SlideShare a Scribd company logo
Pendahuluan
Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia
(Pasal 28 UUD 45);
Pembangunan Ekonomi Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (pasal 33 UUD 45);
Pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, perluasan kawasan cadangan pangan dan
keterbatasan ruang berpotensi menimbulkan konflik antar sektor dan antar papihak;
Masalah Pemanfaatan Ruang
antara kebijakan dan kepentingan
Kekeringan…
Tercatat dari data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,
127.788 ha lahan sawah puso
dan kekeringan. Kekeringan di
antaranya di Jawa Barat, Banten,
Jawa Tengah, Jawa Timur dan
sebagainya (tribunenews.com)
Berdasarkan pemantauan
Kementerian PU terhadap 71
waduk yang tersebar di Indonesia,
hingga akhir Agustus 2012
terdapat 19 waduk normal, 42
waspada, dan 10 kering
(tribunenews.com)
ancaman terhadap
cadangan pangan &
ketersediaan
supplai air
Banjir…
Sosial dan Ekonomi
 Perkotaan 380.160 (57,80%)
 Pedesaan 277.580 (42,20%)
 Urutan ke 27 Secara Nasional
Jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2016 mencapai
657,74 ribu orang (5,36 persen) - BPS
Pelanggaran Kebijakan Tata Ruang
 Lahan yang seharusnyaseharusnya berfungsi lindung
dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman,
pertambangan, perkebunan
 Daerah tangkapan air berubah menjadi areal
pertanian dan perumahan
 Lahan yang seharusnyaseharusnya berfungsi lindung
dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman,
pertambangan, perkebunan
 Daerah tangkapan air berubah menjadi areal
pertanian dan perumahan
Penataan Ruang & Lingkungan Hidup
Pertanyaannya ... ???
Apakah penataan ruang perlu menuruti persyaratan pengelolaan lingkungan hidup?
atau Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu merujuk penataan ruang?
atau keduanya saling memaknai, berhirarki sama, sehingga ketika dipadukan
menjadi satu kesatuan sistem pengaturan pemanfaatan wilayah atau pengalokasian
kegiatan di berbagai tempat.
Penataan Ruang
Ruang sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam adalah terbatas, sebagai
wadah terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas
pada daya dukung dan daya tampungnya, oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu
ditata agar tidak terjadi pemborosan dan terjadi penurunan kualitas ruang (Ahmadi,
1995).
Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah
kehidupan manusia dan makhluk lain serta sumber daya alam (Pasal 1 Ayat (3) UU
24/1992 jo Pasal 1 ayat (5) UU 26/2007).
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah
nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional (Pasal 3 UU No 26 tahun 2007).
Tujuan penataan ruang ialah pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan (pasal
3 butir a UU 26/2007)
Mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (pasal 3 butir
4 UU 26/2007)
Tata Ruang bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009).
Lingkungan hidup bukan benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-kotakkan
dengan batas-batas geografis (kawasan lindung atau budidaya), administrasi
(provinsi, kabupaten atau kota), demografi (perkotaan atau pedesaan) atau politk.
Tetapi .......
Lingkungan hidup adalah suatu konsep yang berbentuk dari tangkapan indra
manusia tentang segala hal yang mempengaruhi, menentukan dan atau
mengendalikan hidup dan kehidupan manusia.
Hal yang mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ruang,
bahan tambang, organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), kepercayaan. tradisi,
kaedah dan lain sebagainya, serta lingkungan hidup dapat diubah atau diperkaya
oleh rekayasa manusia, misalnya jalan, gedung, waduk, pabrik dan lain sebagainya.
Integrasi Penataan Ruang &
Lingkungan Hidup
Intinya dua peraturan (tata ruang dan lingkungan hidup) bertujuan sama, yaitu guna
mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta antara
manusia dan lingkungan itu sendiri (alam dan buatan), sehingga tercipta “keseimbangan”
Oleh karena itu untuk mewujudkan “kesimbangan” tersebut bagaimana caranya kita
menjalankan secara konsisten “penataan ruang berwawasan lingkungan”, penataan
ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup.
Ada 4 sistem lingkungan yang sangat memerlukan perhatian serius dari setiap orang (Yusuf,
2000:114), yaitu:
(1)Sistem biofisik;
(2)Sistem sosial;
(3)Sistem ekonomi, dan
(4)Sistem politik.
Pada dasarnya tujuan penataan ruang, antara lain: agar tercapai pemanfaatan ruang
yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan
antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi.
Kendala Pemanfaatan Ruang
Pertama:
Rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian
lingkungan;
Kedua:
Tidak adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang;
Ketiga:
Perencanaan tata ruang selalu dikaitkan / disatukan dengan rencana pengembangan
investasi;
Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap
peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan
individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif,
kepidanaan dan keperdataan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak
hanya bersifat represif tetapi juga preventif (Siti Sundari Rangkuti, 2000);
Keempat:
Penetapan rencana lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, sehingga obyektifitas
terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak berjalan dengan baik;
Kelima:
Otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk peningkatan asli daerah, sehingga setiap
upaya pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan ekonomi.
Konflik Pemanfaatan Ruang
1. Antar wilayah;
2. Antar sektor;
3. Antara masyarakat dengan pemerintah;
4. Antar pemanfaatan tata ruang itu sendiri.
Penyebab konflik lebih sering disebabkan tidak adanya komunikasi dan koordinasi
diantara para pihak.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permendagri No. 67 tahun 2012
Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat,
setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan
pada KLHS (Pasal 19 Ayat (1) UU 32 tahun 2009);
Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup (Pasal 19 Ayat (2) UU 32 tahun 2009).
upaya penanggulangan degradasi kualitas LH harus dimulai dari proses
pengambilan keputusan pembangunan.
Sebagai suatu instrumen pengelolaan LH, implementasi KLHS adalah pada
proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making
cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata
ruang.
DAS sebagai Satu Kesatuan Ekosistem
Landasan Pengelolaan Ruang
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas
di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang
masih terpengaruh aktivitas daratan (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, tentang
pengelolaan DAS).
Fungsi hidrologis DAS (Noordwijk et al., 2004), adalah sebagai:
(1)Transmisi air;
(2)Penyangga pada puncak kejadian hujan;
(3)Pelepasan air secara perlahan;
(4)Memelihara kualitas air; dan
(5)Mengurangi perpindahan masa tanah, misalnya banjir.
DAS merupakan suatu mega sistem kompleks yang meliputi sistem fisik, sistem
biologis, dan sistem manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan membentuk
satu kesatuan ekosistem (Wulandari 2007). Setiap komponen dalam ekosistem
DAS saling mempengaruhi, apabila terjadi gangguan terhadap salah satu komponen
akan terjadi gangguan ekosistem (Asdak, 2010).
image DAS Cidanau
Pengelolaan Terpadu DAS Cidanau
mekanis jasa lingkungan DAS Cidanau
Terima Kasih
Foto : Ridhwan, Istimewa
Bahan: dari berbagai sumber

