dalam pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpiman Tinggi,
yaitu:
Pelaksanaan
Pengumuman
Lowongan Jabatan
Seleksi
Administrasi
Seleksi
Kompetensi
Wawancara Akhir
Penelusuran
(Rekam Jejak)
Calon
Hasil Seleksi
Tes kesehatan dan
Psikologi
Pembiayaan

102
Pengumuman
Lowongan Jabatan
a. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan
Tinggi agar diumumkan secara terbuka,
dalam bentuk surat edaran melalui papan
pengumuman, dan/atau media cetak, media
elektronik (termasuk media on-line/internet).
b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15
(lima belas) hari kerja sebelum batas akhir
tanggal penerimaan lamaran.

103
Pengumuman
Lowongan Jabatan
1) Pada Instansi Pusat:
a) JPT utama dan madya diumumkan pada
seluruh instansi secara nasional;
b) JPT pratama diumumkan pada tingkat
pada tingkat kementerian yang
bersangkutan;
2) Pada Instansi Pemerintah Provinsi :
a) JPT madya diumumkan kepada instansi
lain paling kurang pada tingkat Provinsi;
b) Pengumuman JPT pratama dilakukan
paling kurang pada tingkat
kabupaten/kota yang bersangkutan,
dan/atau antar kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi;
3) Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten/Kota:
Pengumuman JPT pratama dilakukan paling
kurang pada tingkat kabupaten/ kota yang
bersangkutan, dan/atau antar kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi;
c. Pengumuman tersebut dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

104
Pengumuman
Lowongan Jabatan
d. Dalam pengumuman tersebut harus memuat:
1) Nama jabatan yang lowongan;
2) Persyaratan administrasi antara lain :
a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan
bermaterai;
b) fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang
dilamar
d) fotokopi SPT tahun terakhir;
e) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
f) riwayat hidup (CV) lengkap.
3) persyaratan integritas yang dibuktikan dengan
penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir);
4) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan
kelengkapan administrasi;

105
Pengumuman
Lowongan Jabatan
d. Dalam pengumuman tersebut harus memuat:
5) tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
6) alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang
dapat dihubungi;
7) prosedur lain yang diperlukan;
8) persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang
jabatan yang lowong;
9) pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan
dilamar minimal 5 tahun;
10) Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
11) Pengumuman ditandantangani oleh Ketua Panitia Seleksi
atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua
Panitia Seleksi.

106
Seleksi
Administrasi
a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan
dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi.
b. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan
administrasi untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
c. Kriteria persyaratan administrasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
masing-masing.
d. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam
jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh
jabatan yang akan diduduki.
e. Dapat dilakukan secara online bagi pengumuman pelamaran
yang dilakukan secara online
f. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua
Panitia Seleksi.

107
Seleksi
Kompetensi
METODE PENILAIAN
Kompetensi Manajerial Kompetensi Bidang
Assessment Center
Jika tidak memungkinkan, maka dapat
menggunakan metode:
• Psikometri
• Wawancara kompetensi
• Analisa kasus, atau
• Presentasi
Menggunakan metode tertulis dan
wawancara serta metode lainnya;
Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang ditetapkan oleh masing-masing
instansi

108
Wawancara Akhir
Wawancara Akhir
Dilakukan oleh Panitia
Seleksi
Panitia seleksi
menyusun materi
wawancara yang
terstandar sesuai
jabatan yang dilamar.
Wawancara bersifat
klarifikasi/ pendalaman
terhadap pelamar yang
mencakup peminatan,
motivasi, perilaku, dan
karakter.
Dalam pelaksanaan
wawancara dapat
melibatkan unsur
pengguna (user) dari
jabatan yang akan
diduduki.

109
Penelusuran
(Rekam Jejak)
Calon
A
Dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan
pengalaman untuk melihat kesesuaian
dengan jabatan yang dilamar.
B
Menyusun instrumen/ kriteria penilaian
integritas sebagai bahan penilaian utama
dengan pembobotan untuk mengukur
integritasnya.
C
Apabila terdapat indikasi yang
mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan
instansi terkait.
D
E
F
Melakukan penelusuran rekam jejak ke
tempat asal kerja termasuk kepada
atasan, rekan sejawat, dan bawahan
dan lingkungan terkait lainnya
Menetapkan pejabat yang akan
melakukan penelusuran rekam jejak
secara tertutup, obyektif dan memiliki
kemampuan dan pengetahuan teknis
intelejen.
Melakukan uji publik bagi jabatan yang
dipandang strategis jika diperlukan.

110
Hasil Seleksi
a. Panitia seleksi
Mengolah hasil
seleksi
Menyusun peringkat
nilai
Mengumumkan hasil
dan peringkat
Menyampaikan 3
peringkat tertinggi
kepada:
PPK
Presiden
Pejabat
Berwenang
Jabatan
Tinggi
Utama
dan
Madya
Jabatan Tinggi
Pratama
Pejabat Pembina
Kepegawaian
(Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur/
Bupati/ Walikota).

