Dokumen mps kabupaten sidrap

RINGKASAN EKSEKUTIF
Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sebanyak 274.652 jiwa
yang terdiri dari 133.672 jiwa penduduk laki-laki dan 140.980 jiwa penduduk perempuan, dengan
penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 46.643 jiwa. Kepadatan
penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sekitar 146 jiwa/Km2. Kepadatan
penduduk tertinggi berada di Kecamatan Panca Rijang yaitu sekitar 803 jiwa/Km2. Sedangkan
kepadatan terendah berada di Kecamatan Pitu Riase yaitu sekitar 24 Jiwa/Km2.. Luas wilayah
1.883,25 Km2, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.
Berdasarkan dokumen Buku Putih Sanitasi terdapat area berisiko sanitasi di Kab. Sidenreng
Rappang. Dari 106 desa/kelurahan terdapat 7 desa/kelurahan berada di risiko 4 atau sangat berisiko,
47 daerah di risiko 3 atau berisiko dan sisanya 52 desa kelurahan yang berada di risiko 2 dan risiko 1
Sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan berkurangnya
praktek BABS dari 23% menjadi 0% pada tahun 2018. Untuk mengitung kebutuhan kegiatan pada
akhir perencanaan maka diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan BABS setara dengan tingkat
pertumbuhan penduduk yaitu 1,29% pertahun sehingga praktek BABS pada akhir perencanaan adalah
0 % dari prediksi jumlah penduduk tahun 2018 yaitu 297.977 jiwa atau 59.595 KK.
Dengan system pengembangan sanitasi air limbah domestik direncanakan menggunakan Sistem
Setempat (on site) individual maupun komunal akan dilaksanakan :
- Pembangunan MCK Komunal yang berlokasi di Kec. Tellu LimpoE, Kec. Panca Lautang, Kec.
Wattang Sidenreng, Kec. Pitu Riawa, Kec. Dua PituE, dan Kec. Pitu Riase.
- Perencanaan Detail (DED) IPAL Komunal dan Pembangunan IPAL Komunal untuk Perumahan
Sederhana Sehat, pengalokasiannya di Kec. Wattang Pulu dan MaritengngaE.
Dengan system pengembangan sanitasi air limbah domestic direncanakan menggunakan Sistem
2
Terpusat (off site) medium akan dilaksanakan :
- Master Plan Air Limbah, yang berlokasi di Kec. MaritengngaE dan Kec. Panca Rijang.
- Kajian Lingkungan Pembangunan Sarana IPAL Kawasan, Pembebasan Lahan, Perencanaan
Detail (DED) IPAL Kawasan dan Pembangunan IPAL Kawasan, Kesemuanya berlokasi di Kec.
MaritengngaE dan Kec. Panca Rijang.
· Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdiri dari proses
pelaksanaan dengan kegiatan :

· Feasibility Study, Kajian Lingkungan, Pembebasan Lahan, Perencanaan Detail (DED),
Pembangunan IPLT (Fisik), Pengadaan Truck Sedot Tinja dan Operasional dan
Maintanance dengan lokasi di Kab. Sidrap.
Sasaran pelayanan persampahan adalah dari 10% menjadi 70% pada akhir perencanaan.
Sasaran yang lain adalah pengurangan sampah wilayah perkotaan dari sumbernya menjadi 1,43%
pada akhir perencanaan. Pelayanan persampahan akan diprioritaskan untuk daerah perkotaan.
3
· Rencana Pengurangan Sampah
Rencana pengurangan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan dengan
system :
1. Peningkatan cakupan pelayanan (RT-TPS-TPA) + Penyapuan jalan dengan lokasi di
Kecamatan MaritengngaE terdiri dari Kel. Pangkajene, Kel. RijangPittu, Kel. Lautang
Benteng, Kel. Wala, Kel. Majjelling, Kel. Majjelling Wattang dan Kel. Lakessi.
2. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat + pemilahan sampah berbasis Rumah Tangga
dengan lokasi Kec. Panca Rijang : Kel. Rappang dan Kel. Lalebata.
· Rencana Penanganan Sampah :
Dengan system pengembangan persampahan dalam Dokumen BPS dan SSK bahwa Zona III
merupakan area dengan kepadatan penduduk kurang dari 100 org/ha (rural area), kawasan ini
dilayani dengan system tidak langsung yaitu sampah dari rumah tangga dipilah dan dibuang
ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru diangkut oleh armada untuk dibuang ke
Tempat Pengolahan Akhir (TPA), meliputi 97 Desa/Kelurahan.
Dengan system pengembangan drainase bahwa zona I merupakan area komersial dan padat
penduduk (peri urban) serta resiko kesehatan lingkungan cukup tinggi sehingga kawasan ini harus
ditangani dalam jangka pendek atau segera dilakukan untuk mengatasi/mengurangi genangan 50%
dari seluruh genangan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian akan
direncanakan :
1. Pembangunan drainase primer di Kecamatan MaritengngaE
2. Pembangunan Infrastruktur drainase Sekunder di Kecamatan MaritengngaE
3. Pembangunan Infrastruktur drainase Tersier di Kecamatan MaritengngaE
4. Pembangunan drainase Primer di Kecamatan : Panca Rijang, Kulo, Panca Lautang, Tellu
LimpoE, dan Wattang Pulu.
5. Pembangunan Drainase Sekunder di Kecamatan : Panca Rijang, Kulo, Panca Lautang, Tellu
6. Pembangunan Drainase Tersier di Kecamatan : Panca Rijang, Kulo, Panca Lautang, Tellu

Peningkatan pendanaan sanitasi dari 2,74% menjadi 3% dari total belanja langsung APBD
setiap tahun anggaran. Rencana anggaran sanitasi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2014-2018 yang
bersumber Pemerintah dan Non Pemerintah adalah sebesar Rp. 238.112.000.000,- dimana dari
Pemerintah sebesar Rp. 237.950.000.000,- dan dari Non Pemerintah yaitu dari CSR-Swasta-
Masyarakat sebesar Rp. 1.162.000.000,-. Dana Pemerintah terdiri atas dana APBD Kab. Sidenreng
Rappang sebesar Rp. 31.395.000.000,- , dana APBD Provinsi sebesar Rp. 72.640.000.000,- dan dana
APBN sebesar Rp. 134.565.000.000,-
- Kebutuhan biaya yang harus dicarikan sumber pendanaan karena belum ada kesepakatan
Sementara biaya yang belum ada kesepakatan adalah sebesar Rp. 14.709.000.000,-. Untuk Tahun
n+2 yaiu tahun 2015 yang masih harus dilengkapi dengan kriteria kesiapan yaitu :
- Pembangunan IPAL Kawasan dan IPAL Komunal
- Pembangunan MCK Komunal
Untuk Tahun n+3 yaitu tahun 2016 yang masih harus dilengkapi dengan kriteria kesiapan yaitu :
- Pembangunan IPLT
- Ringkasan rencana monitoring dan evaluasi.
Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahunan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam masing-masing tahapan dilaksanakan
pemantauan usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan kesepakatan dalam Dokumen
Memorandum Program Sanitasi. Selain itu dilakukan juga monitoring terhadap kesiapan Readiness
Criteria dari masing-masing program dan kegiatan. Disamping itu dilakukan updating MPS setiap
tahun.
4

KATA PENGANTAR
Memorandum Program merupakan kesepahaman dan kesepakatan bersama
antara para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan
sanitasi permukiman di daerah, yang terdiri dari perwakilan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan sumber
pendanaan lainnya.. MPS disusun oleh Pokja AMPL Kabupaten Sidenreng
Rappang didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan.
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan
sanitasi dan mendukung pencapaian target MDG’s tingkat pelayanan sanitasi 62,41% pada tahun
2015, melalui arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman, sanitasi dan air
bersih yang layak dan sehat dan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.
Komitmen ini diwujudkan dalam peningkatan pendanaan sanitasi dari 2,74% naik menjadi 3% dari total
belanja langsung APBD setiap tahun anggaran. Untuk mendukung komitmen ini maka Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan/mengintegrasikan hasil dari MPS dalam proses
pemograman dan penganggaran reguler di Pemerintah Daerah.
. Tujuan dari penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi adalah sebagai komitmen
kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi di Kabupaten
Sidenreng Rappang oleh semua pihak terkait.. Dalam pelaksanaannya dilakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala setiap tahun untuk melihat perkembangan kemajuan pelaksanaan program
kegiatan secara terpadu.
Semoga dengan tersusunnya dokumen Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2014, permasalahan sanitasi dapat diatasi melalui percepatan pembangunan sanitasi
sebagaimana diprogramkan dalam Visi Misi Pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
tahun 2014-2018.
5
PANGKAJENE, 29 AGUSTUS 2014
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
H. RUSDI MASSE

LEMBAR KESEPAKATAN
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor :...................
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau
paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup
kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua
Ribu Empat Belas kami Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sepakat untuk mengalokasikan dukungan
pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen MEMORANDUM PROGRAM SANITASI ini. Implementasi
rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Demikian kesepakatn ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi
yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupten Sidenreng Rappang
Kepala Daerah
H. RUSDI MASSE
B u p a t i

LEMBAR KESEPAKATAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor :...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan
dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan
dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/Kota dalam
pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi
lain yang memiliki kepedulian terhadap sanitasi.
Disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sanitasi
secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan
dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Ribu Empat Belas kami Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepakat untuk memberikan dukungan/bantuan
pendanaan dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018
sebagaimana tertuang dalam dokumen MEMORANDUM PROGRAM SANITASI Kabupaten Sidenreng Rappang,
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Demikian kesepakatan ini dibuat berdasarkan kepedulian pemerintah provinsi dalam upaya Percepatan
Pembangunan Sanitasi di Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan
Kepala Daerah
DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO SH.,M.Si., MH
Gubernur

LEMBAR KESEPAKATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Nomor :
dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara
pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pembangunan sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk
sumber pendanaan dari Pusat.
Disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sanitasi
secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan
dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Ribu Empat Belas kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan/bantuan pendanaan
dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang
dalam dokumen MEMORANDUM PROGRAM SANITASI Kabupaten Sidenreng Rappang, Implementasi rencana
penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Demikian kesepakatan ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi
yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Pusat Republik Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum
Kepala Satker PPLP Propinsi Sulawesi Selatan
IR. H. HASIR TJENNE, M.Si
Nip. 19611211 199103 1 005

LEMBAR KESEPAKATAN
PT. JAPFA COMFEED
Nomor :...................
dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan
dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan
sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang
memiliki kepedulian terhadap sanitasi.
Ribu Empat Belas, kami PT. JAPFA COMFEED sepakat untuk memberikan dukungan/bantuansesuai dengan tugas
dan tanggungjawab kami kami dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun
2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen MEMORANDUM PROGRAM SANITASI Kabupaten Sidenreng
Rappang.
Dalam rangka pelaksanaan dari kesepakatan ini, kami bersama-sama dengan pemerintah kabupaten
Sidenreng Rappang akan melakukan koordinasi lebih lanjut.
Demikian kesepakatan ini dibuat berdasarkan kepedulian dan partisipasi kami dalam upaya Percepatan
Pembangunan Sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
PT. JAPFA COMFEED.
Direktur Umum
Cap dan Tanda tangan
(N a m a)

LEMBAR KESEPAKATAN
Kelompok Masyarakat xxx
Nomor :...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar
menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan
masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor
sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami atas nama
Kelompok Masyarakat xxxsepakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasidalam pelaksanaan Program
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen
Memorandum Program Sanitasi.
Demikian kesepakatan ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor
sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Mayarakat/Kelompok Masyarakat...............
Tanda tangan
(N a m a)

DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ................................................................................................................................... 1
RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................................................................... 2
KATA PENGANTAR.................................................................................................................................... 5
SURAT KESEPAKATAN............................................................................................................................. 6
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. 7
DAFTAR TABEL.......................................................................................................................................... 9
DAFTAR GAMBAR.................................................................................................................................... 10
DAFTAR ISTILAH........................................................................................................................................ 1
KATA PENGANTAR.........................................................................................Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................................... 2
1.1 Latar Belakang ............................................................................................................................. 2
1.2 Maksud Dan Tujuan...................................................................................................................... 3
1.3 Wilayah Perencanaan................................................................................................................... 4
1.4 Methodologi.................................................................................................................................. 8
BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI ...................................................... 9
2.1 Profil Kabupaten Sidenreng Rappang................................................................................................................. 9
2.1.1Kependudukan............................................................................................................................................. 9
2.1.2Area Berisiko ............................................................................................................................................. 13
2.1.3Keuangan Daerah...................................................................................................................................... 19
2.2 Air Limbah......................................................................................................................................................... 21
2.2.1Permasalahan air limbah ........................................................................................................................... 21
2.2.2Sasaran Pembangunan Air Limbah........................................................................................................... 23
2.2.3Prioritas Pembangunan Air Limbah ........................................................................................................... 22
2.3 Persampahan.................................................................................................................................................... 23
2.3.1Permasalahan Persampahan .................................................................................................................... 23
2.3.2Sasaran Pembangunan Persampahan...................................................................................................... 25
2.3.3Prioritas Pembangunan Persampahan...................................................................................................... 26
2.4 Drainase............................................................................................................................................................ 28
2.4.1Permasalahan Drainase ............................................................................................................................ 28
2.4.2Sasaran Pembangunan Drainase.............................................................................................................. 30
2.4.3Prioritas Pembangunan Drainase.............................................................................................................. 30
2.5 Kesehatan (PHBS)............................................................................................................................................ 31
2.5.1PermasalahanKesehatan (PHBS) ............................................................................................................. 31
2.5.2Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS).............................................................................................. 31
2.5.3Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS).............................................................................................. 32
2.6 KerangkaKerjaLogis.......................................................................................................................................... 33
BAB 3 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI ................................................................... 40
3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah .................................................................................................... 40
3.2 Rencana Kegiatan Persampahan............................................................................................... 46
3.3 Rencana Kegiatan Drainase....................................................................................................... 54
3.4 Rencana Kegiatan PHBS ........................................................................................................... 60
BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI................................................................ 64
4.1 Rekapitulasi Anggaran...................................................................................................................................... 64
4.2 Rencana Anggaran Pemerintah........................................................................................................................ 65
4.2.1APBD Kabupaten Sidenreng Rappang...................................................................................................... 65
4.2.2APBD Provinsi Sulawesi Selatan............................................................................................................... 66
4.2.3APBN......................................................................................................................................................... 66
4.3 Rencana Anggaran Non Pemerintah ................................................................................................................ 67
4.3.1Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D................................................................................................... 67
7

4.3.2Potensi Kontribusi Masyarakat .................................................................................................................. 67
4.4 Antisipasi Funding-Gap..................................................................................................................................... 68
BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI......................................................................................................... 69
5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan......................................................................................................................... 69
5.1.1Studi & Disain, dan Dokumen Tender........................................................................................................ 86
5.1.2Pembebasan lahan dan Resettlement....................................................................................................... 86
5.1.3Kesiapan Organisasi Pengelola................................................................................................................. 86
5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi ........................................................................................................... 87
8

DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 3 (tiga) TahunTerakhir.......................................................... 11
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 (lima) Tahun .............................................. 12
Tabel 2. 3 Analisa Penetapan Area Beresiko .............................................................................................. 14
Tabel 2. 4 Proyeksi Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Sanitasi ............... 20
Tabel 2. 5 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik ......................................................................... 21
Tabel 2. 6 Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik.................................................................................. 23
Tabel 2. 7 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik........................................... 23
Tabel 2. 8 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik............................................................... 22
Tabel 2. 9 Permasalahan Persampahan ..................................................................................................... 23
Tabel 2. 10 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik ................................................ 25
Tabel 2. 11 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan.................................................... 26
Tabel 2. 12 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik.................................. 26
Tabel 2. 13 Permasalahan Drainase ........................................................................................................... 28
Tabel 2. 14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase ................................................ 30
Tabel 2. 15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase............................................................ 30
Tabel 2. 16 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase .......................................................... 30
Tabel 2. 17 Permasalahan Mendesak PHBS Terkait Sanitasi..................................................................... 31
Tabel 2. 18 Tujuan Dan Sasaran PHBS Terkait Sanitasi............................................................................. 31
Tabel 2. 19 Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi ........................................ 32
Tabel 2. 20 Kerangka Kerja Logis Air Limbah ............................................................................................. 33
Tabel 2. 21 Kerangka Kerja Logis Persampahan ........................................................................................ 35
Tabel 2. 22 Kerangka Kerja Logis Drainase ................................................................................................ 36
Tabel 2. 23 Kerangka Kerja Logis PHBS..................................................................................................... 37
Tabel 3. 1 Rencana Kegiatan Air Limbah .................................................................................................... 44
Tabel 3. 2Rencana Kegiatan Persampahan................................................................................................ 51
Tabel 3. 3 Rencana Kegiatan Drainase....................................................................................................... 59
Tabel 3. 4 Rencana Kegiatan PHBS terkait Sanitasi ................................................................................... 60
Tabel 3. 5 Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor,.......................................................... 62
Tabel 3. 6 Daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi berpartisipasi............................ 63
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Anggaran Per Sumber Anggaran ........................................................................... 64
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Anggaran............................................................................................................... 65
Tabel 4. 3 Rekapitulasi APBD Kab. Sidenreng Rappang ............................................................................ 65
Tabel 4. 4 Rekapitulasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan ........................................................................... 66
Tabel 4. 5 Rekapitulasi APBN ..................................................................................................................... 66
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta ................................................................. 67
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat............................................................................ 67
Tabel 4. 8 Funding Gap APBD Kabupaten/Kota.......................................................................................... 68
Tabel 5. 1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2015 .............................................. 69
Tabel 5. 2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2015 .......................................................... 73
Tabel 5. 3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016 .............................................. 77
Tabel 5. 4 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2016 .......................................................... 80
Tabel 5. 5 Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis....................................................................... 86
Tabel 5. 6 Identifikasi Permasalahan Lahan................................................................................................ 86
Tabel 5. 7 Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola.......................................................... 86
9

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Skema Proses Perencanaan PPSP.......................................................................................... 4
Gambar 3. 1 Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah dan Volumenya yang ada saat ini ................................. 41
Gambar 3. 2Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah dan Volumenya yang akan dibangun............................. 42
Gambar 3. 3 Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan dan Volume yang ada saat ini............................... 47
Gambar 3. 4 Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan dan Volume yang akan dibangun.......................... 48
Gambar 3. 5 Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan Volumenya yang saat ini........................................... 56
Gambar 3. 6 Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan Volumenya yang akan dibangun............................... 57
Gambar 5. 1 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Tahun 2015.............................................. 87
10

DAFTAR ISTILAH
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPS : Buku Putih Sanitasi
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
DSS : Diagram Sistem Sanitasi
PHBS : Pola Hidup Bersih dan Sehat
PMHSJK : Pemberdayaan Masyarakat Hiegienis yang Sensitif Jender dan Kemiskinan
POKJA : Kelompok Kerja
PPSP : Program Percepatan Sanitasi Permukiman
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Dinas
SSA : Sanitation Supply Assesment
TPA : Tempat Pembuangan Akhir
UU : Undang-undang
1

BAB I
PENDAHULUAN
2
1.1 Latar Belakang
Permasalahan sanitasi secara umum di Indonesia diakibatkan oleh masih lemahnya
perencanaan pembangunan sanitasi, dimana perencanaan yang dilakukan tidak terpadu, salah
sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan, dan kurangnya perhatian masyarakat pada
perilaku hidup bersih dan sehat. Olehnya itu diperlukan perencanaan yang terpadu dengan melibatkan
berbagai pihak baik itu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah
Kabupaten/Kota wajib mengelola sanitasinya. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang ikut dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Dalam Program PPSP Kabupaten/Kota diwajibkan untukmenyusun 3 (tiga) Dokumen
Perencanaan terkait sanitasi antaralain : 1. Buku Putih Sanitasi (BPS), 2. Strategi Sanitasi Kota (SSK)
dan 3.Memorandum Program Sanitasi.(MPS).Pada tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang telah
menyelesaikan 2 (dua) dokumen yaitu BPS dan SSK, dan untuk tahun 2014 akan disusun dokumen
MPS.Dokumen MPS ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen
perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik
sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian/Lembaga untuk
periode jangka menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan
komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat
Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.
Untuk sumber pendanaan dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini
akan menjadi acuan dalam tindaklanjut melalui proses penganggaran formal tahunan.
Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain :
v Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD
Pemerintah Daerah dan pendanaan Pemerintah Pusatmaupun partisipasi dari sector pendana
lain yang peduli sanitasi;
v Program dan Anggaran untuk 5 tahun kedepan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih
optimal dan matang;
v Memorandum program investasi Kabupaten merupakan rekapitulasi dari semua dokumen
perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah
Kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu;

v Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang
diwujudkan melalui persetujuan dan tandatangan dari Bupati selaku kepala daerah;
v Program investasi sektor sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan
Kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten Sidenreng
Rappang;
Penyusunanrencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara
pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sector bidang yang terkait kesanitasian,
yang mencakup : KoordinasiPengaturan, IntegrasiPerencanaan, dan Sinkronisasi Program
berdasarkan skala prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab
tantangan pembangunan.
Memorandum program ini dilengkapi dengan table-tabel rencana investasi program, rencana
pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun kedepan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah
pengembangan dan struktur kota.
1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini adalah sebagai
3
berikut :
a. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah
kabupaten Sidenreng Rappang dan pihak terkait stakeholders untuk implementasi
pembangunan sektor sanitasi kabupaten jangka menengah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat Kabupaten.
b. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang
lebihefektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
c. Mendorongpihak lain seperti swasta, donor dan masyarakat untuk mau mengambil peran
dalam penanganan sektor sanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
Adapun Tujuan Penyusunan Dokumen MPS Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :
a. Dokumen ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk
implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun
2018 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten
Sidenreng Rappang.
b. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi
pembangunan Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun yaitu tahun 2014
sampai dengan tahun 2018.

c. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan
4
sanitasi.
d. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan
pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam
pembangunan sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
Adapun proses perencanaan pembangunan bidang sanitasi secara keseluruhan digambarkan
sebagai berikut :
Gambar 1. 1 Skema Proses Perencanaan PPSP
1.3 Wilayah Perencanaan
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentra produksi
beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km sebelah utara Makassar (ibukota Provinsi Sulawesi
Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 Km2, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan
106 Desa/Kelurahan. Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :
Ø Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Enrekang;
Ø Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Wajo;
Ø Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare;
Ø SebelahselatanberbatasandenganKabupatenBarrudanSoppeng.
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis 3o43’ – 4o09’ Lintang Selatan (LS) dan
119o41’ – 120o10’ Bujur Timur dengan posisi strategis dan aksebilitas yang tinggi, sehingga memiliki
peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah
yang mendukung pembangunan social ekonomi dan budaya.
Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 4 (empat)
kategoriyaitu :