More Related Content

What's hot

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Penataan Ruang
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
infosanitasi
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
henny ferniza
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Penataan Ruang
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Joy Irman
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
Wahyu Yuns
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Penataan Ruang
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Ardita Putri Usandy
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Joy Irman
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penataan Ruang
 
Proyeksi penduduk
Proyeksi pendudukProyeksi penduduk
Proyeksi penduduk
Gunawan Widiarto
 
Strategi Pembangunan Wilayah
Strategi Pembangunan WilayahStrategi Pembangunan Wilayah
Strategi Pembangunan WilayahSri Wahyuni
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Penataan Ruang
 
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Oswar Mungkasa
 
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususPerencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Dadang Solihin
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
Agus Dwi Wicaksono
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Penataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa BaratRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Penataan Ruang
 

What's hot (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
Proyeksi penduduk
Proyeksi pendudukProyeksi penduduk
Proyeksi penduduk
 
Strategi Pembangunan Wilayah
Strategi Pembangunan WilayahStrategi Pembangunan Wilayah
Strategi Pembangunan Wilayah
 
Pengelolaan das
Pengelolaan dasPengelolaan das
Pengelolaan das
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
 
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
Pedoman perencanaan tpa ( metode sanitary landfill)
 
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususPerencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa BaratRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
 

Similar to Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang

Tugas ilmu lingkungan
Tugas ilmu lingkunganTugas ilmu lingkungan
Tugas ilmu lingkungan
Rahmatul Firdaus
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Fauzan Barnanda
 
sumber daya alam 1
sumber daya alam 1sumber daya alam 1
sumber daya alam 1Mia Mancani
 
Pembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkunganPembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkunganar_
 
Ekologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkunganEkologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkunganShoetiaone
 
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfPERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
ssuser2d53881
 
pwp
pwppwp
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.pptgeos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
Mc Keteqman
 
Pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupPengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidup
Ismed Ady
 
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan BerkelanjutanHubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Ipin Okehzz
 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
infosanitasi
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penataan Ruang
 
Konsep pembangunan berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutanKonsep pembangunan berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutanBudy Jafar
 
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdfdampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
JOJONAGA
 
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
Novi Siti
 
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Hayyu Safitri
 

Similar to Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang (20)