111
Tes kesehatan dan
Psikologi
a. Tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan
bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan lembaga psikologi ;
b. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib
menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.

112
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi
Persiapan

113
Monitoring dan Evaluasi
Kandidat yang sudah
dipilih dan ditetapkan
(dilantik) harus
diberikan orientasi
tugas oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian
dan pejabat yang
berwenang selama 1
(satu) bulan;
Status kepegawaian
bagi kandidat yang
terpilih berasal dari
instansi luar ditetapkan
dengan status
dipekerjakan sesuai
peraturan perundang-
undangan paling lama
2 (dua) tahun untuk
kepentingan evaluasi
kinerja;
Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat
dan Daerah
menyampaikan laporan
pelaksanaan seleksi
pengisian jabatan
pimpinan tinggi secara
terbuka kepada KASN
dan tembusannya
kepada:
1. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, bagi
Instansi Pusat;
2. Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, bagi
Intansi Daerah.

114
1. Jika tidak terdapat SDM yang memenuhi
syarat maka dapat diselenggarakan promosi
jabatan secara terbuka bagi Jabatan
Administrator, Pengawas atau jabatan
strategis lainnya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah memasuki
batas usia pensiun per-1 Februari 2014 tetapi
diperpanjang karena pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dapat dilakukan penilaian
kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi
dan jabatan yang diduduki.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menduduki
jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat
dilakukan penilaian kembali terkait dengan
kesesuaian kompetensi dan jabatan yang
diduduki.
4. PPK dapat menyampaikan
permohonan kepada Presiden untuk
membuka kesempatan bagi non-PNS,
Prajurit TNI dan Anggota POLRI
mengikuti seleksi terbuka dan
kompetitif jabatan-jabatan

115
5. Pengawasan pelaksanaan seleksi
terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Madya dan Pratama sebelum
terbentuknya KASN dilakukan oleh:
a. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, pada
Instansi Pusat;
b. Menteri Dalam Negeri, pada Instansi
Daerah.
6. Rekomendasi hasil pelaksanaan
pengawasan disampaikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian oleh :
a. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,
pada Instansi Pusat;
b. Menteri Dalam Negeri, pada Instansi
Daerah dengan tembusan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

116
Prosedur
Pengangkatan
PNS

117
Prosedur Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017

118
(1) Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan
lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS
sesuai dengan persyaratan
(2) Pengisian JPT utama dan JPT madya
dilakukan pada tingkat nasional
(3) Pengisian JPT pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai
dengan persyaratan
(4) Pengisian JPT pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau
antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
Pasal
110
Prosedur Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017

119
(1) Pengisian JPT utama dan JPT
madya tertentu yang berasal dari
kalangan non-PNS sesuai dengan
persyaratan
(2) Pengisian JPT utama dan JPT
madya tertentu yang berasal dari
kalangan non-PNS harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan
Presiden serta ditetapkan dalam
Keputusan Presiden
Pasal
111

120
(1) Pengisian JPT utama yang
memperoleh hak-hak keuangan dan
fasilitas lainnya setara menteri
dilakukan melalui seleksi terbuka dan
kompetitif sesuai sistem merit dan
diangkat oleh Presiden
(2) Presiden selaku pemegang
kekuasaan tertinggi pembinaan ASN
dapat mengangkat JPT utama melalui
penugasan atau penunjukan langsung
Pasal
112

121
a. Perencanaan
b.
Pengumuman
lowongan
c. Pelamaran
Pasal 113
• Pengisian JPT dilakukan melalui tahapan:
d. Seleksi
e.
Pengumuman
hasil seleksi
f. Penetapan
dan
pengangkatan

122
Pasal
114
a. Penentuan JPT
yang akan diisi
b. Pembentukan
panitia seleksi
c. Penyusunan dan
penetapan jadwal
tahapan pengisian
JPT
d. Penentuan
metode seleksi dan
penyusunan materi
seleksi
e. Penentuan
sistem yang
digunakan pada
setiap tahapan
pengisian JPT
(1) Perencanaan pengisian JPT meliputi:

123
(2) Panitia
seleksi untuk JPT
Utama dibentuk
oleh Presiden
Pasal
114
(4) Dalam membentuk
panitia seleksi, PPK
berkoordinasi dengan
Komisi Aparatur Sipil
Negara
(3) Panitia seleksi
untuk JPT Madya dan
JPT Pratama dibentuk
oleh PPK, kecuali JPT
Madya tertentu
dibentuk oleh Presiden