Ø Kemiringan lereng 0 – 2 %, yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan.
Ø Kemiringan lereng 2 – 15 %, yang termasuk dalam kategori tersebar adalah pada 5
(lima) kecamatan.
Ø Kemiringan lereng 15 – 40 %, yang juga termasuk pada kategori ini terdapat pada 5
(lima) kecamatan.
Ø Kemiringan lereng diatas 40 %, pada kategori ini terdapat di 5 (lima) kecamatan.
Kelerengan sangat terkait dengan kondisi drainase, yaitu keadaan tergenangnya bagian
permukaan tanah oleh air pada saat tertentu, yang tidak ditunjukkan khusus seperti kolam dan lainnya.
Keadaan drainase disuatu tempat ditentukan oleh kemiringan tanahnya, semakin tinggi dan semakin
bervariasi kemiringan maka cenderung drainasenya makin baik. Keadaan tofografi di Kabupaten
Sidenreng Rappang yang bervariasi mulai dari datar sampai curam agak menguntungkan dari aspek
ketergantungannya. Pengaturan air yang semakin baik dan berfungsinya saluran pengairan
menyebabkan daerah tidak tergenang kecuali jika terjadi banjir dan bencana alam lainnya. Daerah
yang kadang tergenang terdapat di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Maritengngae
danWatang Sidenreng dengan luasan yang sempit. Sedangkan Daerah yang tergenang terdapat di
Kecamatan Maritengngae, Watang Sidenreng, Pitu Riawa dan Pitu Riase, merupakan Daerah rawa.
Selanjutnya adalah masalah erosi.terjadinya erosi dipengaruhi oleh kemiringan tanah, ketinggian
tempat, tekstur, jenis tanah, curah hujan dan tumbuhan penutup tanah (vegetasi). Oleh karena itu
keadaan erosi disuatu tempat akan bervariasi tergantung dari banyaknya faktor pendukung terjadinya
erosi yang ada ditempat itu. Berdasarkan terkikisnya tanah permukaan, maka tanah di Kabupaten
Sidenreng Rappang dibedakan atas daerah yang ada erosi dan tidak erosi.
Keadaan iklim Kabupaten Sidenreng Rappang adalah identik dengan keadaan iklim wilayah
lain yang ada di PulauSulawesi secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat pada temperatur udara
maksimum 35 oC dan suhu udara minimum 26 oC dengan jumlah curah hujan rata-rata 991,50
mm/tahun.
Pada umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat berkaitan dengan
tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai
yang ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai
wilayah tangkapan air (cathmen area) dan sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan
banyaknya aliran sungai yang terbentuk. Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada
endapan aluvial dan endapan pantai. Kedalaman air tanah sangat bervariasi yang tergantung pada
keadaan dan jenis lapisan batuan.
Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sistem jaringan sumber daya air yang
merupakanwilayah Sungai (WS) Nasionalada 2 yaitu Wilayah Sungai Walanae Cenranae sebagai
5

wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Walanae – Cenranae (7.924 Km2), DAS Bila
(1.368 Km2), DAS Siwa (268.40 Km2) dan DAS Gilireng (518 Km2) serta Wilayah Sungai Saddang
sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Kariango, DAS Rappang (379 Km2), dan DAS
Karajae (142,45 Km2) sepertipadaTabel1.1. Terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengaliri
berbagai kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750
meter, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18.000 meter, Kecamatan Watang Pulu dengan
panjang 39.000 meter, Kecamatan Baranti dengan panjang 15.000meter, Kecamatan Panca Rijang
dengan panjang 19.550 meter, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 meter, Kecamatan
MaritengngaE dengan panjang 5.000 meter, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68.460 meter,
merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang,
Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 meter.
6

7
Gambar 1.1: Peta Administrasi
Kabupaten/Kota

8
1.4 Methodologi
Methodologi yang dipakai pada proses PenyusunanDokumen Memorandum Program Sanitasi
(MPS) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagaiberikut :
1. Review terhadapDokumenStrategiSanitasi Kota(SSK)
2. Internalisasi
3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi.
4. Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah
5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran.
Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu
dengan lainnya, antara lain sebagaiberikut:
1. Melakukan Review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan
Penganggaran serta Prioritasi Program.
2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kabupaten
3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait.
4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab./Kota
5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran.
Sistematika penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) terdiri dari 5 bab
yaitu sebagai berikut:
Ø Bab pertama: berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, wilayah perencanaan dan Methodologi penyusunan MPS;
Ø Bab kedua :menyajikan hasil review SSK yang menyangkut profil Kabupaten, kondisi
eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis;
Ø Bab ketiga :berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume
kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur;
Ø Bab keempat :berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber
pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan
rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap;
Ø Bab kelima :berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah
dan tindaklanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria
kesiapan dan rencana Monev.

BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI
9
2.1 Profil Kabupaten Sidenreng Rappang
2.1.1 Kependudukan
Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sebanyak 274.652 jiwa yang
terdiri dari 133.672 jiwa penduduk laki-laki dan 140.980 jiwa penduduk perempuan, dengan penduduk
terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 46.643 jiwa.
Jumlah penduduk perempuan hampir di semua kecamatan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.
Hal ini dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio) yang lebih kecil dari 100, kecuali di Kecamatan Pitu
Riase. Ratio jenis kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sebesar 94,82%. Artinya
dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 95 penduduk laki-laki.
Kepadatan penduduk per Km2 dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu
wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sekitar 146 jiwa/Km2.
Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Panca Rijang yaitu sekitar 803 jiwa/Km2. Sedangkan
kepadatan terendah berada di Kecamatan Pitu Riase yaitu sekitar 24 Jiwa/Km2.
Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk
pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk
dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga
dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat
pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan
perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang
akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah
penduduk 3 tahun terakhir.
Data jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah
penduduk pada tahun 2009 sebanyak 252.483 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 274.652 jiwa.
Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan jumlah penduduk yang tidak menentu. Dimana pada
tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangatsigfikanyaitu sebanyak 19.428 jiwa,
sedangkan pertambahan jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2010ketahun 2011 sekitar 2741
jiwa.
Untuk proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang digunakan laju
pertumbuhan penduduk rata-rata selama 10 tahun terakhir (2000-2010) yakni sebesar 1,29% seperti yang
dilangsir oleh BPS hasil sensus 2010.

Dengan Menggunakan persentase laju pertumbuhan tersebut maka untuk menghitung proyeksi
pertumbuhan penduduk 5(lima) tahun kedepan dipakai rumus pertumbuhan Linier sebagai berikut:
10
Rumus proyeksi jumlah Penduduk;
Pn = P0 . (1 + r)n
Pn = ProyeksiJumlahPenduduktahunberikutnya
po = JumlahpendudukSekarang
r = Rata-rata tingkatpertumbuhanpenduduk
n ` = Jumlah Tahun Proyeksi

Tabel 2. 1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 3 (tiga) TahunTerakhir
Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat Pertumbuhan Kepadatan Penduduk
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Panca Lautang 17.071 17.241 17.339 4.317 4.303 4.427 91 93 93 111 112 113
Tellu Limpoe 21.511 22.728 22.871 5.440 5.155 5.304 89 90 90 208 220 222
Watang Pulu 25.959 30.128 30.582 6.567 7.289 7.500 96 97 97 172 199 202
Baranti 26.569 28.068 28.369 6.720 7.042 7.246 91 93 93 493 521 526
Panca Rijang 25.258 27.086 27.332 6.389 6.450 6.637 93 93 93 742 796 803
Kulo 10.660 11.345 11.462 2.695 2.761 2.841 94 94 95 142 151 153
Maritengngae 40.767 46.139 46.643 10.311 10.678 10.987 93 94 94 619 700 708
Watang Sidenreng 15.729 17.051 17.203 3.979 4.077 4.195 94 96 96 130 141 142
Dua Pitue 26.340 27.272 27.549 6.663 6.257 6.438 93 94 95 376 390 394
Pitu Riawa 24.212 24.980 25.213 6.124 5.767 5.934 96 97 97 115 119 120
Pitu Riase 18.407 19.873 20.089 4.657 4.734 4.871 102 101 101 22 24 24
TOTAL 252.483 271.911 274.652 63.862 64.513 66.380 94 95 95 134 144 146
11
Sumber :Buku Putih Sanitasi (BPS) Bab 2

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 (lima) Tahun
Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk (org/Ha)
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Panca Lautang 17.789 18.019 18.251 18.487 18.725 4.542 4.601 4.660 4.720 4.781 - 229 232 235 238 1,16 1,17 1,19 1,20 1,22
Tellu Limpoe 23.465 23.768 24.074 24.385 24.699 5.442 5.512 5.583 5.655 5.728 - 303 307 311 315 2,27 2,30 2,33 2,36 2,39
Watang Pulu 31.376 31.781 32.191 32.606 33.027 7.695 7.794 7.895 7.996 8.100 - 405 410 415 421 2,07 2,10 2,13 2,15 2,18
Baranti 29.106 29.481 29.861 30.247 30.637 7.434 7.530 7.627 7.726 7.825 - 375 380 385 390 5,40 5,47 5,54 5,61 5,69
Panca Rijang 28.042 28.403 28.770 29.141 29.517 6.809 6.897 6.986 7.076 7.168 - 362 366 371 376 8,24 8,35 8,46 8,57 8,68
Kulo 11.760 11.911 12.065 12.221 12.378 2.915 2.952 2.990 3.029 3.068 - 152 154 156 158 1,57 1,59 1,61 1,63 1,65
Maritengngae 47.854 48.471 49.097 49.730 50.372 11.272 11.418 11.565 11.714 11.865 - 617 625 633 642 7,26 7,36 7,45 7,55 7,64
Watang Sidenreng 17.650 17.877 18.108 18.342 18.578 4.304 4.359 4.416 4.473 4.530 - 228 231 234 237 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54
Dua Pitue 28.264 28.629 28.998 29.372 29.751 6.605 6.690 6.777 6.864 6.953 - 365 369 374 379 4,04 4,09 4,14 4,20 4,25
Pitu Riawa 25.868 26.201 26.539 26.882 27.229 6.088 6.167 6.246 6.327 6.408 - 334 338 342 347 1,23 1,25 1,26 1,28 1,29
Pitu Riase 20.611 20.877 21.146 21.419 21.695 4.997 5.062 5.127 5.193 5.260 - 266 269 273 276 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26
TOTAL 281.784 285.419 289.101 292.830 296.608 68.104 68.982 69.872 70.773 71.686 0 3635 3681,9 3729 3778 1,50 1,52 1,54 1,55 1,57
12
Sumber :Buku Putih Sanitasi (BPS) Bab 2

13
2.1.2 Area Berisiko
Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data
sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area
berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area
(kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai Kepadatan Penduduk, Jumlah
KK miskin, Ketersediaan Air Bersih (SR/HU/KU), Ketersediaan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga;
serta bila data tersedia, Luas Genangan. Penentuan area berisiko berdasarkan Penilaian SKPD diberikan
berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja
kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah
kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air
limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumahtangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci
tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang air besar sembarangan).
Penetapan area beresiko sanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang didapatkan dari kompilasi hasil
skoring terhadap data sekunder sanitasi, persepsi SKPD terkait sektor sanitasi dan hasil studi EHRA.
Skoring data sekunder memiliki bobot 30% dari total penilaian, skoring persepsi SKPD memiliki bobot
30%,Sedangkanskoring hasil studi EHRA berbobot 40%, Skor diberikan antara 1 - 4 untuk
menggambarkan tingkat risiko dimana skor 4 = risiko yang sangat tinggi ditunjukkan warna merah; skor 3
= risiko tinggi ditunjukkan warna kuning; skor 2 = risiko rendah ditunjukkan warna hijau; skor 1 = risiko
sangat rendah ditunjukkan warna biru.
Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis Data Sekunder, diikuti dengan penilaian
SKPD dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama
seluruh anggota Pokja berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Penentuan area berisiko berdasarkan
tingkat/derajat risiko ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan peta.

