Dokumen tersebut membahas tentang perundangan, kebijakan, dan strategi penanganan drainase perkotaan. Secara garis besar membahas 4 kebijakan utama yaitu pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, optimalisasi prasarana drainase, pengembangan peraturan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola drainase. Dokumen ini juga menjelaskan komponen sektor drainase dan pengertian drainase perkotaan berwawasan lingkun

1. DISAMPAIKAN OLEH :
IR. RG. HARI SUSANTO, CES
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

2. A. PERUNDANGAN DALAM SISTEM DRAINASE

3. Perundangan Dalam Bidang Drainase
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Drainase Kota.

4. B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN
DRAINASE PERKOTAAN

5. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase
Perubahan Pola Hujan & Permukaan
Laut Naik
1
Adaptasi melalui
Drainase
berwawasan
lingkungan

6. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase
Eksploitasi Air
2 Tanah
Berakibat
adanya
daerah
genangan
baru
LAND SUBSIDENCE

7. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase
3 Perkembangan kota yang menyebabkan limpasan air
permukaan (run off) meningkat sehingga memerlukan
pengendalian debit puncak
Sesudah
Debit
Urbanisasi mempersingkat
Waktu Konsentrasi &
meningkatkan Koefisien
Aliran
Sebelum
Waktu

8. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase
Perkembangan kawasan
perkotaan yang padat
 sebagian kawasan kumuh,
kotor dan rendah kualitas
lingkungannya yang
disebabkan
ketidakdisiplinan penduduk
4 dalam membuang air limbah
dan sampah di saluran
drainase.

9. KEBIJAKAN - 1
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan
diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan
drainase perkotaan berwawasan lingkungan
STRATEGI :
• Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui
penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan
memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, kondisi
DAS/Sub DAS, perubahan iklim global, kondisi lingkungan,
sosial, ekonomi serta kearifan lokal.
• Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui
pendekatan eco drainage dengan memperhatikan konservasi
sumber daya air
• Mewujudkan keterpaduan pengelolaan prasarana drainase
dengan prasarana dan sarana perkotaan lainnya

10. BANGUNAN RESAPAN
Ruang Terbuka Hijau
Kolam Retensi
Jalan
Sumur
Resapan
Meresapkan Air Kembali ke Tanah (Recharge) KONSERVASI AIR

12. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase
KEBIJAKAN - 2
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan
diutamakan pada optimalisasi fungsi prasarana dan sarana
drainase yang sudah terbangun
STRATEGI :
• Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana drainase
• Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem
drainase

13. Operasi & Pemeliharaan
Pengangkutan Sampah Pengangkutan Sampah
Penggalian Sedimen di Siphon dari saluran dari trash rack
Pembangunan Baru Drainase Jakabaring, Sumatera Selatan
Sebelum Setelah Pembangunan
Pembangunan

14. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase
KEBIJAKAN - 3
Dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-
undangan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase
perkotaan
STRATEGI :
• Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase
perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase
• Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perudang-
undangan pengelolaan drainase perkotaan
• Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan
sebagai acuan bagi pengelolaan draninase

15. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase
KEBIJAKAN - 4
Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas
sumber daya manusia dalam pengelolaan drainase
STRATEGI :
• Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola
drainase perkotaan di daerah
• Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas
wilayah administrasi
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase
perkotaan di daerah
• Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku
kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap
pengelolaan drainase perkotaan.

16. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase
KEBIJAKAN - 5
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diikuti
dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase
perkotaan
STRATEGI :
• Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam
pengelolaan drainase perkotaan
• Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis
drainase perkotaan