124
• a. Pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi
Pemerintah yang bersangkutan
• b. Pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang
terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong
• c. Akademisi, pakar, atau profesional
(5) Panitia seleksi
terdiri atas unsur:
• a. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan
jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong
• b. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi
• c. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
• d. Tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
(6) Panitia seleksi
harus memenuhi
persyaratan:
(7) Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5
(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang
Pasal 114

125
Pasal 115
a. menyusun dan
menetapkan jadwal
dan tahapan
pengisian
b. menentukan
metode seleksi dan
menyusun materi
seleksi
c. menentukan
sistem yang
digunakan pada
setiap tahapan
pengisian
d. menentukan
kriteria penilaian
seleksi administrasi
dan seleksi
kompetensi
e. mengumumkan
lowongan JPT dan
persyaratan
pelamaran
f. melakukan
seleksi administrasi
dan kompetensi
g. menyusun dan
menyampaikan
laporan hasil
seleksi kepada PPK
Panitia
seleksi
memiliki
tugas:

126
Pasal
116
(1) Dalam melaksanakan tugas, panitia
seleksi dibantu oleh sekretariat
(2) Sekretariat
dilaksanakan oleh unit
organisasi yang
membidangi urusan
kepegawaian
(3) Sekretariat memiliki
tugas memberikan
dukungan administratif
kepada panitia seleksi.

127
Pasal 117
(1) Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib
dilakukan secara terbuka melalui media cetak
nasional dan/atau media elektronik
(2) Pengumuman lowongan dilaksanakan paling
singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum
batas akhir tanggal penerimaan lamaran
(3) Pengumuman lowongan
dilakukan berdasarkan
ketentuan sebagai berikut:
a. Terbuka pada tingkat nasional kepada
seluruh Instansi Pemerintah untuk JPT pada
Instansi Pusat dan JPT madya pada Instansi
Daerah provinsi
b. Terbuka pada tingkat nasional atau terbuka
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
untuk JPT pratama pada Instansi Daerah
provinsi
c. Terbuka pada tingkat nasional atau terbuka
antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
untuk JPT pratama pada Instansi Daerah
kabupaten/kota

128
(4) Pengumuman lowongan paling sedikit harus memuat:
• a. Nama JPT yang lowong
• b. Persyaratan
• c. Kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong
• d. Batas waktu penyampaian berkas pelamaran
• e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi
• f. Alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi
Pasal 117 • (5) Pengumuman lowongan ditandatangani oleh ketua
panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas
nama ketua panitia seleksi

129
(1) Pelamaran pengisian JPT
disampaikan kepada panitia seleksi
(2) Pelamaran yang dilakukan
oleh PNS harus direkomendasikan
oleh PPK instansinya
Pasal 118

130
Pasal
119
(1) Selain melalui pelamaran, panitia
seleksi dapat mengundang PNS yang
memenuhi syarat untuk diikutsertakan di
dalam seleksi
(2) Dalam hal panitia seleksi
mengundang PNS yang
memenuhi syarat untuk ikut
dalam seleksi, PNS yang
bersangkutan harus tetap
mendapat rekomendasi dari
PPK instansinya

131
(1) Seleksi
pengisian JPT
dilakukan sesuai
dengan
perencanaan
pengisian JPT
(2) Penyusunan
tahapan seleksi
dan penetapan
jadwal seleksi
dalam perencanaan
dilakukan sesuai
kebutuhan
organisasi
(3) Penentuan
metode seleksi dan
penyusunan materi
seleksi dilakukan
mengacu kepada
standar kompetensi
Jabatan
(4) Panitia seleksi
wajib melakukan
seleksi secara
objektif dan
transparan
Pasal
120

132
Pasal 121
1. Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT
wajib dilakukan untuk setiap tahapan
seleksi
2. Panitia seleksi wajib mengumumkan
secara terbuka pada setiap tahapan
seleksi:
a. Nilai yang diperoleh peserta seleksi
berdasarkan peringkat
b. Peserta seleksi yang berhak mengikuti
tahapan seleksi selanjutnya
3. Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang
peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan
yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama,
pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan
tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK

133
Penetapan dan
pengangkatan JPT
dilakukan oleh
Presiden atau PPK
sesuai dengan
kewenangan
berdasarkan hasil
seleksi
122
Pasal

134
Pasal 123
• (1) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat
pimpinan tinggi pratama yang terpilih di lingkungan Instansi Pusat
kepada PPK melalui PyB
• (2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat
pimpinan tinggi pratama hasil seleksi dengan memperhatikan
pertimbangan PyB untuk ditetapkan

135
(1) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat
pimpinan tinggi madya yang terpilih di lingkungan kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian kepada PPK, untuk disampaikan
kepada Presiden
(2) Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan
tinggi utama yang terpilih di lingkungan lembaga pemerintah
nonkementerian kepada menteri yang mengoordinasikan, untuk
disampaikan kepada Presiden
(3) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan
tinggi madya yang terpilih di lingkungan lembaga nonstruktural kepada
Menteri, untuk disampaikan kepada Presiden
(4) Presiden memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat
pimpinan tinggi untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi
dengan memperhatikan pertimbangan PPK, menteri yang
mengoordinasikan, atau Menteri
Pasal 124

