RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan yang mencakup tahapan perencanaan, pengertian pengendalian dan evaluasi, jenis-jenis evaluasi, standar evaluasi, implikasi tidak ada M&E, pengalaman empiris di Australia dan Chili, serta kunci keberhasilan pelaksanaan M&E.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah termasuk siklus manajemen pembangunan daerah, perencanaan dan percepatan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdfMonitoringEvaluasi1
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, dengan fokus pada tantangan ekonomi seperti ekonomi digital, hijau, dan kreatif, serta prioritas seperti pemulihan ekonomi masyarakat dan infrastruktur termasuk proyek strategis. Dibahas pula kinerja ekonomi Jawa Barat dan capaian pembangunan, serta kebijakan bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota.
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian dan evaluasi pembangunan yang mencakup tahapan perencanaan, pengertian pengendalian dan evaluasi, jenis-jenis evaluasi, standar evaluasi, implikasi tidak ada M&E, pengalaman empiris di Australia dan Chili, serta kunci keberhasilan pelaksanaan M&E.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah termasuk siklus manajemen pembangunan daerah, perencanaan dan percepatan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
Paparan RKPD Jabar 2023 - Musrenbang Kota Cimahi - Kamis 17 Maret 2022-Final.pdfMonitoringEvaluasi1
Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, dengan fokus pada tantangan ekonomi seperti ekonomi digital, hijau, dan kreatif, serta prioritas seperti pemulihan ekonomi masyarakat dan infrastruktur termasuk proyek strategis. Dibahas pula kinerja ekonomi Jawa Barat dan capaian pembangunan, serta kebijakan bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Presentasi ini membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, permasalahan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dibahas pula pergeseran paradigma dari pemerintahan ke tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan filsafat dan paradigma administrasi pembangunan. Terdapat tiga aspek utama filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dokumen ini menjelaskan masing-masing aspek tersebut dalam konteks administrasi pembangunan serta pergeseran paradigma dari administrasi untuk publik menjadi administrasi oleh publik.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk siklus manajemen pembangunan, perencanaan dan percepatan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan nasional, serta proses penyusunan rencana pembangunan daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat perencanaan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan fungsi, tugas, peraturan, ketentuan umum, mekanisme pengangkatan, unsur penilaian, dan prinsip dasar penilaian JFP.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam UU SPPN tahun 2004 yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta pengawasan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar pihak yang terkait. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi hak dasar dan mengembangkan hidup layak. Meski program penanggulangan banyak dilakukan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menangani masalah multidimensi penyebab kemiskinan.
This document discusses decoding and implementing the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) at the state level in India. It provides context on the 17 SDGs and 169 targets adopted by 192 UN countries. It notes that Assam was the first Indian state to formally adopt the SDGs. The document outlines a framework for SDG implementation, including developing a vision and strategic plan, goal-specific strategies and action plans. It emphasizes implementing the SDGs as a single, synergized initiative and mobilizing resources, technology, partnerships and change management to achieve the goals.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
Presentasi ini membahas tentang pembangunan daerah, termasuk tujuan, permasalahan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dibahas pula pergeseran paradigma dari pemerintahan ke tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan filsafat dan paradigma administrasi pembangunan. Terdapat tiga aspek utama filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dokumen ini menjelaskan masing-masing aspek tersebut dalam konteks administrasi pembangunan serta pergeseran paradigma dari administrasi untuk publik menjadi administrasi oleh publik.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk siklus manajemen pembangunan, perencanaan dan percepatan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan nasional, serta proses penyusunan rencana pembangunan daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat perencanaan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan fungsi, tugas, peraturan, ketentuan umum, mekanisme pengangkatan, unsur penilaian, dan prinsip dasar penilaian JFP.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam UU SPPN tahun 2004 yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta pengawasan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar pihak yang terkait. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi hak dasar dan mengembangkan hidup layak. Meski program penanggulangan banyak dilakukan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menangani masalah multidimensi penyebab kemiskinan.
This document discusses decoding and implementing the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) at the state level in India. It provides context on the 17 SDGs and 169 targets adopted by 192 UN countries. It notes that Assam was the first Indian state to formally adopt the SDGs. The document outlines a framework for SDG implementation, including developing a vision and strategic plan, goal-specific strategies and action plans. It emphasizes implementing the SDGs as a single, synergized initiative and mobilizing resources, technology, partnerships and change management to achieve the goals.
