Berisikan peraturan perundangan tentang proses pengadaan barang dan jasa ygn dibuat oleh pemerintah dalam hal proses tender untuk perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kontruksi
penjelasan tentang pengadaan perpres 70Afrizal Panji
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, etika, organisasi, tugas dan persyaratan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan menghilangkan multitafsir. Perubahan ini mencakup penjelasan mengenai pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi serta tata cara pengadaannya secara lebih efisien dengan percepatan penyerapan anggaran.
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
Surat Edaran Menteri PUPR No.10/SE/M/2018 menetapkan standar dokumen pemilihan dan jadwal tahapan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi dengan metode lelang dini untuk tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR. Dokumen ini mengatur perubahan metode pengadaan dan syarat kualifikasi untuk jasa konsultansi konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Juknisnya, meliputi pengertian pengadaan barang/jasa, pelaksana pengadaan, tahapan pengadaan, perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa."
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
penjelasan tentang pengadaan perpres 70Afrizal Panji
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, etika, organisasi, tugas dan persyaratan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan menghilangkan multitafsir. Perubahan ini mencakup penjelasan mengenai pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi serta tata cara pengadaannya secara lebih efisien dengan percepatan penyerapan anggaran.
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
Surat Edaran Menteri PUPR No.10/SE/M/2018 menetapkan standar dokumen pemilihan dan jadwal tahapan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi dengan metode lelang dini untuk tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR. Dokumen ini mengatur perubahan metode pengadaan dan syarat kualifikasi untuk jasa konsultansi konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Juknisnya, meliputi pengertian pengadaan barang/jasa, pelaksana pengadaan, tahapan pengadaan, perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa."
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
Dokumen tersebut membahas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk definisi HPS, fungsi dan ketentuan penyusunannya, serta sumber informasi dan metode penentuan harga yang digunakan dalam menyusun HPS."
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Dokumen menjelaskan tentang ULP/Pejabat Pengadaan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. ULP dibentuk oleh kepala instansi dan beranggotakan minimal 3 orang, bertugas mengatur proses pengadaan mulai dari perencanaan, pengumuman, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang lelang. ULP berwenang mengadakan lelang untuk pengadaan
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil proyek. Terdapat penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing organisasi dan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan.
Peraturan ini merupakan revisi kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Revisi ini mengatur penyederhanaan prosedur pengadaan, pendelegasian wewenang kepada Kepala LKPP untuk mengatur tata cara teknis pengadaan, serta penambahan pengaturan mengenai pengadaan jasa konsultansi melalui seleksi internasional.
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Master presentasi yang harus diedit oleh peserta seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan langsung dan swakelola. Pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu tanpa lelang. Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola.
This document describes fusible resistors produced by HTR. Fusible resistors are resistors designed to fuse or blow as a safety measure if subjected to abnormal voltage/current spikes or circuit malfunctions. HTR's fusible resistors use alloy resistance wire wound on a ceramic core and coated in flame retardant silicone or cement. They are tested to various industry standards to ensure reliable fusing under overload conditions without flame or explosion. Common applications include tape and reel packaging. Customers must verify the suitability for their specific application.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Dokumen tersebut membahas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk definisi HPS, fungsi dan ketentuan penyusunannya, serta sumber informasi dan metode penentuan harga yang digunakan dalam menyusun HPS."
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Dokumen menjelaskan tentang ULP/Pejabat Pengadaan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. ULP dibentuk oleh kepala instansi dan beranggotakan minimal 3 orang, bertugas mengatur proses pengadaan mulai dari perencanaan, pengumuman, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang lelang. ULP berwenang mengadakan lelang untuk pengadaan
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil proyek. Terdapat penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing organisasi dan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan.
Peraturan ini merupakan revisi kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Revisi ini mengatur penyederhanaan prosedur pengadaan, pendelegasian wewenang kepada Kepala LKPP untuk mengatur tata cara teknis pengadaan, serta penambahan pengaturan mengenai pengadaan jasa konsultansi melalui seleksi internasional.
