Pengawasan Internal - Itjen

1. Jakarta, 27 April 2016

2. PELAKSANAAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
JENIS
KEGIATAN
DILAKSANAKAN
SENDIRI
Permen PU 14/PRT/M/2011)
 DEKONSENTRASI
 TGS PEMBANTUAN
(Permen PU 15/PRT/M/2011)
LINGKUP
SUBSTANSI
 PEMB JALAN NAS
 SDA
 CIPTA KARYA

 PEMEL JALAN NAS
 OP IRIGASI
 PENYEDIAAN PERUMAHAN
 BPKP
 ITJEN
 BPKP
 ITJEN
 ITPROV/KAB/KOTAAPIP
BPK RI
BPK RI
AP. EXTRNAL
(PP 7 Thn. 2008; Permen PU No. 14/PRT/M/2011 dan 15/PRT/M/2011 )

3.  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah
Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:
 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
 Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama
(Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab
kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND);
 Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung
jawab kepada Gubernur; dan
 Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

4. 1. MENGURANGI KEBOCORAN
2. MENJAGA/MENINGKATKAN KUALITAS
PENGAWASAN
3. MENGAYOMI PELAKSANA KEGIATAN :
a. Memberikan rasa aman
b. Tetap menindak/memberikan sanksi kpd
pelaku penyimpangan

5. JENIS AUDIT :
1. Audit Kinerja (Permen PU No. 07/PRT/M/2008)
2. Audit dengan Tujuan Tertentu , meliputi :
a. Audit Keteknikan (Permen PU No.
06/PRT/M/2008)
b. Audit Khusus (Permen PU No. 08/PRT/M/2008 )
c. Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Permen PU No.
604/PRT/M/2008 )
d. Audit Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
PELAKSANAAN AUDIT
a. Audit pada periode berjalan (Current Audit);
b. Audit Kemudian (Post Audit).

6. 1. Mendorong dilaksanakannya Sistem Pengendalian
Manajemen (SPM) demi tercapainya kinerja auditi yang
sudah ditetapkan.
2. Menilai ketaatan auditi terhadap ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
3. Menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
penggunaan APBN.
4. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis,
efisien, dan efektif, mulai dari Survey, Investigation, Design,
Land Acquisition, Construction, hingga Operation and
Maintenance (SIDLACOM).
5. Mendeteksi adanya indikasi kerugian negara sehubungan
dengan butir 1. sampai dengan butir 4.
6. Memberikan saran/rekomendasi perbaikan kinerja auditi.

7.  Ketaatan, kelengkapan, kebenaran dalam
kegiatan administrasi umum, keuangan, dan
kinerja
 Kehematan dan Efisiensi dalam penggunaan
sumber daya
 Efektivitas kegiatan
kembal

8. URAIAN PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Peran Watchdog Konsultan & katalis
Detektif (mendeteksi
masalah)
Preventif (mencegah
masalah)
Pendekatan Seperti Polisi Sebagai mitra kerja
Sikap
Fokus Kelemahan
penyimpangan
Penyelesaian yang
konstruktif
Komunikasi dengan
manajemen
Terbatas pada saat audit Setiap saat
Audit Financial, Compliance
Audit
Financial, Compliance,
Operational Audit
Jenjang karier Terbatas/sempit, hanya
sebagai auditor saja
Berkembang luas, dpt
berkarier di bag /fungsi
lain

9. No Kegiatan Deskripsi
1. Pemeriksaan
menyeluruh
(PKAT)
Pemeriksaan yang meliputi administrasi umum, pemeriksaan
administrasi keuangan, dan pemeriksaan kinerja.
Kegiatan ini merupakan tugas utama Itjen Kement. PUPR
untuk memeriksa kinerja satker-satker di seluruh Indonesia.
(Permen PU No. 07/PRT/M/2008)
2. Penelitian Awal Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan
masyarakat.
(Permen PU No. 323/PRT/M/2005)
3. Pemeriksaan
khusus
Pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti Hasil Penelitian
Awal, rekomendasi LHA Itjen, dan permintaan aparat
penyidik;
(Permen PU No. 08/PRT/M/2008)
4. Pemeriksaan
Konstruksi
Pemeriksaan keteknikan meliputi aspek perencanaan
pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen pengendalian,
dan pelaksanaan kontrak.
(Permen PU No. 06/PRT/M/2008)