Health Planning for Health Sciences and Medical StudentsHale Teka
This document provides lecture notes on health planning functions for second year public health students. It discusses definitions of planning, the rationale for planning, and the scope and types of planning. It covers strategic planning versus tactical planning. The key steps in planning discussed are situational analysis, selecting priority problems, setting objectives and targets, identifying obstacles and limitations, designing strategies, and writing the plan. Specific planning tools like SWOT analysis and Gantt charts are also summarized.
This document provides an introduction to Local Sustainable Development Planning (LSDP). It discusses the LSDP process, which involves 9 iterative elements including partnerships, visioning, education, audits, priority setting, action planning, indicators, and monitoring. It also provides background on sustainable development, from early UN conferences to the current focus on local implementation of Agenda 21 through Local Agenda 21 plans developed via LSDP. The goal is to help communities achieve sustainability through an inclusive planning approach.
Faithful compliance with LGC provisions
Limit LGU-mandated plans to the CLUP and CDP
NGAs to dovetail their requirements with the local planning system
Less technocratic, more participatory and consultative
This document discusses project implementation and management in three parts:
1. It introduces project implementation as the phase where plans become reality, and defines project management as planning and organizing resources to complete tasks.
2. It explains that in the Philippines, the government is working to efficiently monitor and evaluate projects through bodies like regional development councils.
3. It outlines steps for organizing a project's implementation, including creating a plan, schedule, and priorities, using project management software, communicating well, and regularly measuring progress.
Here is a brief summary of the key points regarding coordinated review and shaping land use:
- Coordinated review is a process that brings together various government agencies and stakeholders to review major development proposals and their potential impacts.
- The goal is to ensure land use decisions consider all relevant factors like transportation, infrastructure, environment, community needs, etc. rather than having each reviewed separately.
- It aims to shape land use and development in a comprehensive manner by facilitating inter-agency coordination and public input early in the planning process.
- By reviewing projects collaboratively, inconsistencies can be identified and addressed up front, reducing potential conflicts down the road.
- Communities benefit from more integrated planning that balances economic growth with
- Coordinated review is a process that brings together various government agencies to review major development proposals and their impacts on infrastructure, the environment, and community services.
- The goal is to avoid conflicts and ensure new developments are properly planned from the outset with input from all relevant stakeholders.
- Through coordinated review, land use can be strategically shaped to accommodate growth in a sustainable manner that considers factors like transportation networks, natural resources, and community needs.
- By facilitating inter-agency cooperation and public engagement early in the development process, coordinated review aims to guide land use decisions in a comprehensive manner.
The document discusses project planning and management. It defines why project plans are important, including developing an initial course of action and mechanism to detect variances. Key elements of project plans include descriptions of organization, management processes, work breakdown, schedule and budget. Effective project execution involves managing the work outlined in the plan using tools and techniques. Risk management is also essential, starting with early risk identification and mitigation strategies incorporated into the project plan and execution. Integrated change control framework coordinates identifying, evaluating and managing changes throughout the project lifecycle.
This document discusses developing a strategic plan for CASP (Community Aid and Sponsorship Program), a nonprofit organization in India. It provides background on CASP's vision, mission, identity and activities. The author conducted a PESTEL analysis and SWOT analysis of CASP to evaluate its external environment and current performance. Based on these analyses, the author recommends that CASP revisit its mission, vision and strategy, increase internal and external communication, improve use of social media, standardize operating procedures, build advocacy, develop project expertise, and create quarterly reports. The analyses and recommendations aim to help CASP strengthen its strategic planning.
Developing the Local Development Roadmap: Processes, Challenges and StatusWBKDC
This document outlines the process of developing the local development roadmap and executive-legislative agenda for Dumaguete City from 2014-2016. It establishes a vision for sustainable development and accountable leadership. The goals are to promote education, business, infrastructure, access to services, transparency, environmental protection and land use. The agenda was created through a participatory process involving stakeholders to identify and program 3-year priorities based on research and existing plans.
