Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola data pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat tiga poin utama yaitu payung hukum tata kelola data, tahapan pengelolaan data, dan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan dan peserta didik.

1. TATA KELOLA DATA PENDIDIKAN
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
April, 2021

2. PAYUNG HUKUM TATA KELOLA DATA
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39
TAHUN 2019, TENTANG SATU DATA INDONESIA
2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA
SKALA 1:50.000
3. PERMENDIKBUD NOMOR 79 TAHUN 2015, TENTANG DATA
POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
(SEDANG PROSES PENYUSUNAN ULANG DENGAN
BERGABUNGNYA PENDIDIKAN TINGGI/DIKTI)
PUSDATIN DI SETIAP K/L SEBAGAI WALI DATA

3. TAHAPAN PENGELOLAAN DATA
SUMBER
SATUAN
PENDIDIKAN
1
PENGUMPULAN
DAPODIK/EMIS
2
QUALITY
CONTROL
VERIFIKASI &
VALIDASI
3
PROGRAM
PEMBANGUNAN/
PEMBINAAN
PENDAYAGUNAAN
Penekanan:
1. Verifikasi Validasi dilakukan
untuk memastikan data
Dapodik/EMIS valid
2. Proses Verval peserta didik
dan PTK dikerjakan setelah
sinkronisasi Dapodik

4. INTEGRASI NIK KE DAPODIK
Sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri, NIK
secara bertahap diintegrasikan ke Dapodik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
EMIS Kementerian Agama.
NIK dan basis data kependudukan menjadi
rujukan dalam pemadanan dengan entitas data
pendidikan.
Integrasi data diimplementasikan pada
mekanisme verifikasi validasi data peserta didik,
dan data pendidik dan tenaga kependidikan.

5. Integrasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L)
Kebijakan Nasional:
Satu Data (Perpres Satu Data)
1. Integrasi dengan Kemenag: Data dan Informasi Satuan Pendidikan
Keagamaan (Islam, Katolik, Kristen dan Hindu, untuk Budha belum
memiliki sekolah) melalui DAPODIK, dan EMIS untuk PENDIS
2. Integrasi dengan Kemendagri (DUKCAPIL): Data dan Informasi
Penanganan Anak Tidak Sekolah
3. Integrasi dengan PTN (Dikti): Program Bidikmisi dan Penerimaan
Mahasiswa Baru PTN
4. Integrasi dengan Kementan: SMK dibawah Kementan dan program
pembinaan dari Kementan ke SMK yang dibawah Kemendikbud
5. Integrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan: Data dan
Informasi sekolah dibawah pembinaan KKP
6. Integrasi dengan Kemenkes: Data dan Informasi Satuan Pendidikan
dgn Puskesmas (tahap teknis integrasi) untuk Program Sanitasi (SDGs)
7. Integrasi dengan BPS: Data Statistik Pendidikan bersumber dari
DAPODIK untuk Satuan Pendidikan di bawah pembinaan
Kemendikbud
8. Integrasi dengan BAN-SM dan BAN PAUD-PNF: Data dan Informasi
9. Integrasi dengan PUPR: Data dan Informasi
10. Integrasi dengan BNPB: Data dan Informasi Bencana
11. Integrasi dengan KPK: Support data Jaga Sekolah
12. Integrasi dengan Kemensos: Data penduduk miskin
13. Integrasi dengan Kemenko Perekonomian: Program Kartu Pra Kerja
Kemendikbud
Kemendagri (Dukcapil)
Kemenag
PTN (Dikti)
Kementan
KKP
Kemenkes
BPS
BAN-SM & BAN PAUD PNF
BNPB
KPK
PUPR
online offline
Integrasi dengan Kementerian lain
Kemensos
Proses
Kemenko
Perekonomian

6. Program Pembangunan
Sarpras
Program Pembangunan
Peserta Didik
Program Pembangunan
GTK
Legalitas dan Faktual Data
NUPTK
NISN
NPSN
TATAKELOLA DATA
PERAN NPSN, NISN, DAN NUPTK DALAM TATAKELOLA DATA, SEBAGAI KUNCI MANAJEMEN PENDIDIKAN
Dalam manajemen pendidikan (Perencanaan, Penganggaran, Implementasi
dan Monitoring Evaluasi) diperlukan mekanisme pengelolaan data yang
berdasarkan pada legalitas dan faktual data, sebagai sarana Evaluasi
Pendidikan yang lebih luas.
Memiliki Ijin Operasional oleh yang berwenang
Tercatat pada Satuan Pendidikan
Diakui oleh Pembinanya
• Yayasan (Swasta)
• Dinas (Negeri)
Anggaran
Pendidikan
Tiga master referensi pendidikan yang saling menguatkan
dalam proses manajemen pendidikan. NPSN dikuatkan oleh
legalitas SK ijin operasional, NISN dikuatkan oleh NPSN (siswa
tercatat di Satuan Pendidikan yang dilindungi), dan NUPTK
dikuatkan oleh NISN (guru mengajar di rombongan belajar).
Maka secara sistem bisa
sebagai kontrol untuk
manajemen pendidikan.

7. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
 VERVAL SP  VERVAL PD
 VERVAL LULUSAN

8. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020
PENGELOLAAN DATA SATUAN PENDIDIKAN

9. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SATUAN PENDIDIKAN
http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id
DESA
• Belum melakukan update/mengisi desa dan
alamat.
KOORDINAT
• Tidak diisi sehingga diisi default (0,0).
• Diisi namun letak koordinat sekolah masih
belum tepat.
CITRA
• Belum melakukan update Citra/Foto Sekolah.
SK OPERASIONAL/SK MASIH AKTIF
• Belum melakukan update SK Operasional
Sekolah

10. S
O
L
U
S
I
1. DESA/ALAMAT PILIH DESA/ALAMAT SESUAI DOKUMEN LEGAL
2. KOORDINAT PASTIKAN TITIK KOORDINAT DI PETA
3. CITRA/FOTO
UNGGAH FOTO SATUAN PENDIDIKAN, MINIMAL FOTO
PLANG DAN PROFIL TAMPAK DEPAN
4. SK IJIN OPERASIONAL PERBARUI DAN UNGGAH SK IJIN OPERASIONAL
PERBAIKAN DAN PEMBARUAN DATA SATUAN PENDIDIKAN DILAKUKAN DI VERVALSP
vervalsp.data.kemdikbud.go.id
VERIFIKASI DAN VALIDASI SATUAN PENDIDIKAN (PERBAIKAN DATA)

11. PENGELOLAAN DATA PESERTA DIDIK
https://vervalpdnew2.data.kemdikbud.go.id
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

12. PENEGASAN PENGELOLAAN NISN
(VERVAL PD)
 Pastikan NISN sudah Valid dan Sesuai
 Pastikan data Master peserta didik sudah sesuai dokumen
kependudukan(NIK ,Nama,TTL,Nama Ibu Kandung,JK)
 Pastikan data atribut yang dibutuhkan dalam Asesmen
sudah benar dan lengkap
 Cek dan selesaikan data Residu

13. ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI PESERTA DIDIK
OPERATOR
SEKOLAH
OPERATOR BIMAS-
Kemenag/DINAS
PENDIDIKAN
KAB/KOTA/PROV
OPERATOR LPMP/
BPKLN
PUSDATIN
EDIT NISN Pengajuan Approval
EDIT IDENTITAS Pengajuan
PENGAJUAN MERGER Pengajuan Approval
SISWA KELUAR Approval

14. PASTIKAN NISN SUDAH VALID DAN SESUAI

15. PASTIKAN DATA MASTER SUDAH BENAR

16. REKAP RESIDU VERVALPD

17. REKAP RESIDU VERVALPD

18. REKAP RESIDU VERVALPD

19. REKAP RESIDU VERVALPD

20. REKAP RESIDU VERVALPD

21. RESIDU VERVAL PD – tempat lahir, nama ibu kandung
 Pastikan tempat lahir, nama ibu kandung sudah sesuai
dengan dokumen legalitas yang ada (akta kelahiran,
KTP/KK)
 Jika sudah merasa datanya sesuai/benar, abaikan

22. RESIDU VERVAL PD – tanggal lahir
 NISN=kosong, pastikan tahun lahir sudah sesuai dengan
dokumen legalitas yang ada (KK)
 NISN=terisi/ada, pastikan kembali tahun lahir, jika fakta
sesuai dengan dokumen legalitas yang ada (KK), abaikan

23. RESIDU VERVAL PD – NIK
 NIK=kosong, lakukan pengisian data
 NIK=terisi/ada, pastikan kembali setiap dijit angkanya
sesuai dengan dokumen legalitas yang ada (KK), jika sudah
merasa benar dan sesuai, abaikan

24. RESIDU VERVAL PD – NISN(1)
 NIS=ganda, siswa aktif, data siswa sama, sekolah Kemenag
 Kordinasi antar OPS apakah data siswa tersebut sama
 Keluarkan salahsatu siswa
 Kordinasi dengan Dinas untuk mengajukan merger

25. RESIDU VERVAL PD – NISN(2)
 NIS=ganda, siswa aktif, data siswa sama, sekolah Kemdikbud
dan Kemenag
 Kordinasi antar OPS apakah data siswa tersebut sama
 Keluarkan salahsatu siswa
 Kordinasi dengan Dinas untuk mengajukan merger

26. RESIDU VERVAL PD – NISN(3)
 NIS=ganda, 1 siswa aktif, 1 siswa tidak aktif, sekolah
Kemdikbud dan Kemenag
 Kordinasi antar OPS apakah data siswa tersebut bersama
 Kordinasi dengan Dinas untuk mengajukan merger data

27. RESIDU VERVAL PD – NISN(4)
 NIS=ganda, siswa aktif, data siswa berbeda, sekolah
kemdikbud dan Kemenag
 Kordinasi antar OPS apakah data siswa tersebut berbeda
 Kordinasi dengan Dinas untuk mengajukan penerbitan nisn
baru

28. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
 VERVAL LULUSAN

29. nisn.data.kemdikbud.go.id atau
referensi.data.kemdikbud.go.id/nisn

30. A. Pengajuan Perbaikan Data Lulusan

31. B. Pengajuan Perbaikan Data Lulusan

32. Pengajuan Perbaikan Data Lulusan
SISWA PUSDATIN