136
Panitia seleksi menyampaikan 3
(tiga) orang calon pejabat
pimpinan tinggi madya yang
terpilih di lingkungan
kesekretariatan lembaga negara
kepada pimpinan lembaga
negara untuk disampaikan
kepada Presiden
Pasal
125

137
(1) Panitia seleksi
menyampaikan 3 (tiga) orang
calon pejabat pimpinan tinggi
madya yang terpilih di
lingkungan Instansi Daerah
provinsi kepada PPK
(2) PPK mengusulkan 3
(tiga) nama calon pejabat
pimpinan tinggi madya di
lingkungan Instansi Daerah
provinsi kepada Presiden
melalui menteri yang
pemerintahan dalam negeri
(3) Presiden memilih 1
(satu) dari 3 (tiga) nama calon
pejabat pimpinan tinggi
madya untuk ditetapkan
sebagai pejabat pimpinan
tinggi madya dengan
memperhatikan pertimbangan
PPK
Pasal
126

138
(1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan
tinggi pratama yang di lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi
Daerah kabupaten/kota kepada PPK melalui PyB
(2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi
pratama pada Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota
untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan
memperhatikan pertimbangan PyB
(3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin
sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota
dikoordinasikan dengan gubernur
(4) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK
dikonsultasikan dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah
Pasal 127

139
Pasal 128
• (1) Dalam memilih
calon pejabat
pimpinan tinggi,
Presiden dapat
dibantu oleh tim
• (2) Pembentukan
tim ditetapkan oleh
Presiden dengan
Keputusan
Presiden

140
Pasal
129

141
dalam Jabatan Administrasi
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017

142
Prosedur Pengangkatan PNS dalam Jabatan Adminstrasi
Pasal 56
1
2
3
4
5
6
Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan
mempunyai kesempatan yang sama untuk
diangkat dalam JA yang lowong
PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam
JA kepada PPK setelah mendapat
pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada
Instansi Pemerintah
Pertimbangan tim penilai kinerja PNS
dilakukan berdasarkan perbandingan objektif
antara kompetensi, kualifikasi, syarat
Jabatan, penilaian atas prestasi kerja,
kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa
membedakan jender, suku, agama, ras, dan
golongan
PPK menetapkan keputusan
pengangkatan dalam JA
PPK dapat memberikan kuasa kepada
pejabat di lingkungannya untuk menetapkan
pengangkatan dalam JA
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian kuasa pengangkatan dalam
JA diatur dengan Peraturan Menteri

143
dalam Jabatan Fungsional
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017

144
Pasal 82
(1) PyB mengusulkan
pengangkatan pertama
PNS dalam JF kepada PPK
untuk:
• a. JF ahli pertama
• b. JF ahli muda
• c. JF pemula
• d. JF terampil
(2) Pengangkatan
pertama dalam JF
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan
oleh PPK
Tata Cara Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

145
(1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan Jabatan diusulkan oleh:
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF ahli utama
b. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a
(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden
(3) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK
Tata Cara Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
Pasal 83

146
(2) Pengangkatan PNS dalam JF
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh PPK
(1) Pengangkatan PNS yang
akan menduduki JF melalui
penyesuaian diusulkan oleh PyB
kepada PPK
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian

147
a. PPK kepada Presiden bagi PNS
yang akan menduduki JF ahli
utama
b. PyB kepada PPK bagi PNS
yang akan menduduki JF selain
JF ahli utama sebagaimana
dimaksud dalam huruf a
Pasal 85
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian
Pengangkatan dalam JF
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh
Presiden
Pengangkatan dalam JF melalui
promosi diusulkan oleh:
Pengangkatan dalam JF
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan oleh PPK
1 2
3

148
Pasal 86
(1) PPK dapat
memberikan
kuasa kepada
pejabat yang
ditunjuk di
lingkungannya
untuk menetapkan
pengangkatan
dalam JF selain JF
ahli madya
(2) Ketentuan
lebih lanjut
mengenai tata
cara pemberian
kuasa
pengangkatan
dalam JF diatur
dengan Peraturan
Menteri
Pendelegasian Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

