Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jenis-jenis pajak meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, dan pajak daerah. Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan serta membayar pajak tepat waktu
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Termasuk diantaranya kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan diri ke kantor pajak, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, serta membayar pajak yang terutang. Dokumen juga menjelaskan hak-hak wajib pajak seperti menerima tanda bukti pelaporan, meminta
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...SitiKhaeriyah21
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas metodologi penelitian pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
(2) Mencakup latar belakang masalah pajak sebagai sumber pendapatan negara utama dan identifikasi masalah ketidaktahuan wajib pajak dan sanksi
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jenis-jenis pajak meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, dan pajak daerah. Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan serta membayar pajak tepat waktu
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Termasuk diantaranya kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan diri ke kantor pajak, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, serta membayar pajak yang terutang. Dokumen juga menjelaskan hak-hak wajib pajak seperti menerima tanda bukti pelaporan, meminta
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...SitiKhaeriyah21
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas metodologi penelitian pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
(2) Mencakup latar belakang masalah pajak sebagai sumber pendapatan negara utama dan identifikasi masalah ketidaktahuan wajib pajak dan sanksi
Dokumen tersebut membahas beberapa skema pengembalian pajak di Indonesia, termasuk pengembalian berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17B UU KUP, serta pengembalian untuk pajak yang seharusnya tidak terutang. Juga dibahas skema pengembalian khusus untuk wajib pajak patuh dan berisiko rendah. "
Dokumen tersebut membahas mengenai sengketa pajak yang dapat diselesaikan melalui keberatan, banding, atau gugatan di pengadilan pajak serta kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan, mengurangi, atau membatalkan sanksi administrasi, ketetapan pajak, dan hasil pemeriksaan pajak."
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
Pembukuan dan pencatatan merupakan proses pencatatan keuangan secara teratur yang meliputi aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Data yang terkumpul kemudian disusun menjadi laporan keuangan tahunan. Wajib pembukuan dan pencatatan termasuk WP yang melakukan usaha dan badan. Terdapat sanksi bagi yang melanggar ketentuan pembukuan dan pencatatan.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sebagai identitas wajib pajak perorangan dan badan. NPWP diperlukan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan berstatus karyawan, sedangkan NPPKP diperlukan bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seperti P
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
Dokumen tersebut membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada kelas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak, dasar hukum KUP, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Dokumen ini membahas tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang meliputi pengertian SPT, jenis-jenis SPT seperti SPT Masa PPh pasal 21/26, SPT Tahunan PPh Badan, sanksi bagi yang tidak menyampaikan SPT, batas waktu penyampaian SPT, dan cara memperbaiki SPT.
Dokumen tersebut membahas tentang wajib pajak, NPWP, dan PPKP. Secara ringkas, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak, dan PPKP berfungsi untuk mengukuhkan pengusaha sebagai subjek pajak PPN.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk definisi, subjek yang wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP, sanksi terkait, dan manfaat memiliki NPWP.
Amnesti Pajak merupakan program pengampunan pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi NKRI,kami memberikan Jasa pendampingan dalam proses Amnesti Pajak.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian wajib pajak, tahun pajak, masa pajak, pajak terhutang, NPWP, NPPKP, batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT, mekanisme pembayaran pajak, SKP, STP, pemeriksaan pajak, penyidikan, keberatan dan banding, penagihan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, serta
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai wajib dilaporkan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jangka waktu pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Dokumen tersebut membahas beberapa skema pengembalian pajak di Indonesia, termasuk pengembalian berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17B UU KUP, serta pengembalian untuk pajak yang seharusnya tidak terutang. Juga dibahas skema pengembalian khusus untuk wajib pajak patuh dan berisiko rendah. "
Dokumen tersebut membahas mengenai sengketa pajak yang dapat diselesaikan melalui keberatan, banding, atau gugatan di pengadilan pajak serta kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan, mengurangi, atau membatalkan sanksi administrasi, ketetapan pajak, dan hasil pemeriksaan pajak."
