Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam Upaya Pencapaian Target 100-0-100 dan Percepatan Penanganan Kumuh di Perkotaan Tahun 2015 - 2019 bertujuan untuk (1) terwujudnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif; (2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kumuh dan pencapaian target 100-0-100; dan (3) meningkatnya peran dan
Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mencapai target 100-0-100 dan menangani kawasan kumuh di perkotaan antara 2015-2019. P2KP menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penanganan kumuh secara komprehensif, dan kerja sama antar pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut membahas tentang reorientasi pendampingan dalam program Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (P2KP) antara tahun 2015-2019. Beberapa poin reorientasi yang disebutkan antara lain berorientasi pada value, kinerja outcome dan output, kolaborasi, serta berbagai perubahan orientasi lainnya seperti tanpa iming-iming dan berfokus pada penanganan kemiskinan.
Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target 100-0-100, percepatan penanganan kumuh dan sustainable livelihood berbasis pemberdayaan masyarakat.
Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mencapai target 100-0-100 dan menangani kawasan kumuh di perkotaan antara 2015-2019. P2KP menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penanganan kumuh secara komprehensif, dan kerja sama antar pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut membahas tentang reorientasi pendampingan dalam program Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (P2KP) antara tahun 2015-2019. Beberapa poin reorientasi yang disebutkan antara lain berorientasi pada value, kinerja outcome dan output, kolaborasi, serta berbagai perubahan orientasi lainnya seperti tanpa iming-iming dan berfokus pada penanganan kemiskinan.
Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target 100-0-100, percepatan penanganan kumuh dan sustainable livelihood berbasis pemberdayaan masyarakat.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan sambutan tentang kebijakan penanganan permukiman kumuh untuk mencapai kota yang layak huni dan berkelanjutan. Jumlah penduduk perkotaan terus meningkat namun ketersediaan prasarana masih terbatas, sehingga perlu program seperti Kota Tanpa Kumuh untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam merevitalisasi kawasan kumuh.
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma dan target dalam program penanganan kawasan kumuh tahun 2016-2021, dengan fokus pada pembangunan berkeadilan dan pencapaian target 100-0-100."
1. Program Kotaku di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan setelah sosialisasi nasional di Jakarta pada April 2016.
2. Pertemuan selanjutnya menghasilkan usulan revisi luas wilayah kumuh menjadi 211,48 ha dari semula 48,55 ha.
3. Tim konsultan menghadapi tantangan besar untuk memetakan wilayah baru dalam waktu singkat sebelum target penanggulangan pada 2019.
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan program nasional untuk pengentasan permukiman kumuh di perkotaan guna mencapai target 0% kumuh pada 2025. Beberapa poin kuncinya adalah partisipasi multi-stakeholder, pendekatan komprehensif melalui kolaborasi multi-sektor, serta peran pemerintah daerah sebagai koordinator utama program penanganan kumuh di tingkat lokal.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIBagus ardian
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Tim Korkot berperan penting dalam meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan perkotaan seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surakarta dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, kajian bersama, dan kerja sama program.
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."
Program KOTAKU adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh hingga mencapai target 0 Ha kumuh tanpa penggusuran. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, peran pemda sebagai nakhoda, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program ini akan diimplementasikan pada tahun 2016-2021 di 116 kab
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan ringkasan profil kumuh di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil pendataan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mencakup indikator keteraturan bangunan, ketersediaan prasarana, dan mata pencaharian masyarakat.
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi menciptakan pendapatan yang berkelanjutan menekankan pada proses memahami sumber daya masyarakat, membangun konsensus, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya mereka dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendekatan ini meliputi pemetaan potensi masyarakat, penguatan kelompok dan kapasitas individu, serta fasilitasi akses kemitraan dan layanan pengembangan bis
Dokumen tersebut membahas sinergi antara program SLBM-USRI dan PNPM Mandiri Perkotaan. Ia menjelaskan latar belakang, mekanisme pelaksanaan, strategi transformasi sosial, siklus masyarakat, dan prinsip-prinsip sinergitas program untuk mencapai tujuan bersama penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat.
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan sambutan tentang kebijakan penanganan permukiman kumuh untuk mencapai kota yang layak huni dan berkelanjutan. Jumlah penduduk perkotaan terus meningkat namun ketersediaan prasarana masih terbatas, sehingga perlu program seperti Kota Tanpa Kumuh untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam merevitalisasi kawasan kumuh.
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Dokumen tersebut membahas perubahan paradigma dan target dalam program penanganan kawasan kumuh tahun 2016-2021, dengan fokus pada pembangunan berkeadilan dan pencapaian target 100-0-100."
1. Program Kotaku di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan setelah sosialisasi nasional di Jakarta pada April 2016.
2. Pertemuan selanjutnya menghasilkan usulan revisi luas wilayah kumuh menjadi 211,48 ha dari semula 48,55 ha.
3. Tim konsultan menghadapi tantangan besar untuk memetakan wilayah baru dalam waktu singkat sebelum target penanggulangan pada 2019.
Dokumen tersebut membahas perencanaan dan program nasional untuk pengentasan permukiman kumuh di perkotaan guna mencapai target 0% kumuh pada 2025. Beberapa poin kuncinya adalah partisipasi multi-stakeholder, pendekatan komprehensif melalui kolaborasi multi-sektor, serta peran pemerintah daerah sebagai koordinator utama program penanganan kumuh di tingkat lokal.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan capaian kegiatan Program KOTAKU di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2016, mencakup lokasi pendampingan, komposisi tim pendamping, capaian program, target penyelesaian dokumen perencanaan, dan desain pengembangan kegiatan.
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIBagus ardian
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Tim Korkot berperan penting dalam meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan perkotaan seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surakarta dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, kajian bersama, dan kerja sama program.
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."
Program KOTAKU adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh hingga mencapai target 0 Ha kumuh tanpa penggusuran. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, peran pemda sebagai nakhoda, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program ini akan diimplementasikan pada tahun 2016-2021 di 116 kab
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
Perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan ringkasan profil kumuh di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil pendataan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mencakup indikator keteraturan bangunan, ketersediaan prasarana, dan mata pencaharian masyarakat.
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi menciptakan pendapatan yang berkelanjutan menekankan pada proses memahami sumber daya masyarakat, membangun konsensus, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya mereka dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendekatan ini meliputi pemetaan potensi masyarakat, penguatan kelompok dan kapasitas individu, serta fasilitasi akses kemitraan dan layanan pengembangan bis
Dokumen tersebut membahas sinergi antara program SLBM-USRI dan PNPM Mandiri Perkotaan. Ia menjelaskan latar belakang, mekanisme pelaksanaan, strategi transformasi sosial, siklus masyarakat, dan prinsip-prinsip sinergitas program untuk mencapai tujuan bersama penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat.