149
Prosedur Kenaikan Pangkat PNS
KENAIKAN
PANGKAT
KP REGULER
MIN 4 THN
DIBERIKAN KEPADA:
PNS YG MENDUDUKI
JABATAN
PANGKAT TERTINGGI
BERDASARKAN
PENDIDIKAN YANG
DIMILIKI
KP PILIHAN
1 THN S.D. 4 THN
DIBERIKAN KPD PNS YANG
MENDUDUKI JABATAN,
KEMAMPUAN & PRESTASI TINGGI
PANGKAT TERTINGGI
BERDASARKAN JABATAN &
JENIS KP-NYA
PENGABDIAN
DIBERIKAN KPD
PNS YANG:
• ANUMERTA
• MENCAPAI BUP
• CACAT KARENA
DINAS
MASA PENETAPAN 1 APRIL & 1 OKT KECUALI
DITENTUKAN LAIN DENGAN PERATURAN

150
Prosedur dan Metode Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir kegiatan yang harus
dicapai oleh pejabat fungsional yang
digunakan sebagai salah satu syarat
untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat
dalam jabatan fungsional
Angka Kredit

151
Fungsional
Setiap pejabat fungsional wajib
mencatat dan menginventarisir hasil
kerja masing-masing.
Apabila dari hasil inventarisasi
kegiatan tersebut telah memenuhi
jumlah angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat maka pejabat
fungsional yang bersangkutan secara
hirarki mengajukan penilaian dan
penetapan angka kredit kepada
pejabat yang berwenang
Penilaian Angka Kredit

152
Fungsional
Langkah – Langkah Penyusunan Dupak
(Daftar Usul Penetapan Angka Kredit)
Mempelajari Butir
dan Sub Butir
Kegiatan Jabatan
Mencatat Kegiatan
dalam Buku
Catatan Pribadi
(BCP)
Mengumpulkan
Bukti
Fisik/Laporan
Menginventarisir Butir-
butir Kegiatan Sesuai
dengan Jenjang
Jabatan Fungsional
Mengkonversikan
Kegiatan/pekerjaan
Sehari- sehari
Membuat Laporan
Harian/Bulanan
Membuat Surat
Pernyataan Melakukan
Kegiatan (Pelayanan,
Pengembangan Profesi,
Pengabdian dan
Penunjang)
Membuat Dupak

153
Fungsional
Gol./Ruang Terampil/Ahli Nama Jabatan
Min. Angka
Kredit
III/a Terampil Rikpa Pelaksana Lanjutan 100
Ahli Rikpa Pertama
III/b Terampil Rikpa Pelaksana Lanjutan 150
Ahli Rikpa Pertama
III/c Terampil Rikpa Penyelia 200
Ahli Rikpa Muda
III/d Terampil Rikpa Penyelia 300
Ahli Rikpa Muda
IV/a Ahli Rikpa Madya 400
IV/b Ahli Rikpa Madya 550
IV/c Ahli Rikpa Madya 700
n.b.: Rikpa = Pemeriksa Pajak
Ket.: Terampil = Pendidikan s.d. Diploma III
Ahli = Sarjana (S1) s.d. Doktor (S3)
Contoh

154
Prosedur
Pengalihan
PNS

155
Prosedur Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintah
Sekretaris Daerah
Kabupaten/kota
Mengumpulkan dan
Menyampaikan Daftar
Nominatif PNS
Kementerian
Terkait
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Pemeriksaan
Keabsahan
Data
BKN
Penetapan
keputusan
pengalihan PNS

156
Prosedur Pengalihan Pegawai Negeri Sipil di Daerah
Tahapan Kegiatan Pengalihan
Persiapan
Pengalihan
Pegawai
Inventarisasi
Pegawai yang
Dialihkan
Pemrosesan
Data Pegawai
yang Dialihkan
Penerbitan SK
Pengalihan
Penyerahan SK
Pengalihan
Penempatan
Pegawai yang
Dialihkan
Penyelesaian
Masalah

157
Persiapan pengalihan pegawai meliputi:
Persiapan
Pengalihan
Pegawai
Pembentukan Tim
Pengalihan
Pembuatan, pemasangan
dan pelatihan program
aplikasi yang diperlukan
untuk memproses data
pegawai yang dialihkan
Penyusunan rencana
kerja dan anggaran
pengalihan
a
b
c
Penyusunan dan penetapan
pembagian tugas dan
prosedur kerja Tim
Pengalihan
Penyiapan berbagai sarana
lainnya yang diperlukan dan
koordinasi dengan instansi
terkait.
Penyiapan dan penetapan
format surat-surat keputusan
yang berkaitan dengan
pengalihan
d
e
f

158
• Data pegawai yang dialihkan perlu diinventarisir secara
lengkap dan akurat sesuai dengan kebutuhan pemrosesan
data dan penerbitan SK Pengalihan
• Data tersebut dikirimkan oleh instansi departemen/ lembaga/
pemerintah daerah kepada Kantor Pusat Badan
Kepegawaian Negara (BKN) dan tembusannya disampaikan
kepada kantor regional BKN.
Inventarisasi
Pegawai yang
Dialihkan

159
Dalam pemrosesan data
tersebut pekerjaan pokok selain
melakukan coding dan
perekaman data adalah
melakukan validasi data hasil
rekaman dengan data base
yang ada di BKN.
Pemrosesan
Data Pegawai
yang Dialihkan
a b
Data pegawai yang telah
diterima akan direkam
dengan menggunakan
Program Aplikasi yang
telah disiapkan oleh
petugas pada Kantor Pusat
atau Kantor Regional BKN.