Safeguard redd
Safeguard reddSafeguard redd
Safeguard redd
 
Arga
ArgaArga
Arga
 
Geo (fnaws)
Geo (fnaws)Geo (fnaws)
Geo (fnaws)
 
Tugas ilmu lingkungan
Tugas ilmu lingkunganTugas ilmu lingkungan
Tugas ilmu lingkungan
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
 
sumber daya alam 1
sumber daya alam 1sumber daya alam 1
sumber daya alam 1
 
Pembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkunganPembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkungan
 
Ekologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkunganEkologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkungan
 
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfPERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
 
pwp
pwppwp
pwp
 
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.pptgeos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
 
Materi 4 amdal
Materi 4 amdalMateri 4 amdal
Materi 4 amdal
 
Pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupPengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidup
 
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan BerkelanjutanHubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 
Konsep pembangunan berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutanKonsep pembangunan berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan
 
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdfdampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
 
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
 
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
 

More from ushfia

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
ushfia
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
ushfia
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
ushfia
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
ushfia
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
ushfia
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
ushfia
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
ushfia
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
ushfia
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasi
ushfia
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
ushfia
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
ushfia
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
ushfia
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
ushfia
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
ushfia
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
ushfia
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
ushfia
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Program
ushfia
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
ushfia
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
ushfia
 

More from ushfia (20)

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasi
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Program
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
 

Recently uploaded

Modul Projek - Tanpa Rokok itu Keren - Fase D.pdf
Modul Projek  - Tanpa Rokok itu Keren - Fase D.pdfModul Projek  - Tanpa Rokok itu Keren - Fase D.pdf
Modul Projek - Tanpa Rokok itu Keren - Fase D.pdf
MUhammadIlham484521
 
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
muhammadnoorhasby04
 
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan ErupsiSejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
ssuserb357a32
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
d1051231072
 
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfAnalisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
BrigittaBelva
 
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptxinduksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
AzisRois1
 
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdfPlastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Biotani & Bahari Indonesia
 
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
LukmanulHakim572233
 
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.pptBAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
YUZANAPRATIWI
 
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap EkosistemStudi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
d1051231041
 
Contoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docx
Contoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docxContoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docx
Contoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docx
miftahzannah
 

Recently uploaded (11)

Modul Projek - Tanpa Rokok itu Keren - Fase D.pdf
Modul Projek  - Tanpa Rokok itu Keren - Fase D.pdfModul Projek  - Tanpa Rokok itu Keren - Fase D.pdf
Modul Projek - Tanpa Rokok itu Keren - Fase D.pdf
 
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...
 
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan ErupsiSejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
Sejarah Gunung Merapi dan Catatan Erupsi
 
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...
 
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfAnalisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdf
 
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptxinduksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
induksi K3LH karyawan baru pt kpp site IC.pptx
 
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdfPlastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
Plastik dan Sampah Pantauan Mei 2024.pdf
 
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
001-PPE Suma-Tata Laksana Perizinan Lingkungan.pptx
 
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.pptBAB III.  Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
BAB III. Undang-Undang PP Lingkungan Hidup.ppt
 
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap EkosistemStudi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistem
 
Contoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docx
Contoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docxContoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docx
Contoh surat Pengunduran diri karang taruna daerah.docx
 

Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang

  • 1.
  • 2. Pendahuluan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia (Pasal 28 UUD 45); Pembangunan Ekonomi Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (pasal 33 UUD 45); Pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, perluasan kawasan cadangan pangan dan keterbatasan ruang berpotensi menimbulkan konflik antar sektor dan antar papihak;
  • 3. Masalah Pemanfaatan Ruang antara kebijakan dan kepentingan
  • 4. Kekeringan… Tercatat dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 127.788 ha lahan sawah puso dan kekeringan. Kekeringan di antaranya di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya (tribunenews.com) Berdasarkan pemantauan Kementerian PU terhadap 71 waduk yang tersebar di Indonesia, hingga akhir Agustus 2012 terdapat 19 waduk normal, 42 waspada, dan 10 kering (tribunenews.com) ancaman terhadap cadangan pangan & ketersediaan supplai air
  • 6. Sosial dan Ekonomi  Perkotaan 380.160 (57,80%)  Pedesaan 277.580 (42,20%)  Urutan ke 27 Secara Nasional Jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2016 mencapai 657,74 ribu orang (5,36 persen) - BPS
  • 7. Pelanggaran Kebijakan Tata Ruang  Lahan yang seharusnyaseharusnya berfungsi lindung dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman, pertambangan, perkebunan  Daerah tangkapan air berubah menjadi areal pertanian dan perumahan  Lahan yang seharusnyaseharusnya berfungsi lindung dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman, pertambangan, perkebunan  Daerah tangkapan air berubah menjadi areal pertanian dan perumahan
  • 8. Penataan Ruang & Lingkungan Hidup Pertanyaannya ... ??? Apakah penataan ruang perlu menuruti persyaratan pengelolaan lingkungan hidup? atau Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu merujuk penataan ruang? atau keduanya saling memaknai, berhirarki sama, sehingga ketika dipadukan menjadi satu kesatuan sistem pengaturan pemanfaatan wilayah atau pengalokasian kegiatan di berbagai tempat.
  • 9. Penataan Ruang Ruang sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam adalah terbatas, sebagai wadah terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas pada daya dukung dan daya tampungnya, oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan terjadi penurunan kualitas ruang (Ahmadi, 1995). Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk lain serta sumber daya alam (Pasal 1 Ayat (3) UU 24/1992 jo Pasal 1 ayat (5) UU 26/2007). Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional (Pasal 3 UU No 26 tahun 2007). Tujuan penataan ruang ialah pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan (pasal 3 butir a UU 26/2007) Mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (pasal 3 butir 4 UU 26/2007)
  • 10. Tata Ruang bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009). Lingkungan hidup bukan benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-kotakkan dengan batas-batas geografis (kawasan lindung atau budidaya), administrasi (provinsi, kabupaten atau kota), demografi (perkotaan atau pedesaan) atau politk. Tetapi ....... Lingkungan hidup adalah suatu konsep yang berbentuk dari tangkapan indra manusia tentang segala hal yang mempengaruhi, menentukan dan atau mengendalikan hidup dan kehidupan manusia. Hal yang mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ruang, bahan tambang, organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), kepercayaan. tradisi, kaedah dan lain sebagainya, serta lingkungan hidup dapat diubah atau diperkaya oleh rekayasa manusia, misalnya jalan, gedung, waduk, pabrik dan lain sebagainya.
  • 11. Integrasi Penataan Ruang & Lingkungan Hidup Intinya dua peraturan (tata ruang dan lingkungan hidup) bertujuan sama, yaitu guna mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta antara manusia dan lingkungan itu sendiri (alam dan buatan), sehingga tercipta “keseimbangan” Oleh karena itu untuk mewujudkan “kesimbangan” tersebut bagaimana caranya kita menjalankan secara konsisten “penataan ruang berwawasan lingkungan”, penataan ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup. Ada 4 sistem lingkungan yang sangat memerlukan perhatian serius dari setiap orang (Yusuf, 2000:114), yaitu: (1)Sistem biofisik; (2)Sistem sosial; (3)Sistem ekonomi, dan (4)Sistem politik. Pada dasarnya tujuan penataan ruang, antara lain: agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi.
  • 12. Kendala Pemanfaatan Ruang Pertama: Rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan; Kedua: Tidak adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang; Ketiga: Perencanaan tata ruang selalu dikaitkan / disatukan dengan rencana pengembangan investasi; Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif, kepidanaan dan keperdataan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif (Siti Sundari Rangkuti, 2000); Keempat: Penetapan rencana lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, sehingga obyektifitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak berjalan dengan baik; Kelima: Otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk peningkatan asli daerah, sehingga setiap upaya pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan ekonomi.
  • 13. Konflik Pemanfaatan Ruang 1. Antar wilayah; 2. Antar sektor; 3. Antara masyarakat dengan pemerintah; 4. Antar pemanfaatan tata ruang itu sendiri. Penyebab konflik lebih sering disebabkan tidak adanya komunikasi dan koordinasi diantara para pihak.
  • 14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Permendagri No. 67 tahun 2012 Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS (Pasal 19 Ayat (1) UU 32 tahun 2009); Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 Ayat (2) UU 32 tahun 2009). upaya penanggulangan degradasi kualitas LH harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan LH, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.
  • 15. DAS sebagai Satu Kesatuan Ekosistem Landasan Pengelolaan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, tentang pengelolaan DAS). Fungsi hidrologis DAS (Noordwijk et al., 2004), adalah sebagai: (1)Transmisi air; (2)Penyangga pada puncak kejadian hujan; (3)Pelepasan air secara perlahan; (4)Memelihara kualitas air; dan (5)Mengurangi perpindahan masa tanah, misalnya banjir. DAS merupakan suatu mega sistem kompleks yang meliputi sistem fisik, sistem biologis, dan sistem manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan membentuk satu kesatuan ekosistem (Wulandari 2007). Setiap komponen dalam ekosistem DAS saling mempengaruhi, apabila terjadi gangguan terhadap salah satu komponen akan terjadi gangguan ekosistem (Asdak, 2010).
  • 18. mekanis jasa lingkungan DAS Cidanau
  • 19. Terima Kasih Foto : Ridhwan, Istimewa Bahan: dari berbagai sumber