Local Government Planning ICBP PresentationHydee Zerrudo
The document outlines the four basic steps of planning: 1) establish goals, 2) define the present situation, 3) determine aids and barriers, and 4) develop actions. It then discusses the history and goals of local government planning in the Philippines per the Local Government Code of 1991. To address challenges, the Department of Interior & Local Government developed the Integrated Capability Building Program with five core components including development planning. Development planning aims to capture citizen aspirations to optimize resource use and ensure participation in economic and social development decisions. It involves gathering community data, prioritizing needs, and identifying opportunities. Identified needs for development planning include enhancing skills, upgrading policymaker knowledge, addressing capacity issues for small LGUs, and stream
The document outlines the key aspects of strategic planning for an agency. It discusses that strategic plans are long-term plans based on business objectives that identify assumptions, risks, and environmental factors. It also defines strategic planning as anticipatory decision-making to identify desired future states and develop plans to reach goals and objectives. Finally, it emphasizes that consulting all stakeholders is crucial for a successful strategic planning process.
1. Environmental planning involves identifying elements of the environment like social, economic, physical, and political factors. It determines the current state, projects future interactions, and formulates plans and actions to achieve desired results.
2. Environmental planning is dynamic, cyclic, multi-disciplinary, continuous, time-bound, and comprehensive. It covers all aspects of human and natural environments and changes over time in response to new demands.
3. Key terms in environmental planning include programs, projects, sectors, and standards. Programs achieve sectoral objectives, projects develop resources within areas and time periods, sectors are community development sub-systems, and standards establish performance measures.
This document discusses the process of extension program planning. It defines key terms like "extension program" and outlines assumptions and principles of extension planning. The main steps in the extension program planning process are identified as: 1) collecting relevant facts, 2) analyzing the situation, 3) identifying problems, 4) determining objectives and goals, 5) developing a plan of work and calendar, 6) implementing the plan, 7) evaluating progress, and 8) reconsidering and revising the program. The document emphasizes analyzing needs, setting clear and realistic objectives, involving local stakeholders, and continuously evaluating and improving the program.
This document provides guidance for developing a hybrid knowledge translation (KT) and project planning template for NeuroDevNet's Cycle II high impact research projects. It includes instructions for completing the template, which combines KT planning and project management. The template contains sections for describing the research project details, goals, deliverables, and timeline. It also includes tables to outline NeuroDevNet's network goals, the research project's goals, and the KT plan's goals in relation to the network and research project goals. The guidance document emphasizes integrating KT planning from the start of the project to maximize research impact and inform future progress reporting and evaluation.
UTSA is proposing an academic restructuring that will create six colleges from the current four. This will strengthen programs, increase development, improve advising, and attract faculty. The restructuring will replace division directors with rotating department chairs to alleviate communication problems. Currently, several division director positions are vacant due to complex duties. The changes aim to benefit students and the university.
This document outlines ten principles of good governance and provides examples of development planning processes. It discusses governance, transparency, participation, accountability, leadership, organization, intergovernment relations, rule of law, continuity, and preference for the poor as key principles. It also describes the six steps of planning including environmental scanning, problem identification, goal setting, strategy generation, implementation planning, and monitoring and evaluation. Examples of vision and mission statements, sectoral goals, and potential youth development projects funded by SK funds are also provided.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRMCeline George
Odoo 17 CRM allows us to track why we lose sales opportunities with "Lost Reasons." This helps analyze our sales process and identify areas for improvement. Here's how to configure lost reasons in Odoo 17 CRM
A workshop hosted by the South African Journal of Science aimed at postgraduate students and early career researchers with little or no experience in writing and publishing journal articles.
This document provides an overview of wound healing, its functions, stages, mechanisms, factors affecting it, and complications.
A wound is a break in the integrity of the skin or tissues, which may be associated with disruption of the structure and function.
Healing is the body’s response to injury in an attempt to restore normal structure and functions.
Healing can occur in two ways: Regeneration and Repair
There are 4 phases of wound healing: hemostasis, inflammation, proliferation, and remodeling. This document also describes the mechanism of wound healing. Factors that affect healing include infection, uncontrolled diabetes, poor nutrition, age, anemia, the presence of foreign bodies, etc.
Complications of wound healing like infection, hyperpigmentation of scar, contractures, and keloid formation.
