2. Pedoman Umum
Penanggung jawab:
Kepala PMU : Ir. Danny Sutjiono
Pimpro P2KP : Ir. Arianto, Dipl. SE, MT
Disusun oleh:
Tim Persiapan P2KP
• Imam Krismanto
• R. Arief Rahadi
• Sonny H. Kusuma
• Udi Maadi
• Tri Maulana
• Maksudi
Editing
Anna Yulianti Shavin
Diterbitkan oleh:
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman — Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
Lay out/desain grafis
Maksudi, Bharata Kusuma
Karikatur:
Zakaria S. Sutedja
Cetakan Revisi, September 2004
Buku ini boleh digandakan/perbanyak (di-foto copy). Penggunaan karikatur diizinkan hanya untuk kebutuhan Proyek
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Penggunaan karikatur diluar proyek ini akan dikenakan sanksi sesuai hukum
perundang-undangan yang berlaku.

3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini
dirasakan sudah sangat mendesak untuk
ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan,
salah satu ciri umum dari kondisi fisik
masyarakat miskin adalah tidak memiliki
akses ke prasarana dan sarana dasar
lingkungan yang memadai, dengan kualitas
perumahan dan permukiman yang jauh
dibawah standar kelayakan, dan mata
pencaharian yang tidak menentu.
Pemerintah Indonesia, melalui Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah, telah
melakukan berbagai upaya penanganan
masalah kemiskinan di perkotaan. Salah satu
diantaranya ialah Proyek Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang
dilaksanakan sejak tahun 1999.
Dari hasil pelaksanaannya, tampak
perkembangan yang positif, khususnya dalam
hal terwujudnya kelembagaan masyarakat
lokal yang mandiri, yakni Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan ini
dipercaya sebagai pengelola dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) dan sebagai
pemeduli terhadap kemiskinan di
komunitasnya. Membangun kelembagaan
masyarakat yang mengakar perlu dilakukan,
agar setelah masa proyek P2KP berakhir,
upaya penanggulangan kemiskinan di
perkotaan dapat dijalankan sendiri oleh
masyarakat.
Meskipun demikian, dari hasil evaluasi
pelaksanaan P2KP maupun kajian refleksi
kritis yang dilakukan secara intensif serta
masukan-masukan dari berbagai pihak,
disadari bahwa masih terdapat berbagai hal
yang belum diakomodasi dalam konsep dan
strategi pelaksanaan P2KP yang ada saat ini,
sehingga memerlukan penyempurnaan-
penyempurnaan lebih lanjut.
Penyempurnaan tersebut ditekankan pada
keyakinan dasar P2KP bahwa persoalan
kemiskinan sebenarnya hanya dapat
ditanggulangi oleh masyarakat sendiri yang
mampu bersinergi dengan pemerintah daerah
dan kelompok peduli setempat. Sehingga
cukup jelas bahwa faktor kapasitas dan
kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah
menempati posisi yang sangat strategis dalam
penyiapan kemandirian dan keberlanjutan
upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
maupun pembangunan lingkungan perumahan
dan permukiman.
Guna mendukung peningkatan kapasitas dan
kesiapan masyarakat tersebut, strategi
pelaksanaan P2KP dititikberatkan pada
proses pemberdayaan dan pembelajaran
Kata Pengantar

4. Pedoman Umum
masyarakat serta pemerintah daerah agar
mampu melakukan proses transformasi
sosial dari masyarakat miskin/tidak berdaya
menjadi masyarakat berdaya, dari masyarakat
berdaya menjadi masyarakat mandiri dan
akhirnya dari masyarakat mandiri mampu
menuju tatanan masyarakat madani (civil
society).
Terrwujudnya tatanan masyarakat madani
inilah yang menjadi pondasi yang kokoh bagi
terjaminnya kemandirian dan keberlanjutan
upaya-upaya masyarakat, yang selain mampu
menanggulangi masalah kemiskinan di
wilayahnya secara efektif, juga mampu
membangun kondisi lingkungan permukiman
di wilayahnya yang lebih baik, pro poor, sehat,
dan lestari.
Penjabaran dari penyempurnaan konsep dan
strategi pelaksanaan P2KP tersebut
selanjutnya dituangkan dalam bentuk
penjelasan mengenai berbagai intervensi
P2KP, yang berkaitan dengan; (1) upaya untuk
lebih menitikberatkan orientasi pada
penggalian dan pelembagaan kembali nilai-
nilai luhur kemanusiaan (gerakan moral),
prinsip-prinsip kemasyarakatan (good
governance) dan pembangunan berkelanjutan
(Tridaya) sebagai pondasi pelaksanaan P2KP,
(2) pengokohan kelembagaan masyarakat
yang mengakar dan representatif, (3)
pembelajaran pendekatan Tridaya dalam
pemanfaatan dana BLM, (4) Mendorong
akuntabilitas kelembagaan masyarakat
melalui tumbuhberkembangnya kontrol sosial
dari masyarakat, (5) Mendorong kemitraan
sinergi masyarakat dengan pemerintah daerah
melalui komponen program Penanggulangan
Kemiskinan terpadu (PAKET), (6)
pembelajaran untuk menjalin kerjasama
dengan pihak swasta dan kelompok peduli
terkait dalam rangka optimalisasi berbagai
peluang sumber daya yang ada, melalui
channeling program, serta (7) pembelajaran
penataan dan pembangunan lingkungan
permukiman kelurahan secara terpadu
(neighbourhood development).
Melalui berbagai penyempurnaan konsep dan
strategi pelaksanaan P2KP tersebut,
diharapkan pada masa-masa mendatang
upaya penanggulangan kemiskinan dapat
dilakukan masyarakat yang didukung oleh
Pemerintah Daerah dan kelompok peduli serta
pihak terkait setempat secara mandiri dan
berkelanjutan (sustainable development).Hal
inilah yang kemudian menjadi motto dan misi
P2KP, yakni: “Bersama Membangun
Kemandirian”.
Selanjutnya, gambaran umum dari
keseluruhan konsep serta strategi
pelaksanaan P2KP tersebut dituangkan dalam
bentuk Buku Pedoman Umum P2KP. .
Penerbitan Buku pedoman P2KP ini sangat
penting dilakukan agar seluruh pelaku P2KP
maupun para pihak yang terkait akan dapat
memahami konsep dan strategi pelaksanaan
P2KP secara utuh serta sekaligus juga dapat
mencegah, atau setidaknya mengeliminir,
kemungkinan munculnya salah persepsi
ataupun salah interpretasi dari berbagai pihak
dalam pemahaman dan pelaksanaan P2KP.
Selain itu, dengan diterbitkannya Buku
Pedoman Umum P2KP ini, maka seluruh
buku pedoman dan buku panduan P2KP yang
pernah ada dan beredar harus disesuaikan
dengan mengacu pada Buku Pedoman Umum
P2KP ini.
Jakarta, September 2004
Direktur Jenderal
Direktorat Perumahan dan Permukiman
Departemen Kimpraswil
Ir. Syarifuddin Akil, Msc.