160
Penerbitan SK
Pengalihan
02
03
01
Setelah data pegawai selesai divalidasi,
dapat dilakukan penerbitan SK pengalihan
jenis pegawai yang bersangkutan
Pengalihan pegawai 6 departemen yang
dilikuidasi/berubah status, akan
diterbitkan SK Kolektif dan Petikan.
Selain itu agar tidak terjadi kendala dalam penerbitan
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
salah satu tembusan SK akan dikirim kepada kantor
bayar (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
disingkat KPKN) lama.

161
Penyerahan SK
Pengalihan
Penyerahan SK Pengalihan kepada pegawai melalui
pemerintah daerah yang bersangkutan direncanakan akan
dilakukan bersamaan dengan unsur penilaian yang lain
Kegiatan ini bersifat seremonial, namun cukup penting
karena sekaligus berdampak politis dan yuridis
Hal tersebut dikarenakan dengan penyerahan tersebut
maka resmilah pusat menyerahkan kewenangan dan
sekaligus mengalihkan tanggung jawab menyangkut
pembinaan dan pengembangan karier pegawai yang
bersangkutan kepada daerah, sebagai bukti
keseriusan pemerintah untuk merealisir janjinya untuk
segera melaksanakan desentralisasi sepenuhnya.
01
02
03

162
Penempatan
Pegawai yang
Dialihkan
Masalah dalam pengalihan
PNS pusat menjadi PNS
daerah dapat terjadi
khususnya berkaitan dengan
penempatan pegawai yang
bersangkutan pada instansi
daerah
Pemerintah perlu menerbitkan
pedoman penyusunan kembali
organisasi pemerintahan
daerah provinsi/
kabupaten/kota yang akan
menjadi acuan bagi masing-
masing daerah
Hal tersebut dilakukan untuk
melakukan penyesuaian
organisasi sesuai kebutuhan,
kekhususan dan kemampuan
daerah yang bersangkutan

163
Penyelesaian
Masalah
PERMASALAHAN
TERSEBUT
ANTARA LAIN:
Adanya pegawai yang tidak tertampung dalam
organisasi pemerintahan daerah, terutama para
mantan pejabat struktural pada instansi vertikal
departemen/lembaga
Penempatan pada instansi daerah tidak dilakukan
secara obyektif, mengandung unsur KKN,
menyimpang dari peraturan kepegawaian, dan
sebagainya.
Kebijakan yang bersifat nasional perlu ditetapkan
sebagai acuan bagi daerah dalam menghadapi
permasalahan serupa di masing-masing daerah
SOLUSI

164
(Perka BKN no. 48 Tahun 2015)
Prosedur Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi
Pegawai Negeri Sipil Kementrian
Sekretaris Derah
Kabupaten/Kota
Pejabat yang
berwenang
Kepala BKN/
Kantor Regional
BKN
Menyampaikan
daftar nominatif PNS
yang dialihkan
Pemeriksaan
kebenaran dan
keabsahan data
Pejabat yang
berwenang
Sekretaris
Derah
Kabupaten/Kota
Menetapkan
keputusan
pengalihan PNS
PNS yang
Bersangkutan

165
Prosedur Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
Kementrian yang Berubah
PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2017
Salah satu contoh pengalihan PNS kementrian yang berubah yakni adanya perubahan Lembaga
Sandi Negara (Lemsaneg) menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2017.
Berikut merupakan regulasi terkait prosedur pelaksanaan pengalihan PNS pada BSSN.
1
Pasal 52
Pada saat mulai berlakunya Peraturan
Presiden ini maka:
a
Pegawai negeri sipil di lingkungan
Lembaga Sandi Negara menjadi
pegawai negeri sipil pada BSSN;
dan
b
PNS di lingkungan Direktorat
Keamanan Informasi, Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika dapat menjadi PNS
pada BSSN.

166
PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2017 (LANJUTAN)
2
Pasal 52
Dalam rangka pelaksanaan pengalihan
Pegawai Negeri Sipil, Menteri Komunikasi
dan Informatika, Kepala Lembaga Sandi
Negara, Kepala Badan Kepegawaian
Negara, dan instansi terkait lainnya
mengatur penyelesaian administrasi
pengalihan Pegawai Negeri Sipil berikut
hak dan kewajibannya dari Lembaga
Sandi Negara dan Direktorat Keamanan
Informasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika kepada BSSN.
3
Penyelesaian administrasi pengalihan
tidak mengurangi dan/atau
menghilangkan hak dan kewajiban
Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Sandi
Negara dan di Direktorat Keamanan
Informasi pada Kementerian Komunikasi
dan Informatika.

