SlideShare a Scribd company logo
B A D R O T U Z Z A H R O
1 1 5 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 9
Negara vs. Pasar
Outline
Sistem Ekonomi Pasar
Sistem Ekonomi Negara (Sosialis)
Kegagalan Pasar
Kegagalan Negara
2
Sistem Ekonomi Pasar
3
Abdullah N.S (1987) : Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla Poli (1992) : Pengantar Ilmu Ekonomi I, & Ace Pratadiredja (1982)
• Ekonomi pasar mengandalkan pada interaksi kekuasaan
permintaan dan penawaran sebagai alat alokasi yang
efisien
• Dengan Kepemilikan Modal yang bebas.
Sistem
Ekonomi Pasar
• Tingkat Harga & Perubahanya
Indikator
Ekonomi
• Tujuan ekonomi – Laba
• Aktifitas ekonomi dijalankan oleh masyarakat
• Persaingan bebas
• Tidak ada intervensi pemerintah
• Harga ditentukan oleh mekanisme pasar
Ciri -Ciri
4
Kelebihan & Kelemahan
Kelebihan Kelemahan
Abdullah N.S (1987) : Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla Poli (1992) : Pengantar Ilmu Ekonomi I, & Ace Pratadiredja (1982)
5
Sistem Ekonomi Negara
(Sosialis)
6
• Kombinasi antara prinsip Kebebasan Individu dengan Kemerataan
Sosial.
Sosialis Demokrat (Leni & Stalin – Ajaran Karl Max)
• Suatu sistem ekonomi yang dipegang dan dikuasai penuh oleh negara.
Sosialis Marxisme (Karl Max)
• Alat Produksi & SD dikuasai Pemerintah
• Hak milik indvidu tidak diakui
• Kebijakan Perekonomian diatur penuh oleh Pemerintah
Ciri Ekonomi Sosialis
Abdullah N.S (1987) : Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla Poli (1992) : Pengantar Ilmu Ekonomi I, & Ace Pratadiredja (1982)
7
Kelebihan & Kelemahan
Kelebihan Kelemahan
Abdullah N.S (1987) : Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla Poli (1992) : Pengantar Ilmu Ekonomi I, & Ace Pratadiredja (1982)
8
Kegagalan Pasar
9
Hyman, David N (1989) : Microeconomics, Sumarsono, Sony (2007) : Ekonomi Mikro, Teori & Soal Latihan
Kegagalan Pasar
Hyman (1989)
Campur Tangan
Pemerintah
• suatu keadaan dimana pasar tidak
memberikan respon atas suatu produk
saat terjadi over supply maupun over
demand.
• When markets fail to achieve efficiency,
government intervention in the
economy can provide us net benefits by
influencing resource allocation in ways
that affect the kinds and quantities of
goods and services available.
• Muluk (2006) membagi peranan /
fungsi pemerintah dalam menghadapi
kegagalan yaitu fungsi alokasi,
distribusi dan stabilisasi
10
11
Penyebab Kegagalan Pasar
Eksternalitas
(Positif/Negatif)
Barang Publik Monopoli Free-rider
Informasi yang
tidak sempurna
Hyman, David N (1989) : Microeconomics, Sumarsono, Sony (2007) : Ekonomi Mikro, Teori & Soal Latihan
Kegagalan Negara
12
13
Negara (Stoddart :
Ethnonationalism
and the Failed
State)
Kuat
Lemah (Weak State)