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
Pembukuan dan pencatatan merupakan proses pencatatan keuangan secara teratur yang meliputi aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Data yang terkumpul kemudian disusun menjadi laporan keuangan tahunan. Wajib pembukuan dan pencatatan termasuk WP yang melakukan usaha dan badan. Terdapat sanksi bagi yang melanggar ketentuan pembukuan dan pencatatan.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sebagai identitas wajib pajak perorangan dan badan. NPWP diperlukan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan berstatus karyawan, sedangkan NPPKP diperlukan bagi pengusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seperti P
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
Dokumen tersebut membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada kelas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak, dasar hukum KUP, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara online dan offline, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Juga dibahas mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP, serta pengertian dan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) serta jenis dan batas waktu pelaporannya.
Dokumen ini membahas tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang meliputi pengertian SPT, jenis-jenis SPT seperti SPT Masa PPh pasal 21/26, SPT Tahunan PPh Badan, sanksi bagi yang tidak menyampaikan SPT, batas waktu penyampaian SPT, dan cara memperbaiki SPT.
Dokumen tersebut membahas tentang wajib pajak, NPWP, dan PPKP. Secara ringkas, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak, dan PPKP berfungsi untuk mengukuhkan pengusaha sebagai subjek pajak PPN.
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk definisi, subjek yang wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP, sanksi terkait, dan manfaat memiliki NPWP.
Amnesti Pajak merupakan program pengampunan pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi NKRI,kami memberikan Jasa pendampingan dalam proses Amnesti Pajak.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian wajib pajak, tahun pajak, masa pajak, pajak terhutang, NPWP, NPPKP, batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT, mekanisme pembayaran pajak, SKP, STP, pemeriksaan pajak, penyidikan, keberatan dan banding, penagihan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, serta
Tiga kewajiban utama wajib pajak orang pribadi adalah (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (2) memenuhi kewajiban pembayaran, pemotongan/pamungutan, dan pelaporan pajak melalui sistem self assessment, dan (3) melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan."
Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai wajib dilaporkan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jangka waktu pendaftaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia Ramadiana
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas wajib pajak yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit angka yang mencakup kode jenis pajak, nomor pajak, kantor pelayanan pajak, dan cabang pajak. Wajib pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, hak selama pemeriksaan pajak, dan h
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mendaftar di KPP setempat dan akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak. Peraturan ini juga men
Dokumen tersebut membahas mengenai strategi dalam praktik keberatan pajak berdasarkan skema hukum pajak. Secara garis besar membahas mengenai dasar hukum, syarat, dan proses pengajuan keberatan dan banding pajak serta penyelesaian keberatan pajak.
Dokumen tersebut membahas mengenai strategi dalam praktik keberatan pajak berdasarkan skema hukum pajak. Secara garis besar membahas mengenai dasar hukum, syarat, dan proses pengajuan keberatan dan banding pajak.
Dokumen tersebut membahas strategi dalam praktik keberatan pajak berdasarkan skema hukum pajak, meliputi pemahaman prosedur keberatan dan banding, dasar hukum, syarat pengajuan, jangka waktu penyelesaian, dan proses penyelesaiannya.
Dokumen tersebut membahas tentang Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi dan badan, yang memiliki kewajiban untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mengajukan pengangsuran pembayaran,
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara pendaftaran NPWP secara langsung dan elektronik, serta kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan usaha.
2. Juga membahas tentang pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pencabutan pengukuhan PKP, dan penghapusan NPWP.
