Dokumen ini merupakan addendum dokumen pengadaan untuk pembangunan gedung puskesmas Jungkat di Kabupaten Mempawah. Addendum ini memberikan penjelasan tambahan terkait penyempurnaan pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) mengenai lingkup pekerjaan, jadwal, dan persyaratan lainnya.
Pengawalan penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara BMNDr. Zar Rdj
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara/Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berhasil guna, perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah.” Perpres 75/2017
Pengawalan penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara BMNDr. Zar Rdj
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara/Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berhasil guna, perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah.” Perpres 75/2017
Hasil ujian dari peserta 1 pada seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Presentasi mengenai Permen PU Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerAbdillah Mt
Materi "Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower" disampaikan oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada acara Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2013 di Hotel Horison Bogor, Jawa Barat
Hasil ujian dari peserta 1 pada seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Presentasi mengenai Permen PU Nomor 14 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerAbdillah Mt
Materi "Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower" disampaikan oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada acara Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2013 di Hotel Horison Bogor, Jawa Barat
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia, khususnya pada lampiran II, angka romawi VII halaman hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi konstruksi, meliputi :
Program mutu
Organisasi kerja dan jadwal penugasan personel
Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan kontrak
Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
Rencana kerja/jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memperhatikan keselamatan konstruksi
Jadwal mobilisasi peralatan dan personel
Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran
Hal-hal lain yang dianggap perlu.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. Republik Indonesia
Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi
- Metode e-Pelelangan Umum
dengan Pascakualifikasi -
Ver 1.1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
A D D E N D U M
D O K U M E N P E N G A DA A N
Nomor: 027/034.A/Pokja-IV/Dinkes/2016
Tanggal: 22 Juli 2016
Untuk Pengadaan
Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
Kelompok Kerja IV
Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Mempawah
Tahun Anggaran 2016
3. 3
Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
BAB I. UMUM
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
Terdapat penyempurnaan sehingga menjadi :
A. LINGKUP
PEKERJAAN
1.
2.
3.
Pokja ULP : Kelompok Kerja IV Unit Layanan
Pengadaan Kabupaten Mempawah
Alamat Pokja ULP : Jln. Raden Kusno Mempawah
Website : ________________________________
4.
5.
6.
Website LPSE : www.lpse.pontianakkab.go.id
Nama paket pekerjaan: Pembangunan Gedung
Puskesmas Jungkat
Uraian singkat pekerjaan: Melaksanakan
pekerjaan Pembangunan Gedung
7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 140
(Seratus Empat Puluh) hari kalender.
B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016
C. JENIS KONTRAK 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Kontrak
Harga Satuan
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun
Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal
4. Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
D. JADWAL
TAHAPAN
PEMILIHAN
Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE :
E. PENINJAUAN
LAPANGAN
[apabila
diperlukan]
[Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:
Hari : _______________________
Tanggal : _______________________
Waktu : ___________s.d _________
Tempat : _______________________]
F. MATA UANG
PENAWARAN
DAN CARA
PEMBAYARAN
1.
2.