Gagal (Failed State)
Runtuh (Collapsed
State)
Noam Chomsky
(2006)
Negara gagal adalah
negara yang sedang
atau akan mengalami
kegagalan dalam
beberapa syarat dan
tanggung jawab
utama dalam
menjalankan negara
termasuk
kedaulatannya.
Stein Eriksen (The
Theory of Failure
and the Failure of
Theory)
Pendekatan Lockean
: jika fungsi-fungsi
dasarnya tidak lagi
dipenuhi (Penyedia
Jasa)
Pendekatan
Weberian : negara
yang tidak mampu
menegakkan
monopoli
(menegakkan
kedamaian)
Rotberg (The
Nature of Nation-
State Failure )
Negara gagal dengan
indikasi keamanan
rakyat tidak bisa
dijaga, konflik etnis
dan agama tak
kunjung usai,
korupsi merajalela,
legitimasi negara
terus menipis,
ketidakberdayaan
pemerintah pusat
dalam menghadapi
masalah dalam
negeri, dan
kerawanan terhadap
tekanan luar negeri.
http://mahadarmaworld.wordpress.com/2011/02/08/mempertentangkan-indonesia-negara-gagal
Mengukur Negara Gagal
14
The Fund of Peace
(Failed State Index/FSI)
Sosial
• Demografis
• Pengungsian
• Human Fight
• Keluhan oleh
Kelompok
Politik
• HAM
• Kriminalitas Negara
• Pelayanan Publik
• Faksionalitas Elit
• Aparat Keamanan
• Intervensi
Internasional
Ekonomi
• Pembangunan tidak
merata
• Penurunan
Ekonomi
http://mahadarmaworld.wordpress.com/2011/02/08/mempertentangkan-indonesia-negara-gagal
Kritik Negara Gagal
15
Kritik Negara
Gagal
Tidak adanya kesamaan paramater yang
konkret antar akademisi
Cara pandang Barat terhadap Dunia Ketiga
Ditujukan sebagai kajian dalam legalisasi
Bantuan Kemanusiaan termasuk Intervensi
Militer
Tidak ada yang memiliki kewenangan untuk
menetukan Negara Gagal
William Easterly
& Laura Fresch
Negara Gagal Mengarah pada pembuatan
kebijakan yang membingungkan
Negara Gagal tidak bisa menghasilkan suatu
penelitian yang berguna dalam ilmu ekonomi
Tidak Memiliki Definisi yang Koheren
Tidak memberikan hal baru karena perilaku
negara tidak dapat diukur
Muncul karena alasan Politik
http://mahadarmaworld.wordpress.com/2011/02/08/mempertentangkan-indonesia-negara-gagal
P r o f . D r . W i d j a j o n o P a r t o w i d a g d 0
D e w a n E n e r g i N a s i o n a l ( D E N )
B e d a h b u k u K a r y a :
P r o f . J i m l y A s s h i d i q i e
E k o n o m i K o n s t i t u s i
16
Antara Kegagalan Pasar &
Kegagalan Pemerintah
18 – Agustus - 2010
Prof. Dr. Widjajono Partowidagd0 - Dewan Energi Nasional (DEN) : 2010
17
Ketidakadilan dalam
pengelolaan barang
publik
Kegagalan Pasar
Maka dibentuklah
Pemerintahan
Tugas pemerintah yang
utama adalah mengatasi
kegagalan pasar serta
memenuhi kebutuhan
barang publik.
Pemerintah tidak optimal
menjalankan tugas
Kegagalan Pemerintah
Meliputi permasalahan
Demokrasi &
Desentralisai
Juga Keadilas atas
Pemerataan &
Pendapatan

