Dokumen tersebut membahas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kemen PUPR, mulai dari identifikasi kebutuhan, persiapan, pelaksanaan pengadaan, dan evaluasi administrasi penawaran."

1. KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Oleh: Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi

2. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Identifikasi Kebutuhan
2
Kebutuhan
Renja K/L
SIMAK-
BMN
Riwayat
Kebutuhan
RPJMN RPJM Renstra
2017

3. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 3
Metode Project Delivery
Project Delivery Method adalah pendekatan metode pelaksanaan proyek dan
mendefinisikan hubungan, peran dan tanggung jawab dari anggota tim proyek dan
urutan dari aktifitas yang diperlukan untuk penyelesaian suatu proyek

4. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 5 4
Metode Project Delivery
Masing-masing metode Project Delivery (dengan definisi mengacu kepada standar FIDIC
Conditions of Contract) memiliki karakteristik masing-masing:
• Design-Bid-Build: proyek konstruksi dengan tingkat kepastian desain yang tinggi,
sedikitnya faktor ketidakpastian serta resiko kecil bagi Pemilik Pekerjaan yang akan
bertanggung jawab pada desain.
• Design and Build: pekerjaan kontrak lump sum dimana Kontraktor terlibat dalam
pekerjaan desain. Cocok untuk pekerjaan dengan ketidakpastian relatif tinggi,
kompleksitas teknologi dan/atau durasi pekerjaan yang singkat.
• Design-Build-Maintain (DBM): sama dengan Kontrak DB, namun resiko pemeliharaan
selama periode tertentu dipindahkan kepada Kontraktor.
• Design-Build-Operate: sama dengan Kontrak DB, namun resiko operasional selama 20
tahun dipindahkan kepada Kontraktor.
• Design-Build-Operate-Maintain (DBOM): sama dengan Kontrak DB, namun resiko
operasional dan pemeliharaan selama periode tertentu dipindahkan kepada Kontraktor.
• EPC/ Turnkey Project: pekerjaan kontrak lump sum dimana Kontraktor bertanggung
jawab penuh atas pekerjaan desain dan pengadaan material konstruksi, termasuk
peralatan.

5. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 1 5 5
Variasi Metode Project Delivery

6. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Garis Besar Pengadaan Barang/Jasa
PA/KPA
PPK
POKJA/ULP
Rencana Umum Pengadaan
Anggaran
Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
Penyusunan Dokumen Pengadaan
Rencana Pelaksanaan Pengadaan
Penyusunan Dokumen Pengadaan
2017

7. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 7
Persiapan
Pemilihan
Pelaksanaan
• Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
• Rencana Pelaksaaan
Pengadaan (RPP)
• Rencana Pemilihan
Penyedia (RPLP)
1. Pengumuman
2. Pendaftaran dan
Pengambilan
Dokumen
3. Penjelasan
4. Pemasukan Dokumen
Penawaran
5. Pembukaan Dokumen
6. Evaluasi Dokumen
Penawaran
7. Penetapan Pemenang
8. Pengumuman
Pemenang
9. Sanggahan
10. SPPBJ
• Penandatanganan
Kontrak
• Pelakasanaan
Pekerjaan
• Serah Terima
Garis Besar Pengadaan Barang/Jasa
2017

8. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
(Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Pembaharuannya Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah)
8
RUP
•Identifikasi
Kebutuhan
•Kebijakan
Umum
•RAB
•KAK
Anggaran
•RKAKL
•DIPA
KU RUP
•Kebijakan
Umum
•RAB
•KAK
RPP
•Spek.
Teknis/KAK
•HPS
•Rancangan
Kontrak
KU RPP
•Spek.
Teknis/KAK
•HPS
•Rancangan
Kontrak
RPLP
•Dokumen
Pengadaan
•Jadwal
Pelelangan
Alur Tugas dan Tanggung Jawab
PA/KPA PPK POKJA/ULP
2017

9. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 9
RUP (Rencana Umum Pengadaan)
•Identifikasi Kebutuhan
•Kebijakan Umum
•RAB
•KAK (Untuk Penganggaran, Standar PMK)
2017

10. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
BERDASARKAN
PMK
196/PMK.02/2015
TENTANG
PETUNJUK
PENYUSUNAN
DAN
PENELAAHAN
RENCANA
KERJA
DAN
ANGGARAN
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
DAN
DAFTAR
ISIAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
KAK RAB
10
2017

11. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 11
Anggaran
•RKAKL
•DIPA
2017

12. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Rencana Anggaran dan Biaya
12
Rencana Anggaran dan Biaya
Pend
ukung
Admini
strasi
B/J
SBU
SBK
Survei
Pasar
2017

13. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 13
KU RUP (Kaji Ulang RUP)
•Kebijakan Umum
•RAB
•KAK (Untuk Penganggaran, Standar
PMK)
2017

14. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Kerangka Acuan Kerja
1. Apa yang
akan di
hasilkan
2. Mengapa
dilaksanakan
/diperlukan
3. Siapa yang
melaksanakan
4. Kapan
Akan
dilaksanakan
5. Dimana
dilaksanakan
6.Bagaimana
Kegiatan
tersebut
diaksanakan
7. Berapa
Aggaran
yang di
butuhkan
14
Data dan Informasi
2017

15. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 15
RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)
•Spek.Teknis/KAK Detail
•HPS
•Rancangan Kontrak
2017

16. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan
KAK
1. Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015
Lampiran BAB IV
2. PMK 196/PMK.02/2015
RAB
Berdasarkan KAK yang Disusun dan Standar Biaya
Masukan (PMK Terbaru, Standar Lain Yang Berlaku)
Kontraktual
Kriteria :
• Pekerjaan Meningkatkan
Kemampuan Teknis
SDM Sesuai Tusi K/L
• Pekerjaan Yang Tidak
Diminati Oleh Penyedia
Barang Jasa
• Penyelenggaraan Dilkat,
Kursus, Seminar.
• Pekerjaan Project
Percontohan dan Survey
Untuk Perkembangan
Teknologi/Metode Kerja
Pemilihan Jenis Pelaksanaan Kegiatan
Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahan
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
2
Swakelola
3
Tahapan :
• Persiapan Pengadaan
• Rencana Pemilihan
• Pemilihan Sistem
Pengadaan
• Penetapan Metode
• Penyusunan Jadwal
• Penyusunan Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa
• Penetapan HPS
• Jaminan Pengadaan
• Sertifikat Garansi
• Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa
• Pelaksanaan Kontrak
HPS
Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015
BUKU PEDOMAN UMUM BAB II.C
Penyusunan HPS didasarkan pada data harga
pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil
survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan
4
16
2017

17. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Pasal 26
s/d
Pasal 32
Pasal 33
s/d
Pasal 95
Pasal 3
Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan dalam
Perpres 54/2010
17
2017

18. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Pemilihan
Penyedia
Non Elektronik
Barang/
Konstruksi/Jasa
Lainnya
Lelang Umum/Sederhana
Penunjukan/Pengadaan Langsung
Sayembara/Kontes
Jasa
Konsultansi
Seleksi Umum/Sederhana
Penunjukan/Pengadaan Langsung
Sayembara
Elektronik
E-Tendering
E-Lelang Umum/Sederhana
E-Seleksi Umum/Sederhana
E-Purchasing
E-Auction
Perka LKPP 14/2012
Perka LKPP 15/2012
Perka LKPP 14/2012
Perka LKPP 15/2012
Perka LKPP 1/2015
Perka LKPP
17/2012
SE LKPP 1/2013
18
2017
Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan dalam
Perpres 54/2010

19. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Pekerjaan Konstruksi
19

20. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Penilaian Kualifikasi
Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
20
Prakualifikasi Pascakualifikasi
• Pemilihan pekerjaan konstruksi yang
bersifat kompleks melalui Pelelangan
Umum;
• Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
yang menggunakan metode Penunjukan
Langsung, kecuali untuk penanganan
darurat;
• Pelelangan Umum;
• Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung;
Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur

21. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Kualifikasi
 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana
 tidak masuk dalam Daftar Hitam
 memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
Tahunan)
 memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir
 Memiliki kemampuan pada klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk
badan usaha non kecil
 memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil
 memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk
mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai total HPS
 memiliki Kemampuan Dasar (KD)
21

22. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Administrasi
– jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu
– bertanggal
22
Surat Penawaran
Jaminan Penawaran (1)
– Diterbitkan oleh penerbit yang sesuai dengan kriteria
– masa berlakunya tidak kurang
– nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran
– nilai Jaminan Penawaran tidak kurang
– nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf
– nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang
mengadakan pelelangan
– paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan
– Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan
– Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas
nama perusahaan kemitraan/KSO

23. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Administrasi
23
Jaminan Penawaran (2)
– Kriteria pencairan jaminan penawaran sesuai dengan persyaratan yaitu:
• peserta terlibat KKN (yang dilakukan oleh badan usaha non kecil);
• peserta menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan;
• tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
• tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
• mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak
Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
– Harus ditandatangani direktur utama / pimpinan perusahaan;
– Nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar;
– Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja
sama
surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra), memenuhi persyaratan:
– mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan data kualifikasi;
– mencantumkan lead firm dan mitra/anggota;
– mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan;
– mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/KSO;
– ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO

24. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Teknis
24
Metode Pelaksanaan
Memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir
secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan
penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yangdapat
dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan. Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi job-mix/ rincian/campuran/ komposisi
material dari jenis pekerjaan
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai
dengan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO)
Peralatan Utama Minimal
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan
Personil Inti
Tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/
keterampilan, yang ditempatkan secara penuh

25. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Teknis
25
Bagian Pekerjaan yang akan Disubkontrakkan
• sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis
• penawaran di atas Rp. 25 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil; dan/atau
• penawaran di atas Rp. 50 Miliar mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan dalam
penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali
tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud
RK3K
Memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan
penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3

26. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Harga
26
Apabila Total Harga Penawaran Terkoreksi Melebihi Nilai Total HPS, Dinyatakan Gugur
Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari
harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi
ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya
berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga
Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan
tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan
lainnya

27. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Harga
27
Klarifikasi/Evaluasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya di bawah 80% (delapan
puluh perseratus) HPS, dengan ketentuan
• Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari
harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
• Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam
Analisa Harga Satuan;
• Hasil penelitian butir a) dan butir b) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar
tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
• Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam
daftar kuantitas dan harga.
Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut
diatas, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga
Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas, maka
harga penawaran dinyatakan wajar dan apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang
pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus)
dari nilai total HPS.

28. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 28
Jasa Konsultansi Konstruksi

29. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Penilaian Kualifikasi
29
Prakualifikasi Pascakualifikasi
• Pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Perorangan
Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
*Penilaian administrasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur.
*Penilaian teknis kualifikasi dilakukan dengan metode sistem nilai

30. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Kualifikasi
 Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
 tidak masuk dalam Daftar Hitam
 memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak
terakhir (SPT Tahunan)
 memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir
 Memiliki kemampuan pada klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan yang
sesuai/sejenis untuk badan usaha non kecil
 memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil
30

31. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Kualifikasi
31
Evaluasi Teknis Kualifikasi
• Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 40-55%
• Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai
pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35-45%
• Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan
bobot 5-15%
• Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI
Jakarta) dengan bobot 5%
Dalam hal perusahaan baru, maka perusahaan yang bersangkutan mendapat bobot 5%
dari 100% dan urutan short list dimulai dari perusahaan yang berdirinya terbaru

32. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Administrasi
32
Surat Penawaran
• jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang
• jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi
• bertanggal
surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra) memenuhi persyaratan
antara lain:
• mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan data kualifikasi;
• mencantumkan lead firm dan mitra/anggota;
• mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan;
• mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/KSO;
• ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO

33. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Teknis
33
pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10% s.d 20%), sub unsur yang dinilai:
• pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis;
• pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan;
• pengalaman manajerial dan fasilitas utama; dan
• kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap
pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20% s.d 40%), sub unsur yang dinilai:
• pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK
• kualitas metodologi
• hasil kerja (deliverable)
• fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK
Unsur-unsur pokok dinilai:

34. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Teknis
34
kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50% s.d 70%), sub unsur yang dinilai:
• tingkat pendidikan
• pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK
• sertifikat keahlian/profesi
• lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa
setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi
(custom) setempat
Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila hasil evaluasi teknis memenuhi ambang
batas nilai teknis (passing grade)
Unsur-unsur pokok dinilai:
Hasil evaluasi teknis harus ≥ ambang batas total nilai teknis (passing grade) dan ≥
ambang batas masing-masing nilai unsur teknis

35. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Evaluasi Harga
35
Rincian penawaran biaya yang terdiri dari:
• rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); dan
• rincian Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost).

36. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Penyusunan KAK Pekerjaan Jasa Konsultansi
Konstruksi sesuai Permen PUPR No.31/PRT/M/2015
Uraian Kegiatan yang akan
dilaksanakan
Waktu pelaksanaan yang
diperlukan
besarnya total perkiraan biaya
pekerjaan
spesifikasi teknis Barang/Jasa
yang akan diadakan
PALING SEDIKIT MEMUAT
2017

37. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Persyaratan
yang harus
dituangkan
dan
diperhatikan
SBU sesuai jenis pekerjaan yang dilelangkan (Kualifikasi)
Analisis Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung:
1. Posisi
2. Pengalaman
3. Persyaratan SKA (Utama,Madya,Muda)
4. Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis
5. Lingkup Tugas Tenaga Ahli
6. Lama penempatan/Orang Bulan (OB)
Lingkup Kegiatan
Keluaran/ Output
Target Waktu per Keluaran/Output
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
(hari kalender)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2017
Penyusunan KAK Pekerjaan Jasa Konsultansi
Konstruksi sesuai Permen PUPR No.31/PRT/M/2015

38. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
ANALISA KEBUTUHAN TENAGA AHLI
(sesuai Permen PUPR NO.09/PRT/M/2013)
Output Kegiatan
Strata & Kualifikasi Tenaga
Ahli yang dibutuhkan
Jangka Waktu Penyelesaian
Pekerjaan
Analisa Beban Kerja/Tenaga
Ahli
Total kebutuhan/Jumlah &
Kualifikasi Tenaga Ahli
Output Kegiatan
Strata & Kualifikasi Tenaga
Ahli yang dibutuhkan
Jangka Waktu Penyelesaian
Pekerjaan
2017
 Dalam menentukan kebutuhan
Tenaga Ahli perlu disampaikan Analisa
Penugasan Tenaga Ahli dalam KAK.
 Analisa Penugasan mencangkup :
tugas dan tanggung jawab tenaga
ahli, persyaratan pendidikan,
pengalaman pekerjaan sejenis,
pengalaman pekerjaan total serta
SKA/ Sertifikat keahlian yang
dibutuhkan (apabila diperlukan).
Penetapan persyaratan SKA untuk
Ahli Muda, Madya dan Utama sesuai
Permen PU NO.09/PRT/M/2013
adalah sebagai berikut:

39. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 39
2017

40. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Contoh Format KAK (1)
sesuai Permen PUPR No.31/PRT/2015
Buku Pedoman JK 04 – 08 BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA
2017

41. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Contoh Format KAK (2)
sesuai Permen PUPR No.31/PRT/2015
Buku Pedoman JK 04 – 08 BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA
2017

42. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Contoh
RAB
Permen
PUPR
NO.31/PRT/M/2015
Lampiran
BAB
IV
3
42
2017

43. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Contoh
RAB
Permen
PUPR
NO.31/PRT/M/2015
Lampiran
BAB
IV
3
43
2017

44. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Proporsi Personil : Non Personil
Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40%
(empat puluh perseratus) dari total biaya, kecuali untuk jenis
pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan
penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi,
pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah
dan lain-lain.
44
2017
Perka LKPP No.14/2012

45. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
RAB
HPS
Kontrak Harga Satuan
Daftar Kuantitas dan Harga
harus diupload, dan
merupakan bagian dari
Dokumen Seleksi.
Kontrak Lumpsum
Untuk Biaya Personil dijelaskan
detail pada KAK dan cukup
mencantumkan Total HPS Biaya
Personil
Untuk Biaya Non Personil = Harus
ditampilkan detail masing – masing
kebutuhan.
HPS
Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015
Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang
dilaksanakannya Pengadaan
4
Jenis Kegiatan :
• Advisory/ Technical
Assistence/Pendampingan.
• Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen
Konstruksi.
• Pekerjaan Yang Beresiko Tingggi dan/atau
menggunakan teknologi tinggi dimana
volume atau waktu pelaksanaannya masih
bersifat perkiraan pada saat kontrak di
tandatangani.
Jenis Kegiatan :
• Studi Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, Baseline Study, Sistem Informasi,
Studi Lingkungan/Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi/Kajian/Telaah,
Evaluasi, Produk Hukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi, dan Lainnya.
• Perencanaan Umum dan Pererncanaan Teknis : Master Plan, Pra Design, Basic
Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final
Engineering Design, Review Design, Quantity Surveyor.
• Survei : Pemetaan/Foto Udara, Pengukuran Topografi, Bathymetri, Hydrologi, Soil
Investigation/geoteknik, Sosial Ekonomi, Survey Lalu Lintas dan O-D, Survey
Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei lainnya.
45
2017

46. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
sesuai Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015
Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil
survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan
informasi biaya
satuan yang
dipublikasikan
secara resmi oleh
Badan Pusat
Statistik (BPS)
informasi biaya satuan
yang dipublikasikan
secara resmi oleh
asosiasi terkait dan
sumber data lain yang
dapat
dipertanggungjawabkan,
misal : Billing Rate
INKINDO
biaya Kontrak
sebelumnya atau
yang sedang
berjalan dengan
mempertimbangkan
faktor perubahan
biaya
inflasi tahun
sebelumnya,
suku bunga
berjalan
dan/atau kurs
tengah Bank
Indonesia
hasil
perbandingan
dengan Kontrak
sejenis, baik
yang dilakukan
dengan instansi
lain maupun
pihak lain
daftar biaya/tarif
Barang/Jasa yang
dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor
tunggal
HPS dihitung sudah termasuk PPN
HPS ditetapkan oleh PPK
Menyusun RAB untuk konsultan terdiri dari Biaya Langsung
Personil dan Biaya Langsung Non Personil
• Biaya Langsung Personil : Tenaga
Ahli dan Tenaga Pendukung
• Biaya Langsung Non Personil :
Biaya Sewa, Perlengkapan
Kantor, Biaya Survey, dll
2017

47. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Surat Edaran Menteri PU No.03/SE/M/2014 Tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung
Personil/Remunerasi dalam Perhitungan HPS Jasa Konsultansi
di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
DICABUT
SE Menteri PUPR
No.01/SE/M/2017
menghitung/menentukan
billing rate mengacu
kepada Pepres 54/2010
Pasal 66 ayat (7) huruf b
2017

48. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Pedoman Standar Minimal 2016 Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk
Kegiatan Jasa Konsultansi
(INKINDO)
Sebagai acuan
standar minimum
Jasa Konsultansi
2017

49. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
MENETAPKAN NILAI BILLING RATE TENAGA AHLI PADA
PEDOMAN STANDAR MINIMAL INKINDO 2016
• Contoh : Ketua tim disyaratkan seorang Master Teknik (S2) Memiliki Sertifikat Ahli Madya Manajemen
Konstruksi dengan pengalaman kerja selama 5 (lima) tahun termasuk pengalaman 3 tahun dalam manajemen
proyek konstruksi atau pengadaan proyek konstruksi ICB dan/atau NCB atau Sarjana Teknik (S1) dengan
pengalaman kerja selama 9 (sembilan) tahun termasuk pengalaman 3 tahun dalam manajemen proyek
konstruksi atau pengadaan proyek konstruksi ICB dan/atau NCB. Disyaratkan Maka :
Nilai yang diambil
untuk penyusunan
HPS adalah
Rp.35.500.000,-
Dalam melakukan
evaluasi apabila
penyedia
menawarkan tenaga
ahli dengan
kualifikasi S1 maka
Pokja melakukan
negosiasi sesuai
pedoman billing
rate.

50. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
RAB HPS
Kontrak Harga Satuan
Kontrak Lumpsum
Daftar Kuantitas dan Harga harus
diupload, dan merupakan bagian
dari Dokumen Seleksi.
Daftar Kuantitas dan Harga tidak
diupload, hanya menampilkan
total Nilai HPS. Detail kebutuhan
untuk penawaran dijelaskan
pada KAK.
2017

51. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
MEMILIH JENIS KONTRAK
sesuai Permen PUPR No.31/PRT/M/2015
1. Pembayaran berbasis input,
2. Berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu,
3. Volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,
4. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang
benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
2017
Kontrak Harga Satuan, apabila :
1. Pembayaran berbasis output
2. Berdasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai
dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas
waktu tertentu,
3. Jumlah harga yang pasti dan tetap, dan
4. Semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya
ditanggung oleh penyedia jasa.
Kontrak Lump Sum, apabila :

52. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 52
KU RPP (Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan)
•Spek.Teknis/KAK Detail
•HPS
•Rancangan Kontrak
2017

53. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 53
RANCANGAN KONTRAK
Jenis-Jenis Kontrak sesuai Perpres 54/2010
Berdasarkan Cara Pembayaran
1) Lump Sum
Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan
sebagai berikut:
 jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi
Kontrak;
 sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

54. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 54
RANCANGAN KONTRAK
Jenis-Jenis Kontrak sesuai Perpres 54/2010
Berdasarkan Cara Pembayaran
2) Harga Satuan
Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan harga satuan yang pasti dan
tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi
teknis tertentu
 volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak
ditandatangani;
 pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang
benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama
atas pekerjaan yang diperlukan

55. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 55
RANCANGAN KONTRAK
Jenis-Jenis Kontrak sesuai Perpres 54/2010
Berdasarkan Cara Pembayaran
3) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
4) Persentase
Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
 Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan
tertentu; dan
 pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak
5) Terima Jadi
Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah
dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

56. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 56
RANCANGAN KONTRAK
Jenis-Jenis Kontrak sesuai Perpres 54/2010
Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran
1) Tahun Tunggal
Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama
masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
2) Tahun Jamak
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu)
Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan :
 Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa
cleaning service.
 Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

57. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 57
RANCANGAN KONTRAK
Jenis-Jenis Kontrak sesuai Perpres 54/2010
Berdasarkan Sumber Pendanaan
1) Pengadaan Tunggal
Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
2) Pengadaan Bersama
Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa
untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang
menandatangani Kontrak.
3) Payung (Framework contract)
Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan
Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:
 diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan
sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat
ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
 pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil
penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

58. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 58
RANCANGAN KONTRAK
Jenis-Jenis Kontrak sesuai Perpres 54/2010
Berdasarkan Jenis Pekerjaan
1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1
(satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:
 Kontrak Berbasis Kinerja
 Kontrak Rancang dan Bangun
 Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (EPC)
 Kontrak Rancang-Bangun-Operasi- Pemeliharaan
 Kontrak Jasa Pelayanan
 Kontrak Pengelolaan Aset
 Kontrak Operasi dan Pemeliharaan

59. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Hal-hal Yang Dikaji Ulang
Spesifikasi
Teknis
HPS
Rancangan
Kontrak
59
1. Apakah Spesifikasi Teknis yang Ditetapkan
telah sesuai dengan KAK dan Identifikasi
Kebutuhan
2. Apakah Spesifikasi yang ditetapkan tidak
menyebabkan persaingan yang tidak sehat,
misalnya mengarah kepada Produk tertentu
3. Apakah Spesifikasi Teknis yang ditetapkan
benar-benar ada di Pasar dan dapat
dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa
4. Apakah Spesifikasi Teknis bersifat Khusus
sehingga harus dibuat khusus
5. Level Penyedia yang mampu menyediakan
barang/jasa
(Produsen/Importir/Distributor/Retailer)
2017

60. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Hal-hal Yang Dikaji Ulang
Spesifikasi
Teknis
HPS
Rancangan
Kontrak
60
1. Apakah sudah ada
Dokumentasi/Riwayat Penyusunan HPS
2. Apakah penyusunan HPS sudah
disesuaikan dengan level penyedia
barang/jasa
3. Apakah Sumber Data HPS dapat
dipertanggungjawabkan
4. Apakah HPS sudah memperhitungkan
Keuntungan dan Overhead yang Wajar
serta sudah memperhitungkan PPN
5. Apakah Dokumen HPS sudah
ditandatangani oleh PPK
2017

61. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Hal-hal Yang Dikaji Ulang
Spesifikasi
Teknis
HPS
Rancangan
Kontrak
61
1. Jenis Perjanjian (SPK atau Surat Perjanjian)
2. Apakah PPK sudah melengkapi Rancangan
Surat Perjanjian, SSUK, dan SSK
3. Jenis Kontrak Yang digunakan
• Berdasarkan Cara Pembayaran
• Berdasarkan Pembebanan Tahun
Anggaran
• Berdasarkan Sumber Pendanaan
• Berdasarkan Jenis Pekerjaan
4. Apakah Pekerjaan ini membolehkan Uang
Muka
5. Apakah memerlukan Garansi dan/atau
Layanan Purna Jual
6. Ketentuan tentang Denda
2017

62. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
Setelah Kaji Ulang RPP
62
2017
Apabila ULP tidak sepakat dengan PPK, maka keputusan diserahkan kepada PA/KPA
Putusan PA/KPA bersifat final dan mengikat
PPK kemudian menetapkan RPP yang baru (apabila ada) dan menyerahkan kepada ULP untuk
diteruskan pada tahap penyusunan Rencana Pemilihan Penyedia

63. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16 63
RPLP (Rencana Pemilihan Penyedia)
•Dokumen Pengadaan
•Jadwal Pelelangan
2017

64. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 0 16
TERIMA KASIH
2017