2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
â˘Download as PPTX, PDFâ˘
0 likesâ˘1,512 views
mekanisme pelaksanaan pkh 2018
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
Similar to 2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f (20)
More from ABI SETIADI
More from ABI SETIADI (11)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
- 1. MEKANISME PELAKSANAAN TAHUN 2018 Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan PROGRAM KELUARGA HARAPAN Foto: Kegiatan P2K2 di Kota Pematang Siantar Sumatera utara
- 2. PERENCANAAN PENETAPAN CALON PESERTA PKH Daftar Calon Peserta SUMBER DATA: DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN PERTEMUAN AWAL DAN VALIDASI P2K2 VERIFIKASI PENYALURAN BANTUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMENUHAN SYARAT KOMITMEN SANKSI Ya Tidak memenuhi syarat Tidak komitmen Ya - Data berubah - Pelaporan Faskes/Fasdik /Faskesos MONITORING EVALUASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN PKH Komitmen kembali PENGAKHIRAN BANTUAN SOSIAL PKH DAN PENDAMPINGAN PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI GRADUASI TRANSISI TRANSFORMASI KEPESERTAAN Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Mekanisme Pelaksanaan PKH PENETAPAN KPM ⢠Rapat Koordinasi Nasional ⢠Rapat Koordinasi Daerah ⢠Seleksi SDM ⢠Diklat ⢠Workshop ⢠Bimbingan Teknis ⢠Bimbingan Pemantapan ⢠E-Learning FDS KEGIATAN PENDUKUNG
- 3. # Penetapan Calon Peserta PKH Sumber Data ⢠Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Permensos No. 10/HUK/2016) ⢠Pengecualian untuk: ⢠Korban bencana alam ⢠Korban bencana sosial ⢠Komunitas Adat Terpencil Penetapan Lokasi (bdsk provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan) ⢠Penetapan wilayah kepesertaan ⢠Penetapan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Pasal 33 & 34 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- 4. # Validasi Data Calon Keluarga Penerima Manfaat PKH Data Awal berasal dari Penetapan Calon Peserta PKH ⢠Pertemuan Awal ⢠Validasi Data Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan data yang tidak ada dalam Data Awal tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat, namun dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan daerah tingkat kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan mekanisme tersendiri. Penetapan KPM PKH ďź Eligible Sosialisasi program dengan calon KPM PKH Pencocokan Data Awal calon KPM PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai kriteria komponen catatan:
- 5. 1 melalui Bank Penyalur ke Rekening an. Penerima Manfaat 4 bantuan PKH berupa UANG Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH dilakukan secara NONTUNAI 2 dilaksanakan secara BERTAHAP dalam 1 tahun 3 # Penyaluran Bantuan Sosial PKH dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera. 5 KKS
- 6. Pendampingan PKH ďź fasilitasi ďź mediasi ďź advokasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Verifikasi Komitmen anggota KPM PKH Pemutakhiran Data Fasilitasi Program Komplementer Penyaluran Bansos PKH anggota KPM PKH mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. memfasilitasi KPM PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain. paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; Memastikan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota KPM PKH Memastikan Bansos PKH diterima KPM tepat jumlah dan tepat sasaran
- 7. Jadwal Penyaluran Tiap Tahap Feb MeiJan Feb Mrt Apr AgtApr Mei Jun Jul NovJul Agt Sep Okt Okt Nov Des Jan PEMUTAHIRAN DATA PEMUTAHIRAN DATA PEMUTAHIRAN DATA PEMUTAHIRAN DATA Bulan Pengajuan Data Bayar Bulan Penyaluran
- 8. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Modul Pendidikan dan Pengasuhan ⢠Menjadi orang tua yang sukses ⢠Memahami perilaku belajar anak usia dini ⢠Menumbuhkan perilaku positif anak ⢠Membantu anak sukses di sekolah Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga ⢠Mengatur sumber daya yang terbatas ⢠Strategi menabung dan berhutang ⢠Memulai usaha sendiri Modul Perlindungan Anak ⢠Pencegahan kekerasan ⢠Pencegahan penelantaran Kesejahteraan sosial ⢠Kesejahteraan Lansia ⢠Perawatan Disabilitas Fokus pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak khususnya Mengurangi factor stressor dalam keluarga PKH melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik dan menghadapi beban keluarga Menciptakan dukungan keluarga terhadap perkembangan anak Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan Modul Kesehatan dan Gizi â˘Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan â˘Gizi Ibu Hamil dan pemeriksaaan kehamilan â˘Menyusui dan layanan kesehatan setelah kehamilan â˘Kesakitan dan Kesehatan Lingkungan (cuci tangan, jamban etc) Keluaran yang lebih baik dalam kesehatan dan pendidikan anak
- 9. # Verifikasi Komitmen Terdaftar (Enrollment) Fasilitas Kesehatan Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Hadir (Attandance) Fasilitas Kesehatan Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesejahteraan Sosial Verifikasi komitmen memastikan anggota KPM dua hal yaitu: Verifikasi komitmen berlaku untuk seluruh anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- 10. # Pemutakhiran Data Pemutakhiran data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pemutakhiran Anggota Keluarga ⢠Perubahan tempat tinggal ⢠Kelahiran anggota keluarga ⢠Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah, dan sebagainya) ⢠Masuknya anak-anak baru ke sekolah ⢠Ibu hamil ⢠Perbaikan nama atau dokumen-dokumen ⢠Perubahan nama ibu/perempuan penerima PKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili) ⢠Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses Pemutakhiran Program Komplementer NIK, KIS, KIP, BPNT, Rastra, Listrik, LPG