How to Setup Warehouse & Location in Odoo 17 InventoryCeline George
In this slide, we'll explore how to set up warehouses and locations in Odoo 17 Inventory. This will help us manage our stock effectively, track inventory levels, and streamline warehouse operations.
A review of the growth of the Israel Genealogy Research Association Database Collection for the last 12 months. Our collection is now passed the 3 million mark and still growing. See which archives have contributed the most. See the different types of records we have, and which years have had records added. You can also see what we have for the future.
This presentation includes basic of PCOS their pathology and treatment and also Ayurveda correlation of PCOS and Ayurvedic line of treatment mentioned in classics.
This slide is special for master students (MIBS & MIFB) in UUM. Also useful for readers who are interested in the topic of contemporary Islamic banking.
How to Fix the Import Error in the Odoo 17Celine George
An import error occurs when a program fails to import a module or library, disrupting its execution. In languages like Python, this issue arises when the specified module cannot be found or accessed, hindering the program's functionality. Resolving import errors is crucial for maintaining smooth software operation and uninterrupted development processes.
How to Make a Field Mandatory in Odoo 17Celine George
In Odoo, making a field required can be done through both Python code and XML views. When you set the required attribute to True in Python code, it makes the field required across all views where it's used. Conversely, when you set the required attribute in XML views, it makes the field required only in the context of that particular view.
3. Name : Dadang Solihin
Place of Birth : Bandung 6 November 1961
Ocupation : Director for Regional
Development Performance
Evaluation-Bappenas
Office : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Office Ph/Fax : 6221 392 6248
CP : 6281 2 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Content
C t t
• What is NDPS
• NDPS Purpose
p
• Planning Process
• Development Goal and Issues
• Planning Documents Legal Status
• Regional Development vs Development
in the Region
• Development Performer: Governance
Paradigm
• Troika: The Pattern of Relationship
between Government Private Business,
Government, Business
and Society
dadang-solihin.blogspot.com 4
6. What is NDPS
NDPS is
Development planning procedure
To produce development plans in
the long term, medium term, and
annual
Implemented by a component of
the state and society at national
and local levels.
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. NDPS Purpose
p
1. Supports coordination among d
1 S t di ti development actors.
l t t
g , y ,
2. Ensure the creation of integration, synchronization, and
synergy of both inter-regional, inter-space, inter-time, inter-
government functions as well as between central and
regional.
regional
3. Ensure the linkage and consistency between planning,
budgeting, i l
b d ti implementation, and supervision.
t ti d i i
4.
4 Optimizing public participation
participation.
5. Ensure the achievement of efficient use of resources,
effective, equitable, and sustainable.
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Planning Process
Political Approach:
pp
Election of President / Head of Regional produce development
plans of the political process (public choice theory of planning),
especially the translation of vision and mission in RPJM/Local
RPJM/Local.
Technocratic Process:
Using the method and framework of scientific thinking by the
agency or working unit that is functionally responsible for it.
Participatory:
Conducted by involving all stakeholders, including through
participatory planning meetings (Musrenbang).
ti i t l i ti (M b )
Top-down
Top down and bottom up Process:
bottom-up
Carried out according to levels of government.
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Indicators Criteria: SMART
Criteria
• Specific-crystal clear, not
invite multiple interpretations.
• Measureable-can be measured, what
gets measured gets managed.
• Attainable-can be attained, reasonable
cost using and appropriate collection
method.
• Relevant. Iinformation needs of the
people who will use the data.
• Timely. Collected and reported at the
right time to influence many manage
decision.
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Good Planning Conditions
Must have, know, and take into account:
1. The desired final goal.
g
2. The goals and priorities to make it happen (which reflects the
selection of alternatives).
3. Period of time to achieve those goals.
4. The problems encountered.
5. Capital or resources to be used as well as the allocation.
6. Policies to implement them.
7. Person, organization, or the executing agency.
8. Monitoring mechanisms, evaluation, and supervision its
implementation.
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Function / Benefit of Planning
F nction
• As a means of coordinating
all stakeholders
• As a guiding direction
• Minimization of uncertainty
• Minimization of resource
inefficiency
• The t d d
Th standards and quality
d lit
control.