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota PasuruanBagus ardian
Dokumen ini memberikan ringkasan rencana tindak lanjut penanganan kawasan kumuh di Kota Pasuruan untuk periode 2015-2019. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, pemenuhan sarana prasarana, pencegahan terbentuknya permukiman kumuh baru, serta mitigasi bencana di kawasan tersebut. Dokumen ini juga memaparkan profil delapan lokasi kawasan kumuh beserta ren
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Infrastruktur diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur melalui program-program seperti MP3EI dan Tol Laut untuk meningkatkan konektivitas antarpulau. Peran sivitas akademika dalam pengembangan iptek dan SDM teknik sangat
Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)Joy Irman
Dokumen tersebut membahas tahapan pelaksanaan sanitasi berbasis masyarakat yang terdiri dari 8 tahapan mulai dari persiapan, seleksi lokasi, penyusunan rencana kerja masyarakat, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan audit kinerja program pemerintah. Secara garis besar mencakup kerangka acuan hukum dan etik, metodologi audit yang meliputi perencanaan, identifikasi masalah, penentuan ruang lingkup, dan kriteria audit.
Dokumen tersebut membahas strategi penajaman dokumen rencana aksi penanganan permukiman kumuh (SIAP) di tingkat kota untuk mendukung percepatan penanganan permukiman kumuh. Strategi penajaman mencakup penajaman isu strategis, profil permukiman kumuh, skenario dan program penanganan, serta kerangka kebijakan penanganan permukiman kumuh.
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi d...Oswar Mungkasa
Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor dan kebijakan nasional yang terintegrasi. Dokumen ini membahas upaya pemerintah dalam menyusun kerangka kerja penanganan kumuh melalui workshop SAPOLA dengan merumuskan visi, misi, dan rencana aksi 2013-2014. Diharapkan hasil workshop ini dapat menjadi masukan kebijakan penanganan kumuh di tingkat nasional.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Indriany ,
Roadmap percepatan STBM 2013-2015 ini disusun untuk mencapai target peningkatan akses air minum dan sanitasi di Indonesia sesuai dengan target RPJMN, MDGs, dan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Roadmap ini menetapkan sasaran percepatan pencapaian STBM di 244 kabupaten/kota dan 2583 kecamatan hingga 2015.
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota SurakartaBagus ardian
PNPM-MP berupaya mempertahankan keberlanjutan program melalui kegiatan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, sasaran, dan capaian PNPM-MP di Surakarta dalam penanganan kumuh, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Peta Jalan (Road Map) Sanitasi 2010 2014ESP Indonesia
Dokumen tersebut meringkas rencana pembangunan sanitasi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014 yang bertujuan menghilangkan praktik buang air besar sembarangan dan meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, air limbah, dan drainase di seluruh negeri. Rencana ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan Indonesia bebas BABS pada 2014.
Rapat konsultasi publik membahas tema pembangunan RKPD tahun 2019 dengan fokus pada penguatan pelayanan dasar untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dokumen menjelaskan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur dalam jangka panjang dan menengah serta capaian pembangunan tahun sebelumnya.
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Kementerian PU pada Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) Tahun 2011 bertema Tangani Sanitasi Amankan Air Minum, Jakarta 11-13 Oktober 2011
Input untuk Kebijakan dan Strategi PersampahanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Laisa Wahanudin (Kasubdit Persampahan dan Drainase Bappenas) pada Diskusi Kelompok Terfokus dalam rangka Penyusunan masukan Teknis Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSN-PSPP), Jakarta 23 Nopember 2012
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013, meliputi realisasi BSPS tahun 2006-2011, target dan alokasi dana BSPS 2013, mekanisme pelaksanaan, dan tahapan-tahapannya.
Dokumen tersebut merupakan rencana strategis pemerintah daerah yang mencakup tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, program, dan alokasi anggaran untuk periode 2022-2026. Tujuan utama meliputi meningkatkan tata kelola pemerintahan, kesetaraan gender, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dokumen ini menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target capaian dan anggarannya guna mencapai tuju
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar penyelenggaraan perumahan. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung pembangunan.
Dokumen ini membahas rencana pembangunan permukiman yang manusiawi dan membahagiakan di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Walikota Pekanbaru melihat denah penataan area kawasan kumuh di kelurahan tersebut.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga. Secara garis besar diatur tentang pengalokasian anggaran, penyusunan pedoman dan penetapan penerima, serta penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengelolaan sumber daya agraria dan pertanahan di Indonesia. Terdapat beberapa masalah utama seperti ketimpangan kepemilikan tanah, kemiskinan, pengangguran, dan konflik agraria. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup penyediaan rumah, penataan kawasan, pencegahan kumuh, serta sertifikasi di bidang tersebut.
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah proyek pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan yang diselenggarakan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah bekerja sama dengan instansi lain. Proyek ini dirancang untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan."
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP)
Dalam Upaya Pencapaian Target 100-0-100 dan
Percepatan Penanganan Kumuh di Perkotaan
Tahun 2015 - 2019
Draft Versi 4 Mei 2015
3. a. LATAR BELAKANGLatar Belakang1
1. RPJMN 2015-2019 Ditjen Cipta Karya berkomitmen mewujudkan lingkungan
permukiman di Perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui prakarsa
100-0-100;
100% akses air minum,
0% kawasan permukiman kumuh
100% akses sanitasi layak
2. Kondisi saat ini, basis data BPS thn 2013, capaian akses air minum 67 %, kumuh
11,6 % dan akses sanitasi layak 59 %
3. Ditjen Cipta Karya meyakini bahwa keberhasilan mencapai target 100 - 0 - 100
sebagian besar turut ditentukan oleh kontribusi peran pemda dan partisipasi
masyarakat serta sinergi stakeholders di daerah.
4. Untuk itu, Ditjen Cipta Karya menyiapkan Program Peningkatan Kualitas
Permukiman di Perkotaan (P2KP-Kota) sebagai upaya strategis memberdayakan
masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam rangka pencapaian target 100-
0-100 dan penanganan kawasan kumuh di perkotaan pada tahun 2015-2019.
