Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila dan UUD 1945. Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. UUD 1945 merupakan hukum dasar Indonesia yang mengatur struk

1. PANCASILA DAN UUD 1945
A. PANCASLA
Pengertian Pancasila
Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran budha dalam kitab
tripitaka dua kata: panca yang berarti lima dan syila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal Pancasia bermakna
lima aturan tingkah laku yang penting. Menurut Ir.Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang
turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya
falsafah bangsa tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia.
Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit dimana nilai-nilai yang terkandung
didalam Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan maupun kenegaraan meskipun sila-
silanya belum dirumuskan secara konkrit. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana
tertulis dalam buku NegaraKertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular.
Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima,
pelaksanaan kesusilaan yang lima. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca berarti
lima dan Sila berarti dasar atau asas.
Sesuai fakta sejarah, Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945, tetapi membutuhkan
proses penemuan yang lama, dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa dan berasal dari gagasan dan kepribadian
bangsa Indonesia sendiri. Proses konseptualisasi yang panjang ini ditandai dengan berdirinya organisasi
pergerakan kebangkitan nasional, partai politik, dan sumpah pemuda.
Dalam usaha merumuskan dasar negara(Pancasila), muncul usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam
sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara lain:
 Muhammad Yamin, pada pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato mengemukakan usulannya tentang lima
dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan
Kesejahteraan Rakyat. Dia berpendapat bahwa ke-5 sila yang diutarakan tersebut berasal dari sejarah,
agama, peradaban, dan hidup ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang sejak lama
di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.
 Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan PancaSila sebagai dasar negara dalam pidato
spontannya yang selanjutnya dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Ir. Sukarno merumuskan dasar
negara: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi,
Kesejahteraan sosial, KeTuhanan yang maha esa
Dari banyak usulan-usulan yang mengemuka, Ir. Soekarno berhasil mensintesiskan dasar falsafah dari banyak
gagasan dan pendapat yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945. Rumusan dasar Negara ini kemudian didadar
kembali oleh panitia yang dibentuk BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) dan dimasukkan ke Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara sah
menjadi dasar Negara yang mengikat.
Arti dan Makna Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara
Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia sejak negara ini berdiri. Akan tetapi tidak semua orang
tahu tentang arti dan makna garuda pancasila sebagai lambang negara. Sebagai bangsa Indonesia paling tidak
kita tahu dan mengerti arti lambang negara kita sediri sebagai sikap penghargaan terhadap perjuangan para
pendiri bangsa dan kelak dapat menceritakan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa.

2.  Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Vishnu yang
besar dan kuat.
 Warna Burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya.
 Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan
kekuatan dan tenaga pembangunan
 Jumlah bulu burung garuda pancasila memiliki melambangkan hari kemerdekaan Indonesia , 17 Agustus
1945
o Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai
o Bulu Ekor berjumlah 8 helai
o Bulu Leher berjumlah 45 helai
Di bagian dada burung garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta peradaban bangsa Indonesia
merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar
lima simbol yang memiliki arti masing-masing:
 Bintang, sila ke-1 Pancasila, melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa
 Rantai Baja, sila ke-2, melambangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab
 Pohon beringin, sila ke-3, melambangkan Persatuan Indonesia
 Kepala banteng, sila ke-4, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan
permusyawaratan perwakilan
 Padi dan kapas, sila ke-5, melambangkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
A. UUD 1945
A. PENGERTIAN UUD 1945
UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh
otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.
B. KEDUDUKAN UUD 1945
Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 itu merupakan sumber dari
segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan, sumber dari segala badan kenegaraan. Fungsi UUD
1945 adalah sebagai pedoman acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. POKOK PIKIRAN UUD 1945
1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil (menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri
umum sistem presidensil )
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD 1945 kedalam pasal-pasal
UUD 1945.
D. PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945
1. Segala warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
2. Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik
4. Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama / kepercayaan
5. Hak dan kewajiban membela Negara

3. E. SISTEM KETATANEGARAAN
Sistem Negara Indonesia adalah “Kesatuan“ maksudnya adalah Negara Republik Indonesia sebagai Negara
kepulauan yang berciri nusantara memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki pemerintahan daerah,
propinsi dan kabupaten / kota yang bersifat otonom.
Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik,
Negara kesatuan menunjukkan bentuk Negara, sedangkan istilah “Republik“ menunjukkan bentuk
pemerintahan. Jadi Negara kesatuan merupakan bentuk Negara yang kekuasan tertinggi untuk mengatur
seluruh daerah ada di tangan pemerintah pusat.
F. SEJARAH AWAL
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April
1945, adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari
tanggal 28 Mei 1945 s/d 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara“ yang
diberi nama Pancasila. Pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa
sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ( BPUPK ). Nama badan ini tanpa kata “
INDONESIA “, karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI
mengesahkan UUD 1945, sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
G. PENYIMPANGAN DAN PENYELEWENGAN UUD 1945
1. Periode 1945-1949 UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan
dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
2. Periode 1959-1966 Terdapat sebagai penyimpangan UUD 1945:
a. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil ketua MPR / DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri
Negara.
b. MPRS menetapkan Soekarno menjadi presiden seumur hidup.
c. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
3. Periode 1966-1968 Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan
konsekuen, namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan
terlalu besarnya kekuasaan pada presiden.