167
Dalam pelaksanaan pengalihan PNS di
BSSN, dibentuk Tim transisi yang terdiri dari
lima unsur kementerian/lembaga, yakni:
Lembaga Sandi
Negara
(Lemsaneg)
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
(Kemenkominfo)
Kementerian
Keuangan
(Kemenkeu)
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB)
Kementerian
Koordinator bidang
Politik, Hukum dan
Keamanan (Kemenko
Polhukam)

168
Prosedur Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota
Kepolisian RI menjadi Pegawai Negeri Sipil
Jabatan ASN di lingkungan Instansi Pusat dapat diisi
oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan kompetensi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undang
Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan
persyaratan Jabatan ASN pada Instansi Pusat
ditetapkan oleh PPK dengan persetujuan Menteri

169
Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPT
pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pusat tertentu
setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila
dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
Pengunduran diri
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan
undangan
Proses seleksi dan
persyaratan JPT
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan
undangan yang
mengatur tentang
pengisian JPT.
A
B C

170
Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari prajurit Tentara Nasional Indonesia
dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari
dinas aktif yaitu:
1. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana/sarjana/Diploma IV;
2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang
akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 atau 7 atau 5 tahun;
4. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
5. Usia paling tinggi 55 atau 53 tahun; dan
6. Sehat jasmani dan rohani.

171
Pengawasan Proses Pelaksanaan Pengangkatan,
Pengalihan dan Kenaikan Pangkat Pegawai
Monitoring adalah pengumpulan dan analisis informasi
secara sistematis untuk melihat kemajuan dari suatu survei
a. Monitoring bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas dari pelaksanaan survei.
b. Monitoring dilakukan berdasarkan target dan kegiatan yang telah
direncanakan selama proses pekerjaaan berlangsung.
c. Monitoring membantu pekerjaan tercatat dalam jalurnya,
dan atasan mudah mengetahui suatu kesalahan dalam
pekerjaan.
d. Monitoring memungkinkan Saudara menentukan sumber mana
yang tersedia dengan cukup baik dan dapat digunakan, dan juga
kapasitas yang mencukupi dan sesuai, sehingga Saudara dapat
melakukan apa yang telah direncanakan.

172
Monitoring mencakup:
Menenetukan indikator
dari efficiency,
effectiveness dan
impact;
Merencanakan sistem
untuk mengumpulkan
informasi yang
berhubungan dengan
indikator;
Mengumpulkan dan
mencatat informasi;
Menganalisa
informasi;
Menggunakan
informasi untuk
menginformasikan
day-to-day
management

173
Mekanisme Monitoring
• Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan
dengan berbagai cara, disesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang ada.
• Monitoring dapat dilakukan dengan cara diskusi
langsung secara intensif bersama para stakeholder
yang terlibat dalam survei, atau dengan presentasi
setiap kegiatan oleh penerima manfaat pada waktu
yang disepakati.
• Sedangkan untuk monitoring yang dilakukan oleh
Tim pelaksana survei akan dilakukan dengan
cara presentasi melaporkan kegiatan yang telah
berlangsung dan kedepannya.

174
Bertujuan untuk memantau
kegiatan pengangkatan,
pengalihan, dan kenaikan
pangkat pegawai agar
pelaksanaannya berjalan
sesuai dengan yang
direncanakan

175
Secara garis besar, pengawasan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan
pengangkatan, pengalihan, dan kenaikan pangkat pegawai antara lain
Pengawasan
kelengkapan
administrasi dan
persyaratan
lainnya
Pengawasan
proses
pengajuan
pengangkatan,
pengalihan dan
kenaikan
pangkat
Pengawasan
pelaksanaan
pengangkatan,
pengalihan dan
kenaikan
pangkat
Pengawasan
pelaporan dan
dokumentasi
pengangkatan,
pengalihan dan
kenaikan
pangkat pegawai

176
Berikut ini merupakan salah satu regulasi yang mengatur terkait pengawasan pada
proses pelaksanaan pengangkatan, pengalihan dan kenaikan pangkat pegawai
1. Kandidat yang sudah dipilih dan
ditetapkan (dilantik) harus diberikan
orientasi tugas oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan pejabat yang
berwenang selama 1 (satu) bulan;
2. Status kepegawaian bagi kandidat yang
terpilih berasal dari instansi luar
ditetapkan dengan status dipekerjakan
sesuai peraturan perundang-undangan
paling lama 2 (dua) tahun untuk
kepentingan evaluasi kinerja;
(Peraturan MENPAN Nomor 13 Tahun 2014)
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan
seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi
secara terbuka kepada KASN dan
tembusannya kepada:
a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, bagi Instansi
Pusat;
b. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, bagi Intansi Daerah.