More Related Content

What's hot

Teori ketergantungan-1-fd
Teori ketergantungan-1-fdTeori ketergantungan-1-fd
Teori ketergantungan-1-fd
Frans Dione
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
ekonomi politik pendekatan neo-klasik
ekonomi politik pendekatan neo-klasikekonomi politik pendekatan neo-klasik
ekonomi politik pendekatan neo-klasik
Badrotuz Zahro
 
Kuliah 12 teori-ekonomi-politik-2
Kuliah 12 teori-ekonomi-politik-2Kuliah 12 teori-ekonomi-politik-2
Kuliah 12 teori-ekonomi-politik-2sucinta25tata
 
Ekonomi politik negara vs pasar
Ekonomi politik negara vs pasarEkonomi politik negara vs pasar
Ekonomi politik negara vs pasarNiken Dwi Dayanti
 
(3) SISTEM EKONOMI INDONESIA
(3) SISTEM EKONOMI INDONESIA(3) SISTEM EKONOMI INDONESIA
(3) SISTEM EKONOMI INDONESIA
Bakhrul Ulum
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
nurul khaiva
 
Pertemuan xvi, ekonomi politik internasional
Pertemuan xvi, ekonomi politik internasionalPertemuan xvi, ekonomi politik internasional
Pertemuan xvi, ekonomi politik internasional
Bagus Aji
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Bayu Rizky Aditya
 
Public choice
Public choicePublic choice
Public choice
ANISSA RATNA WIDURI
 
Ppt alfajar definisimanajemen publik
Ppt alfajar definisimanajemen publikPpt alfajar definisimanajemen publik
Ppt alfajar definisimanajemen publikAlfajar A
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
Sri Suwanti
 
Sistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesiaSistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesia
Umi Pujiati
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
Shahril Budiman Png
 
M3. sistem ekonomi indonesia
M3. sistem ekonomi indonesiaM3. sistem ekonomi indonesia
M3. sistem ekonomi indonesia
erlina na
 
Teori pilihan publik
Teori pilihan publikTeori pilihan publik
Teori pilihan publik
IhsanFarhan
 

What's hot (20)

Teori ketergantungan-1-fd
Teori ketergantungan-1-fdTeori ketergantungan-1-fd
Teori ketergantungan-1-fd
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
ekonomi politik pendekatan neo-klasik
ekonomi politik pendekatan neo-klasikekonomi politik pendekatan neo-klasik
ekonomi politik pendekatan neo-klasik
 
Kuliah 12 teori-ekonomi-politik-2
Kuliah 12 teori-ekonomi-politik-2Kuliah 12 teori-ekonomi-politik-2
Kuliah 12 teori-ekonomi-politik-2
 
Ekonomi politik negara vs pasar
Ekonomi politik negara vs pasarEkonomi politik negara vs pasar
Ekonomi politik negara vs pasar
 
(3) SISTEM EKONOMI INDONESIA
(3) SISTEM EKONOMI INDONESIA(3) SISTEM EKONOMI INDONESIA
(3) SISTEM EKONOMI INDONESIA
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
 
Pertemuan xvi, ekonomi politik internasional
Pertemuan xvi, ekonomi politik internasionalPertemuan xvi, ekonomi politik internasional
Pertemuan xvi, ekonomi politik internasional
 
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
Ekonomi politik pembangunan   agus suryonoEkonomi politik pembangunan   agus suryono
Ekonomi politik pembangunan agus suryono
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Public choice
Public choicePublic choice
Public choice
 
Ppt alfajar definisimanajemen publik
Ppt alfajar definisimanajemen publikPpt alfajar definisimanajemen publik
Ppt alfajar definisimanajemen publik
 
Ekonomi Industri BAB 1
Ekonomi Industri BAB 1Ekonomi Industri BAB 1
Ekonomi Industri BAB 1
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
 
Teori governance
Teori governanceTeori governance
Teori governance
 
Sistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesiaSistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesia
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
M3. sistem ekonomi indonesia
M3. sistem ekonomi indonesiaM3. sistem ekonomi indonesia
M3. sistem ekonomi indonesia
 
Teori pilihan publik
Teori pilihan publikTeori pilihan publik
Teori pilihan publik
 
Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6
 

Similar to negara vs pasar

Politik ekonomi-rayhan
Politik ekonomi-rayhanPolitik ekonomi-rayhan
Politik ekonomi-rayhan
BimaAmartaPrayoga
 
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptxKebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Tommy Priyatna
 
FILE_2.pdf
FILE_2.pdfFILE_2.pdf
FILE_2.pdf
MuhammadRumlubis
 
Pertemuan makro 1
Pertemuan makro 1Pertemuan makro 1
Pertemuan makro 1aanjbi
 
Neorealisme vs Neoliberalisme
Neorealisme vs NeoliberalismeNeorealisme vs Neoliberalisme
Neorealisme vs Neoliberalisme
Bilqis Putri
 