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Master presentasi yang harus diedit oleh peserta seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan langsung dan swakelola. Pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu tanpa lelang. Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola.
This document describes fusible resistors produced by HTR. Fusible resistors are resistors designed to fuse or blow as a safety measure if subjected to abnormal voltage/current spikes or circuit malfunctions. HTR's fusible resistors use alloy resistance wire wound on a ceramic core and coated in flame retardant silicone or cement. They are tested to various industry standards to ensure reliable fusing under overload conditions without flame or explosion. Common applications include tape and reel packaging. Customers must verify the suitability for their specific application.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
This document provides an overview of personal finance topics for engineers. It begins by explaining why personal finance is important but poorly covered, and why it is relevant for engineers specifically. It then outlines some fast finance basics like behavioral finance, liquidity, cash flow, compounding returns, and the benefits of index fund investing. The document also discusses more advanced topics such as calculating returns in Excel, retirement planning challenges, collectible coins, and derivatives. The overall message is that personal finance is not as rational as people think, and the keys are to save early, avoid debt, and keep investing simple through low-cost index funds.
Marie-Hélène introduces herself as a Product Manager who enjoys teamwork and conversations with customers. She has experience working in product management and has skills in relationships, public speaking, HTML, CSS, Flash, Dreamweaver, Photoshop, InDesign, Mac OS X, Windows, Ubuntu Linux, and Office 2007. In her personal time, she enjoys traveling and spending time with her friends and family.
Manajemen pengadaan barang dan jasa PemerintahMrisqiW
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Terdiri dari organisasi pengadaan yang terdiri atas pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan. Juga membahas tentang pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang dan jasa maupun swakelola.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup prinsip, ruang lingkup, jenis, organisasi, dan prosedur pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel.
Dokumen tersebut merangkum peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip dasar pengadaan meliputi efisien, transparan, dan adil. Dokumen menjelaskan organisasi pengadaan, tugas pejabat terkait, dan prosedur pengadaan.
Pasal 11 menjelaskan tugas dan kewenangan PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk menetapkan rencana pengadaan, menandatangani kontrak, mengawasi pelaksanaan, dan melaporkan kemajuan proyek. Pasal 12 menetapkan persyaratan untuk menjadi PPK seperti integritas tinggi dan sertifikat keahlian pengadaan. Pasal 13 melarang PPK menandatangani kontrak tanpa adanya anggaran yang memadai.
Dokumen tersebut merangkum pelatihan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh DPW APPI dan DPD Ferari Sumatera Utara. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pelaku dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah."
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaHeru Supanji
Dokumen tersebut menjelaskan tentang para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti PA/KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, serta tugas dan persyaratan masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Keputusan Presiden ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang sehat. Keputusan ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaYuni
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)Agus Triyono
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
3. PRINSIP DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Efisien
Efektif
Terbuka dan bersaing
Transparan
Adil/tidak diskriminatif
Akuntabel
4. RUANG LINGKUP PERPRES NO. 54 TAUN 2010
Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya
baiksebagianatau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD.
Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya
dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
dan Pinjaman Luar Negeri (PHLN) yang diterima oleh
Pemerintah.
Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden
ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang
berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para
pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang
akan dipergunakan
5. ETIKA PENGADAAN
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan
ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga
kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan
Barang/Jasa;
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak
sehat;
6. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para
pihak;
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa;
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan
Barang/Jasa;
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara; dan
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,
rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui
atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa.
7. ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
BARANG/JASA
PA/ KPA;
PPK;
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
PA/ KPA;
PPK;
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
8. TUGAS & WEWENANG KUASA PENGGUNA
ANGGARAN (KPA)
menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
sekurang-kurangnya di website K/L/D/I;
menetapkan PPK;
menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
menetapkan pemenang Pelelangan atau Penunjukan
Langsung untuk paket pengadaan Barang/Perkerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau
9. menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
mengawasi pelaksanaan anggaran;
menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyelesaikan perselisihan diantara PPK dengan
ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat; dan
mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
10. menetapkan Pejabat Pengadaan;
menetapkan Tim Teknis;
menetapkan tim Juri/tim Ahli untuk pelaksanaan
pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
11. TUGAS POKO & FUNGSI PPK :
menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang meliputi:
spesifikasi teknis Barang/Jasa;
rincian HPS; dan
rancangan Kontrak.
menunjuk Penyedia Barang/Jasa;
menandatangani Kontrak;
melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA;
12. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. SELAIN TUGAS POKOK APABILA DIPERLUKAN,
PPK DAPAT:
mengusulkan kepada PA/KPA:
perubahan paket pekerjaan; dan/atau
perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
menetapkan tim pendukung;
menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.