4. 1. Terwujudnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup
bersih, sehat dan produktif, termasuk Perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), yang mendukung partisipasi masyarakat dalam mencapai target
'100-0-100' di Perkotaan pada tahun 2019;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan
kumuh di Perkotaan, prioritas tahun 2015-2019, sesuai hasil identifikasi
Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen CK ;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian target 100-0-
100 dalam upaya pencegahan perluasan wilayah kumuh di perkotaan di
seluruh lokasi P2KP/PNPM Perkotaan pada tahun 2015-2019 ;
4. Meningkatnya kapasitas, peran dan kontribusi pemda untuk menjalin
kemitraan dan kolaborasi sinergis seluruh stakeholders pembangunan
permukiman kota, termasuk penguatan City Changers dan pembentukan
Pokja Permukiman Kota, dalam rangka pencapaian target 100-0-100 di
wilayahnya;
a. LATAR BELAKANGTujuan2
5. Target3
1. Target Kemitraan Penanganan Kumuh di Perkotaan Tahun 2015-2019:
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan keterpaduan
penanganan kumuh tahun 2015 (246 Kel/ds di 57 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 208 kel/desa di 50 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 38 kel/desa di 9 kota/kab (2 kota/kab beririsan dengan kab/kota lokasi P2KP,
dan 7 kota/kab adalah kota/kab non P2KP)
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan penanganan
kumuh reguler tahun 2015 (304 Kel/ds di 103 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 284 kel/desa, di 98 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 20 kel/desa, di 12 kota/kab (beririsan dengan kota/kab lokasi P2KP)
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan prioritas
penanganan kumuh tahun 2016-2019 (2.972 Kel/ds di 393 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 1.569 kel/desa di 248 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 1.403 kel/desa yang berada di 245 kota/kab (100 kota/kabupaten beririsan
dengan kota/kab lokasi P2KP dan 145 kota/kab non P2KP)
2. Target Pencegahan Kumuh di Perkotaan melalui Prakarsa 100-0-100 Tahun 2015-2019:
a. Tercapainya Kinerja BKM Mandiri di seluruh lokasi (100%) pada tahun 2015;
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekumuhan melalui pencapaian target 100-0-100 di
seluruh lokasi sasaran P2KP 2015-2019;
c. Meningkatnya peran pemda mewujudkan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian target 100-0-100
6. a. LATAR BELAKANGLokasi3.a
RPJMN &
RKP 2015
JML KAB/KOTA JML KEL/DESA
KEL/DESA P2KP 208
DESA NON P2KP 5
b KAB/KOTA NON P2KP 7 DESA NON P2KP 33
57 246
KEL/DESA P2KP 286
DESA NON P2KP 18
b KAB/KOTA NON P2KP 25 DESA NON P2KP 57
103 361
KEL/DESA P2KP 2.049
DESA NON P2KP 628
b KAB/KOTA NON P2KP 145 DESA NON P2KP 991
402 3.668
402 4.029
LOKASI PENCAPAIAN TARGET 100-0-100 di PERKOTAAN (NON-KUMUH) 2015-2019
4 a KAB/KOTA P2KP 263 KEL/DESA P2KP 8.732
263 8.732
NO KAB/KOTA KEL/DESA
5 a KAB/KOTA P2KP 402 KEL/DESA P2KP 12.761
266 12.761
Total
LOKASI PENANGANAN KETERPADUAN PRIORITAS KUMUH 2015
NO
1
a KAB/KOTA P2KP 50
Total
LOKASI PENANGANAN KUMUH REGULER 2015
2
a KAB/KOTA P2KP 103
Total
LOKASI PENANGANAN KETERPADUAN PRIORITAS KUMUH 2016-2019
3
a KAB/KOTA P2KP 257
Total Lokasi Kumuh
Total
PROGRAM PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
(P2B) - SUSTAINABLE LIVELIHOOD
Total
KEMITRAAN
PENANGANAN
KUMUH
2015-2019
PENCAPAIAN TARGET
100-0-100 DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KUMUH
2015-2019
PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN
2015-2019
7. a. LATAR BELAKANG.....Lanjutan Lokasi
Total Lokasi Pemberdayaan di Perkotaan:
12.761 Kelurahan/Desa
Lokasi Prioritas Kumuh :
4.029 Kel/Ds
Lokasi Target 100-0-100 di
Perkotaan:
8.732 Kel/Ds
Non P2KP:
1.694
Kel/Ds
P2KP:
2.335
Kel/Ds
No JUMLAHKEL/DS
1 2.335
2 1.694
3 4.029
4 8.732
12.761
Total JumlahLokasi PadaPencegahanKumuhP2KP-Kota2015-2019
Total Lokasi P2KP-Kota 2015-2019
KATEGORILOKASI
JumlahLokasi P2KPPadaKategori PrioritasKumuhP2KP-Kota2015-2019
JumlahLokasi NonP2KPPadaKategori PrioritasKumuhP2KP-Kota2015-2019
Total JumlahLokasi PadaPrioritasKumuhP2KP-Kota2015-2019
8. 2015PERIODE
PENCAPAIAN TARGET 100-0-100
2016
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DAN
PENDAMPINGAN PEMDA
PENANGANAN KUMUH
SELARAS
PLPBK PLPBK REGULER
ICDD ICDD-III
2017-2019
PENDAMPINGAN MASYARAKAT
DAN PENDAMPINGAN PEMDA
PENDAMPINGAN SOFTWARE,
KOLABORASI & CHANNELLING FISIK
PENDAMPINGAN TEKNIS DAN
BANTUAN PROYEK
PENDAMPINGAN, KOLABORASI &
CHANNELLING FISIK
PLPBK-KOTA KOLABORASIPLPBK -KOTA
KOLABORASI
ICDD-IV
LINGKUP PROGRAM4
PROGRAM PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN (P2B)
P2B NASIONAL
9. Pendekatan5
1. Pemberdayaan Masyarakat-PLPBK, dalam rangka Perubahan
sikap dan perilaku masyarakat, termasuk Perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS), yang mendukung partisipasi aktif
masyarakat dalam pencapaian target ‘100-0-100’ melalui
pencegahan serta penanganan kumuh di wilayahnya;
2. Tridaya, kegiatan dukungan penanganan kumuh maupun
pencapaian target '100-0-100' untuk pencegahan meluasnya
kumuh di perkotaan dilakukan secara komprehensif, melalui
sinergi penanganan fisik dengan penanganan sosial (aturan
bersama, perubahan sikap & perilaku dan PHBS) dan
channelling penanganan ekonomi;
3. Kemitraan dan Kolaborasi Sinergis, terutama membangun
kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemda
dan swasta (CSR), termasuk penguatan City Changer dan
Pokja Permukiman Kota.