Tabel 2. 3 Analisa Penetapan Area Beresiko
Kecamatan Kelurahan Tingkat Risiko Perkotaan/Perd
14
esaan
Kebutuhan
Penanganan
/Penyebab Utama
Eisiko
SIDENRENG RAPPANG
PancaLautang
Bilokka Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Lajonga Tinggi Perkotaan Prohisan & Daeah
Banjir
Wettee Sangat Tinggi Perdesaan Limbah, Sampah &
PHBS
L i s e Kurang Perdesaan Persampahan
Corawali
Tinggi
Perdesaan Drainase,
Persampahan &
PHBS
Wanio Tinggi Perdesaan PHBS
WanioTimoreng Tinggi Perdesaan Daerah Banjir
Bapangi Tinggi Perdesaan PHBS
Allesalewo Sangat Tinggi Perdesaan Air Limbah & PHBS
Cenrana Tinggi Perdesaan Air Limbah & PHBS
TelluLimpoe
Amparita
Tinggi
Perkotaan Drainase, Air
Limbah, Sampah &
PHBS
Arateng Tinggi Perkotaan Persampahan &
PHBS
ToddangPulu
Sangat Tinggi
Limbah, Sampah &
PHBS
Baula
Tinggi
Limbah, Sampah &
PHBS
Pajalele Sedang Perkotaan Drainase, &
Persampah
Massepe Tinggi Perkotaan PHBS & Akses Air
Bersih
Teppo Sedang Perdesaan Drainase & Sampah
Teteaji Tinggi Perdesaan Drainase & Sampah
Polewali Sedang Perdesaan Drainase & Sampah
WatangPulu
Lainungan Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Carawali Kurang Perdesaan Persampahan
Buae Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Mattirotasi Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Ciro-ciroe Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Batulappa Sedang Perkotaan Drainase &

15
Persampahan
Arawa Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Lawawoi Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Uluale Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Bangkai Tinggi Perkotaan Persampahan &
PHBS
Baranti
Baranti Tinggi Perkotaan Persampahan &
PHBS
Manisa Tinggi Perkotaan Persampahan &
PHBS
Duampanua Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Panreng Kurang Perkotaan Persampahan
Benteng Kurang Perkotaan Persampahan
Passeno Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Tonrongnge Kurang Perdesaan Persampahan
Sipodeceng Kurang Perdesaan Persampahan
TonrongRijang Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
PancaRijang
Rappang Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Lalebata Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Maccorawalie Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Kadidi Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
TimorengPanua Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
BuloWattang Tinggi Perdesaan Persampahan &
PHBS
BuloTimoreng Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
CipoTakari Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Kulo
K u l o Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Maddenra Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
RijangPanua Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Abbokongang Tinggi Perdesaan PHBS
M a r i o Tinggi Perdesaan PHBS
BinaBaru Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Maritengngae
Pangkajene Kurang Perkotaan Persampahan
RijangPittu Kurang Perkotaan Persampahan

Lakessi Sedang Perkotaan Drainase &
16
Persampahan
Majjelling Kurang Perkotaan Persampahan
MajjellingWattan
g Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
LautangBenteng Kurang Perkotaan Persampahan
W a l a
Tinggi
Perkotaan Drainase,
Persampahan &
PHBS
Sereang
Tinggi
Perdesaan Drainase,
Persampahan &
PHBS
Kanie
Tinggi
Perdesaan Drainase,
Persampahan &
PHBS
Allakuang Tinggi Perdesaan PHBS & Akses Air
Bersih
Tanete Kurang Perdesaan Persampahan
Takkalasi Tinggi Perdesaan Drainase &
Persampahan
WatangSidenreng
Kanyuara Tinggi Perkotaan Air Limbah & PHBS
Empagae Tinggi Perkotaan Persampahan &
PHBS
Sidenreng Sedang Perkotaan Drainase &
Persampahan
Aka-akae Tinggi Perdesaan Persampahan &
PHBS
Mojong Tinggi Perdesaan Banjir & PHBS
Talumae Sangat Tinggi Perdesaan Air Limbah & PHBS
Damai Kurang Perdesaan Persampahan
Talawe Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
DuaPitue
TanruTedong
Tinggi
Perkotaan Banjir,
Persampahan &
PHBS
SaloMallori
Sangat Tinggi
Perkotaan Drainase,
Persampahan, Air
Limbah & PHBS
SaloBukkang
Tinggi
Perdesaan Banjir,
Persampahan &
PHBS
KalosiAlau Kurang Perdesaan Persampahan
Padang
LoangAlau Tinggi Perdesaan Persampahan
Padang Loang Tinggi Perdesaan Persampahan
Kalosi Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Bila Kurang Perdesaan Persampahan
Taccimpo Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Kampale Tinggi Perdesaan Persampahan &
PHBS
PituRiawa

Lancirang Tinggi Perkotaan Persampahan &
17
Drainase
Ponrangae
Tinggi
Perkotaan PHBS &
Rendahnya akses
air bersih
Sumpang Mango Tinggi Perdesaan Air Limbah & PHBS
Lasiwala Sangat Tinggi Perdesaan Air Limbah & PHBS
Anabanna Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Ajubissu Kurang Perdesaan Persampahan
Otting Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Dongi Tinggi Perdesaan Drainase
BuluCenrana
Tinggi
Perdesaan Air Limbah, PHBS
& rendahnya akses
air bersih
Kalempang Tinggi Perdesaan Air Limbah & PHBS
Betao Tinggi Perdesaan Air Limbah & PHBS
BetaoRiase Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
PituRiase
Batu Tinggi Perkotaan PHBS
Bola Bulu Tinggi Perdesaan Drainase
BilaRiase Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Botto Tinggi Perdesaan Banjir & PHBS
Leppangeng Tinggi Perdesaan Banjir & PHBS
Belawae Sangat Tinggi Perdesaan PHBS
Lagading Sedang Perdesaan Drainase &
Persampahan
Tanatoro Tinggi Perdesaan PHBS & Akses Air
Bersih
Compong Tinggi Perdesaan Air imbah, sampah
& PHBS
Lombo Tinggi Perdesaan Air imbah, sampah
& PHBS
Dengeng-
Dengeng Tinggi Perdesaan Air imbah, sampah
& PHBS
BuntuBuanging Tinggi Perdesaan Air imbah, sampah
& PHBS

18
Gambar 2.1
Peta Area Beresiko Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang

19
2.1.3 Keuangan Daerah
Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi
adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Dalam buku
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang tergambar beberapa sumber pendanaan dan besaran
nilai pendanaan yang direncanakan akan termuat dalam APBD Kabupaten Sidenreng rappang maupun
bantuan provinsi. Alokasi belanja untuk sektor sanitasi di Kabupaten Sidenreng rappang mengalami
penurunan yang cukup signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana rata-rata pertumbuhan
pendanaan mencapai -19,19% pertahun.
Untuk air limbah domestik mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -0,18%.
Sedangkan untuk pendanaan sampah rumah tangga persentase pertumbuhan rata-rata 42,24%, drainase
lingkungan tingkat rata-rata pertumbuhan -39,61% dan Prohisan juga mengalami penurunan dengan rata-rata
pertumbuhan -44,39%. Untuk DAK sanitasi rata-rata pertumbuhan tiap tahun 29,80%. Persentase
APBD murni Sanitasi terhadap belanja langsung untuk tahun 2009-2013 adalah rata-rata 2,74%. Melihat
masih kurangnya pendanaan untuk sanitasi di Kabupaten Sidenreng rappang, maka kami berdasarkan
komitmen POKJA Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pendanaan sanitasi dinaikkan menjadi 3,5 % dari
total belanja langsung. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.4.
Proyeksi pendanaan belanja langsung APBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 - 2018
mencapai Rp. 2.289.883.383.750,-, sedangkan perkiraan belanja APBD murni untuk sanitasi mencapai
Rp. 62.738.635.882-. Perkiraan pendanaan sanitasi tahun 2014 - 2018 berdasarkan komitmen POKJA
adalah 3,5% dari belanja langsung APBD diproyeksikan mencapai 54.182.908.707,-. Berikut tabel
perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk sanitasi tahun 2014 - 2018.

Tabel 2. 4 Proyeksi Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Sanitasi
Tahun 2014 – 2018
No Uraian Perkiraan Kebutuhan (Rp) Total
2014 2015 2016 2017 2018
Perkiraan Belanja Langsung 390.437.100.250 424.206.888.500 457.976.676.750 491.746.465.000 525.516.253.250 2.289.883.383.750
Perkiraan Belanja APBD Murni
untuk Sanitasi 10.697.265.739 11.622.496.458 12.547.727.176 13.472.957.895 14.398.188.614 62.738.635.882
20
Perkiraan Pendanaan Sanitasi
berdasar komitmen
13.665.298.509 14.847.241.098 16.029.183.686 17.211.126.275 18.393.068.864 80.145.918.431
Prosentase Komitmen terhadap
belanja langsung 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
1
2
3
Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) BAB 2

14,9%
21
2.2 Air Limbah
2.2.1 Permasalahan air limbah
Tabel 2. 5 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik
A. Sistem Air Limbah Permukiman:
1.Aspek
Pengembangan Sarana
dan Prasarana:
User Interface:
§ Kepemilikan Jamban di Kab.Sidenreng Rappang berdasarkan studi ehra
adalah 85,5 % dengan rincian 77,2% ke tangki septic, 0,7 % penyaluran
tinja ke pipa sewer, 4,5 % yang menggunakan cubluk/lubang tanah, 1,5 %
penyalurannya ke drainase, 0,5 % buang air besar ke sungai/danau, 0,2
% buang air besar di kolam/sawah; 0,5 % buang tinja ke kebun/tanah
lapang sedangkan ada 14,9 % yang tidak tahu penyaluran tinjanya
(n=1000). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan tinja
Pengumpulan &
Penampungan /
Pengolahan Awal:
77,2%
0,5%
0,2%
0,5%
1,5%
4,5%
0,7%
Tangki septik
Pipa sewer
Cubluk/lobang tanah
Langsung ke drainase
Sungai/danau/pantai
Kolam/sawah
Kebun/tanah lapang
Tidak tahu
§ kondisi tangki septik yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang
menunjukkan bahwa 51,4 % termasuk suspek aman sedangkan yang tidak
termasuk suspek aman sebesar 48,6 %. Tangki septik suspek aman
tertinggi di cluster 2 sebesar 57,5% dan terendah di cluster 1 sebesar
45% (n=1000). Kondisi ini menujukkan besarnya potensi pencemaran
tanah dan air tanah yang akan berpengaruh terhadap penyehatan
lingkungan. Dengan adanya pencemaran air tanah, akan sangat
berpengaruh terhadap kesehatan manusia