17. Infrastruktur Drainase yang dapat
Didanai Pusat dan Daerah

18. C. DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN DALAM
PERENCANAAN DRAINASE PERKOTAAN

19.  Data dan persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. Data spasial adalah data dasar yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan drainase
perkotaan, yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari pustaka, mencakup antara
lain:
a) Data peta yang terdiri dari peta dasar (peta daerah kerja), peta sistem drainase dan
sistem jaringan jalan yang ada, peta tata guna lahan, peta topografi masing-masing
berskala antara 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 25.000 atau disesuaikan dengan tipologi
kota.
b) Data kependudukan yang terdiri dari jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan,
penyebaran dan data kepadatanbangunan.
c) Data rencana pengembangan kota, data geoteknik, data foto udara terbaru (untuk
kota metropolitan).
d) Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)
2. Data hidrologi
a) Data hujan minimal sepuluh tahun terakhir.
b) Data tinggi muka air, debit sungai, pengaruh air balik, peil banjir, dan data pasang
surut.
3. Data sistem drainase yang ada, yaitu:
a) Data kuantitatif banjir/genangan yang meliputi: luasgenangan, lama genangan,
kedalaman rata-rata genangan,dan frekuensi genangan berikut permasalahannya serta
hasil rencana induk pengendalian banjir wilayah sungai di daerah tersebut
b) Data saluran dan bangunan pelengkap.
c) Data sarana drainase lainnya seperti kolam tandon, kolam resapan, sumur-sumur
resapan.

20. 4. Data Hidrolika
a. Data keadaan, fungsi, jenis, geometri dan dimensi saluran, dan
bangunan pelengkap seperti gorong-gorong, pompa, dan pintu air,
serta kolam tandon dan kolam resapan.
b. Data arah aliran dan kemampuan resapan.
5. Data Teknik Lainnya
Data prasarana dan fasilitas kota yang telah ada dan yang
direncanakan antara lain: jaringan jalan kota, jaringan drainase,
jaringan air limbah, TPS (Tempat Pengolahan Sampah Sementara),
TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), jaringan telepon, jaringan listrik,
jaringan pipa air minum, jaringan gas (jika ada) dan jaringan utilitas
lainnya.
6. Data non teknik
Data pembiayaan termasuk biaya OP, peraturan-peraturan terkait, data
institusi/kelembagaan, data sosial ekonomi dan budaya (kearifan
lokal), data peran serta masyarakat serta data keadaan kesehatan
lingkungan permukiman.

21. D. PENGENALAN PENGELOLAAN DASAR SISTEM
DRAINASE PERKOTAAN

22. PARADIGMA PENANGANAN DRAINASE
• Secepatnya
BARU
mengalirkan • Sedapat mungkin menahan
limpasan air hujan dulu, meresapkan ke dalam
ke saluran/ badan tanah melalui sumur
resapan, waduk, kolam
air terdekat. retensi dan sebagainya.
• Konsep drainase
LAMA
berwawasan lingkungan.

23. KOMPONEN SEKTOR DRAINASE
SALURAN
KOLAM
PINTU AIR
RETENSI
KOMPONEN
SEKTOR
DRAINASE
BANGUNAN
RUMAH
PELENGKAP
POMPA LAINNYA

24. PENGERTIAN DRAINASE PERKOTAAN
DRAINASE
Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air
penerima
Drainase Perkotaan
Drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga
tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat
Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan
Prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan
(limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan
bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup
Sistem Drainase Lokal Sistem Drainase Lokal Sistem Drainase Sistem Drainase Lokal
Kws. Hunian Kws. Industri Jalan Kws. Komersil
Bagian dari sistem Bagian dari sistem Bagian dari sistem Bagian dari sistem drainase
drainase perkotaan yang drainase perkotaan yang drainase perkotaan perkotaan yang melayani
melayani kawasan melayani kawasan yang melayani Jalan kawasan Komersial
Hunian Industri

25. SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
Pengendalian Banjir
(Flood Control)
Penanganan banjir
limpasan sungai
Penanganan Drainase
akibat genangan air limpasan sungai
hujan
Wilayah Perkotaan

26. Pengaruh urbanisasi pada daerah tangkapan air
terhadap laju limpasan

27. KONDISI EKSISTING DRAINASE
Rumah tangga yang
mempunyai akses ke
saluran drainase
14,49%
Rumah tangga yang tidak
mempunyai akses ke
saluran drainase
Rumah tangga yang
mempunyai sistem
52,83%
drainase dalam keadaan
tergenang atau alirannya
32,68%
lambat dengan kapasitas
aliran yang kurang
memadai
Sumber: RPJMN Bappenas, 2010

28. Drainase Ramah Lingkungan (Ekodrainase)
 Pengertian
Upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-
banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke
sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya
 Latar Belakang (paradigma baru)
Perkembangan berfikir komprehensif dan isu perubahan iklim
 Konsep
Air hujan tidak secepatnya di buang ke sungai terdekat, (air hujan
disimpan atau ditampung untuk sementara waktu)
 Contoh
 menampung melalui bak tandon air untuk langsung
dapat digunakan;
 menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah,
meresapkan dan mengalirkan lagi ke sungai terdekat tanpa menambah
beban pada sungai yang bersangkutan.