- 11. # SDM Pelaksana PKH Pasal 10 & 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Regional Daerah Provinsi Daerah Kabupaten /Kota Koordinator Regional SDM Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga ⢠Koordinator Wilayah ⢠Administrator Database Provinsi ⢠Koordinator Kabupaten/Kota ⢠Supervisor Pekerjaan Sosial ⢠Pendamping Sosial ⢠Asisten Pendamping Sosial ⢠Administrator Database Kabupaten/Kota Penetapan Pusat ⢠Penasehat Nasional ⢠Tenaga bantuan teknis ⢠Tenaga Ahli ⢠Administrator Database*) Pusat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga *) Administrator Database atau Administrator Pangkalan Data adalah istilah baru untuk operator
- 12. Tim Koordinasi Nasional PKH Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten /Kota Tim Koordinasi Teknis PKH Pusat Pelaksana PKH Pusat Tim Koordinasi Teknis PKH Daerah Provinsi Tim Koordinasi Teknis PKH Daerah Kabupaten/Kota Pelaksana PKH Daerah Provinsi ďą Pelaksana PKH Daerah Kabupaten /Kota ďą Pelaksana PKH Kecamatan Pasal 22 s/d 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan # Kelembagaan PKH
- 13. # Tim Koordinasi Nasional PKH Pasal 22 dan 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait ďź melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi. ďź memberikan solusi atas permasalahan lintassektor. Keputusan Menteri Anggota TugasPenetapan
- 14. # Tim Koordinasi Teknis PKH Pasal 24 s/d 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten /Kota Anggota: Pejabat Eselon II wakil kementerian/lembaga terkait Perangkat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketua: Kepala Bappeda Provinsi Sekretaris: Kepala Dinas Sosial Provinsi Anggota: Pejabat Eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi Ketua: Kepala Bappeda Kab/Kota Sekretaris: Kepala Dinas Sosial Kab/Kota Anggota: Pejabat Eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota Penetapan Keputusan gubernur Keputusan bupati/walikota
- 15. # Pelaksana PKH Pasal 30 & 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten /Kota Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Perangkat Keputusan Menteri Sosial Dinas Sosial Daerah Provinsi yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Penetapan
- 16. 20/03/2018 Monitoring PKH Evaluasi PKH ď Monitoring dilakukan secara periodic dan/atau terus menerus. ď Monitoring dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau menganalisis hasil pelaporan dan perkembangan pelaksanaan PKH ď Kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan PKH dengan menggunakan indikator dan instrumen. ď Kegiatan evaluasi didasarkan atas hasil dan dampak pelaksanaan PKH. ď Pengukuran yang akurat diperlukan survei dasar (baseline survey).
- 17. Pengaduan Kanal Pengaduan Eksternal (KPK, Ombusdman, LAPOR, SLRT) Contact Center SPM JSK Koordinator Regional Korwil Korkab/Korkot /Supervisor Pendamping PKH Tipe keluhan lainnya Permintaan informasi umum Selesai Delegasi verifikasi & tindak lanjut langsung ke staf/unit yang bertanggung jawab, tembusan ke semua tingkatan yang dilewati, mecantumkan nomor tiket. Eskalasi ke unit lebih tinggi, dengan copy semua unit yang di-skip dengan mencantumkan nomor tiket.. Laporan ke Tim SPM JSK Pencatatan pengaduan di CC dan diberikan tiket Banding Contact Center PKH memberikan jawabanKanal Pengaduan Internal PKH (Contact Center, WA, SMS, E-mail, Facebook, Twitter) Tim SPM JSK memberikan âclearanceâ atas feedback awal untuk disampaikan kepada pelapor. Initial Feedback Direktorat JSK Kementerian Sosial (Irjen, Pusdatin, Humas dll.) SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT 2hariâ3bulan
- 18. DESAIN PENANGANAN PENGADUAN DI CONTACT CENTER PERMASALAHAN UMUM PKH PERMASALAHAN TERKAIT PENYALURAN BANTUAN
- 19. 19 Terima Kasih
Editor's Notes
- Illustrative example: Case: PKH facilitator extorting money from beneficiaries. Beneficiary send text to PKH SMS center. PiC for SMS center (sitting at PKH contact center) records the case in an online excel spreadsheet, provides complainant with ticket number. Complaints get forwarded to Pak Anto and team. Pak Anto delegated the investigation to District Coordinator. District coordinator investigate and provide clarification. If proven correct, escalated the problem to Subdit SDM (responsible for HR) for them to issue written warnings against the concerned facilitator (may have to escalate to and get approval from director). CC-ing the corresponding Provincial Coordinator and Regional Coordinator. Note that the follow up did not go through all levels above one that verifies but straight to level at which decision can be made. Subdit SDM provides initial feedback to Contact Center. Contact Center provides initial feedback to Complainant. If complainant agrees with the resolution, ticket is closed and filed for analysis. If complainant would like to appeal, the process will be repeated with reasons of appeal, potentially with direct investigation from SPM staff (Anto and team) to the field.