10. a. LATAR BELAKANGStrategi6
Kota Kel/Ds 2015 2016 2017 2018 2019
4.275
57 246
a 208
b 38
103 361
a 286
b 75
393 3.668
a 2.049
b 1.619
II 263 8.732
III 266 12.761
IV 266 11.066
PROGRAM PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
atau SUSTAINABLE LIVELIHOOD
I
No KATEGORI STRATEGI PROGRAM
LOKASI
PENCAPAIAN TARGET 100-0-100 DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PERLUASAN KUMUH DI PERKOTAAN
2. Penanganan Kumuh Reguler 2015
KELURAHAN LOKASI P2KP
KELURAHAN NON LOKASI P2KP
3. Penanganan Kumuh 2016-2019
TOTAL LOKASI P2KP-KOTA 2015-2019
KELURAHAN LOKASI P2KP
KELURAHAN NON LOKASI P2KP
KEMITRAAN PENANGANAN KUMUH DI PERKOTAAN
KETERANGAN
Jumlah Lokasi
Penanganan Kumuh
Keterpaduan 2015
merupakan bagian dari
Jumlah lokasi
Penanganan Kumuh
Reguler 2015
TAHUN IMPLEMENTASI
1. Penanganan Kumuh Keterpaduan 2015
KELURAHAN LOKASI P2KP
KELURAHAN NON LOKASI P2KP
P2KP Kota Kemitraan Penanganan Kumuh dg Dit. Bangkim
Pembentukan BKM dan Perencanaan Partisipatif di Lokasi Baru
P2KP-Kota Target 100-0-100 di Perkotaan
PLPBKKolaborasi Tkt.Kota (seleksi)
Pengelolaan Permukiman Paska Penanganan Kumuh P2B (sustainableLivelihood) Perkotaan
11. OPTIMALISASI ASSET PNPM PERKOTAAN
MENUJU PENCAPAIAN TARGET 100-0-100 DI PERKOTAAN 2015-20196.a
ASSET P2KP &
PNPM PERKOTAAN TARGET 1: Dukungan Penanganan Kumuh tahun 2015-2019
- Dilaksanakan di seluruh kawasan kumuh (4.029 kel/ds);
- Perencanaan Partisipatif berorientasi Penanganan Kumuh
- Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam kegiatan
penanganan kumuh di wilayahnya
TARGET 2: Pencapaian target 100-0-100 Tahun 2015-2019
- Dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/
kecamatan perkotaan (8.732 kel/ds);
- Perencanaan Partisipatif Target 100-0-100 di Perkotaan;
- Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam kegiatan
pencapaian target 100-0-100 di wilayahnya
TARGET 3: Peningkatan Peran Pemda dalam membangun
Kolaborasi Pencapaian Target 100-0-100 Tahun 2015-2019
- Kolaborasi masyarakat dan Pemda serta stakeholder Kota
dalam percepatan penanganan kumuh di perkotaan
- Penguatan Peran Pokja Permukiman Kota, City Changer, dll
- Bantuan Teknis (Mis. Konsultan, Monitoring, dll)
TARGET 4: Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable
Livelihood) Tahun 2015-2019
- Peningkatan asset SDM, Modal Sosial, Infrastruktur, SDA dan
Finansial bagi masyarakat perkotaan
ASSET KELEMBAGAAN MASYARAKAT
- 11.066 BKM/LKM tkt Kelurahan
- 1.234.804 Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM)
ASSET SDM DI MASYARAKAT
- 622.005 Relawan Masyarakat yg terlatih
- 113.055 Anggota BKM/LKM yg terlatih
- 7.680.080 Anggota KSM yg terorganisir
ASSET PENDAMPING:
₋ 6.654 Fasilitator Pendamping
Masyarakat
₋ 1.306 Pendamping Pemda (Koordinator
Kota & Assisten Korkot)
₋ 586 Tenaga Ahli Pemberdayaan
masyarakat tersebar di propinsi & pusat
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
100-0-100 DI PERKOTAAN
12. PNPM PERKOTAAN P2KP 2015-2019
REORIENTASI MENUJU PENCAPAIAN TARGET 100-0-100
DI PERKOTAAN 2015-20196.b
PRO POOR
PS-2 KELURAHAN & OPEN MENU
PRO POOR DI WILAYAH KUMUH
PS-2 KELURAHAN AKSES CHANNELING OPEN MENU
STIMULAN BLM OPEN MENU
Pembelajaran Tridaya
AKSES CHANNELLING
Pembelajaran Kemitraan Akses BLM & Program
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Penanggulangan Kemiskinan
SINERGI KOLABORASI DG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Penanganan kumuh dan kesejahteraan masyarakat
PERENCANAAN PARTISIPATIF
PJM Pronangkis - kemiskinan
SINERGI PERENC. PARTISIPATIF DG PERENC. MAKRO
RPJM Kelurahan/RPI2JM/RTPLP, dll
BANTUAN PROYEK
Software dan Hardware
BANTUAN TEKNIS
RPJM Kelurahan/RPI2JM/RTPLP, dll
PENDAMPINGAN MASYARAKAT
Penguatan Kelembagaan
PENDAMPINGAN KOLABORASI
Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Kolaborasi
13. MAPPING & PERENCANAAN
Dan Lain-lain
P2KP-Kota 2015-2019
1. Perubahan Sikap & Prilaku
2. Penguatan kapasitas BKM, KSM,
relawan & Masyarakat,
3. Pemetaan Swadaya dan
Perencanaan Partisipatif terkait
100-0-100, termasuk Kumuh,
4. Swakelola, O & P, SIM, dll
AKSES PROGRAM MASYARAKAT:
1. Kemitraan Penanganan Kumuh;
2. Kemitraan Program Sektoral
DJCK-Kementerian PUPR untuk
Pencapaian Target 100-0-100;
3. Channelling Program kegiatan
Livelihood, ekonomi dan sosial
Peran P2KP dalam Pencapaian Target 100-0-100:
Fokus Penguatan “Mangkuk Masyarakat”
100-0-100
KSM KSMKSM KSM KSM Klpk
6.c
14. Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh
Pokja PKP
Nasional
Pokja PKP
Provinsi
Pokja PKP
Kabupaten/Kota
PMU dan PIUs
Dukungan
Manajemen Pusat
Dukungan
Manajemen Wilayah
Dukungan
Manajemen
Kota/Kabupaten
Tim Fasilitator
Kelurahan
(Lurah/LKM/BKM/
Kontributor)
Ahli yang dikontrak
masyarakat
Perguruan
Tinggi Lokal
APBN
APBD
PHLN
CSR
Dana
Swadaya
Masy.
Hibah/
Wakaf
Bank/
LKNB
6.d
15. Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh
Pokja PKP
Nasional
Pokja PKP
Provinsi
Pokja PKP
Kabupaten/Kota
PMU dan PIUs
Dukungan
Manajemen Pusat
Dukungan
Manajemen Wilayah
Dukungan
Manajeman
Kota/Kabupaten
Tim Fasilitator
Kelurahan
(Lurah/LKM/BKM/
Kontributor)
Ahli yang dikontrak
masyarakat
Perguruan
Tinggi Lokal
Pembangunan Fisik
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Sosial
Memorandum Capacity
Building
PROGRAM PUSAT DAN DAERAH
CSR
APBN
APBD
Dana
Swadaya
Masy.
