Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Paparan Bidang RR - Forum OPD (2).pdf
Similar to Paparan Bidang RR - Forum OPD (2).pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Paparan Bidang RR - Forum OPD (2).pdf
- 1. KEBIJAKAN PENANGANAN PASCABENCANA PROVINSI SUMATERA UTARA DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD PROVINSI SUMATERA UTARA W I N G S H O T E L , 2 0 M A R E T 2 0 2 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TUAHTA RAMAJAYA SARAGIH, AP, M.Si KEPALA BPBD PROVINSI SUMATERA UTARA P A D A A C A R A : F O R U M O P D B A D A N P E N A N G G U L A N G A N B E N C A N A D A E R A H P R O V I N S I S U M A T E R A U T A R A T A H U N 2 0 2 3
- 2. Data Kebencanan Prov. Sumut Tahun 2022
- 3. Prinsip Penanggulangan Bencana Cepat Tepat Prioritas Kemitraan Pemberdayaan Nondiskriminasi Koordinasi dan Keterpaduan Berdaya Guna dan Berhasil Guna Transparansi dan Akuntabilitas Nonproletisi (dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
- 5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
- 6. Sumber: Peraturan BNPB Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Ruang Lingkup Penyelenggaraan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana
- 7. Pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan Manfaat yang dirasakan masyarakat korban bencana hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- 9. STAKEHOLDERS PENYUSUNAN JITUPASNA TERDAPAT 5 SEKTOR DALAM PENYUSUNAN JITUPASNA MEMBUTUHKAN KETERLIBATAN PARA PIHAK PADA MASING- MASING SEKTOR TERKAIT Perumahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Infrastruktur Ekonomi Sosial Lintas Sektor DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ESDM DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BWS IISUMATERA BUMN/BUMD PENGELOLA INFRASTRUKTUR DINAS KEHUTANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEAMANAN KETERTIBAN KEUANGAN DAN PERBANKAN
- 13. Mekanisme Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana
- 16. Catatan e-konsul RR Setelah proses e-konsul RR selesai dan secara sistem diperbolehkan melanjutkan ke tahap e-Proposal, BPBD Kab/Kota dapat mengajukan permintaan telaah provinsi yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Rekomendasi Gubernur
- 18. Catatan Hibah RR Penyaluran Hibah RR dilakukan dari RKUN ke RKUD secara sekaligus Waktu pelaksanaan 12 bulan sejak dana diterima RKUD Kegiatan mengacu pada RKA yang disetujui BNPB BPBD sebagai pelaksana kegiatan Pemda wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pemda wajib menyetorkan sisa dana ke kas negara Pemda wajib menganggarkan kegiatan perencanaan dan pengawasan pada APBD
- 20. Kab/Kota Penerima Hibah RR BNPB Tahun 2022 Kab. Serdang Bedagai Kab. Padanglawas Kab. Asahan Kab. Nias Utara Kab/Kota sedang proses verifikasi proposal Hibah RR Tahun 2023 1. 2. 3. 4.
- 21. 1 2 3 Pergeseran Dana BTT (bersifat darurat dan mendesak) Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota Aanggaran OPD sektor yang terdampak bencana (tidak ada kegiatan fisik di BPBD sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Penanganan Rehabilitasi & Rekonstruksi melalui APBD Provsu
- 22. Program : Program Penanggulangan Bencana Kegatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Provinsi Kinerja : Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Indikator : Jumlah dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) NOMENKLATUR KEGIATAN PENANGANAN PASCABENCANA DI BPBD SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889/2021
- 23. Urusan Kegiatan/Subkegiatan Bidang Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Bidang Sosial Penyediaan Tempat Penanganan Pengungsi Pelayanan Dukungan Psikososial Penanganan khusus bagi kelompok Rentan BEBERAPA KEGIATAN/SUBKEGIATAN TERKAIT PENANGANAN PASCABENCANA PADA URUSAN LAIN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889/2021
- 24. PENANGANAN PENGUNGSI Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai dampak buruk akibat bencana PENGUNGSI Penanganan pengungsi pada keadaan darurat bencana adalah upaya yang meliputi pengelolaan data dan informasi, perlindungan, dan pemberdayaan, penempatan, pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi
- 25. KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUNGSI Penyelamatan dan evakuasi Penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi Penyediaan kebutuhan sandang dan pangan Penyediaan layanan kesehatan dan psikososial Penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian Pengamanan dan ketertiban Perlindungan dengan prioritas terhadap kelompok rentan Pengarusutamaan gender Penyediaan layanan pendidikan darurat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
- 26. Tindakan Penanganan Pengungsi Pascabencana R E L O K A S I Meliputi studi kelayakan tempat relokasi sosialisasi relokasi penyiapan dan pengurusan izin lahan pendirian tempat hunian relokasi penyiapan sarana transportasi dan akomodasi 1 2 3 R E H A B I L I T A S I Rehabilitasi rumah dan fasilitas umum yang rusak Pembersihan puing R E K O N S T R U K S I Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mengembangkan wilayah aman bencana
- 27. Peran Dinas PUPR dalam upaya mitigasi bencana, dengan memperhatikan tata ruang dan konstruksi yang dapat mengakomodir kondisi kebencanaan di indonesia Perlu menyiapkan anggaran penanggulangan bencana, dalam hal ini rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana Diperlukan sinergi antar instansi pemerintah untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan Arahan Presiden RI pada Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023:
- 28. Kesimpulan Tanggung Jawab Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha; Objek Fisik Dan Non Fisik Terdampak Bencana; Membangun Kembali Yang Lebih Baik Berbasis PRB (Build Back Better, Safer & Sustainable); Kemandirian Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan Dan Good Governance; Pendekatan Sosial Budaya Dan Pemanfaatan Sumber Daya Setempat; Tepat Waktu, Terencana, Terpadu, Koordinatif Dan Berkesinambungan Dengan Pembangunan Daerah; Mendahulukan Kelompok Rentan, Keadilan Dan Kesetaraan Gender; Pemulihan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan peningkatan ketrampilan kewirausahaan dan pariwisata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
- 29. Rencana Kegiatan Bidang RR Tahun 2024 Pelatihan Jitupasna Pelatihan Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana (Livelihood) Pelatihan Penanganan Pengungsi Seminar Nasional Pemulihan Pascabencana 1. 2. 3. 4.