29.  Manfaat
 Dengan drainase ramah lingkungan maka
kemungkinan banjir/genangan di lokasi yang
bersangkutan, banjir di hilir serta kekeringan
di hulu dapat dikurangi;
 Mengurangi longsor di hulu;
 Meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan;
 Mengisi/konservasi air tanah

30.  Manfaat
 Dengan drainase ramah lingkungan maka
kemungkinan banjir/genangan di lokasi yang
bersangkutan, banjir di hilir serta kekeringan
di hulu dapat dikurangi;
 Mengurangi longsor di hulu;
 Meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan;
 Mengisi/konservasi air tanah

31. E. MACAM-MACAM SISTEM PENGELOLAAN DAN
INFRASTRUKTUR DRAINASE SKALA KAWASAN
DAN KABUPATEN KOTA

32. Konsep Penanganan
Perubahan Paradigma
KONSEP LAMA PEMATUSAN  mengalirkan air secepatnya
ke badan air penerima terdekat
KONSEP BARU DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN
 air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebih dahulu
kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air penerima
dengan memelihara kualitasnya
32

33. Konsep Penanganan
RUANG LINGKUP KETERPADUAN
ARAS TUJUAN PENDEKATAN
KEGIATAN PROGRAM
 Keterpaduan dengan sistem  Penyesuaian Masterplan  Pengembangan sistem  Flood control
pengendalian banjir drainase kota dengan polder dan pemompaan  Konservasi air baku
1. REGIONAL pola sungai  Pintu-pintu air
 Saluran interceptor/sodetan
 Pengurangan tingkat genangan  Sinkronisasi dan  Stimulasi pembangunan/  PPSP (Program Percepatan
terutama pada kawasan strategis keterpaduan sistem peningktan/rehabilitasi Sanitasi Perkotaan)
perkotaan untuk menjaga darinase makro dan saluran primer, sekunder &  SPPIP (Strategi Pembangunan
produktifitas dan ekonomi kota/Kab, mikro yang dinyatakan tersier Permukiman Infrastruktur
2. KOTA melindungi investasi terbangun dan dalam masterplan  Fasilitasi Pengembangan PS Perkotaan
mencegah timbulnya dan tersebarnya drainase kota drainase perkotaan skala
penyakit yang ditularkan melalui air. Kota/kab
 Pengurangan genangan di kawasan  Optimalisasi kapasitas  Stimulasi pembangunan/  RPKPP (Rencana
perumahan dan permukiman sistem drainase eksisting peningktan/rehabilitasi Pembangunan Kawasan
 Pembangunan baru sistem drainase lokal Permukiman Prioritas)
3. KAWASAN sistem drainase  Pengembangan sistem  KAPET
berwawasan lingkungan drainase berwawasan  GNPSR (Gerakan Nasional
lingkungan Pembangunan Sejuta Rumah)
 Pengurangan tingkat genangan untuk  Pengembangan  Stimulan pembangunan  KIP
menjaga keberlanjutan lingkungan pembangunan fisik prasarana drainase  Revitalisasi Kawasan
perumahan dan permukiman yang saluran drainase lingkungan  Program Keciptakaryaan
layak, sehat dan bersih berwawasan lingkungan  Pelibatan peran aktif berbasis masyarakat
4.LINGKUNGAN  Pemeliharaan fungsi masyarakat dalam (Pamsimas, Sanimas, 3R,
saluran drainase melalui memelihara fungsi drainase SLBM)
peran aktif masyarakat
 Penyediaan PS bangunan yang layak  Drainase berwawasan  Fasilitasi perencanaan tapak  Penerbitan IMB
huni dan sehat lingkungan bangunan  KONSERVASI AIR TANAH
5. TAPAK  Pemisahan saluran air  Pembangunan drainase persil  Sistem PAH (Panen Air Hujan)
BANGUNAN hujan dan saluran air berwawasan lingkungan
limbah  Pembuatan sumur resapan
33

34. Konsep Penanganan
Di Wilayah Hulu
Limpasan air hujan :
a) ditahan dengan cara melakuan konservasi hutan/ tanaman
keras,
b) dialirkan terlebih dahulu ke waduk/kolam tampungan
untuk diresapkan (pola retensi sebagai upaya
pengawetan/konservasi air).
c) Kemudian kelebihan limpasan airnya dialirkan ke badan
air terdekat.
34