Mata uang yang digunakan : Rupiah
Pembayaran dilakukan dengan cara didasarkan
pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan
secara angsuran (termijn)
G. MASA
BERLAKUNYA
PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran
H. JADWAL
PEMASUKAN
DOKUMEN
PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
I. BATAS AKHIR
WAKTU
PEMASUKAN
PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
J. PEMBUKAAN
PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
5. 5
Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
10
1. Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini :
No Nama Pendidikan
PengalamanJabatan Profesi / No. Sertifikat /
Tgl/Bln/Th Dalam Kerja Jml Keahlian Ijazah
Lahir Proyek ( Tahun )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 S1 Teknik Sipil Site Manager 10 1 SKA MADYA AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG
2
D2 Sipil (Manajemen
Rekayasa Konstruksi)
Quality Control 5 1
SERTIFIKAT PENGAWAS MUTU PELAKSANAAN
KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
3 S1 Teknik Sipil Quality Manager 7 1 SKA MUDA AHLI K3 KONSTRUKSI
4 D2 Teknik Arsitektur Pelaksana Lapangan 4 1
SKTK PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG (TS
052)
5 D2 Teknik Arsitektur Pelaksana Lapangan 4 1
SKTK PENGAWAS TUKANG CAT BANGUNAN (TS 031)
6 D2 Sipil Pelaksana Lapangan 5 1
SKTK JURU UKUR KUANTITAS BANGUNAN GEDUNG
(TA 027)
7 D2 Sipil Pelaksana Lapangan 5 1
SKTK MANDOR PEMASANGAN RANGKA ATAP BAJA
RINGAN ( TS 056)
8 STM Pelaksana Lapangan 5 1 SKTK TUKANG COR BETON ( TS 013)
9 D2 Teknik Mesin Pelaksana Lapangan 5 2 SERTIFIKAT KETERAMPILAN PILE HAMMER + K3
10 STM Pelaksana Lapangan 5 1 SKTK TUKANG CAT BANGUNAN ( TA 014)
6. Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
11 STM Pelaksana Lapangan 5 1 SKTK TUKANG PASANG BATA/ ( TSA 004 )
12 STM Pelaksana Lapangan 5 1
SKTK TUKANG KUSEN PINTU DAN JENDELA
BERTINGKAT (TA 019)
13 STM Pelaksana Lapangan 5 1
SKTK TUKANG PASANG PLAFON ( TA 011)
14 STM Pelaksana Lapangan 5 1 SKTK TUKANG PLESTERAN/ PLESTERER ( TA 006)
15 STM Pelaksana Lapangan 5 1
SKTK TEKNISI PENERANGAN DAN DAYA FASE SATU (
TE 021)
16 D2 Teknik Arsitektur
Progress/monthly
sertificate
5 1
SERTIFIKAT KETERAMPILAN JURU GAMBAR
ARSITEKTUR + JURU UKUR KUANTITAS BANGUNAN
GEDUNG
Catatan :
a. Sertifikat Keahlian/Keterampilan yang diterbitkan oleh LPJK
b. Menyampaikan hasil pemindaian/scan sertifikat keahlian dan Ijazah
c. Dokumen Kualifikasi cukup dengan mengisi tabel isian kualifikasi pada format yang tersedia di SPSE
7. Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
a. Menyampaikan hasil scan/pemindaian bukti kepemilikan/sewa/dukungan peralatan
b. Dokumen Kualifikasi cukup dengan mengisi tabel isian kualifikasi pada format yang tersedia di SPSE
2. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:
NO JENIS PERALATAN KAPASITAS JUMLAH SATUAN MERK TYPE
TAHUN
PEMBUATAN
KONDISI LOKASI
KETERANGAN
(MILIK/SEWA/DUK
UNGAN)
1 Concreate Mixer 4 Unit
2 Concreate Vibrator 2 Unit
3 Pick Up 2 Unit
4 Peralatan Tukang 8 Set
5 Pile Hammer 1 Unit
8. 8
Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
L. DOKUMEN
PENAWARAN
3.
4.
Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan
____________________________________
[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang dapat
disubkontrakkan dan bukan merupakan pekerjaan
utama, kecuali pekerjaan spesialis]
Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:
a. Bahan ______________
b. Alat ______________
[diisi, “tidak ada” apabila tidak diperlukan]
M. SANGGAHAN,
PENGADUAN
1.
2.
3.
Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.
Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar
aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada:
a. PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah;
b. PA/KPA Dinas Kesehatan Kabupaten
Mempawah;
c. Inspektorat Kabupaten Mempawah.
Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE
(offline) ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten
Mempawah
N. JAMINAN
PELAKSANAAN
1.
2.
3.
Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama masa
pelakasanaan pekerjaan ditambah 14 (empat
belas) hari kalender sejak penandatanganan
kontrak.
Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Dinas
Kesehatan Kabupaten Mempawah
Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
pada Kas Daerah Kabupaten Mempawah.
O. JAMINAN UANG
MUKA
1.
2.
3.
Nilai Jaminan Uang Muka sebesar sama dengan
uang muka yang dimohonkan
Jaminan Uang Muka ditujukan kepada kepada PPK
Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah.
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan
pada Kas Daerah Kabupaten Mempawah
9. Pembangunan Gedung Puskesmas Jungkat
P. JAMINAN
PEMELIHARAAN
1.
2.
3.
Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180
(seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah
terima pekerjaan pertama (PHO).
Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada kepada
PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah
Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan
pada Kas Daerah Kabupaten Mempawah
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan
BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN
Cukup Jelas, Tidak ada perubahan maupun penambahan