3. Tempat dan
1.Mahasiswa dapat memahami pengertian perusahaan multinasional
2. Mahasiswa mengerti keuntungan kordinasi perusahaan MNC
3. Mahasiswa mengetahui latar belakang ekpansi MNC
4. Mahasiswa memahami tujuan perusahaan MNC
5. Mahasiswa mengetahui kendala-kendala MNC
1. Memahami pengertian etika
2. Mengetahui masalah dalam etika bisnis
3. Mengetahui prinsip-prinsip etika bisnis
4. Mengetahui isu - isu etika bisnis
5. Memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis
1. Mengetahui pengertian pemeriksaan pajak
2. Memahami tujuan dari pemeriksaan pajak
3. Mengetahui Kewenangan pemeriksa
4. Memahami tata cara pemeriksaan pajak
5. Mengetahui jenis-jenis pemeriksaan pajak
Dokumen tersebut merangkum tentang lingkungan bisnis perusahaan di Indonesia. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah pengertian perusahaan, faktor penentuan lokasi perusahaan, analisis lingkungan ekonomi, politik dan hukum, perbedaan lingkungan bisnis tradisional dan modern, ancaman dalam bisnis, konsep CSR dan manfaatnya bagi perusahaan dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan akuntansi yang menjelaskan bahwa nilai aset suatu perusahaan harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Diberikan penjelasan mengenai konsep aset, liabilitas, ekuitas, kas, piutang usaha, peralatan kantor, dan contoh soal penerapan persamaan akuntansi pada suatu perusahaan.
Dokumen tersebut merangkum pengertian dan bentuk-bentuk badan usaha. Ada beberapa klasifikasi badan usaha berdasarkan lapangan usaha, kepemilikan modal, tanggung jawab anggota, dan sumber daya manusia. Bentuk-bentuk badan usaha yang dijelaskan meliputi koperasi, perusahaan perorangan, perusahaan daerah, perusahaan negara, perseroan terbatas, dan persekutuan.
1. Mengetahu jenis-jenis pajak
2. Mengetahui teori-teori pajak
3. Mengetahui azas dalam pajak
4. Mengetahui pengolongan kelompok
5. Jenis - Jenis stasel pajak
Dokumen tersebut membahas pengertian, tujuan, manfaat, dan pembagian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan dan pelaporan data keuangan untuk pengambilan keputusan. Tujuannya memberikan informasi keuangan bagi internal dan eksternal perusahaan. Terdapat berbagai profesi akuntan seperti perusahaan, publik, pemerintah, dan pendidik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bisnis sebagai organisasi yang menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, faktor-faktor yang mempengaruhi laba usaha seperti permintaan dan efisiensi, serta stakeholder penting dalam bisnis seperti pemilik, karyawan, pelanggan dan pemasok.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep dasar pajak penghasilan di Indonesia, termasuk subjek, objek, dan tarif pajak penghasilan. Subjek pajak terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan luar negeri, sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang diterima wajib pajak. Tarif pajak penghasilan berkisar antara 5%-30% tergantung besarnya penghasilan kena pajak.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penulisan pesan persuasif dan negatif dalam komunikasi bisnis, termasuk tujuan, aturan, dan cara penulisan pesan persuasif dan negatif.
2. Pesan persuasif bertujuan untuk membujuk penerima agar menerima ide yang disampaikan, sedangkan pesan negatif harus disampaikan dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan penerima.
Dokumen tersebut merangkum konsep rezim ekonomi politik dan sistem ekonomi politik. Rezim ekonomi politik adalah sistem yang mencerminkan hubungan antara aspek ekonomi dan politik suatu negara, sementara sistem ekonomi politik menjelaskan interaksi antara lembaga-lembaga ekonomi dan kebijakan pemerintah. Dokumen tersebut juga membahas klasifikasi berbagai rezim dan sistem ekonomi politik.
Tujuab Pembelajaran :
1. Menjelaskan tujuh pilar strategi komunikasi bisnis.
2. Menjelaskan tentang proses komunikasi bisnis
3. Menganalisis kegagalan dalam komunikasi bisnis
4. Menjelaskan operasioanalisasi komunikasi bisnis
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
1. HAK DAN KEWAJIBAN
WAJIB PAJAK
ARIF RACHMAN PUTRA, S.E., M.M.
UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO MOJOKERTO
2. PENGERTIAN WAJIB PAJAK
• Berdasarkan Undang – undang perpajakan nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan
3. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
• Wajib pajak wajib mendaftarkan diri
• Wajib pajak wajib melakukan pembayaran, pemotongan dan pelaporan
• Wajib pajak wajib diperiksa bila sewaktu-waktu dibutuhkan
• Wajib pajak wajib memberikan data
4. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
• Wajib pajak harus mendaftarkan diri pada Kantor Pajak Pratama (KPP) atau Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Bila wajib pajak adalah pengusaha yang memiliki total omset lebih dari 4,8 M dalam
setahun maka wajib pajak tersebut wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP)
5. KEWAJIBAN PEMBAYARAN, PE
MOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
• Dalam melaksanakan kewajiban ini wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran
dan pelaporan pajak terutangnya secara sendiri atau bias disebut dengan self
assessment
6. KEWAJIBAN DALAM HAL DIPERIKSA
• Memenuhi panggilan dalam pemeriksaan pajak
• Menunjukkan semua data yang diperlukan dalam hal pemeriksaan pajak
• Memberikan izin bila tempat atau dokumen yang diperlukan
• Menyampaikan tanggapan secara tertulis untuk hasil pemeriksaan
7. KEWAJIBAN MEMBERI DATA
• Wajib pajak wajib memberikan seluruh data informasi perusahaan meliputi kegiatan
usaha, peredaran usaha, penghasilan, kekayaan, laporan keuangan serta dokumen-
dokumen lain yang diperlukan oleh Kantor Pajak
8. HAK WAJIB PAJAK
• Wajib Pajak berhak atas kelebihan pembayaran pajak
• Wajib pajak berhak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali
• Wajib pajak berhak atas jaminan kerahasiaan dokumen
• Wajib pajak berhak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
• Wajib pajak berhak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
• Wajib pajak berhak untuk pengurangan PBB
9. HAK ATAS KELEBIHAN PAJAK
• Wajib pajak berhak menerima kelebihan pajak ketika wajib pajak membayar pajak
lebih banyak dari pada jumlah seharusnya
• Ditjen Pajak akan mengembalikan kelebihan tersebut dalam waktu 12 (dua belas)
bulan terhitungsejak diterimanya surat dari wajib pajak
10. HAK MENGAJUKAN KEBERATAN,
BANDING DAN PENGAJUAN KEMBALI
• Proses ini dapat dilakukan bila Wajib Pajak telah melalui tahap pemeriksaan dan
telah menerima surat ketetapan pajak (SKP) yang menunjukkan kurang bayar, lebih
bayar atau nihil. Bila tidak sependapat maka Wajib Pajak bias melakukan keberatan
bila jawaban dari proses keberatan masih belum memuaskan wajib pajak, maka bisa
dilakukan proses banding. Bila kedua langkah tersebut telah dilakukan namun masih
tetap belum memuaskan maka wajib pajak berhak untuk mengajukan peninjauan
kembali ke Mahkamah Agung
11. HAK KERAHASIAAN DOKUMEN
• Ditjen Pajak wajib melindungi dokumen-dokumen rahasia milik Wajib Pajak dalam
melaksanakan kegiatan perpajakannya. Dan dilarang untuk mengungkapkannya
kerahasiaan dokumen tersebut dengan alasan apapun
12. HAK PENGANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
• Wajib pajak berhak untuk mengajukan permintaan pengangsuran maupun
penundaan pembayaran pajak. Hal ini berlaku bila Wajib pajak dalam kondisi
tertentu
13. HAK PENUNDAAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN
• Wajib pajak berhak mengajukan permintaan untuk melaukan penundaan pelaporan
SPT tahunan baik orang pribadi maupun Badan dengan alasan tertentu.
14. HAK PENGURANGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN
• Wajib Pajak berhak mengajukan permintaan pengurangan pajak PBB bila bangunan
atau tanah yang mereka huni mengalami bencana alam yang mengakibatkan
rusaknya bangunan maupun tanah tersebut