35. Konsep Penanganan
Di Wilayah Tengah
Limpasan air hujan melalui saluran drainase dialirkan terlebih
dahulu ke waduk/kolam tampungan untuk ditampung
sementara atau diresapkan apabila memungkinkan (pola
retensi dan pola detensi). Kemudian kelebihan limpasan airnya
dialirkan ke badan air terdekat.
Kolam Sumur
Tampung/Resapan Resapan
35

36. Konsep Penanganan
Di Wilayah Hilir
Air limpasan saluran dialirkan melalui saluran drainase ke
waduk/kolam untuk penampungan sementara (pola detensi)
sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai atau
laut).
36

37. Penanganan Skala Rumah
Tangga
37

38. Penanganan Kualitas Air
38

39. Perlu kampanye dengan topik sebagai berikut:
1. Drainase yang mengelola air kelebihan (air hujan) dengan
cara ditampung untuk digunakan sebagai sumber air bersih,
2. Menjaga lengas tanah dan meningkatkan kualitas ekologi,
3. Diresapkan ke dalam tanah untuk meningkatkan cadangan air
tanah,
4. Dialirkan atau diatuskan untuk menghindari genangan serta
dipelihara agar berdaya guna secara berkelanjutan.
39

40. Metode Drainase Ramah Lingkungan
1. Metode Kolam Konservasi
 Dilakukan dengan membuat kolam-kolam baik di perkotaan,
permukiman, pertanian atau perkebunan;
 Untuk menampung air hujan terlebih dahulu, diresapkan dan sisanya
dapat dialirkan ke sungai secara perlahan-lahan;
 Dapat dilakukan dengan memanfaatkan cekungan- cekungan, daerah
bekas galian, atau sengaja dibuat dengan menggali.
2. Metode Sumur Resapan
 Metode praktis cara membuat sumur-sumur untuk mengalirkan air hujan
yang jatuh pada atap perumahan atau kawasan tertentu. Sumur resapan
dapat dikembangkan pada areal olah raga atar areal wisata;
 Konstruksi dan kedalaman sumur resapan disesuaikan dengan kondisi
lapisan tanah setempat;
 Sumur resapan ini hanya dikhususkan untuk air hujan, sehingga masyarakat
tidak memasukkan air limbah rumah tangga ke sumur resapan
40

41. 3. Metode River Side Polder
 Metode menahan aliran air dengan mengelola/menahan air kelebihan (hujan) di
sepanjang bantaran sungai;
 Pembuatan polder pinggir sungai ini dengan memperbesar bantaran sungai di
berbagai tempat secara selektif di sepanjang sungai;
 Lokasi polder perlu dicari, sejauh mungkin polder yang dikembangkan mendekati
kondisi alamiah, dalam arti bukan polder dengan pintu-pintu hidraulik teknis dan
tanggul-tanggul lingkar hidraulis yang mahal;
 Pada saat muka air sungai naik akan masuk ke polder dan keluar jika banjir reda;
 Banjir di hilir dapat dikurangi dan konservasi terjaga
4. Metode Areal Perlindungan Air Tanah
 Dilakukan dengan cara menetapkan kawasan lindung untuk air tanah, di mana di
kawasan tersebut tidak boleh dibangun bangunan apapun. Areal tersebut dikhususkan
untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah;
 Di berbagai kawasan perlu sesegera mungkin dicari tempat yang cocok secara geologi
dan ekologi sebagai areal untuk recharge dan perlindungan air tanah sekaligus
sebagai bagian penting dari komponen drainase kawasan.
41

42. 42

43. 43

44. 44

45. F. ASPEK PENGELOLAAN DRAINASE

46. PEMBINAAN
• Fasilitasi bantuan teknis pembangunan,
pemeliharaan dan pengelolaan drainase.
Pemerintah • Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen
Pusat penyelenggara drainase dan pematusan genangan
secara nasional
1.Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan
dan pengelolaan).
Pemerintah 2.Peningkatan kapasitas teknik dan
Provinsi manajemen penyelenggara drainase dan
pematusan genangan di wilayah provinsi.
• 1. Peningkatan kapasitas teknik dan
Pemerintah manajemen penyelenggara drainase dan
Kab/Kota pematusan genangan di wilayah
kabupaten/kota

47. PENGATURAN
• 1.Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam
penyelenggaraan drainase dan pematusan
Pemerintah genangan.
• 2.Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan
Pusat pematusan genangan.
• 1.Penetapan peraturan daerah kebijakan dan
strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan
Pemerintah strategi nasional.
• 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi
Provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh
pemerintah di wilayah provinsi.
• 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan
strategi kabupaten/kota berdasarkan
Pemerintah kebijakan nasional dan provinsi.
Kab/Kota • 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase
dan pematusan genangan di wilayah
kabupaten/kota berdasarkan SPM yang
disusun pemerintah pusat dan provinsi.