Sistem Ekonomi Pasar atau Liberal
Sistem Ekonomi Pasar atau LiberalSistem Ekonomi Pasar atau Liberal
Sistem Ekonomi Pasar atau Liberal
Hana Medina
 
P2-Fungsi-Pemerintah.pdf
P2-Fungsi-Pemerintah.pdfP2-Fungsi-Pemerintah.pdf
P2-Fungsi-Pemerintah.pdf
DesryDess
 
Sosiologi lembaga politik ekonomi
Sosiologi lembaga politik ekonomiSosiologi lembaga politik ekonomi
Sosiologi lembaga politik ekonomi
SMA Negeri 1 Pemalang
 
Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011
Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011
Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011
Ramadhani Pratama
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
nurul khaiva
 
Beberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan ok
Beberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan okBeberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan ok
Beberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan okandreaskokok
 
Dampak positif negatif kebijakan politik ekonomi masa orde baru
Dampak positif negatif kebijakan politik ekonomi masa orde baru Dampak positif negatif kebijakan politik ekonomi masa orde baru
Dampak positif negatif kebijakan politik ekonomi masa orde baru
indriendah03
 
Sistem dan pelaku ekonomi
Sistem dan pelaku ekonomiSistem dan pelaku ekonomi
Sistem dan pelaku ekonomiceppywr
 
Ek302 121074-838-2
Ek302 121074-838-2Ek302 121074-838-2
Ek302 121074-838-2
budionoutomo
 
politik ekonomi sentralistik
politik ekonomi sentralistikpolitik ekonomi sentralistik
politik ekonomi sentralistik
DavidEfendi4
 
Pengantar Ilmu Ekonomi.ppt
Pengantar Ilmu Ekonomi.pptPengantar Ilmu Ekonomi.ppt
Pengantar Ilmu Ekonomi.ppt
BangRio4
 
Spia 03
Spia 03Spia 03
Spia 03
Hanir Hapes
 
Makalah sistem Ekonomi Pertanian
Makalah sistem Ekonomi PertanianMakalah sistem Ekonomi Pertanian
Makalah sistem Ekonomi Pertaniandita wahyu
 
Bab 1-3 Pengantar Ekonomika.pptx
Bab 1-3 Pengantar Ekonomika.pptxBab 1-3 Pengantar Ekonomika.pptx
Bab 1-3 Pengantar Ekonomika.pptx
sayyidanfatchur
 

Similar to negara vs pasar (20)

Politik ekonomi-rayhan
Politik ekonomi-rayhanPolitik ekonomi-rayhan
Politik ekonomi-rayhan
 
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptxKebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
 
FILE_2.pdf
FILE_2.pdfFILE_2.pdf
FILE_2.pdf
 
Pertemuan makro 1
Pertemuan makro 1Pertemuan makro 1
Pertemuan makro 1
 
Neorealisme vs Neoliberalisme
Neorealisme vs NeoliberalismeNeorealisme vs Neoliberalisme
Neorealisme vs Neoliberalisme
 
Sistem Ekonomi Pasar atau Liberal
Sistem Ekonomi Pasar atau LiberalSistem Ekonomi Pasar atau Liberal
Sistem Ekonomi Pasar atau Liberal
 
P2-Fungsi-Pemerintah.pdf
P2-Fungsi-Pemerintah.pdfP2-Fungsi-Pemerintah.pdf
P2-Fungsi-Pemerintah.pdf
 
Sosiologi lembaga politik ekonomi
Sosiologi lembaga politik ekonomiSosiologi lembaga politik ekonomi
Sosiologi lembaga politik ekonomi
 
Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011
Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011
Quo vadis gerakan mahasiswa bemsi 2011
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
 
Beberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan ok
Beberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan okBeberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan ok
Beberapa argumen yang mendukung dan menolak perencanaan ok
 
Dampak positif negatif kebijakan politik ekonomi masa orde baru
Dampak positif negatif kebijakan politik ekonomi masa orde baru Dampak positif negatif kebijakan politik ekonomi masa orde baru
Dampak positif negatif kebijakan politik ekonomi masa orde baru
 
Sistem dan pelaku ekonomi
Sistem dan pelaku ekonomiSistem dan pelaku ekonomi
Sistem dan pelaku ekonomi
 
Revormasi di indonesia
Revormasi di indonesiaRevormasi di indonesia
Revormasi di indonesia
 
Ek302 121074-838-2
Ek302 121074-838-2Ek302 121074-838-2
Ek302 121074-838-2
 
politik ekonomi sentralistik
politik ekonomi sentralistikpolitik ekonomi sentralistik
politik ekonomi sentralistik
 
Pengantar Ilmu Ekonomi.ppt
Pengantar Ilmu Ekonomi.pptPengantar Ilmu Ekonomi.ppt
Pengantar Ilmu Ekonomi.ppt
 
Spia 03
Spia 03Spia 03
Spia 03
 
Makalah sistem Ekonomi Pertanian
Makalah sistem Ekonomi PertanianMakalah sistem Ekonomi Pertanian
Makalah sistem Ekonomi Pertanian
 
Bab 1-3 Pengantar Ekonomika.pptx
Bab 1-3 Pengantar Ekonomika.pptxBab 1-3 Pengantar Ekonomika.pptx
Bab 1-3 Pengantar Ekonomika.pptx
 

More from Badrotuz Zahro

Review Ekonomi Moneter I
Review Ekonomi Moneter IReview Ekonomi Moneter I
Review Ekonomi Moneter I
Badrotuz Zahro
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
Badrotuz Zahro
 
Economic of crime
Economic of crimeEconomic of crime
Economic of crime
Badrotuz Zahro
 
Sholat penyempurna agama dan kesehatan
Sholat penyempurna agama dan kesehatanSholat penyempurna agama dan kesehatan
Sholat penyempurna agama dan kesehatanBadrotuz Zahro
 
Kebijakan perdagangan bagian 1
Kebijakan perdagangan bagian 1Kebijakan perdagangan bagian 1
Kebijakan perdagangan bagian 1
Badrotuz Zahro
 
Kebijakan Makro untuk Perekonomian Terbuka
Kebijakan Makro untuk Perekonomian TerbukaKebijakan Makro untuk Perekonomian Terbuka
Kebijakan Makro untuk Perekonomian Terbuka
Badrotuz Zahro
 
Devisa
DevisaDevisa
Perkembangan & Kebijakan Perbankan Syariah
Perkembangan & Kebijakan Perbankan SyariahPerkembangan & Kebijakan Perbankan Syariah
Perkembangan & Kebijakan Perbankan SyariahBadrotuz Zahro
 
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikperan pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
Badrotuz Zahro
 
ekonomi politik keynesian
 ekonomi politik keynesian ekonomi politik keynesian
ekonomi politik keynesian
Badrotuz Zahro
 
2 kebijakan perdagangan
2  kebijakan perdagangan2  kebijakan perdagangan
2 kebijakan perdaganganBadrotuz Zahro
 
1 teori perdagangan internasional
1   teori perdagangan internasional1   teori perdagangan internasional
1 teori perdagangan internasionalBadrotuz Zahro
 

More from Badrotuz Zahro (12)

Review Ekonomi Moneter I
Review Ekonomi Moneter IReview Ekonomi Moneter I
Review Ekonomi Moneter I
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
Economic of crime
Economic of crimeEconomic of crime
Economic of crime
 
Sholat penyempurna agama dan kesehatan
Sholat penyempurna agama dan kesehatanSholat penyempurna agama dan kesehatan
Sholat penyempurna agama dan kesehatan
 
