Dokumen ini membahas manajemen kepegawaian yang merupakan bagian dari administrasi, mencakup pengadaan, penempatan, pengembangan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS). Terdapat berbagai regulasi yang mengatur proses manajemen PNS, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kepegawaian. Selain itu, dokumen menjelaskan tentang fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

1. By
Etiyasningsih, S.Pd. M.Pd

2.  Kata Manajemen perupakan pengembangan dari kata Administrasi yang
berasal dari bahasa latin, Administrare yang berarti sebagai pemberian
jasa atau bantuan.
 Kata Administrasi mengandung arti melayani (to service), pemimpin
(administrator), atau memimpin (to manage) yang akhirnya berarti
Manajemen
 Sementara Manajemen itu sendiri merupakan inti dari Administrasi ,
sehingga pembicaraan masalah manajemen sekaligus juga
membicarakan masalah administrasi
Administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan
merumuskan kebijakan umum.
Manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas
kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan.

3.  Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro berpendapat bahwa manajemen
kepegawaian meliputi kegiatan pengangkatan dan
seleksi, pengembangan yang meliputi latihan jabatan (in service
trainning), promosi, dan pemberhentian.
 Kemudian Flippo memberikan batasan tentang menajemen
kepegawaian (personal management) sebagai
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
terhadap pengadaan, pembinaan, kompensasi (pemberian
gaji/upah), integrasi, pemeliharaan dan pemberhentian / pensiun.
Dalam batasan ini terdapat 2 fungsi pokok, yaitu :
 Fungsi manajemen, meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan
 Fungsi operatif kepegawaian (pelaksanaan), meliputi
pengadaan, pembinaan/pengembangan, kompensasi, perawatan/
pemeliharaan.

4. Manajemen Kepegawaian, meliputi kegiatan-kegiatan :
 Pengadaan dan seleksi tenaga kerja/ pegawai, yang diketahui dari
rangkaian kegiatan tentang pengadaan, seleksi, dan
pengangkatan melalui ujian calon pelamar menjadi pegawai.
 Penempatan dan penunjukkan, diketahui melalui rangkaian
ditempatkannya calon pegawai pada jabatan atau fungsi tertentu
yang telah ditetapkan.
 Pengembangan, yang diketahui dari segenap proses latihan
(training) baik sebelum/sesudah menduduki jabatan dikaitkan
promosi pegawai
 Pemberhentian, yang diketahui melalui proses diberhentikannya
tenaga kerja/pegawai, baik sebelum masanya maupun sudah
saatnya (pensiun)

5. Fungsi-fungsi manajemen merupakan kerangka dasar dari peran
kegiatan manajerial secara universal. Fungsi manajemen dikategorikan
sebagai berikut :
 Perncanaan (planning)
 Pengorganisasian (organizing)
 Pemberian motivasi (motivation) yang terbagi dalam pengisian staff
(staffing) dan pengarahan (directing)
 Pengawasan (controling)
 Penilaian (evaluating)

6. Sistem dan proses manajemen PNS menurut UU No. 42 Tahun 1999
1. Perencanaan
 Planning merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan
secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang
akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.
 Perencanaan adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan
administrasi kepegawaian.
 Perencanaan menjadi unsur yang penting dalam mengawali
pelaksanaan manajemen PNS.

7. Sehubungan dengan aturan hukum tentang perencanaan administrasi
kepegawaian. UU No. 43 Tahun 1999 mengatur 3 hal pokok, yaitu :
 Formasi Pegawai Negeri Sipil
- Diatur dalam Pasal 15 UU No. 43 Tahun 1999
- PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun
2000
 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Diatur dalam Pasal 16 UU No. 43 Tahun 1999
 Penempatan Pegawai Sipil
PNS yang telah diangkat dari calon pegawai diberikan jabatan dan
pangkat tertentu dan ditempatkan pada unit kerja yang
direncanakan menerima tambahan tenaga baru.