48. PEMBANGUNAN
• 1.Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan
operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan
banjir lintas provinsi.
• 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan
pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di
kawasan khusus dan strategis nasional.
Pemerintah • 3. Fasilitasi penyusunan rencana induk
Pusat penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan
pengendalian banjir skala nasional.
• 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan
permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan
penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.
Pemerintah • 2.Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan
Provinsi pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.
• 3.Penyusunan rencana induk PS drainase skala
regional/lintas daerah.
• 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan
operasionalisasi sistem drainase dan
Pemerintah penanggulangan banjir di wilayah
kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah
Kab/Kota sekitarnya.
• 2. Penyelenggaraan pembangunan dan
pemeliharaan PS drainase di wilayah
kabupaten/kota.
• 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala
kabupaten/kota.

49. PENGAWASAN
• 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan
pengendali banjir secara nasional.
• 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
Pemerintah drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi.
Pusat • 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
NSPK.
• 1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan
sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah
provinsi.
• 2. Pengawasan dan pengendalian
Pemerintah penyelenggaraan drainase dan pengendalian
banjir lintas kabupaten/kota.
Provinsi • 3. Pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan NSPK.
• 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem
drainase dan pengendali banjir di wilayah
kabupaten/kota.
Pemerintah
• 2. Pengawasan dan pengendalian
Kab/Kota penyelenggaraan drainase dan pengendalian
banjir di kabupaten/kota.
• 3. Pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan NSPK.

50. ASPEK PEMANTAUAN MELIPUTI :
A. Aspek Struktural
Sistem Drainase Karakteristik Kondisi Saluran Kondisi Bangunan
eksisting meliputi ; Genangan dilengkapi dengan : Pelengkap antara
- sistem dan pola meliputi: - data elevasi lain :
pengaliran, - lokasi genangan, dasar saluran, - rumah pompa
- kapasitas sistem, - korban jiwa dan - dimensi, dan dan banjir,
- permasalahan kerugian kemiringan - pintu air,
banjir dan material, saluran, - kolam retensi,
genangan - luas, tinggi, lama - material saluran - gorong-gorong
- kondisi prasarana genangan dan - Tahun dll.
dan sarana - intensitas pembangunan
genangan
dilengkapi
koordinat lokasi
genangan dan peta
genangan

51. ASPEK PEMANTAUAN MELIPUTI :
A. Aspek Struktural
Sistem Drainase Karakteristik Kondisi Saluran Kondisi
eksisting meliputi : Genangan dilengkapi dengan : Bangunan
- sistem dan pola meliputi: - data elevasi Pelengkap antara
pengaliran, - lokasi genangan, dasar saluran, lain :
- kapasitas sistem, - korban jiwa dan - dimensi, dan - rumah pompa
- permasalahan kerugian kemiringan dan banjir,
banjir dan material, saluran, - pintu air,
genangan - luas, tinggi, lama - material saluran - kolam retensi,
- kondisi prasarana genangan dan - Tahun - gorong-gorong
dan sarana - intensitas pembangunan dll.
genangan
dilengkapi
koordinat lokasi
genangan dan peta
genangan

52. EVALUASI
Aspek
struktural Setiap 6–12 bulan sekali
- Bidang administrasi keuangan
berupa audit setiap 6-12 bulan
Aspek non
sekali
struktural
- Bidang kelembagaan dan
institusi setiap 12 bulan sekali

53. G. READINESS CRITERIA DALAM PENGANGGARAN
DIBIDANG DRAINASE

54. READINESS CRITERIA DALAM PENGANGGARAN
PRASARANA DAN SARANA DIBIDANG DRAINASE:
 Kesiapan Lahan
 Tersedianya DED
 Tersedianya AMDAL
 Adanya Insitusi Pengelola PascaKosntruksi
 Adanya surat pernyataan bersedia serah terima aset
 Adanya Surat Pernyataan Minat Pembangunan
Prasarana dan Sarana Drainase