22
Pengangkutan /
Pengaliran:
52,5 55,0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
§ belum ada pengangkutan oleh Pemerintah Daerah, hanya dilakukan
pengangkutan melalui kab/kota terdekat yang memiliki
angkutan/pengaliran
Pengolahan Akhir
Terpusat
§ Belum ada tempat pengolahan akhir terpusat
Daur Ulang /
Pembuangan Akhir:
§ belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah
Perencanaan Teknis
dll.
§ Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi
dengan RTRW perkotaan
B. Lain-lain:
2. Aspek Pendanaan: § Rendahnya skala prioritas penangan pengelolaan air limbah permukiman
§ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi
§ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan: § Belum tersedianya pengelolaan secara khusus terhadap air limbah
permukiman seperti IPLT.
§ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan
§ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan
Perundangan dan
penegakan hukum:
§ Belum tersedianya payung hukum untuk menjamin adanya situasi
lingkungan yang lebih sehat dan aman.
§ Belum adanya pedoman dasar dalam pengelolaan air limbah domestik
5. Aspek Peran serta
Masyarakat dan Dunia
Usaha / Swasta:
§ Masih rendahnya kesadaran masyarakat
§ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis
masyarakat
§ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan
§ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran
masyarakat
6. Aspek Komunikasi,
PMJK dll.
§ Belum adanya media yang secara khusus melakukan kegiatan promosi
terhadap air limbah
42,5 43,3
55,0 48,6
47,5 45,0
57,5 56,7
45,0 51,4
0%
0 1 2 3 4 Kab.
Sidrap
Kluster Desa/Kelurahan
Suspek aman
Tidak aman

23
2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah
Tabel 2. 6 Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik
Air Limbah Permukiman
1) Meningkatnya jumlah jamban keluarga dari 72% tahun 2013 menjadi 85 % atau 56.432 RT tahun
2018
2) Terbangunnya tangki septic aman dari 51,4 % di tahun 2013 menjadi 60% atau 39.828 RT tahun
2018.
3) Terbangunnya MCK Komunal dari 1,2% atau 2200 jiwa terlayani tahun 2013 menjadi 5 % atau 30
unit yang melayani 5560 jiwa tahu 2018
4) Terbangunnya IPLT untuk skala kota dengan tingkat pelayanan 32.215 jiwa pada tahun 2016
5) Terbangunnya 5 unit IPAL skala Kawasan yang melayani 55.498 jiwa pada tahun 2017.
6) Adanya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur sistem pengelolaan air limbah pada tahun
2015.
7) Tersedianya 2% anggaran APBD untuk sektor sanitasi Pemerintah Daerah
8) Adanya keterlibatan media cetak dan elektronik khususnya dalam melaksanakan promosi dan liputan
sanitasi.
Tabel 2. 7 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik
No Sistem Cakupan
layanan
eksisting
(2013)
Tahun Keteran
2014 2015 2016 2017 2018 gan
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
A Sistem On-Site
A.1 Individual (tangki septik)
- Tangki Septik aman 36.55% 37.34% 38.63% 39.92% 41.21% 42.50%
- Tangki Septik tdk aman 34.55% 29.39% 30.68% 31.97% 33.26% 34.55%
A.2 Sistem Komunal
1 MCK, MCK++ 1.20% 1.34% 1.48% 1.62% 1.76% 1.90%
2 Cubluk dan Sejenisnya 4.5% 4.30% 4.10% 3.90% 3.7% 3.50%
3 IPAL Komunal 0% 0.5% 1.0% 1.5% 3.0% 4.0%
B Sistem Off-site
3 Skala Kota 0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 2.0% -
4 Skala Kawasan 0% 0% 0% 0% 0% 0.5% -
C Sasaran BABS 23.20% 17% 14% 12% 5% 0%

22
2.2.3 Prioritas Pembangunan Air Limbah
Tabel 2. 8 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik
No. Program/Kegiatan Score (dan bobot)
Penerim
a
manfaat
Permasalah
an
mendesak
Persepsi
Pokja
Pro-poor
Redines
Craeteri
a
Total
Score
Priorita
s
20% 30% 20% 20% 10%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Master Plan Air
Limbah
4 4 4 4 1 3.7 1
2 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Air
Limbah Domestik
4 4 4 4 1 3.7 1
3 Pembangunan MCK
Komunal
3 4 4 4 2 3.6 1
4 Pembangunan
Prasarana Air Limbah
Domestik untuk
Perumahan
Sederhana Sehat
(RSH)
4 4 4 3 3 3.5 1
5 Penyuluhan,
Kampanye & Edukasi
2 2 3 3 1 2.8 2
6 Pembangunan
Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja ( IPLT)
3 3 4 3 4 3.6 1
7 Pembentukan Badan
Pengelola IPLT
2 3 3 1 2 2.3 2
8 Penyusunan
Peraturan Bupati
2 2 2 1 2 2 3

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-
23
2.3 Persampahan
2.3.1 Permasalahan Persampahan
Tabel 2. 9 Permasalahan Persampahan
A. Sistem Persampahan
1.Aspek
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
User Interface:
Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT) sbb:
§ Tingkat layanan penanganan sampah RT: 10,7 % yang dikumpulkan dan dibuang ke TPS,
86,5% tidak diangkut Tukang Sampah (dikubur, dibakar, dibuang ke sungai, dibuang ke
lahan kosong dsb) dan 2,8 % yang sampahnya dikumpulkan oleh kolektor informal yang
mendaur ulang.
§ Pengelolaan Sampah pada RT:
Keterangan:
0 1 2 3 4 Kab.
- Produksi Sampah Kota/Kab. per hari = 678,6 m3/hari m3/hari
- Timbulan Sampah Wil. Perkotaan per hari =
Sidrap
Dikumpulkan oleh kolektor
informal yang mendaur ulang - 6,8 - 0,4 - 2,8
Dikumpulkan dan dibuang ke
TPS 17,5 17,3 3,6 8,8 - 10,7
Dibakar 60,0 57,0 59,9 54,2 22,5 55,9
Dibuang ke dalam lubang dan
ditutup dengan tanah - - - 1,3 - 0,3
Dibuang ke dalam lubang
tetapi tidak ditutup dengan
tanah
2,5 1,8 3,9 1,7 - 2,3
Dibuang ke
sungai/kali/laut/danau 7,5 10,3 12,2 20,4 45,0 14,5
Dibiarkan saja sampai
membusuk 2,5 - - 1,3 - 0,4
Dibuang ke lahan
kosong/kebun/hutan dan
dibiarkan membusuk
10,0 5,8 20,4 10,0 32,5 12,1
Lain-lain - 1,0 - 2,1 - 0,9
Tidak tahu - 0,3 - - - 0,1

- Pelayanan Sampah 10,7 % per hari = 72,6 m3/hari, yang pada akhir tahun 2013 terdapat
penambahan jumlah armada pengangkutan sehingga pelayanan menjadi 104 m3/hari
§ Praktek Pemilahan Sampah oleh RT:
34,0 30,0
66,0 70,0
0 1 2 3 Kab. Sidrap
24
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Keterangan:
0,0
100,0
22,7
77,3
30,1
69,9
Dipilah
Tidak Dipilah
- Pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT : 30,1 % (204,26 m3/hari)
- Pengurangan sampah dari sumbernya (RT) : 0.3 % (xxx m3/hari)
Pengumpulan
setempat
§ Sampai saat ini telah tersedia : 12 unit Motor Tiga Roda, kapasitas angkut: @ 1,5 m3/hari
(total: 18 m3/hari).
§ Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam
pengelolaan persampahan.
Penampungan
Sementara
(TPS):
§ Sampai saat ini tersedia: 24 unit TPS, kapasitas @ 1 m3/hari (total: 24 m3/hari).
§ Sampai saat ini tersedia: 19 unit kontainer, kapasitas @ 4 m3/hari (total: 76 m3/hari).
Sehingga total timbulan sampah 100 m3/hari atau setara dengan 14,7 % dari timbulan sampah
Kab./Kota.
Pengangkutan: § Jumlah Dump truck Kap. 4 m3/hari adalah 4 truk pengangkut untuk wilayah perkotaan.
§ Jumlah Arm Roll Kap. 4 m3/hari adalah 6 Arm Roll untuk wilayah perkotaan
(Semi)
Pengolahan
Akhir Terpusat
§ 69,9 % masih belum melakukan pemilahan, baru ada 1 kelompok proyek 3R
Daur Ulang /
Tempat
Pemrosesan
Akhir:
§ TPA PATOMMO seluas 2 Ha sedang ditingkatkan system pengelolaannya dari Open Daumping
menjadi Sanitary Landfill
Perencanaan § Telah tersedia UKL/UPL untuk peningkatan System Open Dumping menjadi Sanitary Lanfill.

25
A. Lain-lain:
2. Aspek Kelembagaan: § Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator
§ SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas
3. Aspek Pendanaan: § Penganggaran terkait pengelolaan persampahan baru mencapai 0.3%
§ Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas
§ Pola penanganan sampah belum optimal
§ Rendahnya dana penarikan restribusi
4. Aspek Peran Serta
Masyarakat dan Dunia
Usaha / Swasta:
§ Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis
§ Rendahnya investasi dunia usaha / swasta
5. Aspek Peraturan
Perundangan dan
penegakan hukum:
§ Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif
§ Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat
2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan
Tabel 2. 10 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik
Persampahan
1) Mengurangi volume timbulan sampah semaksimal mungkin yang dimulai dari sumbernya dengan
Ujicoba pengembangan replikasi 3R di daerah pemukiman kawasan Kota Pangkajene dan sekitarnya
Tahun 2014
2) Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan dari 10,7 % tahun 2013 menjadi 48,5 %
atau 32.194 RT pada tahun 2018.
3) Meningkatkan layanan TPA Patommo dari Open Dumping 2013 menjadi Sanitary Landfill Tahun 2014
4) Meningkatkan partispasi pemerintah dan swasta di sektor pendanaan pada sektor persampahan
menjadi 2 % dari dana APBD.
5) Tersusunnya perencanaan dan pengelolaan sampah secara terpadu dan komperehensive dengan
menyusun dokumen rencana teknis dan manajemen persampahan tahun 2015 serta mengefektifkan
pelaksanaan Perda no. 12 tahun 2012 dan Perbup No. 12 tahun 2012 menyangkut persampahan
6) Memaksimalkan sosialisasi dan advokasi sanitasi memalui media cetak dan elektronik utamanya media
lokal.

Tabel 2. 11 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan
26
No Sistem Cakupan
layanan
eksisting
Sasaran Tahun Keterangan
2014 2015 2016 2017 2018
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
A Penanganan Langsung
1 Sistem Langsung 10,70% 5,612
%
5,612 % 5,612
%
5,612
%
5,612
%
2 Penyapuan Jalan 11,53% 2,306
%
2,306 % 2,306
%
2,306
%
2,306
%
3 Full
coverage+pemilahan
sampah berbasis RT
0% 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
B Penanganan tidak
langsung
2,80% 3,888
%
3,888 % 3,888
%
3,888
%
3,888
%
C Penanganan berbasis
masyarakat
1 Sistem 3R 0% 0,286% 0,286% 0,286% 0,286% 0,286%
D Belum Ada Pengelolaan
Persampahan
86,50%
2.3.3 Prioritas Pembangunan Persampahan
Tabel 2. 12 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik
Penerima
manfaat
Permasalahan
mendesak
Persepsi
Pokja
Pro-poor
Readene
ss
Kriteria
Total
score
Prioritas
20% 30% 20% 20% 10%
1 Perencanaan Teknis
dan Manajemen
Persampahan
4 4 4 4 4 4 1
2 Pembebasan lahan
TPST
4 4 4 4 4 4 1
3 Pengadaan Tempat
Sampah terpilih untuk
rumah tangga
4 4 4 4 4 4 1
4 Pengadaan Tempat
Sampah terpilih untuk
Tempat Umum/Jalan
4 4 4 4 4 4 1
5 Pengadaan Arm Roll
Truck
4 4 3 3 4 3,6 3
6 Pengadaan Kontainer
Terbuka/tertutup
4 4 4 4 4 4 1