Hibah/
Wakaf
Bank/
LKNBPHLN
16. a. LATAR BELAKANGPola Kolaborasi/Kerjasama6.e
MASYARAKAT DENGAN FASILITATOR
DAN PEMDA
BKM DENGAN PPK/SATKER KOTA
VERIFIKASI &/ATAU IDENTIFIKASI PROFIL
KUMUH
AKAD PENCAIRAN BLM DAN PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK & O/M
PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN
DITANGANI MASYARAKAT (BKM), YANG
DISAHKAN OLEH PPK/SATKER KOTA
PENYADARAN KEPEDULIAN DAN KERELAWANAN
PADA KONDISI PERMUKIMAN
PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT (BKM)
PENYUSUNAN RPJM KEL, RKP KUMUH SESUAI
HASIL PEMETAAN SWADAYA
17. Komponen Program7
1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Permukiman:
a. BLM Permukiman Tingkat Masyarakat:
i. BLM Koordinasi untuk Pencegahan Kumuh melalui pencapaian target 100-0-100 untuk
seluruh kelurahan sasaran antara Rp 50 juta/kel sampai dengan @ Rp 150 jt/kel/tahun;
ii. BLM Chanelling Penanganan Kumuh Dit.Bangkim, Minimal @ Rp 1M/kel/tahun untuk
lokasi percepatan penanganan permukiman kumuh
b. BLM Kemitraan Permukiman tingkat kota (PAKET-ND), @ Rp 3 M/kota/thn, untuk Kolaborasi
dan kemitraan stakeholder di tingkat kota/kab dalam program pencapaian target 100-0-100.
2. Pendampingan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah Daerah;
a. Pemberdayaan Masyarakat:
i. Pendampingan Masyarakat di lokasi pencegahan perluasan wilayah kumuh di perkotaan
melalui pencapaian target 100-0-100
ii. Pendampingan masyarakat di lokasi kemitraan percepatan penanganan Kawasan kumuh
b. Penguatan Kapasitas dan Peran Pemda, untuk membangun kolaborasi dan kemitraan dalam
pencapaian target 100-0-100 , termasuk Penggiat Pemukiman Berkelanjutan (City Changer),
Pokja Permukiman, dll
3. Bantuan Teknis (Konsultan, Monitoring, Evaluasi, dll)
19. SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT9
SIKLUS KEGIATAN INI
BERSIFAT UMUM YANG
AKAN DILAKUKAN
MASYARAKAT...
SIKLUS KEGIATAN
MASYARAKAT AKAN
BERBEDA PENERAPAN
SESUAI DENGAN
KATEGORI LOKASI.
PENJELASAN DETAIL
MASING-MASING
SIKLUS KEGIATAN DAN
RINCIAN JADWAL
PELAKSANAAN DAPAT
DILIHAT PADA
LAMPIRAN 1 & 2...
Penyusunan RPI2JM &
RKP Kumuh serta
Pemasaran
Pelaksanaan
Kegiatan, Mnev &
Phase Pengelolaan
Paska Kumuh
Sosialisasi dan
Klarifikasi/
Penyusunan Profil
Kumuh
Pelatihan dan Penguatan
Kapasitas BKM, KSM dan TIPP
Refleksi Perkara Kritis
Lingkungan Permukiman dan
Pemetaan Swadya
Orientasi 100-0-100
1
2
3
4
5
20. PERSIAPAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN
Pembentukan
TPP
Penguatan
Kapasitas TPP
Mobilisasi
Konsultan DED
Persiapan Tim
Konsultan
Pemetaan
Masyarakat
Indikasi Program
(bahan RPI2JM)
Pembuatan DED
Kawasan
Penyepakatan
Paket Pekerjaan
Kontraktual CDD
Pra Konstruksi
Konstruksi
Paska
Konstruksi
Lelang
Paket
Pekerjaan
Pra Konstruksi
Konstruksi
Paska
Konstruksi
Kawasan
Prioritas
Kumuh
Pembentukan
KPP
Penguatan
Kapasitas KPP
Proses Serah
terima Aset
kepada Pemda
Pemanfaatan
dan
Pemeliharaan
Aset oleh KPP
dibawah
pembinaan
Pemda
Mekanisme Pelaksanaan Keterpaduan 2015
TINGKAT
MASYARAKAT
TINGKAT
KONSULTAN/
KONTRAKTOR
Jan-Feb Mar-Apr Apr-Des
21. PERSIAPAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN
Pembentukan
TPP
Penguatan
Kapasitas TPP
Mobilisasi
Konsultan DED
Persiapan Tim
Konsultan
Pemetaan
Masyarakat
Penyusunan
RPI2JM-CK &
Renta PIP
Pembuatan DED
Kawasan
Penyepakatan
Paket Pekerjaan
Kontraktual CDD
Pra Konstruksi
Konstruksi
Paska
Konstruksi
Lelang
Paket
Pekerjaan
Pra Konstruksi
Konstruksi
Paska
Konstruksi
Kawasan
Prioritas
Kumuh
Pembentukan
KPP
Penguatan
Kapasitas KPP
Proses Serah
terima Aset
kepada Pemda
Pemanfaatan
dan
Pemeliharaan
Aset oleh KPP
dibawah
pembinaan
Pemda
Mekanisme Pelaksanaan Keterpaduan 2016-2019
TINGKAT
MASYARAKAT
TINGKAT
KONSULTAN/
KONTRAKTOR
Jul-Sep 2015 Sep-Des 2015 Jan-Des 2016 dst
22. PLATFORM OF COLLABORATION
Senior Facilitator
FASKEL
SOSIAL
FASKEL MKl
FASKEL
TEKNIK
TEAM FASILITATOR
Urban
Planner
KOORDINATORKOTA
ASKOT SOSIAL ASKOT MANAJEMEN
kEUANGAN
ASKOT
INFRASTRUKTUR
TEAM KOORDINATOR KOTA
Urban
Planner
ASKOT
MANAJEMEN
DATA
TEAM LEADER
Other
Specialists
Financial Management
Specialist
Infrastructure
Specialist
KONSULTAN MANAJEMEN PROPINSI
Urban
Planner
- -20 cities
Data
Management
TEAM LEADER
Other
Specialists
Financial Management
Specialist
Infrastructure
Specialist
KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT
Urban
Planner
-
Data
Management
BKM LURAH BPD
KELURAHAN
Institutions
Lainnya
Urban planner that hired by
PMU
Program Development
and R&D
SATKER & PPK
National Evaluation
Consultant
Nasional
Kota/Kab
Tiap Propinsi
Propinsi
Cover 50 kelurahan
Kluster Kelurahan
5 Faskel utk 9 kel/Desa di
Lokasi Pencegahan
Kelurahan
Urban planner atau
Lembaga Dikontrak
BKM dan Lurah
POKJA PKP
tingkat Nasional
Pokja PKP
tingkat Propinsi
Pokja PKP
tingkat Kota/Kab
Organisasi10
1 Faskel utk 1kel/Desa di
Lokasi Penanganan
City
Changers
Struktur & Sistem menggunakan
format existing untuk 2015 dengan
extention kontrak, dan penyesuaian
struktur untuk 2016-2019 dengan
procurement/ pengadaan baru
23. KETENTUAN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH
1. Jenis kegiatan Infrastruktur skala kecil di tingkat lingkungan/kelurahan;
2. Lokasi dan Kegiatan infrastruktur tercantum di RKP Penanganan Kumuh
Kel/Ds dan Daftar Kawasan serta Kegiatan di Prioritas Penanganan Kumuh;
3. Bisa satu kegiatan atau beberapa kegiatan, sesuai kebutuhan dan
ketersediaan alokasi dana, minimal @ Rp 1 Milyar/Kel;
4. Dokumen rencana fisik telah lengkap (DED, dll);
5. Tidak memerlukan pembebasan lahan;
6. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja dan
penggunaan material setempat;
7. Merupakan infrastruktur yang dapat dan akan dikelola oleh masyarakat,
termasuk O&M;
8. Dapat dilaksanakan dalam waktu maksimal 6 bulan;
9. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh
masyarakat atau teknologiyang sesuai dengan kebutuhan setempat;
10.Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya;
11
24. PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM DI PERKOTAAN
TAHUN 2015 - 2019
Program 2015 2016 2017 2018 2019 LOKASI
PNPM PERKOTAAN 11.066 Kel/ds
PLPBK 785 Kel/ds
GFDRR-PRB-BK 16 Kel, 4 Kota
BADAN HUKUM UPK 11.066 Kel/ds
KEGIATAN SOSIAL BERKELANJUTAN (KSB) –
Pilot P2B-WB
56 Kel, 15
Kota
PENINGKATAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT
Berbasis KOMUNITAS (PPMK) –P2B-IDB
1.441 Kel/ds
PILOT MICROFINANCE SYARIAH -IDB 3 Kota
SELARAS – ACEH 429 Kel/IDB
PILOT BUSINESSDEVELOPMENT CENTER-IDB 15 Kota
PILOT FEDERASIUPK -IDB 3 Kota
P2KP Prakarsa 100-0-100 8.732 Kel/Ds
P2KP Kemitraan Penanganan Kumuh 4.029 Kel/Ds
Program Penghidupan Berkelanjutan –
P2B Perkotaan
1.189 Kec
12
25. TARGET PROGRAM-PROGRAM P2KP TAHUN 2015
Program
Lingkup Kegiatan Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penanganan Kumuh 2015 di Lokasi P2KP
Refleksi, Review PS & PJM
mnjd RPJM & RKP Kumuh
Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Penanganan
Kumuh &penguatan kapasitas masyarakat
Penanganan Kumuh 2015 di Non-Lokasi P2KP
Reflesi, PS, pembentukan BKM ,&
penyusunan RPJM & RKP Kumuh
Pelaksanaan Pekerjaan Fisik
dan penguatan masyarakat
Penyiapan Penanganan Kumuh 2016-2019
Sosialisasi, Refleksi Kumuh, Review PS & PJM menjadi RPI2JM &
RKP Kumuh Profiling Kumuh di 3.668 Kel/Desa
P2KP Prakarsa 100-0-100
Sosialisasi, Refleksi 100-0-100, Review PS & PJM menjadi RPI2JM &
RKP 100-0-100, Profiling 100-0-100 di 8.732 Kel/Desa
Program Penghidupan Berkelanjutan-P2B Penyiapan Kebijakan Pilot & Launching Nasional
PNPM PERKOTAAN
Pemanfaatan BLM
tahun 2014
Pendampingan Target 100% BKM Mandiri dan Alih
Pendampingan
PLPBK (Neighborhood Development) Pencairan & Pemanfaatan BLM Pelaksanaan Pekerjaan FIsik
GFDRR-PRB-BK (Dissaster Risk Mitigation) Pendampingan & Stimulan BLM Pelaksanaan Pekerjaan FIsik
BADAN HUKUM DAPM Pilot di DIY & Jateng Proses fasilitasi Badan Hukum di seluruh lokasi
KEGIATAN SOSIAL BERKELANJUTAN (Livelihood) Penguatan KSM-KSM Akses Kesempatan Kerja dan Usaha
PENGHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN Pendampingan & stimulan BLM Pendampingan Akses Kerja & usaha
PILOT MICRO FINANCE SYARIAH - RLF Pendampingan Micro Finance Syariah
SELARAS – ACEH (Woman Participation) Pendampingan & stimulan BLM Pendampingan Akses Kerja & usaha
PILOT BUSINESS DEVELOPMENT CENTER Feasibility Study Pendampingan & stimulan BLM
PILOT FEDERASI UPK (Capital Networking) Feasibility Study Pendampingan & stimulan BLM
26. Kolaborasi Sinergi Produk Perencanaan
Aturan
Bersama
RPJMD Kota/KabRTRW
R
1. Sektor Bangkim
2. Sektor PBL
3. Sektor PAM
4. Sektor PLP, dll
RPI2-JM
Kota/Kab
Rencana Tahunan
Pembangunan Infrastruktur
Permukiman (Renta-PIP)
Rencana Terpadu Program
Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah
(RPI2JM-CK Komunitas)
RKPD/RENJA
SKPD Kota/Kab
RPJM-Komunitas
(Sosial, Ekonomi &
Lingkungan )
Masyarakat
Proposal & DED
Program Kemitraan
Stakholder Kota
Proposal & DED
Program Kemitraan
Penanganan Kumuh
Proposal & DED
Program kemitraan
Target 100-0-100
Pemda
14
30. SIKLUS PENANGANAN PRIORITAS KUMUH DI NON - LOKASI P2KP
Penetapan kegiatan,
dan Akad dengan
PPK/Satker Kota
Pekerjaan
Fisik
Sosialisasi &
Identifikasi
Profil Kumuh
Refleksi Kritis Permu-
kiman & Pemetaan
Swadaya 100-0-100
dan Kumuh
Pembentukan BKM
1
2
3
6
5
Penyusunan RPIJM serta
RKP Kumuh
4
Penguatan Kapasitas
& Pelaksanaan
Pencegahan Kumuh
7
1b
31. SIKLUS PRAKARSA 100-0-100 PENCEGAHAN KUMUH DI SELURUH LOKASI
Pekerjaan Fisik Target
100-0-100
Penguatan Kapasitas
BKM, KSM & Masy
terkait 100-0-100
Sosialisasi &
Refleksi
Perkara Kritis
100-0-100
Review Pemetaan
Swadaya & PJM
Pronangkis mjd RPIJM
Prakarsa 100-0-100
Penyaluran BLM Koordinasi
tkt Kelurahan dan BLM
tkt.Kota/Kab
1
2
3
5
4
1c
32. SIKLUS KEGIATAN KOTA1d
Penilaian kelayakan
proposal dan penetapan
kegiatan oleh Pokja PKP
Kota/Kab
Pencairan BLM Kota &
pekerjaan Fisik
Sosialisasi 100-0-100
ke Pemkot &
stakeholder kota
Pembentukan &
Penguatan Pokja PKP tkt
Kota/kab
Serangkaian FGD Kesepakatan
Kemitraan Program
1
2
3
6
5
4
O & M serta penguatan
kapasitas masyarakat
7
Penyusunan Proposal Kemitraan
BKM & Dinas/CSR/dll
33. JADWAL PELAKSANAAN SIKLUS KEGIATAN
KEMITRAAN PENANGANAN KUMUH DI LOKASI P2KP
2a
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Penanganan Kumuh Keterpaduan 2015
1 Sosialisasi & Refleksi perkara kritis permukiman
2
Review Pemetaan Swadaya & PJM Pronangkis, Pendetailan
Rencana dan Kegiatan di Kawasan Kumuh setempat
3 Penetapan Prioritas Kegiatan & Akad dg Satker/PPK Kota
4 Pekerjaan Fisik & peningkatan kinerja BKM & KSM
5 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh
B Penanganan Kumuh Reguler 2015
1 Sosialisasi & Identifikasi Profil Kumuh
2 Refleksi Kritis Permukiman Kumuh
3
Review Pemetaan Swadaya, Pendetailan Fokus Kawasan
Kumuh
4
Review PJM Pronangkis, khusus pendetailan RPI2JM serta
RKP Kawasan Kumuh
5 Penetapan kegiatan, dan Akad dengan PPK/Satker Kota
6 Pekerjaan Fisik
7 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh
34. a. LATAR BELAKANG....Lanjutan Siklus Penanganan Kumuh di Lokasi P2KP....