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Planning Documents Legal Status
NATIONAL LOCAL
Documents Determination Documents Determination
National Long Term Law Local Long Term Local Regulation
Development Plan (National Development Plan (Local
RPJP) RPJP)
National Medium Term President Local Medium Term Local Government
Development Plan (National Regulations Development Plan (Local Head Regulation
RPJM) RPJM)
Strategic Plan of the Ministry Ministerial Strategic Plan of the Local Local Agency
/ Institution (Renstra KL)
( ) g
Regulations Agency (Renstra SKPD)
g y( ) g
Head Regulation
Government Working Plan President Local Government Working Local Government
(RKP) Regulations Plan (RKPD) Head Regulation
Working Plan for the Ministry Ministerial Local Agency Working Plan Local Agency
/ Institution (Renja KL) Regulations (Renja SKPD) Head Regulation
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. The Ideal Planning
• The Participatory Principle: people who will benefit from
the plan must participate in the process.
• The Sustainability Principle: the planning does not just
stop at one stage, but must continue in order to ensure the
continuous progress in prosperity and do not let setbacks
prosperity, setbacks.
• Holistic principle: problems in the planning and implementation
can not be seen only from one side (or sector) but should be
y ( )
viewed from various aspects, and the integrity of the overall
concept.
• Containing system that can grow (a learning and adaptive
systems).
• Open and democratic (a pluralistic social setting)
setting).
dadang-solihin.blogspot.com 13
15. What is Development?
Development Goals:
Development are:
1. Improvement of living standards
• process of change
f h (levels of living) per person, good
toward better conditions income, level of food consumption,
• through a planned effort
effort. clothing, shelter,
clothing shelter health care
care,
education, etc.
2. The creation of a variety of conditions
Kartasasmita,
Kartasasmita 1996 that allow the growth of self-confidence
(self-esteem).
3.
3 Increased freedom (freedom/
democracy.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. How?
Ho ?
1. Reducing disparity or inequality of development
g
• between regions
• between sub regions
• among community members (equity and j
g y ( q y justice).
)
2. Empowering communities and alleviate poverty.
3. Creating or adding jobs.
g gj
4. Increase income and welfare of local communities.
5. Maintain or preserve natural resources for the benefit of present
p p
and future generations (sustainable).
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Challenges in Development
g p
Adequate and • Reducing inequality
qualified • Empowering
Infrastructures communities
• All i ti poverty.
Alleviating t
• Add to employment.
• Conserve natural
resources
Conducive Business
Environment
E i t
Utilization of natural
resources quality
Better coordination
among stakeholders
HR Capacity Building
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. REGIONAL DEVELOPMENT DEVELOPMENT IN THE REGION
Efforts planned to increase Efforts to empower
Local Government capacity communities across the region
So as to create a reliable and So as to create an environment
professional skills in: that allows the public to:
Providing services to the Enjoy a better quality of life,
community, progress, and peace,
M
Manage l l i
local economic I
Increased prestige, di it
d ti dignity,
resources. and self-esteem.
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. REGIONAL DEVELOPMENT
Conducted By:
Strengthening Natural Resource
Good Governance
Regional Autonomy Management
The Balance of Th
Th B l f Three Pill
Pillars R l
Role
Government
G t Business Entity
B i E tit People
P l
Running and
Creation of
create conducive Brought job creation
social interaction,
political and legal and income
economic and
environment to other generation.
political.
elements.
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Paradigm Shift :
From Government to Governance
Government Governance
P id exclusive rights f the
Provide l i i ht for th P bli affairs i a matter for with
Public ff i is tt f ith
state to regulate matters of government, civil society and
public, business world as the three main
Actors on the outside can only actors.
be included as far as the state
allows it.
it
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Development Performer:
p
Governance Paradigm
Interactions among Government, Private Business, and Society based
on the principle of transparency, accountability, participation, etc..
Manpower
Control Control
Business
Government p
People
Entity
E tit
Value Redistibution
Added through Service
Market
If those principles are fulfilled, Governance will be Good .
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Development Performer: Stakeholders
p
STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 22
24. Troika: The Pattern of Relationship
between Government Private Business and Society
Government, Business,
Society,
Nation, and the
State People
VISION
Government
Good Governance Business
Entity
dadang-solihin.blogspot.com 24