8. 2. Pengadaan
 Diatur oleh PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
PNS.
 Pasal 2 ayat 1 PP No. 98 Tahun 2000.
a. tahap perencanaan
b. pengumuman
c. pelamaran
d. penyaringan
e.pengangkatan calon PNS (CPNS)
f. pengangkatan PNS
 Pasal 2 ayat 2 PP No. 98 Tahun 2000
Pengadaan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

9. 3. Pengembangan Kualitas
 Diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 menentukan bahwa
untuk mencapai daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya
diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan
pengabdian, mutu keahlian, kemampuan, dan
keterampilan.
 Untuk melaksanakan Pasal tersebut dikeluarkan PP No. 101
Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS

10. 4. Penempatan
 Penenpatan pegawai merupakan suatu proses yang tidak
terpisahkan dengan pengadaan pegawai.
 Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah the right man
on the right place (penempatan orang yang tepat pada tempat
yang tepat)
 Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal yang perlu diperhatikan
1) adanya analisis tugas jabatan (job analisys)
2) adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan (kecakapan pegawai)
 Pegawai yang bersangkutan harus memiliki kecakapan dalam
bidang kerjanya yang ditunjukkan dengan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

11.  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah suatu daftar
yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS
dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
 Unsur-unsur yang dinilai :
a. Kesetiaan
b. Prestasi kerja
c. Tanggung jawab
d. Ketaatan
e. Kejujuran
f. Kerja sama
g. Prakarsa
h. Kepemimpinan
 Dalam pemberian nilai berpedoman kepada Lampiran PP No. 10
Tahun 1979.

12. 5. Promosi (Kenaikan Pangkat)
 Promosi merupakan suatu penghargaan (reward) yang diberikan kepada
pegawai yang berprestasi berupa kenaikan pangkat atau jabatan.
 Diatur Dalam PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
 Menurut Pasal 3, kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan 2 sistem :
1. Kenaikan Pangkat Reguler
yaitu penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan
yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada
PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.

13. PP juga mengatur tentang jenis kenaikan pangkat lain, sbb :
 Kenaikan pangkat anumerta
yaitu kenaikan yang diberikan kepada PNS yang tewas dan diberikan
kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi
 Kenaikan pangkat pengabdian
yaitu kenaikan yang diberikan kepada PNS yang akan diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia
pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih
tinggi.

14. 6. Penggajian
• Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja
Pegawai Negeri yang bersangkutan.
• Burhannudin A. Tayibnapis mengatakan bahwa gaji menyandang fungsi
sebagai berikut :
a. Daya tarik untuk memperoleh tenaga-tenaga yang cakap dan
produktif
b. Sarana motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan
c. Alat untuk memelihara agar karyawan tetap betah bekerja dalam
organisasi (perusahaan)
• Diatur dalam Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999
• Penggajian PNS mengacu pada PP No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan
Atas Perubahan PP No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS
sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan PP No. 9 Tahun
2007

15.  PP No. 66 Tahun 2005 mengatur mengenai pemberian gaji pokok
dan tunjangan.
 PP No. 66 Tahun 2005 dalam Bab III mengatur pemberian
kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa.
 Kenaikan gaji istimewa mendorong PNS untuk bekerja lebih baik.
 Tunjangan merupakan bagian dari kompensasi finansial langsung
yang diberikan kepada PNS, yaitu antara lain, tunjangan keluarga,
tunjungan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan lain-lain.

16. 7. Kesejahteraan
 Usaha kesejahteraan adalah kompensasi yang pemberiannya
tidak tergantung dari jabatan/pekerjaan PNS dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan PNS.
 Diatur dalam Pasal 32 UU No. 43 Tahun 1999 mengatur bahwa
untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan
usaha kesejahteraan PNS.
 Usaha kesejahteraan, meliputi, program pensiun, tabungan
hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan
asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS.

17.  Jenis kesejahteraan yang dapat diperoleh, antara lain :
a. Cuti
- Diatur dalam Pasal 8 UU No. 43 Tahun 1999 tentang
setiap PNS berhak atas cuti.
- Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
waktu tertentu
- Diatur dalam PP No. 24 Tahun 1976
b. Perawatan
- Diatur dalam Pasal 9 UU No. 43 Tahun 1999.
- Pasal 9 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa
PNS yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak
memperoleh perawatan.
- Pasal 2 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa PNS yang
mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas
berhak memperoleh pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi

18. c. Tunjangan
- Diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999
disebutkan bahwa setiap PNS yang menderita cacat jasmani
atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun
juga, berhak memperoleh tunjangan.
d. Uang duka
- Diatur dalam Pasal 9 ayat 3 UU No. 43 Tahun 1999
disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri yang tewas,
keluarganya berhak memperoleh uang duka.

19. 8. Pemberhentian
 Bagian terakhir dalam proses manajemen pegawai adalah
pemberhentian di mana seluruh kegiatan berakhir di sini.
 Diatur dalam Pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999 tentang
pemberhentian PNS yang dibeda-bedakan dalam 4 unsur.
 Diatur menurut UU No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
 Diatur dalam PP No. 18 Tahun 2006 tentang penetapan pensiun
pokok pensiunan PNS dan janda/duda.
 Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun
adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh
pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang
berlaku baginya.