Peraturan ini mengatur tentang uraian tugas dan fungsi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir. Badan ini bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan di bidang KB dan melaksanakan tugas pemerintah terkait koordinasi KB. Terdiri dari sekretariat, bidang KB, dan beberapa subbidang yang masing-masing memiliki tugas khusus mendukung terlaksananya program KB di kabupaten.

1. BUPATI OGAN KOMERING ILIR
K A Y U A G U N G
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 55 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu untuk menetapkan Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Koordinasi Keluarga Berencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu untuk membentuk
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Koordinasi Keluarga Berencana.
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821 ) ;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomr 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan …
1

2. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
Peraturan Perundang– Undangan;
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang
mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretrariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 2
(1) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan Pemerintah daerah untuk melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di
Bidang Keluarga Berencana melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang koordinasi
keluarga berencana;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, penyusunan rumusan dan
penjabaran kebijaksanaan teknis, serta pelaksanaan operasional di bidang Keluarga
Berencana;
b. perencanaan. …
2

3. b. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan,
mengelola, menelaah serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program di bidang Keluarga
Berencana;
c. perencanaan segala usaha dan kegiatan serta persiapan, pengelolaan, penelaahan dan
penyusun kebijaksanaan teknis dan program Keluarga Berencana;
d. pembinaan dan pengawasan segala usaha dan kegiatan untuk mewujudkan program yang
berhubungan dengan peningkatan tugas di bidang Keluarga Berencana;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf I
Sekretaris
Pasal 3
(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan
pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga
Berencana;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan
fungsi :
a. pengelolaan administrasi tata usaha Badan Koordinasi Keluarga Berencana;
b. pengelolaan urusan umum ketatalaksanaan, peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan
kantor;
c. perencanaan dan pelaporan program kegiatan kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 4
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi dan kepegawaian di
lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana;
b. menyiapkan bahan dan menghimpun Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan
(DP3);
c. melaksanakan ketersediaan perlengkapan kantor;
d. meminta laporan dan bahan tindak lanjut daftar hadir PNS dari masing-masing
bidang pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Keuangan
Pasal 5
Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja rutin dan
kegiatan kantor;
b. mengatur, pelaksanaan dan penggunaan anggaran;
c. mengurus administrasi keuangan, biaya kepindahan pegawai, Surat Keputusan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP), biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
d. mengusulkan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan
pembuat daftar gaji;
e. menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3

4. f. menyiapkan. ...
f. menyiapkan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja Badan
Koordinasi Keluarga Berencana;
g. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah
dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 4
Kepala Sub. Bagian Perencanaan
Pasal 6
Kepala Sub. Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
a. menyusun program kegiatan pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana baik
Program jangka pendek, menengah dan panjang ;
b. menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan;
c. mengusulkan pimpinan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
d. bersama Sub Bagian keuangan menyiapkan data dan laporan realisasi anggaran
sesuai rencana dan program kerja secara berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang menangani perencanaan dan keuangan;
e. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah
dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
Bagian Ketiga
Bidang Keluarga Berencana
Paragraf 1
Kepala Bidang
Pasal 7
(1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan
pengendalian Progam Keluarga Berencana;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
Kepala Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja operasional program Keluarga Berencana;
b. penyiapan petunjuk teknis dalam rangka operasional Keluarga berencana dan upaya
peningkatan partisipasi pria;
c. pelaksanaan koordinasi kerja dengan dinas/instansi teknis terkait dalam perumusan program
dan pembinaan peningkatan jaminan dan pelayanan Keluarga Berecana;
d. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan program dengan dinas/instansi terkait di
bidang Keluarga Berencana;
e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelayanan kontrasepsi serta memantau proses dan hasil
pelaksanaan pelayanan;
f. pelaksanaan koordinasi Intern dalam rangka penyediaan Alat Kontrasepsi untuk pelayanan
rutin dan pelayanan momentum;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub. Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Pasal 8
Kepala Sub. Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan dan pemantauan pelayanan Keluarga
Berencana;
b. menyiapkan dan melaksanakan pertemuan dalam rangka pelayanan momentum seperti hari
Bakti TNI, Ikatan Bidang Indonesia, dan Kesatuan Gerak KB-Kes PKK;
c. melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas,
Dokter dan Bidan Praktek swasta dalam rangka pelayanan keluarga berencana;
4