10. No Kegiatan Deskripsi
5. Reviu Laporan
Keuangan
Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian
Laporan Keuangan Kementerian.
(Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.09/2010)
6. Reviu RKA-K/L Penelaahan atas penyusunan dokumen RKA-K/L untuk
memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa
RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L.
PMK No. 143/PMK.02/2015)
7. Evaluasi
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Aktivitas analisis atas masalah yang ditemukan untuk tujuan
peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja
pemerintah.
(Permen PAN RB No. 12 TAHUN 2015)
8. Kegiatan
Pengawasan
Lainnya
Meliputi pendampingan, sosialisasi, dan konsultasi.

12. 1. Adinistrasi Umum
2. Administrasi keuangan
3. Kinerja auditi

13. a. Identitas dan tugas pokok
b. Struktur organisasi
c. Pengelolaan pelaksanaan tugas pokok
d. Dasar pelaksanaan Satuan Kerja (Satker,
apakah PO sesuai dengan DIPA)
e. Penatausahaan kepegawaian,
f. Penatausahaan perlengkapan dan peralatan
(SABMN) yang mencakup pemeliharaan dan
penghapusan.
g. Pengadaan barang/jasa
kembali

14. 1. Pemeriksaan Kas Bendahara
2. Pemeriksaan terhadap tanda bukti penerimaan dan
bukti pengeluaran
3. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan
4. Pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, dan CALK
5. Pemeriksaan atas hasil akhir (output) kegiatan
sesuai DIPA
6. Pemeriksaan Program ditilik dari segi pertanggung
jawaban Keuangan Negara

15. 1. Survey, Investigation, Design (SID)
2. Pengadaan (persiapan, pemilihan
penyedia jasa, tanda tangan kontrak),
3. pelaksanaan kontrak
4. Status kegiatan
5. Pengendalian atas waktu, biaya,
6. Kualitas
7. Manfaat dan dampak

16. 16

17. a.Permasalahan di lapangan
b.Penyelesaian Masalah
c.Pendampingan Hukum
d.Pendampingan Penyelesaian TL
LHA BPK-RI
e.Pendampingan penyerahan Aset

18. • Perbedaan persepsi dalam
memahami ketentuan yang
tercantum dalam pasal-pasal
peraturan sehingga berpotensi
menimbulkan penyimpangan

19. Bentuk-bentuk kegiatan pengawasan berupa :
 Asistensi
 Sosialisasi
 Konsultansi
Dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan peraturan dan persyaratan

20. Pelaksanaan pendampingan pada kegiatan penanganan
masalah :
Perubahan dalam lingkup kontrak
 Klaim dan kompensasi
 Perselisihan ,dalam rangka penyelesaian perselisihan
akibat perbedaan pendapat yg menyangkut substansi
ketentuan kontrak
 Pendampingan pemutusan kontrak
 Pendampingan pelaksanaan serah terima asset
 Pendampingan penyelesaia TL LHA –BPK-RI dan
BPKP
 Pendampingan dan pengawasan terhadap penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
lingkungan Kementerian PU

21. 21

22. 1. Positif
Peningkatan motivasi manajemen operasional
auditi
2. Negatif
a. Penyimpangan/pemborosan/kebocoran/penggelapan,
(Temuan kode 01 atau 02)
b. Kelemahan sistem atau prosedur,
c. Aktivitas yang tidak tepat,
d. Aktivitas yang tidak benar.

23. 1. menghilangkan penyebab
2. memberikan nilai tambah bagi auditi
3. Rumuskan secara jelas, tegas, dan spesifik
4. Dapat ditindak lanjuti

24. 1. Kontrak
2. Serah Terima Lapangan
3. SPMK
4. MC awal
5. Addendum – Justifikasi Teknis – Reviu Disain
6. PHO / FHO
7. Jaminan yang masih berlaku
8. Shop Drawing
9. As Built Drawing
10. Dokumentasi
11. Back Up Data Kuantitas dan Kualitas
12. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
13. Buku Log

25. 1. Mekanisme Addendum
2. Mekanisme Denda
3. Mekanisme Pemutusan Kontrak
4. Mekanisme Daftar Hitam

26. TERIMA KASIH
26