selayang pandang pengadaan barang/jasa pemerintah

1. Kwandang, Rabu 25 Januari 2023
Selayang Pandang
Pengadaan Barang/jasa
PemerintahTahun
2023
Disampaikan dalam :
Sosialisasi Pengadaan
barang/jasa pada
Dana Kapitasi JKN Puskesmas

3. aturan dasar :
 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah
 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas
Perpres 16 tahun 2018
 Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
 Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

4. aturan lainnya :
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2022 Tentang penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Sesuai pasal 86 ayat (1) pada Perpres 12 tahun 2021 :
“Menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan
Peraturan
Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan
peraturan
menteri/peraturan kepala lembaga

5. RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Catatan :
DN : Dalam Negeri
LN : Luar Negeri

6. Konsep
BARANG atau JASA
BELI
BIKIN/
BUAT
SEWA

7. Barang
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa Konsultansi
(keahlian)
Jasa Lainnya
(keterampilan)
PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA
TERINTEGRASI
(Menggabungkan lebih dari 1 jenis pengadaan)
Jenis Pengadaan

8. Pelaku Pengadaan pada Puskesmas :
01
02
03
Pengguna Anggaran (PA)
Kuasa Penggua Anggaran (KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
04 Pejabat Pengadaan
05 Penyelenggara Swakelola
06 Penyedia

9. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
PPK SKPD/Unit SKPD
(Pejabat Penatausahaan Keuangan)
Tidak sama dengan :

10. Hubungan kewenangan pelaku
pengadaan dan pengelola
keuangan pada Puskesmas
NO JABATAN PELAKU PENGADAAN
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN
1 Kepala Dinas Kesehatan Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Anggaran (PA)
2 Kepala Puskesmas Ditetapkan selaku KPA
(karena pertimbangan Rentang
kendali dan lokasi), dapat
merangkap sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Ditetapkan selaku KPA
(karena pertimbangan Rentang
kendali dan lokasi)
3 Kepala tata usaha /
jabatan struktural lainnya
- Dapat Ditetapkan selaku PPK
UNIT SKPD (Pejabat
Pengelolaan Keuangan)
karena terdapat KPA
4 Pejabat struktural
lain/jabatan fungsional
- Dapat Ditetapkan selaku PPTK
Unit SKPD
5 Jabatan fungsional
umum/pelaksana
- Bendahara Pengeluaran
Pembantu

12. GARIS BESAR PROSES
PBJ
1. Melalui Penyedia
2. Melalui Swakelola
diumumkan
di :

13. Metode Pemilihan
 Pengadaan Barang
 Pekerjaan Konstruksi
 Jasa Lainnya
 Jasa Konsultansi
Metode Pemilihan

14. PERBEDAAN ANTARA
TENDER DAN SELEKSI
TENDER/Tender cepat
(HPS diatas 200 Juta)
SELEKSI
(HPS diatas 100 Juta)
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
JASA LAINNYA
BARANG
JASA KONSULTANSI

15. Dokumen perencanaan
pengadaan :
 Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan/identifikasi kebutuhan
dapat didownload di : linktr.ee/gorutukpbj
 Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan dalam aplikasi
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
 Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK, ditetapkan oleh PA/KPA

16. Dokumen Persiapan pengadaan :
NO
BARANG/JASA
LAINNYA/PEKERJAAN
KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI
1 SPESIFIKASI TEKNIS KERANGKA ACUAN KERJA
2 HPS (harga perkiraan sendiri) HPS (harga perkiraan sendiri)
3 RANCANGAN KONTRAK RANCANGAN KONTRAK
Catatan :
1. HPS tidak diperlukan jika menggunakan metode pemilihan : E-Purchasing
2. Dokumen persiapan pengadaan ditetapkan oleh PPK
3. Dalam Pengadaan barang/jasa, PPK dapat dibantu oleh PPTK atau tim
pendukung atau tim teknis atau Jabfung Pengelola PBJ di UKPBJ

18. Pemilihan penyedia dan Pelaksanaan kontrak
Pejabat Pengadaan melakukan
pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke
Pelaku Usaha
Dalam melakukan pemesanan
Pejabat Pengadaan dapat dibantu
oleh tenaga pendukung.
Penyedia dan PPK melakukan
serah terima Barang/Jasa
Lainnya;
Penyedia menyerahkan bukti
pembelian/pembayaran atau
kuitansi kepada PPK; dan/atau
PPK melakukan
pembayaran
Khusus Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
Melalui Pengadaan Langsung
(bentuk kontraknya : bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi)
0 Sampai 50 Juta Rupiah