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
2015 2016
April-Desember Jan-Desember
C Penanganan Kumuh 2016-2019
1 Sosialisasi Penanganan Kumuh Apr
2 Refleksi permukiman Kumuh Mei
3 Review Pemetaan Swadaya, Fokus Kawasan Kumuh Jun
4 Klarifikasi hasil Identifikasi Profil Kumuh Jul
5 Review PJM Pronangkis, fokus RPI2JM & RKP Kumuh Agst
6
Penyepakatan Usulan Prioritas Masyarakat untuk
Penanganan Kumuh
Okt
7 Penetapan kegiatan, dan Akad dengan PPK/Satker Kota Nov-Des
8
Pengemb Kapasitas & Penyiapan Masyarakat unuk
Pelaksanaan Fisik
Jan-Maret
9 Pekerjaan Fisik Apr
10 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh Mei dst
35. JADWAL PELAKSANAAN SIKLUS KEGIATAN
KEMITRAAN PENANGANAN KUMUH DI NON LOKASI P2KP
2b
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Penanganan Kumuh Keterpaduan 2015
1 Sosialisasi & Identifikasi Profil Kumuh
2
Refleksi Kritis Permukiman & Pemetaan Swadaya Profil
Prakarsa 100-0-100
3 Pembentukan BKM
4 Penyusunan RPIJM serta RKP Prakarsa 100-0-100
5 Penetapan kegiatan, dan Akad dengan PPK/Satker
6 Pekerjaan Fisik
7 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh
36. a. LATAR BELAKANG....Lanjutan Siklus Penanganan Kumuh di Non-Lokasi P2KP
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
2015 2016
April-Desember Jan-Desember
C Penanganan Kumuh 2016-2019
1 Sosialisasi Penanganan Kumuh Apr
2 Refleksi permukiman Kumuh Mei
3 Pemetaan Swadaya Jun
4 Pembentukan BKM Jul
5 Penyusunan RPJM Kel/ds, fokus RPI2JM & RKP Kumuh Agst
6 Klarifikasi hasil Identifikasi Profil Kumuh Agst
7
Penyepakatan Usulan Prioritas Masyarakat untuk
Penanganan Kumuh
Okt
8 Penetapan kegiatan, dan Akad dengan PPK/Satker Kota Nov-Des
9
Pengemb Kapasitas & Penyiapan Masyarakat unuk
Pelaksanaan Fisik
Jan-Maret
10 Pekerjaan Fisik Apr
11 Penguatan Kapasitas & Pelaksanaan Pencegahan Kumuh Mei dst
37. JADWAL PELAKSANAAN SIKLUS KEGIATAN TARGET 100-0-100
UNTUK PENCEGAHAN PERLUASAN KUMUH DI PERKOTAAN
2c
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Lokasi Non Prioritas Kumuh 2015-2019 (8.732 kel/ds)
1 Penyiapan Pedoman dan Modul-modull
2 Sosialisasi dan penyadaran masyarakat mengenai 100-0-100
3 Pembentukan Kelompok Kerja Pemda & masyarakat
4
Review dan atau Penyusunan RPIJMN orientasi '100 0 100' di
tingkat kota, integrasi dengan RPIJMN di kelurahan
5
Penyaluran BLM pengembangan kapasitas dan Koordinasi
kemitraan kegiatan 100-0-100
6 Penyusunan Orientasi RKP target 100-0-100 kota/kab
7 Penyusunan strategi kemitraan
8
Penyaluran BLM Kemitraan Kota @Rp 3 M sesuai seleksi
prioritas proposal kemitraan
9
Pemanfaatan BLM Kemitraan dan pemeliharaan oleh
masyarakat dan pemda daerah
10
Keberlanjutan pemeliharaan lingkungan dan pencegahan
kumuh
38. a. LATAR BELAKANG....Lanjutan Siklus Penanganan Kumuh di Lokasi P2KP....
No SIKLUS KEGIATAN MASYARAKAT
Phase
Kumuh
Phase 100-0-100
(Pemeliharaan & Pencegahan
Perluasan Kumuh)
B Lokasi Pasca Penanganan Prioritas Kumuh (4.029 kel/ds);
1 Serangkaian Kegiatan penanganan prioritas Kumuh Jan-Apr
2 Mulai Pekerjaan Fisik Penanganan Prioritas Kumuh
Mulai
Mei dst
3 Sosialisasi dan penyadaran mengenai 100-0-100 Jun
4 Pembentukan Kelompok Kerja Pemda & masyarakat Jul
5
Review dan atau Penyusunan RPIJMN orientasi '100 0
100' di tingkat kota, integrasi RPIJMN di kelurahan
Agst
6
Penyaluran BLM pengembangan kapasitas dan
Koordinasi kemitraan kegiatan 100-0-100
Okt
7 Penyusunan Orientasi RKP target 100-0-100 kota/kab
Nov-
Des
8 Penyusunan strategi kemitraan Jan-Maret
9
Penyaluran BLM Kemitraan Kota @Rp 3 M sesuai seleksi
prioritas proposal kemitraan
Apr
10
Pemanfaatan BLM Kemitraan dan pemeliharaan oleh
masyarakat dan pemda daerah
Mei dst
11
Keberlanjutan pemeliharaan lingkungan dan
pencegahan kumuh
39. INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015 2016 2017 2018 2019
Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat kehadiran masyarakat miskin dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (%)
48 48 48 50 50 SIM
Tingkat kehadiran perempuan dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (%)
45 47 50 50 50 SIM
Partisipasi penduduk dewasa dalam pemilu BKM tingkat
basis (%)