5. d. melakukan. …
d. melakukan Jaminan terhadap Peserta Keluarga Berencana dalam situasi adanya kegagalan,
keluhan lainnya demi kesehatan dan kenyamanan peserta Keluarga Berencana;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kepala Sub. Bidang Peningkatan Partisipasi Pria
Pasal 9
Kepala Sub. Bidang Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan untuk Peningkatan Partisipasi Pria;
b. melaksanakan kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap institusi
masyarakat meliputi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kader Keluarga Berencana;
c. melakukan kegiatan Program Keluarga Berencana yang berwawasan Gender;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Reproduksi
Paragraf 1
Kepala Bidang
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian Program
Kesehatan Reproduksi;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan
Reproduksi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dalam upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi;
b. pelaksanaan Advokasi Informasi dan Edukasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
c. penyiapan upaya terciptanya keterpaduan dalam pembinaan dan kegiatan penanggulangan
masalah Kelangsungan Hidup Ibu dan Anak (KHIBA), dan Reproduksi Remaja dengan
dinas/instansi terkait;
d. pelaksanaan penyiapan, pembentukan, pelayanan dan pengembangan pusat informasi dan
konseling Kesehatan Reproduksi Remaja;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Subbid Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi
Pasal 11
Kepala Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan-bahan rumusan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Remaja dan hak-hak
reproduksinya;
b. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan perlindungan hak-hak reproduksi remaja;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kepala Subbid Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi (Kespro)
dan Kelangsungan Hidup Ibu dan Anak (KHIBA)
Pasal 12
Kepala Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Kelangsungan
Hidup dan Anak (KHIBA) mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan Penanggulangan Masalah Kespro dan KHIBA;
b. menyiapkan bahan-bahan untuk pembentukan pelayanan dan pengembangan Pusat Informasi
Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja;
c. melakukan evaluasi, dan deteksi secara dini terhadap Masalah Kespro dan KHIBA serta
melakukan kegiatan dalam upaya penanggulangan masalah krespo dan khiba;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5

6. Bagian. …
Bagian Kelima
Bidang Keluarga Sejahtera
Paragraf 1
Kepala Bidang
Pasal 13
(1) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Keluarga
Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan rumusan kebijaksanaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan
keluarga;
b. penetapan klasifikasi dan profil Keluarga Sejahtera;
c. perumusan upaya pengembangan usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sebagai Lembaga
Ekonomi Mikro;
d. perumusan upaya pengembangan Media Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) program Keluarga Berencana;
e. pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Kelompok Catur Bina;
f.pelaksanaan pembinaan dan Peningkatan peran institusi Masyarakat;
g. pelaksanaan koordinasi untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional
(HARGANAS);
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub. Bidang Advokasi, KIE dan Peranserta Institusi Masyarakat
Pasal 14
Kepala Sub. Bidang Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Peranserta Institusi Masyarakat
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan advokasi program Keluarga Berencana;
b. melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Keluarga Berencana
dalam upaya terciptanya keterpaduan visi, misi dan kebijakan Pemerintah Daerah;
c. menyiapkan bahan-bahan informasi tentang program Keluarga Berencana yang dapat
meningkatkan peran serta masyarakat dengan;
d. melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan yang strategis;
e. melakukan Koordinasi dalam rangka Pembinaan Institusi Masyarakat, Kelompok-Kelompok
KB;
f. melakukan Koordinasi dengan unit-unit penerangan extern meliputi media massa baik cetak
maupun elektronik;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pemberdayaan dan Peningkatan
Ketahanan Keluarga
Pasal 15
Kepala Sub. Bidang Pengendalian, Pemberdayaan dan Peningkatan Ketahanan Keluarga mempunyai
tugas :
a. menyiapkan bahan rumusan operasional pengendalian pemberdayaan dan peningkatan
Ketahanan Keluarga;
b. menghimpun, menganalisa data dan informasi dalam rangka perumusan kebijaksanaan sumber
daya pemberdayaan masyarakat;
c. melakukan upaya tercapainya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan
ekonomi keluarga dan penciptaan lingkungan keluarga yang sehat;
d. meningkatkan ketahanan keluarga dengan mempedomani 8 fungsi keluarga;
e. melakukan kegiatan pembinaan terhadap kelompok UPPKS meliputi manajemen kelompok dan
penggunaan alat teknologi tepat guna;
f. melakukan koordinasi dan memfasilitasi pameran / gelar produk hasil kelompok UPPKS;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
6

7. Bagian. …
Bagian Keenam
Kepala Bidang Data dan Pelaporan
Paragraf 1
Kepala Bidang
Pasal 16
(1) Kepala Bidang Data Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan Pelaporan
Program Keluarga Berencana;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Data dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pengendalian pengolahan, penyimpanan data program Keluarga Berencana, data
demografi dan data keluarga;
b. pelaksanaan pengembangan pengolahan informasi data program Keluarga Berencana;
c. pengumpulan data program sebagai bahan laporan program bulanan, Triwulan, Semester dan
Tahunan;
d. pengkoordinasian kegiatan dan laporan hasil program Keluarga Berencana;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub. Bidang Data dan Dokumentasi
Pasal 17
Kepala Sub. Bidang Data dan Dokumentasi mempunyai tugas :
a. mengumpulkan data program dan data penunjang lainnya mengenai pelaksanaan program
Keluarga Berencana;
b. menyusun Data Basis program maupun data penunjang meliputi tenaga, sarana prasarana untuk
pelaksanaan Program Keluarga Berencana;
c. melakukan kegiatan dokumentasi data serta kegiatan-kegiatan program Keluarga Berencana;
d. menyiapkan dan melaksanakan pendataan keluarga;
e. menampilkan data-data program untuk publikasi dan bahan perencanaan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kepala Sub. Bidang Pelaporan dan Evaluasi
Pasal 18
Kepala Sub. Bidang Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas :
a. melaksanakan Administrasi Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana;
b. membuat laporan mengenai program-program Keluarga Berencana yang telah dilaksanakan;
c. menyusun hasil laporan selanjutnya sebagi bahan evaluasi program Keluarga Berencana berikut;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 20. …
7

8. Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Juli 2008.
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
H. ISHAK MEKKI
Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 4 Agustus 2008.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
H. M. AMIN JALALEN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2008 NOMOR
8