177
Mengatasi Masalah-masalah dalam
Pelaksanaan Pengangkatan, Pengalihan

178
Masalah Pengangkatan
Pegawai
• Aturan pengangkatan PNS dalam
jabatan dilakukan dengan mem-
pertimbangkan faktor Pendidikan dan
pelatihan jabatan, kompetensi, serta
masa jabatan seorang PNS sejak
pengangkatan pertama dalam
jabatan tertentu sampai pensiun.
Akan tetapi pada kenyataannya
pengangkatan pejabat tidak hanya
murni berdasarkan syarat-syarat
yang ditentukan, melainkan masih
saja didominasi kepentingan politik,
kerabat, keluarga, dan sebagainya.
Contoh Permasalahan
• Pada tahun 2010, Pemerintah kota
Padang terdapat PNS yang berlatar
belakang Sarjana Pertanian yang
ditempatkan pada dinas
pengelolaan keuangan. Padahal
harusnya PNS yang diangkat dalam
jabatan struktural harus memiliki
kualifikasi atau Pendidikan sesuai
jabatan yang diemban.
Cara Mengatasi
Permasalahan
• Harus mengacu pada
tentang perubahan
atas PP No 100 Tahun
2000 tentang
Pengangkatan PNS
Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai

179
Masalah Kenaikan Pangkat Pegawai
Guru yang akan naik pangkat harus mengumpulkan angka
kredit dari publikasi ilmiah atau karya inovatif sebagai berikut:
a. Naik pangkat dari III/b ke III/c 4 poin, III/c ke III/d 6 poin
b. Naik pangkat III/d ke IV/a sebanyak 8 poin.
c. Naik pangkat dari IV/a ke IV/b sebanyak 10 poin.
Keterbatasan kemampuan guru dalam menulis dan
melakukan penelitian disinyalir menjadi masalah utama
yang dihadapi. Di samping keterbatasan kemampuan juga
disebabkan oleh keterbatasan waktu.
Cara mengatasi permasalahan:
A. Guru dapat bekerjasama atau berkolaborasi dengan dosen atau
mahasiswa yang akan melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya
B. Pemenuhan angka kredit terbesar dari unsur publikasi ilmiah merupakan
laporan hasil penelitian tindakan kelas yang dapat diseminarkan di KKG
atau MGMP. Oleh karenanya, forum ini dapat membuat guru menjadi lebih
mudah untuk menghasilkan kredit atau poin dari unsur publikasi ilmiah.

180
Menerbitkan pedoman
penyusunan kembali
organisasi pemerintah
daerah yang menjadi
acuan bagi masing-
masing daerah.
Pemerintah daerah dan
instansi vertical perlu
meningkatkan koordinasi
dengan instansi terkait
dalam pengalihan
pegawai untuk dapat
segera menyelesaikan
pendataan pegawai yang
akan dialihkan.
Segera diterbitkan
Keppres yang akan
menjadi landasan hukum
pelaksanaan pengalihan
PNS pusat menjadi PNS
daerah
Masalah Pengalihan Pegawai
Cara Mengatasi Permasalahan
Masalah yang sangat krusial dalam pengalihan PNS Pusat
menjadi PNS Daerah terjadi setelah penyerahan pegawai
kepada daerah, khususnya berkaitan dengan penempatan
pegawai yang bersangkutan

181
Daftar Pustaka
Badan Kepegawaian Negara. (2016). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2016
tentang Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang-Bidang yang ada.
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara
tentang Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang-Bidang yang ada.
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara
tentang Pengalihan PNS Propinsi Menjadi PNS Kementerian. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara
tentang Pengalihan PNS Propinsi dan PNS Kabupaten/Kota. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara
Erdianto, K. (2017). Pemerintah Bentuk Tim Transisi Badan Siber dan Sandi Negara. Retrieved from
https://nasional.kompas.com
Junaidin, J. (2016). Proses Analisis Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima. Jurnal
Ilmiah Mandala Education (JIME), 2(2), 315-325.
Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI
dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural.
Jakarta: Sekretariat Negara

182
Daftar Pustaka
Republik Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan
Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Jakarta:
Sekretariat Negara
Republik Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenangan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian
PNS. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil yang
Menduduki Jabatan Rangkap. Jakarta: Sekretariat Negara
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.. Jakarta:
Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil. Lembaran Negara RI tahun 2011, nomor 11. Jakarta: Sekretariat Negara.
Wijaya, A. (2015). Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Perum Jasa Tirta 1 Malang
(Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

T e r i m a K a s i h

Kenaikan Pangkat, Promosi Mutasi PNS.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Kenaikan Pangkat, Promosi Mutasi PNS.pdf

Similar to Kenaikan Pangkat, Promosi Mutasi PNS.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Kenaikan Pangkat, Promosi Mutasi PNS.pdf