Tahapan dalam pembentukan desa penanggulangan bencana

1. SOSIALISASI
PEMBENTUKAN DESTANA
(Desa Tangguh Bencana)
Tahun 2023
KABUPATEN BENGKAYANG
Disampaikan Oleh :
Kalak BPBD Kabupaten Bengkayang
Dwi Berta Meiliani, SE., MM

2. LETAK GEOGRAFIS
Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang
terletak disebelah Utara di Provinsi Kalimantan Barat di 0033’00”
sampai 1030’00” LU dan 108039’0” sampai 110010’00” BT.
Secara administratif Kabupaten Bengkayang berbatasan dengan sebagai berikut :
 Batas sebelah Utara : Kab.Sambas, Sarawak (Malaysia
Timur)
 Batas sebelah Timur : Kab. Sanggau dan Kab.Landak
 batas sebelah Selatan : Kabupaten Mempawah
 Batas sebelah Barat : Laut Natuna dan Kota Singkawang
Luas Daerah Kabupaten Bengkayang 5.396,30 KM2 .
Penduduk Kabupaten Bengkayang berjumlah 290.588 jiwa yang
terdiri dari Laki-laki 150.920 jiwa dan Perempuan 139.588 jiwa
berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.
Kabupaten Bengkayang Terdapat 17 kecamatan, 2 kelurahan dan 122

3. PETA LOKASI PEMBENTUKAN DESTANA KAB. BENGKAYANG
DESA SEKIDA
DESA MONTERADO
DESA SUNGAI DURI
Desa Kecamatan Desa Kecamatan Desa Kecamatan
1.Sungai Duri
2.Sungai Pangkalan I
3.Karimunting
4.Rukma Jaya
5.Pulau Lemukutan
6.Capkala
7.Monterado
Sungai Raya
Sungai Raya
Sungai Raya Kep.
Sungai Raya Kep.
Sungai Raya Kep.
Capkala
Monterado
8. Samalantan
9. Pasti Jaya
10. Suka Maju
11. Cipta Karya
12. Setia Jaya
13. Lesabela
14. Semangat
Samalantan
Samalantan
Sungai Betung
Sungai Betung
Teriak
Ledo
Ledo
15. Tebuah Marong
16. Danti
17. Sahan
18. Seluas
19. Sekida
Ledo
Sanggau Ledo
Seluas
Seluas
Jagoi Babang
DESA SETIA JAYA
DESA TEBUAH MARONG
DESA LESABELA
DESA SELUAS
DESA SEMANGAT
DESA DANTI
DESA SAMALANTAN
DESA KARIMUNTING
DESA SUNGAI PANGKALAN 1
DESA CAPKALA
DESA SUKA MAJU
DESA PASTI JAYA
DESA CIPTA KARYA

4.  Visi: “Terwujudnya Kabupaten Bengkayang yang
Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing
ditopang Pemerintahan yang Bersih dan
Terbuka”.
 Misi: (7) Mewujudkan pembangunan daerah
berwawasan lingkungan yaitu proses
pembangunan daerah dijalankan dengan tetap
menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan
dalam kehidupan pada masa kini dan masa
depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi
antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan
sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk
memastikan keberlanjutan kondisi sumber
daya dan lingkungan secara serasi;
Visi dan Misi Pemkab. Bengkayang
Tahun 2021-2026

5. Visi dan Misi BPBD Kabupaten
Bengkayang
Visi BPBD Kabupaten Bengkayang:
”Ketangguhan Masyarakat
Kabupaten Bengkayang
Dalam Menghadapi Bencana”

6. Misi BPBD Kabupaten Bengkayang
 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya
Aparatur, Sarana dan Prasarana Dalam Rangka
Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Yang Optimal.
 Melindungi Masyarakat Kabupaten Bengkayang Dari
Ancaman Bencana Melalui Pengurangan Risiko
Bencana;
 Membangun Sistem Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Bengkayang Secara Handal;
 Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Bengkayang Secara Terencana, Terpadu,
Terkoordininasi dan Menyeluruh.

7.  UU RI No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 PP RI No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
 PP RI No.22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana
 PP RI No.23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam
Penanggulangan Bencana
 Perpres RI No.8 tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Permendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Peraturan Kepala BNPB No.3 tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DASAR PEMBENTUKAN BPBD

8. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang –Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
4. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari APBN
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
13. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN
DESA TANGGUH BENCANA

9. PENGERTIAN BENCANA
Adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam
dan atau faktor nonalam maupun
faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak
psikologis (UU RI No.24 tahun 2007).

10.  Desa/Kelurahan yang memiliki
kemampuan mandiri untuk beradaptasi
dan menghadapi potensi ancaman
bencana, serta memulihkan diri
dengan segera dari dampak-dampak
bencana yang merugikan (Peraturan
Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012)
 MENINGKATKAN KEMAMPUAN &
KETERAMPILAN GUNA HIDUP AMAN
&NYAMAN BERDAMPINGAN DENGAN
ANCAMAN BENCANA
DESTANA

11. 1. Mendorong terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam
menghadapi bencana yang lebih terarah, terencana,
terpadu, dan terkoordinasi.
2. Mendorong sinergi dan integrasi seluruh program yang
ada di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga, organisasi-organisasi non-
pemerintah, dan lembaga usaha.
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa/kelurahan
dalam melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko
bencana.
4. Mendorong integritas upaya-upaya pengurangan risiko
bencana dalam rencana pembangunan desa.
5. Membentuk desa/kelurahan tangguh bencana yang dapat
menjadi pilot atau model dan kemudian menularkannya
ke lokasi desa/kelurahan lainnya.
6. Menjamin keberlanjutan pelaksanaan desa/kelurahan
tangguh melalui pemanfaatan dana desa untuk
kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui perencanaan
serta penganggaran kegiatan di desa (Musrenbangdes).
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

12. Sasaran yang ingin dicapai dari
pembentukan program desa tangguh
bencana ini adalah masyarakat sadar
akan potensi bencana didaerahnya,
memiliki pengetahuan juga kesiapan
untuk menghadapi bencana dan
kemampuan untuk mengurangi risiko,
serta memiliki ketahanan dan kekuatan
untuk membangun kembali
kehidupannya setelah terkena dampak
bencana.
SASARAN PEMBENTUKAN DESTANA

13. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana,
ada 16 prinsip yang mendasari pelaksanaan program
ini sbb:
1.Bencana adalah urusan bersama
2.Berbasis pengurangan risiko bencana
3.Pemenuhan hak masyarkat
4.Masyarakat menjadi pelaku utama
5.Dilakukan secara partisipatoris
6.Mobilisasi sumber daya local
7.Inklusif
8.Berlandaskan kemanusiaan
9.Keadilan dan kesetaraan gender
10.Keberpihakan kepada kelompok rentan
11.Transparansi dan akuntabilitas
12.Kemitraan
13.Multi-ancaman
14.Otonomi dan desentralisasi pemerintahan
15.Pemaduan kedalam pembangunan berkelanjutan
16.Diselenggarakan secara lintas sektor.
PRINSIP DESA/KELURAHAN TANGGUH
BENCANA

14. INDIKATOR DESA/KELURAHAN TANGGUH
BENCANA: PERKA BNPB NO.1/2012
KATEGORI NO INDIKATOR
LEGISLASI 1 Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
PERENCANAAN 2
Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau
Rencana kontijensi
KELEMBAGAAN
3 Forum PRB
4 Relawan Penanggulangan Bencana
5 Kerjasama antar pelaku dan wilayah
PENDANAAN
6 Dana tanggap darurat
7 Dana untuk PRB
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
8 Pelatihan untuk pemerintah desa
9 Pelatihan untuk tim relawan
10 Pelatihan untuk warga desa
11 Pelibatan/partisipasi warga desa
12 Pelibatan Perempuan dalam tim relawan
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
13 Peta dan analisa risiko
14 Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
15 Sistem peringatan dini
16 Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
17 Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
18 Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
19 Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB
20 Perlindungan aset produktif utama masyarakat

15. DESA TANGGUH PRATAMA
Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan:
a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun
kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan
b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun
dokumen perencanaan PB
c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk
forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari
masyarakat
d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim
relawan PB Desa/Kelurahan
e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan
pengkajian risiko, manajemen risiko dan
pengurangan kerentanan
f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan
kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

16. DESA TANGGUH MADYA
Tingkat ini adalah tingkat menengah yang dicirikan dengan:
a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat
desa atau kelurahan
b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi
belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa
c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari
masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok
rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif
d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam
kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan
kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada
umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif
e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko,
manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk
kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk
mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji
f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan
sistematis

17. DESA TANGGUH UTAMA
Tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh
sebuah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam program ini.
Tingkat ini dicirikan dengan:
a. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam
bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di
kelurahan
b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan
ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes
c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari
masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan
kelompok rentan, yang berfungsi dengan aktif
d. Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara
rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas,
pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para
anggotanya dan masyarakat pada umumnya
e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan
pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan
kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi
produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan
f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan
kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

18. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN
DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)
1. Mengidentifikasi Ancaman Bencana di desa yang akan di bentuk.
2. BPBD berkoordinasi dengan Kepala Desa yang akan di bentuk Destana-nya untuk memastikan
pembentukannya.
3. Kepala Desa membuat surat pernyataan bersedia untuk dibentuk Destana di desanya.
4. Kepala Desa mengadakan Rapat untuk menunjuk dan menetapkan anggota relawan Destana yang
beranggotakan semua unsur organisasi/pemangku kepentingan yang ada di desa minimal
beranggotakan 20 orang dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa.
5. Kepala Desa membuat perencanaan tentang perlunya di adakan pelatihan untuk menambah wawasan
dan keterlampilan anggota relawan destana di desanya.
6. Kepala Desa membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa (FPRB) Desa sebagai wadah yang
mentayatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang
berkemauan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana di desa. forum ini menyediakan
mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan yang
berkelanjutan dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui proses konsultasif dan
partisipasif.

19. SEKIAN
TERIMA