FGD Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam (Angkatan VI) Dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Data Akreditasi Madrasah Tahun 2021, Pajajaran Hotel Bogor Jawa Barat Tahun 2021

1. SISTEM AKREDITASI BARU & KEBIJAKAN
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.
KETUA BAN S/M
FGD Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam , Bogor 16 Desember 2021

2. 1
2
3
4
PARADIGMA BARU AKREDITASI
SISTEM AKREDITASI
DASHBOARD MONITORING SYSTEM
KEPUTUSAN BAN S/M TERBARU
OUTLINE

3. KURIKULUM
PENILAIAN SARPRAS
BIAYA
MANAJEMEN
SEKOLAH
MUTU
GURU
PROSES
PEMBELA-
JARAN
MUTU
LULUSAN
COMPLIANCE
BASED
PERFORMANCE
BASED
PARADIGMA BARU AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

4. Business Process Akreditasi
1
2
PROSES
AKREDITASI
DATABASE S/M
TERAKREDITASI
DASBOARD
MONITORING
SYSTEM
3

5. SASARAN
AKREDITASI
Input Output
PERPANJANGAN
SERTFIKAT
LAPORAN
MASYARAKAT
Dashboard Monitoring System
AKM
EMIS
SIMPATIKA
DAPODIK
SURVEY
KARAKTER
SURVEY LINGKUNGAN
BELAJAR

6. 1
2
3
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
Kepmendikbud Nomor 1005/P/2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar
dan pendidikan menengah (IASP2020) berubah menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan
Dasar dan Menengah.
Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 807/BAN-SM/SK/2021
tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
Dasar Hukum Pelaksanaan Akreditasi

7. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah:
Nomor: 807/BAN-SM/SK/2021 Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
1. Sekolah/madrasah yang belum memiliki status akreditasi atau sekolah/madrasah dengan
status Tidak Terakreditasi (TT) dan telah memenuhi syarat untuk diakreditasi;
2. Sekolah/madrasah dengan status terakreditasi berdasarkan penilaian data sekunder yang
menunjukkan indikasi penurunan kinerja;
3. Sekolah/madrasah yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas;
4. Sekolah/madrasah yang melanggar kode etik; dan
5. Sekolah/madrasah yang telah dinyatakan tutup berdasarkan keputusan dari Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
Regulasi ini secara teknis mengatur detail proses pelaksanaan akreditasi untuk sekolah/madrasah
yang termasuk dalam kategori:

8. KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI
NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
NOMOR: 807/BAN-SM/SK/2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2021

12. Terima Kasih