Dokumen tersebut merupakan proposal judul skripsi mengenai strategi seleksi dan penempatan sumber daya aparatur dalam permasalahan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Dokumen menjelaskan latar belakang masalah seperti keterpencilan masyarakat akibat kurangnya sarana prasarana transportasi, rumusan masalah yang terkait dengan kebijakan pemerintah kabupaten dalam mengatasi keterpencilan, serta tuju

1. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 704626 Fax. (0721) 704626
Form A2
RENCANA JUDUL SKRIPSI
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan rencana judul skripsi
sebagai berikut :
Judul : Strategi Seleksi dan Penempatan Sumber Daya Aparatur
dalam Permasalahan Otonomi Daerah (Studi Tentang
Strategi di bidang Sumber Daya Aparatur pada
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)
Latar Belakang Masalah : Secara hukum Kabupaten Lampung Tengah terbentuk
berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 04 Tahun
1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
Perkembangan sistem politik diiringi dengan adanya
Undang Undang No. 12 Tahun 1999, Lampung Tengah
mengalami sedikit demi sedikit perubahan terhadap
wilayahnya. Awalnya Lampung Tengah yang beribukota
kabupaten di Metro yang kemudian dipindah ke Gunung
Sugih. Pada tahun 2001 Lampung Tengah memekarkan
daerahnya menjadi wilayah kabupaten dengan 27
kecamatan dan 276 kampung dan 10 kelurahan.
Dalam proses perkembangan Kabupaten Lampung
Tengah yang merupakan salah satu Kabupaten dari
provinsi Lampung ini, memiliki permasalahan di
berbagai sektor baik dari infrastruktur, sumber daya,
keuangan sarana prasaran dan utilitas dalam
pembangunannya. Banyak ditemukan ketidak
seimbangan dan ketimpangan dalam implementasi dari
perencanaan pembangunan. Hingga pada akhirnya
perencanaan pengurangan ketimpangan pembangunan
dalam hal ini ketimpangan antara wilayah yang ada di
wilayah Provinsi Lampung, dalam dokumen Rencana
Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009, dalam
misi ke 5 dan 8 “peningkatan kesinergian dan
keterpaduan serta keharmonisan pembangunan,

2. pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan
pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota” adalah
dengan melakukan upaya, diantaranya: (1)
memantapkan kinerja dan koordinasi dan fasilitasi
kepada Kabupaten/Kota, (2) kerjasama pembangunan
antar Kabupaten/Kota dalam rangka keterpaduan
program pember-dayaan, (3) kerjasama pembangunan
antar kabupaten/Kota dalam membuat networking dan
menghindari persaingan yang tidak sehat, dan (4)
wilayah Provinsi Lampung merupakan satu kesatuan
yang harus dibangun secara bersama.
Pembangunan di segala bidang adalah penunjang dari
terimplementasinya desentralisasi yang baik. Walaupun
pada kenyataannya banyak ditemui desentralisasi
mempersulit keadaan daerah. Meski pemerintah lokal
diberikan kewenangan penuh terhadap prasarana lokal,
mereka tidak memiliki dana cukup. Pemerintah pusat
pun terkesan lambat untuk menggunakan sumber-
sumber keuangan lain seperti Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan pinjaman daerah untuk membantu keuangan
lokal. Perencanaan jaringan prasarana, bagaimanapun,
memerlukan koordinasi di antara berbagai tingkat
pemerintahan. Akibat desentralisasi pun, kewenangan
pemerintah propinsi menjadi semakin kecil. Padahal,
perencanaan penyediaan prasarana kerap menuntut
koordinasi lintas batas administratif.
Salah satu permasalahan yang kerap muncul menjadi
penghambat mengenai desentralisasi dan pencapaian
dari pembangunan daerah adalah mengenai
keterpencilan masyarakat.
Keterpencilan maasyarakat yang diawali dengan
masyarakat yang terisolasi disebabkan dengan beberapa
faktor, diantaranya: (1) terbatasnya akses transportasi
yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan
wilayah yang relative lebih maju dan rendahnya
ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi
(keperintisan dan PSO) dan komunikasi (USO) serta
listrik perdesaan, (2) kepadatan penduduk yang relative
rendah dan tersebar, (3) kebanyak wilayah-wilayah ini
miskin sumberdaya, khususnya sumberdaya alam dan
manusia namun dalam kondisi wilayah kaya akan
sumberdaya alam seringkali pengelolaanya kurang
optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, (4)
belum diprioritaskannya pembangunan di wilyah
tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak

3. menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara
langsung, (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait
untuk pengembangan wilyah-wilayah ini, (6) lemahnya
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam
mengelola potensi sumber daya lokal; dan rendahnya
tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Rencana Tata Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada Bab VI
Bagian Pertama mengenai Sistem Prasarana
Transportasi Pasal 31 diartiakan bahwa Sistem
prasarana transportasi diarahkan untuk menunjang
perkembangan daerah di bidang sosial ekonomi,
perdagangan, pariwisata serta pertahanan keamanan
nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi
keterpencilan adalah dengan adanya pembangunan di
sector perhubungan.
Sarana Prasarana adalah hasil budi daya manusia yang
dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk
kepentingan pertahanan negara dalam rangka
mendukung kepentingan nasional.
Berdasarkan pengertian yang dianut baik secara
internasional maupun nasional, sarana dan prasarana
memiliki arti dan mencakup berbagai aspek kehidupan
masyarakat yang sangat luas dan salah satunya adalah
sarana, system dan manajemen transportasi baik jarak
pendek (di dalam kota) jarak menengah (antar kota)
maupun jarak jauh (antar propinsi, pulau bahkan Negara
lain). Transportasi meliputi transportasi darat, air dan
udara yaitu jalan raya, rel kereta api, feri/perahu/kapal
laut termasuk fasilitas terminal, bandar udara serta
dermaga.
Pembangunan jalan terutama di perkotaan tidak mampu
lagi mengimbangi laju pertumbuhan jumlah kendaraan
bermotor baik beroda dua maupun beroda empat.
Berbeda halnya dengan pembangunan jalan di daerah.
Banyak daerah atau wilayah seperti kabupaten, desa,
kampung memiliki akses jalan kurang memadai.
Kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya untuk
menjadikan daerah yang mandiri menjadikan Kabupaten
Lampung tengah harus mampu mengimbangi dan
mengatasi permasalahan yang ada. Keterpencilan
masyarakat yang menjadi permasalahan dan karena
muncul dari kurangnya perhatian pemerintah kabupaten

4. dalam mengambil strategi kebijakan menjadikan
peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian ini.
Rumusan Masalah : Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah senagai berikut:
1. kebijakan apakah yang diberlakukan Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi
permasalahan keterpencilan masyarakat dalam
pelaksanaan otonomi daerah tentang kebijakan
sarana prasarana dan utilitas (PSU) di sektor
perhubungan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah di sektor perhubungan tersebut?
Tujuan Penelitian : Dari beberapa permasalahan yang diajukan oleh peneliti
maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam
mengatasi keterpencilan masyarakat dalam
pelaksanaan otonomi daerah, terutama dari bidang
sarana prasarana dan utilitas di sektor perhubungan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor
yang mendukung dan penghambat pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
dalam mengatasi keterpencilan masyarakat dalam
pelaksanaan otonomi daerah di bidang sarana dan
prasarana.