14. PERSYARATAN SEBAGAI PPK:
memiliki integritas moral;
memiliki disiplin tinggi;
memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta
manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan
kepadanya;
mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KKN;
menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan;
tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan.
15. PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh KPA untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan
menandatangani Kontrak untuk Penyedia Barang/Jasa
apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup
tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
16. PANITIA/PEJABAT PENGADAAN
Panitia wajib ditetapkan untuk :
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah);
pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Anggota Panitia berjumlah gasal paling kurang 3 (tiga)
orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan.
Panitia dapat dibantu oleh tim pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer).
17. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia atau satu
orang Pejabat Pengadaan.
Paket pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat
dilaksanakan oleh Panitia atau satu orang Pejabat
Pengadaan.
Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang
Pejabat Pengadaan.
18. PERSYARATAN SEBAGAI PANITIA:
memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
memahami isi dokumen, metode dan prosedur
pengadaan;
tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat
yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat
Pengadaan;
19. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan sesuai dengan
kompetensi yang dipersyaratkan; dan
menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.
pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun institusi
teknis lainnya.
anggota panitia dilarang duduk sebagai :
PPK;
pengelola keuangan; dan
APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota
Panitia untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan
instansinya.
20. TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB
PANITIA:
menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
menetapkan Dokumen Pengadaan;
menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
website K/L/D/I masing-masing dan di Portal Pengadaan
Nasional.
menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;
melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
menjawab sanggahan;
21. menetapkan pemenang atau penyedia Barang/Jasa
untuk:
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan Barang/Perkerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya sampai dengan Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); dan/atau
Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK;
Pejabat Pengadaan menyerahkan dokumen asli
pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
22. Panitia menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kepada Pimpinan Institusi; dan
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.
23. PERSYARATAN SEBAGAI PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN:
pegawai negeri baik dari instansi sendiri atau instansi
teknis lainnya;
memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
memahami isi Kontrak;
memiliki kualifikasi teknis;
menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan; dan
tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
24. TUGAS & FUNGSI PANITIA/PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN:
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak;
menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/ pengujian; dan
membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) hasil
pekerjaan dan serah terima Barang/Jasa.
25. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA:
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan/usaha;
memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
memperoleh sekurang- kurangnya1 (satu) pekerjaan
sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman subKontrak;
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun;
26. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan
Barang/Jasa;
dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan
kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai
perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut;
memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,
kecuali untuk pengadaan Barang, dan Jasa Konsultansi;
27. khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan
Paket (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP – P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua)
N
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir
28. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau
direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani
Penyedia Barang/Jasa;
sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan telah melunasi kewajiban pajak tahun
terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 dan/atau PPN paling
kurang 3 (tiga) bulan terakhir, kecuali untuk perusahaan
yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;
29. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan
diri pada Kontrak;
tidak masuk dalam daftar hitam
memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan jasa pengiriman; dan
menandatangani Pakta Integritas.
30. SWAKELOLA:
Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh
Pelaksana Swakelola.
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola
meliputi:
pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan
tugas pokok K/L/D/I;
pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya
memerlukan partisipasi langsung masyarakat
setempat;
31. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi
atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia
Barang/Jasa;
pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan
menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakarya, atau penyuluhan;
pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)
dan survey yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metode kerja yang belum
dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
32. Pekerjaan pemrosesan data, perumusan kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium dan
pengembangan sistem tertentu;
pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang
bersangkutan;
pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan
penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam
negeri;
penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
33. Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran:
direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh
K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
mempergunakan tenaga sendiri dan/atau dapat
menggunakan tenaga ahli.
34. Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola selaku
Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku
cadang dan tenaga ahli perseorangan yang bukan
pegawai negeri dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan;
pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini;
pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan
dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borongan;
35. pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan
dilakukan berdasarkan Kontrak tenaga ahli
perseorangan;
penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan
dicatat setiap hari dalam laporan harian;
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja
atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh
instansi pemerintah Pelaksana Swakelola;
Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah
lain yang disamakan dipertanggung jawabkan secara
berkala maksimal secara bulanan
36. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi
setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan
dana;
kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan
dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan
penyerapan dana; dan
pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan
oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan
rencana yang telah ditetapkan
37. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA BARANG/JASA:
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan
dengan:
Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan
Pelelangan Sederhana;
Penunjukan Langsung;
Pengadaan Langsung; atau
Umum; Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dilakukan dengan:
Pelelangan
Pelelangan Terbatas;
Pemilihan Langsung;
Penunjukan Langsung; atau
Pengadaan Langsung.
38. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa
Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode
Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan
sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan
harga
39. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai
paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dapat dilakukan dengan:
Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya; atau
Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi.
Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung
dilakukan melalui proses pascakualifikasi.
Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung
tidak ada negosiasi teknis dan harga.
40. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung
diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I,
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan
Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.
Penunjukan Langsung dapat dilakukan:
keadaan tertentu; dan/atau ;
pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi
khusus/Jasa Lainnya yang bersifat memenuhi
kualifikasi.
Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi
baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga
yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
41. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
teknologi sederhana;
risiko kecil; dan/atau
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha
orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil
termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket
pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang
tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk
koperasi kecil;
42. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga
yang berlaku di pasar kepada Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat
Pengadaan.
43. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
metode satu sampul;
metode dua sampul;
metode dua tahap.
Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik
sebagai berikut:
Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya
telah dPengadaan Jasa Konsultansi yang Kerangka
Acuan Kerjanya (KAK) sederhana; atau
Pengadaan Jasa Konsultansi yang Kerangka Acuan
Kerjanya (KAK) sederhana; atau
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya
dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen
Pengadaan.
44. Metode pemasukan dokumen untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi menggunakan metode dua sampul kecuali
Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan
metode Seleksi Sederhana/Penunjukan
Langsung/Pengadaan Langsung/Sayembara,
menggunakan metode satu sampul.
45. METODE EVALUASI
sistem gugur;
sistem nilai; dan
sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada
prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.
Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya
yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode
evaluasi sistem nilai atau metode evalusi biaya selama
umur ekonomis.
46. KONTRAK (PASAL 50 & 51)
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara
pembayaran terdiri atas:
Kontrak Lumpsum;
Kontrak Harga Satuan;
Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
Kontrak Persentase;
47. TANDA BUKTI PERJANJIAN
Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya
sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)sampai dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah)sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
48. Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
49. METODE PENILAIAN KUALIFIKASI (PASAL 56)
Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan
tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi
yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi
yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.
50. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai
berikut:
Pelelangan Umum terkecuali Pelelangan Umum untuk
Pekerjaan Kompleks;
Pelelangan Sederhana; dan
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:
Sistem gugur, untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya;
Sistem nilai, untuk pengadaan Jasa Konsultansi.
51. TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEK.
KONSTRUKSI/JASA LAINNYA (PASAL 57 & 58)
Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:
pengumuman;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Pengadaan;
pemberian penjelasan;
pemasukan Dokumen Penawaran;
pembukaan Dokumen Penawaran;
evaluasi penawaran;
evaluasi kualifikasi;
pembuktian kualifikasi;
pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
52. penetapan pemenang;
pengumuman pemenang;
sanggahan;
sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
penunjukan penyedia.
Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana meliputi
tahapan sebagai berikut:
pengumuman;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Pengadaan;
pemberian penjelasan;
53. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana meliputi
tahapan sebagai berikut:
pemasukan Dokumen Penawaran;
evaluasi penawaran serta negosiasi teknis & biaya;
penetapan pemenang;
pengumuman pemenang;
penunjukan penyedia.
54. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi
tahapan sebagai berikut:
survei harga pasar dengan cara membandingkan
minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya
55. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (PASAL 66)
PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Barang/Jasa.
Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
HPS disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku
menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.
HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan
dan biaya operasional lainnya yang dianggap wajar.
56. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar
setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei
menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan
mempertimbangkan informasi yang meliputi:
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang
dapat dipertanggungjawabkan;
daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
57. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik
yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak
lain;
perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh
konsultan perencana (engineer’s estimate);
norma indeks; dan
informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan
dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
58. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
(PASAL 67)
Jaminan atas Pengadaan Barang /Jasa terdiri atas:
Jaminan Penawaran;
Jaminan Pelaksanaan;
Jaminan Uang Muka;
Jaminan Pemeliharaan; dan
Jaminan Sanggahan Banding.
Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat
dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional)
setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Panitia
diterima oleh Penerbit Jaminan.
59. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau
Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis
jaminan untuk Pengadaan Barang/Jasa.
Perusahaaan Asuransi penerbit jaminan adalah
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk
menjual produk jaminan (surety) sebagaimana ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat
memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu
persen) hingga 3% (tiga persen) dari total HPS.
Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan
Langsung.
60. Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk kontrak diatas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya
SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai
HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima
persen) dari nilai Kontrak; dan
untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan
puluh persen) nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan
5% (lima persen) dari nilai HPS.
Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai
serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama
Pekerjaan Konstruksi
61. Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari
nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk
menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang telah diserahkan.
Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat
memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau
memberikan retensi sebesar 5% dari nilai kontrak.
62. SERTIFIKAT GARANSI (PASAL 72)
Dalam Pengadaan Barang, Penyedia Barang wajib
menyerahkan Sertifikat Garansi.
Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan
penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak.
Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak
yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.
63. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA (PASAL 73)
Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara
terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-
kurangnya melalui:
website K/L/D/I; dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa
diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan
secara luas melalui:
website K/L/D/I; dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk
mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya
harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah
besar dan memiliki peredaran luas.
64. SANGGAHAN (PASAL 81 & 82)
Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa
dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama
dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan
secara tertulis apabila menemukan:
penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang
diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
adanya rekayasa tertentu sehingga mengakibatkan
terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
65. Surat sanggahan disampaikan kepada Panitia dan
ditembuskan kepada PPK, KPA dan APIP K/L/D/I yang
bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang.
Panitia wajib memberikan jawaban tertulis atas semua
sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat
sanggahan diterima.
Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban
sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan
banding kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan
banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan
Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak
pengajuan sanggahan banding.
66. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2 0/00 (dua
per seribu) dari nilai HPS atau paling tinggi sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
Sanggahan Banding menghentikan proses
Pelelangan/Seleksi.
LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi
untuk penyelesaian Sanggahan Banding atas dasar
permintaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi.
Dalam hal sanggahan Banding dinyatakan benar,
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah//Pimpinan Institusi
memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan
evaluasi ulang atau pemilihan ulang.
Dalam hal sanggahan Banding dinyatakan benar, Jaminan
Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah dan
apabila dinyatakan salah, maka Jaminan Sanggahan
Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.
67. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
tidak ada sanggahan dari peserta lelang;
sanggahan dan/atau sanggahan bandingterbukti
tidak benar; atau
Dalam hal Penyedia Barang/Jasa mengunduran diri maka
Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara.
Dalam hal tidak terdapat sanggahan maka SPPBJ harus
diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi
dan segera disampaikan kepada pemenang
Pelelangan/Seleksi.
Dalam hal tidak terdapat sanggahan maka SPPBJ harus
diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang pelelangan/seleksi.
68. PENANDATANGANAN KONTRAK (PASAL 86)
Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia
Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya SPPBJ.
Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi
yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang
mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari
Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa.