Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
Similar to Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
- 1. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA DI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN GARUT KABUPATEN GARUT disampaikan pada Kegiatan Pembekalan Praktikum Institusi kepada Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 23 Agustus 2023 Kartika Puspita Sari
- 2. OUTLINE Kebijakan Penanggulangan Bencana 1 Program Penanggulangan Bencana 2 Permasalahan dalam Penanggulangan Bencana 3 Implementasi Penanggulangan Bencana 4 Keberhasilan Program Penanggulangan Bencana 5 Hambatan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana 6 Solusi pemecahan masalah 7
- 5. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DASAR HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA
- 7. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA Dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten / Kota Kajian Risiko Bencana (KRB) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Rencana Kontijensi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- 8. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 01 02 03 04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 1. 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kontijensi Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
- 10. PERMASALAHAN PB PERMASALAHAN PB Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan kesiapsagaan terhadap bencana Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana Kurangnya infrastruktur penanggulangan bencana Terbatasnya anggaran Penanggulangan Bencana terutama Pascabencana
- 11. Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM) 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Pemasangan rambu dan jalur evakuasi letusan gunung api Pembuatan sistem informasi kebencanaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Pembangunan shelter sebagai tempat evakuasi akhir di Kecamatan Cikelet dan Kecamatan Cibalong Sosial media milik BPBD sebagai media elektronik penyebarluasan informasi
- 12. 2. Pelayananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (1/2) Pemasangan sistem peringatan dini tanah longsor Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Pelatihan dan Mitigassi Bencana Tingkat Desa Peringatan hari besar penanggulangan bencana dan apel kesiapsiagaan bencana Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)
- 13. 2. Pelayananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (2/2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Penyediaan Alat Pelindung Diri Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)
- 14. 3. Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1/2 Penanganan darurat bencana di lokasi kejadian bencana oeh petugas dan relawan Rapat koordinasi penanggulangan bencana Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana dan Surat Pernyataan Bencana SK Pos Komando PDB Penyelamatan dan evakuasi korban Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)
- 15. 3. Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2/2 Pencarian dan Pertolongan Korban Hilang, Tenggelam, dan Tertimbun Material Longsor Implementasi Penanggulangan Bencana (SPM)
- 16. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA Masih belum selarasnya beberapa peraturan terkait penanggulangan bencana (BNPB vs Kemendagri) 1. Kurangnya jumlah SDM PB yang kompeten di daerah 2. Keterbatsan anggaran 3. Masih belum optimalnya fungsi BPBD sebagai koordinator PB 4. Belum optimalnya kolaborasi pentahelix Penanggulangan Bencana serta peran Desa/Kelurahan dan Kecamatan, serta Relawan dan FPRB 5. Tingginya frekuensi kejadian bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Garut 6.
- 18. RISIKO BENCANA LETUSAN GUNUNG API Gunung Papandayan, Gunung Guntur, dan Gunung Talaga Bodas
- 24. Solusi Permasalahan Solusi Permasalahan Meningkatkan Upaya Mitiigasi dan Kesiapsiagaan (EWS, rencana evakuasi, dan pelatihan kesiapsiagaan masayarakat) Optimalisasi sarana dan prasarana komunikasi untuk penyebaran informasi bencana secara real-time Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana dan berkelanjutan Meningkatkan koordinasi antar stakeholders Penanggulangan Bencana dan mengoptimalkan alokasi sumberdaya Meningkatkan Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 26. Penghargaan Upaya Mitigasi Bencana Subroto Awards 2021 Mitigasi Bencana Geologi GeoHazard 2023 Best Partnership in Mitigation
- 27. Rekomendasi Peran Mahasiswa Poltekkessos dalam Penanggulangan Bencana Intervensi psikologis bantuan konseling dan konsultasi keluarga pendampingan pemulihan trauma pelatihan pemulihan kondisi psikologis kegiatan psikososial Rekonstruksi Sosial - Pemulihan kembali kehidupan sosial psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana - Pemulihan Psikologis Rekonstruksi Sosial - Pembangunan kembali sarana sosial Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana - Penyuluhan, Pelatihan Mitigasi Bencana serta Penyusunan Data Sosial Kependudukan