19. Pemilihan penyedia dan Pelaksanaan kontrak
PPK Menginstruksikan
kepada Pejabat
Pengadan untuk
melakukan E-
Purchasing
Pejabat Pengadaan
melakukan E-
Purchasing di Aplikasi
E-Katalog atau Toko
Daring
Pelaku usaha
menindaklanjuti E-
Purchasing di Aplikasi
E-Katalog atau Toko
Daring
PPK dan penyedia
menandatangani surat
pesanan
Penyedia melaksanakan
pekerjaan sesuai kontrak
(surat pesanan)
PPK dan penyedia
melakukan pemeriksaan
dan serah terima
pekerjaan
Khusus Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
Melalui E-Purchasing
(bentuk kontraknya : Surat Pesanan)
Paling banyak 200 Juta Rupiah

20. Pemilihan penyedia dan Pelaksanaan kontrak
PPK Menginstruksikan
kepada Pejabat
Pengadan untuk
melakukan Pengadaan
Langsung
Pejabat Pengadaan
melakukan Pengadaan
langsung di Aplikasi
SPSE atau secara
Manual
Pelaku usaha
menindaklanjuti E-
Purchasing di Aplikasi
E-Katalog atau Toko
Daring
PPK dan penyedia
menandatangani surat
Perintah kerja
Penyedia melaksanakan
pekerjaan sesuai kontrak
(surat perintah kerja)
PPK dan penyedia
melakukan pemeriksaan
dan serah terima
pekerjaan
Khusus Pengadaan Pek. Konstruksi/Jasa Konsultansi
Melalui Pengadaan Langsung
(bentuk kontraknya : Surat Perintah Kerja)
Paling banyak 200 Juta Rupiah

21. Catatan Pengadaan barang/jasa secara elektronik :
1. Pada prinsipnya, PBJ diselenggarakan secara elektronik
2. PBJ Secara elektronik memanfaatkan E-Marketplace, yaitu :
a. E-Katalog
b. Toko daring
c. Pemilihan Penyedia (melalui Aplikasi SPSE), terdiri dari :
1) Tender (tender, seleksi)
2) Non tender, terdiri dari :
a) Transaksional
b) Pencatatan
3. Dalam hal infrastruktur pendukung untuk pengadaan secara
elektronik belum tersedia di lokasi FKTP, pengadaan
barang/jasa oleh FKTP dilakukan secara manual/non-
elektronik, Namun, direkomendasikan tetap dicatatkan
melalui fitur pencatatan pada aplikasi sistem pengadaan
secara elektronik (SPSE)

22. Dikutip
langsung dari
aturan
dasarnya :

23. Keunggulan Pengadaan barang/jasa secara
elektronik :
1. Transparan
2. Tercatat dengan rapi dan sistematis
3. Dapat diakses setiap saat
4. Memudahkan pertanggungjawaban
Akses di :
www.lpse.gorutkab.go.id

24. Contoh Pencatatan Pengadaan barang/jasa di Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) melalui alamat : lpse.gorutkab.go.id
Screenshot tampilan aplikasi SPSE

25. Katalog elektronil lokal Gorontalo utara :
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/komoditas-kldi/D80

26. Contoh Pencatatan Pengadaan barang/jasa di Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) melalui alamat : lpse.gorutkab.go.id

27. Contoh Pencatatan Pengadaan barang/jasa di Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) melalui alamat : lpse.gorutkab.go.id

28. Catatan tentang SIRUP
(Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
 Seluruh “belanja” pemerintah (kecuali gaji dan TPP) harus diketahui
masyarakat sebelum dibelanjakan
 Agar masyarakat mengetahuinya, maka Belanja-belanja tersebut harus
diumumkan dalam bentuk Rencana Umum Pengadan melalui Aplikasi
SIRUP
 Belanja yang tidak diumumkan dalam SIRUP tapi sudah
dieksekusi/dibelanjakan duluan berarti tidak sesuai ketentuan
perundangan-undangan. Hati-hati !!!!
 Batas pengumuman SIRUP : tanggal 31 Maret setiap tahun berjalan
(APBD Induk).
 Rencana Umum Pengadaan dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan
sepanjang tahun anggaran (tidak terbatas jumlah perubahannya)

29. Mari sama-sama torang
membiasakan yang “Benar”,
BUKAN membenarkan yang “Biasa”
One stop service PBJ di Gorontalo utara :
https://linktr.ee/gorutukpbj

30. TERIMA
Pengadaan Tangguh
Gorontalo Utara Tumbuh
mendukung Indonesia Maju