27
Penerima
manfaat
Permasalahan
mendesak
Persepsi
Pokja
Pro-poor
Readene
ss
Kriteria
Total
score
Prioritas
20% 30% 20% 20% 10%
7 Pengadaan Dump
Truck
4 4 4 4 4 4 1
8 Pengadaan TPST
Unit Daur Ulang
3 3 3 4 4 3,3 3
9 Pembangunan TPS
Permanen
3 4 4 4 4 3,8 2
10 Pengadaan Alat
Berat
3 4 3 4 3 3,5 2
11 Pembangunan TPA
Patommo
4 4 4 4 4 4 1
12 Pembangunan
Prasarana
Dasar/Fasilitas
Umum TPA (Pagar,
Jembatan dan
pembebasan lahan)
3 3 3 4 3 3,2 3
13 Pembangunan
Fasilitas Penunjang
TPA (Pos jaga,
garasi alat, tempat
cuci mobil dan
Workshop)
3 4 4 4 4 3,8 2
14 Peningkatan
operasi/pemeliharaan
Prasarana dan
Sarana
Persampahan
3 4 4 4 4 3,8 2
15 Pelatihan 3R untuk
aparat pengelola
persampahan
4 4 4 4 4 4 1
16 Pelatihan Pengelola
TPA
3 3 3 3 3 3 3
17 Pembentukan
lembaga pengelola
TPST Daur Ulang
3 3 3 3 3 3 3
18 Pelatihan
Pengolahan dan
pengelola Sampah
3R
3 3 3 3 3 3 3
19 Penyuluhan dan
pembimbingan
kepada masyarakat
tentang
persampahan
4 4 4 4 4 4 1

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI
BANJIR RUTIN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
28
2.4 Drainase
2.4.1 Permasalahan Drainase
Tabel 2. 13 Permasalahan Drainase
A. Sistem Drainase
User
Interface:
§ Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari: 3%
§ Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Frekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 32,4 % rumah tangga sementara,
sebagian besar atau 67,6% tidak secara rutin mengalami.
Data Genangan:
No. Lokasi Genangan Luas
Genangan
Lama
Genangan
Tinggi Genangan
(> atau <30 cm)
0%
0 1 2 3 4 Kab.
Sidrap
50,0
35,6
17,5
38,2
80,0
32,4
50,0
64,4
82,5
61,8
20,0
67,6
TAHUN 2013
Tidak
Ya

(Ha) (> atau <3
29
jam)
1. Kel. Wette’E 45 540 50
2. Kel. Toddang Pulu 2,1 72 50
3. Kel. Batulappa 10 24 50
4. Kel. Uluale 39 3 100
5. Kel. Bangkai 85 6 50
6. Kel. Baranti 120 3 50
7. Desa Tonrongnge 225 24 100
8. Desa Sipodeceng 35 12 40
9. Desa Tonrong Rijang 75 24 100
10. Kel. Lalebata 1,5 3 30
11. Desa Maccorawalie 1 12 45
12 Desa Kulo 13 3 30
13 Desa Rijang Panua 10 72 35
14 Kel. Pangkajene 350 3 100
15 Kel. Rijang Pittu 30 3 30
16 Kel. Lakessi 210 12 50
17 Kel. Wala 60 12 50
18. Kel. Sidenreng 1 48 100
19. Desa Aka-akae 8 48 100
20. Desa Mojong 0,4 48 100
21. Desa TalumaE 50 48 100
22. Kel. Tanru Tedong 40 48 45
23. Desa Salomallori 40 48 100
24. Desa Salobukkang 0,25 48 30
25. Desa Padang Loang
Alau
2 48 100
26. Desa Belawae 0,0013 24 150
Jumlah 1,455
Penampungan
/ Pengolahan
Awal:
§ grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumur resapan
Pengangkutan
/ Pengaliran:
Kondisi drainase berdasarkan hasil EHRA 2013
Data lain
berdasarkan
hasil EHRA
Juni 20xx:
§ Ditemukan bahwa sekitar 9,4 % rumah tangga memiliki lingkungan sekitar rumah yang
terdapat genangan air.
§ Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan
(pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water).
§ Porsi belanja fisik sub sektor drainase masih 0,2%.
§ Prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik 54%.

§ Akses masyarakat terhadap sarana drainase masih 40%
§ Luas area genangan 1455 Ha
30
Dokumen
Perencanaan
§ Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya
2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase
Tabel 2. 14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase
Drainase
1) Berkurangya 50% atau 750 Ha luas genangan dari 1455 Ha baik di perkotaan maupun di perdesaan Tahun 2018
2) Terbangunnya Saluran Drainase primer sepanjang 9 Km Tahun 2018 berdasarkam master plan drainase tahun
2013
3) Terbangunnya Saluran Drainase Sekunder sepanjang 16 km Tahun 2018
4) Tersusunnya Dokumen Review Master plan drainase skala Kabupaten.
5) Terjalinnya kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan pemeliharaan saluran
drainase
6) Adanya alat berat pada Dinas Pekerjaan umum
Tabel 2. 15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase
No Sistem eksisting Sasaran Tahun Keterangan
2014 2015 2016 2017 2018
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
A Cakupan Layanan 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 %
B Fungsi Drainase 54 % 55,9
%
56,6
%
57,34
%
58,04
%
59 %
C Luas Genangan 1455 Ha 1305
Ha
1155
Ha
1005
Ha
855
Ha
705 Ha
D Penanganan tidak
langsung
E Penanganan berbasis
masyarakat
2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase
Tabel 2. 16 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase
Penerim
a
manfaat
Permasalah
an
mendesak
Perseps
i Pokja
Pro-poor
Redines
Craeteri
a
Total
score
Prioritas
20% 30% 20% 20% 10%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Perecanaan pemb.saluran 4 4 4 4 4 4 1

31
drainase/gorong-gorong
2 Pembangunan drainase /
gorong-gorong
4 4 4 4 4 4 1
3 Terbangunya Sal. Drainase
primer sepanjang 9 km tahun
2018 berdasarkan master plan
tahun 2013
4 4 4 4 4 4 1
4 Review master plan drainase
skala kabupaten
4 4 4 4 4 4 1
5 Pengadaan alat berat untuk
pengerukan drainase
4 4 4 4 3 3,8 2
6 Perlunya normalisasi
(Pengerukan ) drainase
secara priodik dan rutin
4 4 4 4 3 3,8 2
7 Pemeliharaan saluran
drainase/gorong-gorong
4 4 4 4 3 3,8 2
8 Penyusunan mekanisme
kerjasama antara daerah,
masyarakat dan swasta
3 4 4 2 2 3 3
9 Perkuatan sistem informasi
dan komunikasi
2 3 3 2 2 2,4 4
10 Pelaksanaan monev
penanganan drainase dan
perkuatan struktur drainase
2 3 3 2 2 2,4 4
2.5 Kesehatan (PHBS)
2.5.1 PermasalahanKesehatan (PHBS)
Tabel 2. 17 Permasalahan Mendesak PHBS Terkait Sanitasi
Berdasarkan hasil
EHRA Agustus 2013,
maka:
§ Rendahnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam
pelaksanaan PROHISAN
§ Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam memicu
masyarakat untuk melakukan pola hidup yang sesuai PROHISAN
§ Kurangnya peran serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam
penyampaian informasi tentang PROHISAN
§ Belum adanya regulasi yang terkait sanitasi
§ Belum adanya rencana kegiatan yang terintegrasi diantara lintas
sektor dan lintas program
2.5.2 Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS)
Tabel 2. 18 Tujuan Dan Sasaran PHBS Terkait Sanitasi
PHBS
1) Peningkatan derajat kesehatan dari 1,2% CTPS menjadi 50%= 137.326 jiwa CTPS, turunnya BABS=
23,2% menjadi BABS 100%= 274.652 JIWA pada tatanan rumah tangga dan sekolah di 54 desa/kel.

Yang berisiko sangat tinggi dan tinggi Tahun 2018
2) Pemberian Edukasi secara dini melalui penyediaan fasilitas prasarana dan sarana air bersih dan
sanitasi dasar kepada anak sekolah di area berisiko sangat tinggi dan berisiko tinggi 54 Desa.Kelurahan
Prioritas Tahun 2018
3) Terlatihnya 24 orang sanitarian di 14 wilayah Puskesmas
4) Terintegrasinya kegiatan penyuluhan STBM dan promosi Hiegiene dan Sanitasi dengan melibatkan
tokoh masayarakat dan agama pada kegiatan kemasyarakatan
5) Adanya Regulasi atau Peraturan daerah yang mengatur terkait sanitasi
6) Terjalinnya komunikasi dan Kampanye sanitasi tentang prohisan melalui media elektronik dan media
32
cetak
7) Peningkatan Koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan diantara instansi dan lintas program
terkait melalui rapat koordinasi rutin pokja dan stakeholder terkait
2.5.3 Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)
Tabel 2. 19 Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi
No. Program Score (dan bobot) Score
total
Urutan
Penerima prioritas
manfaat
Permasal
ahan
mendesak
Perse
psi
Pokja
Pro-poor
Redines
Craeteri
a
25% 25% 25% 25%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Sosialisasi advokasi program sanitasi total
berbasis masyarakat
4 4 4 4 4 4.00 1
2 Pelatihan STBM bagi sanitarian Puskesmas 4 4 4 4 4 4.00 1
3 Kampanye dan pemicuan STBM di tatanan
masyarakat
4 4 4 4 4 4.00 1
4 Perencanaan Pengembangan Kota-kota
Menengah dan Besar (Penunjang
pelaksanaan kegiatan/Monev)
4 4 4 4 4 4.00 1
5 Pemberdayaan Lembaga Organisasi
Masyarakat
3 4 4 4 3 3.70 2
6 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
tatanan sekolah
4 3 4 4 3 3.70 2
7 Pembangunan Sarana Air Bersih dan
sanitary
3 4 4 4 3 3.70 2
8 Pembuatan dan Pemasangan Spanduk
Leaflet, penayangan video
4 3 4 4 3 3.70 2
9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat/
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
3 3 3 3 3 3.00 3
10 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat/ Pengembangan Media promosi
dan informasi sadar hidup sehat
3 3 3 3 3 3.00 3
11 Jambore sanitasi tingkat Kabupaten
dirangkaikan deklarasi Desa ODF
(penayangan Video Sanitasi, Spanduk dan
Leaflet)
3 3 3 3 3 3.00 3

33
2.6 KerangkaKerjaLogis
Tabel 2. 20 Kerangka Kerja Logis Air Limbah
Permasalahan
mendesak
Tujuan Sasaran Strategi Program Kegiatan
Kesadaran
masyarakat
akan sanitasi
yang baik dan
lingkungan
yang sehat
masih kurang
karena
rendahnya
pengetahuan
secara
menyeluruh
mengenai
pengelolaan
air limbah
domestik
Meningkatkan
kesadaran
masyarakat
terhadap bahaya
praktek BABS
dan pengelolaan
sanitasi yang
buruk.
Tercapainya
jumlah
jamban
keluarga dari
72% tahun
2013 menjadi
85% atau
56.432 RT di
tahun 2018,
dan tangki
septik aman
dari 51,4%
tahun 2013
menjadi 60%
atau 39.828
RT tahun
2018
Meningkatan
pelayanan
dan kualitas
sistem air
limbah untuk
mencapai
standar
pelayanan
minimal
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Permukiman
Pembinaan
dan
pengembangan
infrastruktur
permukiman
Program
Peningkatan
Kinerja air
minum dan air
limbah
'Pembangunan
Prasarana Air
Limbah
Domestik untuk
Perumahan
Sederhana
Sehat (RSH)
Rendahnya
akses
masyarakat
terhadap
layanan air
limbah
domestik
Meningkatkan
penyediaan
fasilitas
infrastruktur air
limbah domestik
seperti MCK
Komunal, IPAL
dan IPLT
Terbangunnya
MCK Komunal
dari 1,2% atau
2200 jiwa
terlayani
tahun 2013
menjadi 5%
atau 30 unit
yang melayani
5560 Jiwa di
tahun 2018 di
18 desa
kelurahan
yang masuk
dalam area
berisiko
sangat tinggi
dan berisiko
tinggi dari sub
sektor air
limbah
Meningkatkan
cakupan
pelayanan air
limbah yang
dikelola
secara
langsung oleh
masyarakat
Program
Peningkatan
Kapasitas dan
kelembagaan
dan SDM
Pengelola air
limbah
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana air
limbah
domestik
Terbangunnya
IPLT untuk
skala kota
dengan
sasaran
32.215 jiwa
Meningkatkan
kinerja SKPD
dalam
pengelolaan
air limbah
Program
Peningkatan
Kapasitas dan
kelembagaan
dan SDM
Pengelola air
Pelatihan
teknis
pengelola air
limbah