30 35 35 35 35 SIM
Jumlah minimal kemitraan/chanelling sektor air
minum, kumuh dan sanitasi setiap Kel/Desa
1 1 2 2 3 SIM
Kinerja BKM minimal Mandiri (%) 80 90 100 100 100 SIM
Outcome
Proporsi rumah tangga memiliki akses air minum (%) 76,13 82 88 94 100 SIM
Proporsi rumah kumuh dan kawasan kumuh (%) 8 6 4 2 0
SIM/
SURVEY
Proporsi rumah tangga memiliki akses sanitasi layak (%) 66,4 78 85 93 100 SIM
DRAFT INDIKATOR KINERJA
Dukungan Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh
3a
40. Lanjutan.....
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015 2016 2017 2018 2019
Outcome (Lanjutan)
% Kelurahan yang telah penuhi 100% akses air minum 10 30 50 75 100 SIM
% Kelurahan yang telah penuhi 0% kawasan kumuh 10 30 50 75 100 SIM
% Kelurahan yang penuhi 100 % akses sanitasi layak 10 30 50 75 100 SIM
Keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur (100-0-100) - %
10 20 25 30 40 SIM
Partisipasi pemda (Kab/Kota) dalam pendanaan
pembangunan infrastruktur (100-0-100) - %
20 30 40 50 50 SIM
RTM penerima manfaat pembangunan infrastruktur air
minum (%)
80 90 95 100 100 SIM
RTM penerima manfaat pembangunan infrastruktur
sanitasi layak (%)
80 90 95 100 100 SIM
RTM penerima manfaat pembangunan infrastruktur
pada kawasan kumuh (%)
60 70 80 90 100 SIM
41. INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015 2016 2017 2018 2019
Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat kehadiran masyarakat miskin dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (%)
48 48 48 50 50 SIM
Tingkat kehadiran perempuan dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan (%)
45 47 50 50 50 SIM
Jumlah minimal kemitraan/chanelling sektor air
minum, kumuh dan sanitasi setiap Kel/Desa
1 1 2 2 3 SIM
Kinerja BKM minimal Mandiri (%) 80 90 100 100 100 SIM
Jumlah Pokja PKP Kota 35 75 125 180 266 SIM
Jumlah relawan kota (City Changer)/kota 1 2 3 4 5 SIM
Keswadayaan Masyarakat 10 20 25 30 40 SIM
DRAFT INDIKATOR KINERJA
Dukungan Pencapaian Target 100-0-100 – Pencegahan Kumuh
3b
42. INDIKATOR KINERJA
TARGET
KET
2015 2016 2017 2018 2019
Outcome
Proporsi rumah tangga memiliki akses air minum (%) 76,13 82 88 94 100 SIM
Peningkatan kualitas 7 indikator kumuh (%) 8 6 4 2 0
SIM/
SURVEY
Proporsi rumah tangga memiliki akses sanitasi layak (%) 66,4 78 85 93 100 SIM
% KK Miskin penerima Manfaat 20% 40% 75% 90% 100% SIM
% Kelurahan sasaran mampu mencapai target 100-0-100 10% 30% 70% 90% 100% SIM
% Kota/Kab sasaran mampu mencapai target 100-0-100 10% 30% 70% 90% 100% SIM
Kontribusi dana & program Pemda 10% 30% 40% 50% 60% SIM
Keswadayaan Masyarakat 10% 20% 40% 50% 50% SIM
Lanjutan.....
43. No JENIS BLM
1 Minimal @ Rp 1 Milyar/Kelurahan
2 Infrastruktur penanganan kumuh skala lingkungan
3
Kegiatan tercantum pada RPIJM-CK yang ditetapkan secara partisipatif
dan diketahui Lurah
4
Jenis kegiatan infrastruktur ditetapkan bersama oleh Satker/ PPK
Kota/kab & BKM
5
Dana dan pekerjaan oleh BKM/Masyarakat secara langsung atau
melalui Mekanisme pelaksanaan KSO
a
Bagi Kelurahan yang menjadi Lokasi
Kawasan Prioritas Kumuh
1 Alokasi @Rp 150 jt/kel untuk Lokasi Penanganan Kumuh
2
Biaya Perencanaan hingga penyusunan DED , termasuk tenaga ahli
atau kerjasama LPM-Univ maks Rp 50 juta
3
Biaya Pengembangan kapasitas mengenai 7 (tujuh) indikator kumuh
dan/atau 100-0-100, maks Rp 50 juta
4
Biaya Pemasaran Sosial & Koordinasi Kemitraan Penanganan Kumuh
atau 100-0-100, maks Rp 50 juta
5
Dana dan kegiatan dikelola oleh BKM bersama-sama Unit Pelaksana,
Kelompok Masyarakat serta Relawan
1 Alokasi @Rp 50 jt/kel untuk Lokasi Pencegahan Kumuh
b
Bagi Kelurahan yang menjadi Lokasi
Pencegahan Kumuh 2015-2019
2
Biaya Pengembangan kapasitas mengenai 7 (tujuh) indikator kumuh
dan/atau 100-0-100, maks Rp 25 juta
3
Biaya Pemasaran Sosial & Koordinasi Kemitraan Pencegahan kumuh
dan/atau 100-0-100, maks Rp 25 juta
c
Bagi Kelurahan yang telah
melaksanakan Kegiatan Penanganan
Kumuh
4
Dana dan kegiatan dikelola oleh BKM bersama-sama Unit Pelaksana,
Kelompok Masyarakat serta Relawan
1 Alokasi @Rp 3 M/Kota untuk Lokasi Pencegahan Kumuh
2 Infrastruktur pencegahan kumuh skala kawasan
3 Kegiatan adalah kegiatan bersama (kolaborasi/kemitraan) BKM dgn
Pemda/Swasta yg ditetapkan Pokja Permukiman;
4
Alokasi dana BLM adalah 50% dari kebutuhan biaya dan 50% sisanya
merupakan kontribusi Pemda/Swasta
5
Dana dan kegiatan dikelola oleh Panitia Kemitraan, yang terdiri dari
pihak-pihak yang berkolaborasi/menjalin kemitraan pekerjaan
infrastruktur 7 Indikator Kumuh
3
BLM PLPBK Kemitraan tingkat Kota
BLM TINGKAT KOTA Khusus untuk Stimulan
Kegiatan/Pekerjaan Kemitraan antar
Stakeholder Kota (Pemda, Swasta,
Universitas, LSM, Asosiasi dll) dengan
Masyarakat untuk Pencapaian Prakarsa 100-
0-100
ALOKASI KETENTUAN PEMANFAATAN BLM
1 BLM Channelling Dit Bangkim-DJCK
Khusus untuk Kelurahan yang ditetapkan
menjadi Lokasi Kawasan Prioritas Kumuh
oleh DJCK
2
BLM Koordinasi Permukiman (Channelling
Program 100-0-100)