34
pada tahun
2016
limbah
Terbangunnya
IPAL Skala
Kawasan 5
unit Tahun
2017 yang
melayani
55.498 Jiwa
Belum ada
payung
hukum untuk
menjamin
adanya
situasi
lingkungan
yang lebih
sehat dan
aman,
disamping
juga sebagai
pedoman
dasar dalam
pengelolaan
air limbah
domestik
Menyiapkan
perencanaan
sektor sanitasi
yang terpadu
dan menyeluruh
dan merupakan
komitmen
bersama bagi
terselenggaranya
tata kelola
sanitasi yang
baik dan
didukung
sepenuhnya oleh
masyarakat,
organisasi
kemasyarakatan
dan dunia usaha
Adanya
Regulasi atau
Peraturan
daerah yang
mengatur
sistem
pengelolaan
air limbah
pada tahun
2015
Meningkatkan
koordinasi
dan
kerjasama
antar
kegiatan
dalam
penanganan
air limbah
Penyusunan
Regulasi sub
sektor air
limbah
Rendahnya
skala prioritas
penanganan
pengelolaan
Air Limbah
Permukiman
Meningkatkan
komitmen
pemerintah
kabupaten dan
semua stake
holder terkait
pengalokasian
anggaran
sanitasi
Tersedianya
anggaran
sektor sanitasi
Pemerintah
Daerah
sebesar 2%
dari nilai
APBD
Mengaktifkan
rapat rapat
koordinasi
dan
pertemuan
pokja dengan
penentu
kebijakan di
daerah
Program
Peningkatan
Kapasitas dan
kelembagaan
dan SDM
Pengelola air
limbah
Pembinaan
dan penguatan
kelembagaan
Pokja AMPL
Kab.
Belum ada
media yang
secara
khusus
melakukan
kegiatan
promosi
terhadap air
limbah
Memberikan
informasi yang
mudah ke
masyarakat
terkait isu isu
sanitasi
Adanya
keterlibatan
media cetak
dan elektronik
khsusnya
dalam
melaksanakan
promosi dan
liputan
sanitasi
Melakukan
pendekatan
dengan
media
setempat
Promosi
program PPSP
Monitoring dan
evaluasi
pengelolaan
sub sektor air
limbah

Tabel 2. 21 Kerangka Kerja Logis Persampahan
35
Permasalahan
mendesak
Rendahnya
pemahaman
masyarakat
dalam
pengelolaan
sampah
dengan cara
3R(reduce,
reuse dan
recycle)
Mengurangi
volume
timbulan
sampah
semaksimal
mungkin yang
dimulai dari
sumbernya
Ujicoba
pengembangan
replikasi 3R di
daerah
pemukiman
kawasan Kota
Pangkajene
dan sekitarnya
Tahun 2014
Meningkatkan
Pemahaman
masyarakat
akan 3R
Infrstruktur
Pengelolahan
sampah
terpadu/3R
Pembangunan
TPST/3R
Banyaknya
timbulan
sampah yang
belum
dikelola oleh
Pemerintah
Daerah
maupun pihak
swasta serta
pihak lainnya
karena sarana
dan
prasarana
pengelolaan
yang masih
minim
Meningkatkan
cakupan
pelayanan
pengelolaan
persampahan
Pencapaian
target cakupan
layanan yang
hanya 10,7 %
tahun 2013
menjadi 48,5 %
atau 32.194 RT
pada tahun
2018
menambah
jumlah armada
pengangkut
sampah melalui
sumber sumber
pendanaan
yang ada
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
persampahan
Pengadaan
Armada
angkutan
sampah
Sistem
pengelolaan
Tempat
Pemrosesan
Akhir (TPA)
yang masih
menggunakan
open
dumping
Meningkatkan
layanan TPA
Patommo dari
Open Dumping
2013 menjadi
Sanitary Landfill
Tahun 2014
Pengoperasian
TPA Patommo
dari Open
Dumping 2013
menjadi
Sanitary
Landfill Tahun
2014
Menyiapkan
sarana
pendukung
menuju TPA ke
arah Sanitary
Landfill
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
persampahan
Rehab. TPA
Rendahnya
akses
masyarakat
terhadap
layanan
persampahan
Meningkatkan
partispasi
pemerintah dan
swasta di sektor
pendanaan
pada sektor
persampahan
Tercapainya
penganggaran
sanitasi dari
pemerintah dan
swasta sebesar
2% dari APBD
Pelibatan pihak
swasta dalam
pengelolaan
sampah melalui
dana CSR
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
persampahan
Penyediaan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
persampahan
Memaksimalkan
internalisasi
pokja ke kepala
SKPD, Bupati
dan Legislatif
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
persampahan
Belum Memaksimalkan Media lokal Melibatkan Promosi Monitoring

36
efektifnya
pelaksanaan
regulasi
Pengelolaan
Persampahan
sosialisasi dan
advokasi
sanitasi
memalui media
cetak dan
elektronik
baik media
cetak maupun
media
elektronik
partisipasi
media lokal
melalaui
kampanye
sanitasi
program PPSP dan evaluasi
pengelolaan
sub sektor
persampahan
Tabel 2. 22 Kerangka Kerja Logis Drainase
Permasalaha
n mendesak
Masih sering
terjadi
genangan
dengan
luasan 1.455
Ha di areal
permukiman
Mengurangi
luas
genangan air
baik di
perkotaan
maupun di
perdesaan di
Kab.
Sidenreng
Rappang
Berkurangya
50% atau 750
Ha luas
genangan dari
1455 Ha baik
di perkotaan
maupun di
perdesaan
Tahun 2018
Pengembangan
kapasitas
operasi dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
terbangun
Pembangunan
Saluran
drainase/gorong
-gorong
Perencanaan
Pembangunan
Saluran
drainase/gorong
-gorong
Pembangunan
Saluran
drainase/gorong
-gorong
Terbebasnya
Saluran
drainase dari
sampah untuk
meningkatkan
fungsi saluran
sebagai
pemutus air
dan
pemeliharaan
drainase yang
melibatkan
partisipasi aktif
masyarakat di
area beresiko
tinggi dan
sangat tinggi
di 14
desa/keluraha
n tahun 2018
Perlunya
normaliasi
(pengerukan)
drainase secara
periodik dan
rutin.
Pemeliharaan
saluran
drainase/gorong
-gorong
Terbangunnya
Saluran
Drainase
primer
sepanjang 9
Km Tahun
2018
berdasarkan
master plan
tahun 2013
Pembangunan
saluran yang
terstruktur
pengaliran/siste
m drainase dari
saluran tersier,
sekunder dan
primer
Pembangunan
Saluran
Drainase primer

37
Terbangunnya
Saluran
Drainase
Sekunder
sepanjang 16
km Tahun
2018
Pembangunan
Saluran
Drainase
Sekunder
Meningkatka
n kualitas
dokumen
perencanaan
kabupaten
Tersusunnya
Dokumen
Review Master
plan drainase
skala
Kabupaten.
Penyiapan
Rencana Induk
sistem drainase
yang terpadu
antara sistem
drainase utama,
lokal dengan
pengaturan dan
pengolahan
sungai
Perencanaan,
Pengawasan
dan
Pengendalian
mutu
Survey dan
Desain (Review
Master plan
drainase skala
Kabupaten.)
Rendahnya
pendanaan
untuk
infrastruktur
drainase
Meningkatka
n Kapasitas
Kelembagaa
n Pengelola
prasarana
dan sarana
drainase,
swasta/dunia
usaha dan
peran serta
masyarakat
Terjalinnya
kerjasama
antara pihak
pemerintah
dan swasta
dalam
pengelolaan
dan
pemeliharaan
saluran
drainase
Membangun
kerjasama
antara pihak
pemerintah dan
swasta dalam
pengelolaan
drainase
Pembinaan
Pengelolaan
drainase
Penyusunan
mekanisme
kerjasama antar
daerah,
masyarakat dan
swasta
Meningkatka
n
pengelolaan
drainase
kabupaten
Adanya alat
berat pada
Dinas
Pekerjaan
umum
Memaksimalkan
penganggaran
melalui
internaliasi
dengan legislatif
Pengadaan alat
berat untuk
pengerukan
drainase
pelaksanaan
monev
penanganan
drainase dan
perkuatan
struktur
drainase
Tabel 2. 23 Kerangka Kerja Logis PHBS
Permasalaha
n mendesak
Rendahnya
pengetahuan,
sikap, dan
Meningkatka
n derajat
kesehatan
Peningkatan
derajat
kesehatan dari
Sosialisasi dan
advokasi
sanitasi total
Program
Upaya
Kesehatan
Penyelenggaraa
n penyehatan
lingkungan

38
perilaku
masyarakat
dalam
pelaksanaan
PROHISAN
melalui
pemahaman
tentang
perilaku
sanitasi yang
baik
1,2% CTPS
menjadi 50%=
137.326 JIWA
CTPS, turunnya
BABS= 23,2%
menjadiBABS
100%= 274.652
JIWA pada
tatanan rumah
tangga dan
sekolah di 54
desa/kel. Yang
berisiko sangat
tinggi dan tinggi
Tahun 2018
berbasis
masyarakat
Masyakat
Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Sanitasi Dasar
di Sekolah
Pemberian
Edukasi secara
dini melalui
penyediaan
fasilitas
prasarana dan
sarana air
bersih dan
sanitasi dasar
kepada anak
sekolah di area
berisiko sangat
tinggi dan
berisiko tinggi
54
Desa.Keluraha
n Prioritas
Tahun 2018
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana air
bersih dan
sanitasi dasar
di area
berisiko sangat
tinggi dan
berisiko tinggi
Masih
kurangnya
SDM yang
memiliki
kemampuan
dalam
memicu
masyarakat
untuk
melakukan
pola hidup
yang sesuai
PROHISAN
Peningkatan
Kapasitas
SDM
Sanitarian di
14 wilayah
Puskesmas
Terlatihnya 24
orang sanitarian
di 14 wilayah
Puskesmas
Peningkatan
koordinasi
dengan instansi
terkait dan
pihak swasta
Perencanaan
Pengembanga
n Kota-Kota
Menengah dan
Besar
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman

39
Kurangnya
peran serta
Toma dan
Toga dalam
penyampaian
informasi
tentang
PROHISAN
Menciptakan
perencanaan
yang terpadu
yang
melibatkan
tokoh
masyarakat
dalam
Prohisan
Terintegrasinya
kegiatan
penyuluhan
STBM dan
promosi
Hiegiene dan
Sanitasi dengan
melibatkan
tokoh
masayarakat
dan agama
pada kegiatan
kemasyarakata
n
Keterlibatan
Tokoh
masyarakat
dan tokoh
agama dalam
memotivasi
masyarakat
tentang sanitasi
Program
Pengembanga
n Lingkungan
Sehat
Penyuluhan
menciptakan
lingkungan sehat
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Pedesaan
Belum
adanya
regulasi yang
terkait
sanitasi
Menciptakan
penegakan
hukum dan
disiplin
kepada
pemerintah
dan
masyarakat
Adanya
Regulasi atau
Peraturan
daerah yang
mengatur terkait
sanitasi
Menyusun
regulasi
tentang sanitasi
Perencanaan
Pengembanga
n Kota-Kota
Menengah dan
Besar
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman
Belum
adanya
rencana
kegiatan yang
terintegrasi
diantara
lintas sektor
dan lintas
program
Meningkatka
n Koordinasi
dalam
penyusunan
rencana
kegiatan
diantara
instansi dan
lintas
program
Terwujudnya
Koordinasi
dalam
penyusunan
rencana
kegiatan
diantara
instansi dan
lintas program
terkait melalui
rapat koordinasi
rutin pokja dan
stakeholder
terkait
Meningkatkan
koordinasi
dengan instansi
terkait dalam
pelaksanaan
kegiatan
sanitasi
Terjalinnya
komunikasi dan
Kampanye
sanitasi tentang
prohisan
melalui media
elektronik dan
media cetak
Perkuatan
komunikasi dan
informasi
Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat
Pengembangan
media promosi
dan informasi
sadar hidup
sehat

BAB 3 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI
40
3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah
Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini
adalah praktek BABS dari 23% menjadi 0% pada tahun 2018. Untuk mengitung kebutuhan kegiatan pada
akhir perencanaan maka diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan BABS setara dengan tingkat
pertumbuhan penduduk yaitu 1,29% pertahun sehingga praktek BABS pada akhir perencanaan adalah 0
% dari prediksi jumlah penduduk tahun 2018 yaitu 297.977 jiwa atau 59.595 KK.
Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah
· Rencana Sistem Setempat (On-Site) : Sistem Individual maupun Komunal.
Dengan system pengembangan sanitasi air limbah domestik direncanakan menggunakan
Sistem Setempat (on site) individual maupun komunal akan dilaksanakan :
- Pembangunan MCK Komunal yang berlokasi di Kec. Tellu LimpoE, Kec. Panca Lautang, Kec.
Wattang Sidenreng, Kec. Pitu Riawa, Kec. Dua PituE, dan Kec. Pitu Riase.
- Perencanaan Detail (DED) IPAL Komunal dan Pembangunan IPAL Komunal untuk Perumahan
Sederhana Sehat, pengalokasiannya di Kec. Wattang Pulu dan MaritengngaE.
· Rencana Sistem Terpusat (Off-Site) : IPAL Kawasan dan skala kota
Dengan system pengembangan sanitasi air limbah domestic direncanakan menggunakan
Sistem Terpusat (off site) medium akan dilaksanakan :
- Master Plan Air Limbah, yang berlokasi di Kec. MaritengngaE dan Kec. Panca Rijang.
- Kajian Lingkungan Pembangunan Sarana IPAL Kawasan, Pembebasan Lahan, Perencanaan
Detail (DED) IPAL Kawasan dan Pembangunan IPAL Kawasan, Kesemuanya berlokasi di Kec.
MaritengngaE dan Kec. Panca Rijang.
· Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdiri dari proses pelaksanaan
dengan kegiatan :
- Feasibility Study, Kajian Lingkungan, Pembebasan Lahan, Perencanaan Detail (DED),
Pembangunan IPLT (Fisik), Pengadaan Truck Sedot Tinja dan Operasional dan Maintanance
dengan lokasi di Kab. Sidrap.

WAJO
Tanatoro
120°0'E
SIDENRENG RAPPANG
119°50'E
ENREKANG
PINRANG
L U W U
119°40'E
BARRU
Duampanua Bulo Wattang
Kanyuara
L i s e
Talumae Ponrangae
SOPPENG
KOTA PARE PARE
120°10'E
Pitu Riase
Kalempang
Bulu Cenrana
Pitu Riawa
Kulo
Wattampulu
Passeno
Manisa
Rappang
Panreng
Kadidi
Majjelling Wattang
Tellu Limpoe
Panca Lautang
Dua Pitue
Baranti
Wattang Sidenreng
Maritengngae
Panca Rijang
Batu
Leppangeng
Teppo
Belawae
Betao
Compong
Buae
Cenrana
Buntu Buanging
Botto
Dengeng-Dengeng
Lombo
Bila Riase
Mattirotasi
Lagading
Betao Riase
Corawali
Lainungan
Bila
Mojong
Otting
Dongi
Bapangi
Kanie
Wettee
Pajalele
Bola Bulu
Uluale
Bina Baru
Anabanna
Tanete
Damai
M a r i o
K u l o
Arawa
Massepe
Allesalewo
Sidenreng
Bilokka
Maddenra
Lasiwala
Rijang Panua
Talawe
Padang Loang Alau
Danau Tempe
Bangkai
Ajubissu
Arateng
Ciro-ciroe
Aka-akae
Baula
Kampale
Lajonga
Sereang
Lawawoi
Taccimpo
Polewali
Sipodeceng
Carawali
W a l a
Allakuang
Tonrongnge
Wanio
Empagae
Batulappa
Kalosi Alau
Bulo Timoreng
Teteaji
Padang Loang
Lakessi
Kalosi
Amparita
Salo Mallori
Lancirang
Baranti
Abbokongang
Lautang Benteng
Toddang Pulu
Wanio Timoreng
Lalebata
Takkalasi
Salo Bukkang
Cipo Takari
Timoreng Panua
Sumpang Mango
Tonrong Rijang
Maccorawalie
Benteng
Rijang Pittu
Tanru Tedong
Majjelling
120°20'E
120°20'E
120°10'E
120°0'E
119°50'E
3°40'S
119°40'E
3°40'S
3°50'S
3°50'S
4°0'S
4°0'S
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
POKJA AMPL
PETA LOKASI INFRASTRUKTUR
AIR LIMBAH EXISTING
Keterangan :
PETA ORIENTASI
SULAWESI SELATAN
®
Sidenreng Rappang
0 2 4 8 12 16
Kilometers
SKALA 1:260.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horisontal : WGS 84 Zone 50 S
Lokasi Infrastruktur Air Limbah
Existing
Pemb. MCK++
Kel. Benteng TA. 2010
Kel. Lakessi TA. 2010
kel. Rappang TA. 2011
Desa Lainungan TA. 2011
Desa kulo TA. 2011
KEL. ULUALE TA. 2011
Kel. Kanyuara TA. 2012
Desa Allesalewoae TA. 2012
Kel. Rappang TA. 2012
Desa Corawali TA. 2013
Kel. Baula TA. 2013
Kel. Lancirang TA. 2013
Desa Aka-Akae TA. 2013
Batas Kelurahan
Batas Kecamatan
Infrastruktur Exsisting

WAJO
Tanatoro
120°0'E
SIDENRENG RAPPANG
119°50'E
ENREKANG
PINRANG
L U W U
119°40'E
BARRU
Talumae Ponrangae
Duampanua Bulo Wattang
SOPPENG
KOTA PARE PARE
120°10'E
Pitu Riase
Kalempang
Bulu Cenrana
Pitu Riawa
Kulo
Wattampulu
Passeno
Rappang
Panreng
Kadidi
Majjelling Wattang
Tellu Limpoe
Panca Lautang
Dua Pitue
Baranti
Wattang Sidenreng
Maritengngae
Panca Rijang
Batu
Leppangeng
Teppo
Belawae
Betao
Compong
Buae
Cenrana
Buntu Buanging
Botto
Dengeng-Dengeng
Lombo
Bila Riase
Mattirotasi
Lagading
Betao Riase
Corawali
Lainungan
Bila
Mojong
Otting
Bapangi
arawa
Kanyuara
L i s e
Kanie
Wettee
Pajalele
Bola Bulu
Uluale
Bina Baru
Anabanna
Tanete
Damai
M a r i o
K u l o
Arawa
Massepe
Allesalewo
Sidenreng
Bilokka
Maddenra
Lasiwala
Rijang Panua
Talawe
Padang Loang Alau
Danau Tempe
Bangkai
Ajubissu
Arateng
Ciro-ciroe
Aka-akae
Baula
Kampale
Lajonga
Sereang
Lawawoi
Taccimpo
Polewali
Sipodeceng
Carawali
W a l a
Manisa
Allakuang
Tonrongnge
Wanio
Empagae
Batulappa
Kalosi Alau
Bulo Timoreng
Teteaji
Padang Loang
Lakessi
Kalosi
Amparita
Salo Mallori
Lancirang
Baranti
Abbokongang
Lautang Benteng
Toddang Pulu
Wanio Timoreng
Lalebata
Takkalasi
Salo Bukkang
Cipo Takari
Timoreng Panua
Sumpang Mango
Tonrong Rijang
Maccorawalie
Benteng
Rijang Pittu
Tanru Tedong
Majjelling
120°20'E
120°20'E
120°10'E
120°0'E
119°50'E
3°40'S
119°40'E
3°40'S
3°50'S
3°50'S
4°0'S
4°0'S
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
POKJA AMPL
PETA LOKASI INFRASTRUKTUR
AIR LIMBAH
Keterangan :
PETA ORIENTASI
SULAWESI SELATAN
®
Sidenreng Rappang
0 2 4 8 12 16
Kilometers
SKALA 1:260.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horisontal : WGS 84 Zone 50 S
Lokasi Infrastruktur Air Limbah
Sampai Akhir Perencanaan
Batas Kelurahan
Batas Kecamatan
Infrastruktur Eksisting
Infrastruktur Rencana
Rencana Pembangunan IPLT
Pemb. MCK++
Allekkuang 2014
Amparita 2014
Bina Baru 2014
Dengeng-dengeng 2014
Pangkajene 2014
Pemb. MCK Kombinasi IPAL
Desa Kalempang 2015
Desa Lasiwala 2015
Desa Salomallori 2015
Desa Talumae 2015
Kel. Toddang Pulu 2015
Kel. WetteE 2015
Desa Cenrana 2016
Desa Compong 2016
Desa Sumpang Mango 2016
Kel. Amparita 2016
Desa Bulu Cenrana 2017
Desa Lombo 2017
Desa Betao 2018
Desa Buntu Buanging 2018
Desa Dengeng-Dengeng 2018
Pemb. MCK++
Kel. Benteng TA. 2010
kel. Rappang TA. 2011
Desa Lainungan TA. 2011
Desa kulo TA. 2011
KEL. ULUALE TA. 2011
Kel. Kanyuara TA. 2012
Desa Allesalewoae TA. 2012
Kel. Rappang TA. 2012
Desa Corawali TA. 2013
Kel. Baula TA. 2013
Kel. Lancirang TA. 2013
Desa Aka-Akae TA. 2013
Pemb. IPAL Medium
TA.2015
Kec. Maritengngae
Kec. Panca Rijang
Pemb. IPAL
TA.2015 - 2018
Kec. Maritengngae
Kec. Wattang Pulu
Renc.Pemb. IPLT
TA. 2016
Truck Sedot Tinja
TA. 2017
Kel. Arawa
Kec. Wt.Pulu

Dokumen mps kabupaten sidrap

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Dokumen mps kabupaten sidrap

Similar to Dokumen mps kabupaten sidrap (20)

More from Lukman Hakim

More from Lukman Hakim (9)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Dokumen mps kabupaten sidrap