Kebijakan perdagangan bagian 1
Kebijakan perdagangan bagian 1Kebijakan perdagangan bagian 1
Kebijakan perdagangan bagian 1
 
Kebijakan Makro untuk Perekonomian Terbuka
Kebijakan Makro untuk Perekonomian TerbukaKebijakan Makro untuk Perekonomian Terbuka
Kebijakan Makro untuk Perekonomian Terbuka
 
Devisa
DevisaDevisa
Devisa
 
Perkembangan & Kebijakan Perbankan Syariah
Perkembangan & Kebijakan Perbankan SyariahPerkembangan & Kebijakan Perbankan Syariah
Perkembangan & Kebijakan Perbankan Syariah
 
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikperan pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
 
ekonomi politik keynesian
 ekonomi politik keynesian ekonomi politik keynesian
ekonomi politik keynesian
 
2 kebijakan perdagangan
2  kebijakan perdagangan2  kebijakan perdagangan
2 kebijakan perdagangan
 
1 teori perdagangan internasional
1   teori perdagangan internasional1   teori perdagangan internasional
1 teori perdagangan internasional
 

Recently uploaded

EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 

Recently uploaded (18)

EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 

negara vs pasar

  • 1. B A D R O T U Z Z A H R O 1 1 5 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 9 Negara vs. Pasar
  • 2. Outline Sistem Ekonomi Pasar Sistem Ekonomi Negara (Sosialis) Kegagalan Pasar Kegagalan Negara 2
  • 4. Abdullah N.S (1987) : Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla Poli (1992) : Pengantar Ilmu Ekonomi I, & Ace Pratadiredja (1982) • Ekonomi pasar mengandalkan pada interaksi kekuasaan permintaan dan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien • Dengan Kepemilikan Modal yang bebas. Sistem Ekonomi Pasar • Tingkat Harga & Perubahanya Indikator Ekonomi • Tujuan ekonomi – Laba • Aktifitas ekonomi dijalankan oleh masyarakat • Persaingan bebas • Tidak ada intervensi pemerintah • Harga ditentukan oleh mekanisme pasar Ciri -Ciri 4
  • 5. Kelebihan & Kelemahan Kelebihan Kelemahan Abdullah N.S (1987) : Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla Poli (1992) : Pengantar Ilmu Ekonomi I, & Ace Pratadiredja (1982) 5
  • 7. • Kombinasi antara prinsip Kebebasan Individu dengan Kemerataan Sosial. Sosialis Demokrat (Leni & Stalin – Ajaran Karl Max) • Suatu sistem ekonomi yang dipegang dan dikuasai penuh oleh negara. Sosialis Marxisme (Karl Max) • Alat Produksi & SD dikuasai Pemerintah • Hak milik indvidu tidak diakui • Kebijakan Perekonomian diatur penuh oleh Pemerintah Ciri Ekonomi Sosialis Abdullah N.S (1987) : Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla Poli (1992) : Pengantar Ilmu Ekonomi I, & Ace Pratadiredja (1982) 7
  • 8. Kelebihan & Kelemahan Kelebihan Kelemahan Abdullah N.S (1987) : Pengantar Ilmu Ekonomi, Carla Poli (1992) : Pengantar Ilmu Ekonomi I, & Ace Pratadiredja (1982) 8
  • 10. Hyman, David N (1989) : Microeconomics, Sumarsono, Sony (2007) : Ekonomi Mikro, Teori & Soal Latihan Kegagalan Pasar Hyman (1989) Campur Tangan Pemerintah • suatu keadaan dimana pasar tidak memberikan respon atas suatu produk saat terjadi over supply maupun over demand. • When markets fail to achieve efficiency, government intervention in the economy can provide us net benefits by influencing resource allocation in ways that affect the kinds and quantities of goods and services available. • Muluk (2006) membagi peranan / fungsi pemerintah dalam menghadapi kegagalan yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi 10
  • 11. 11 Penyebab Kegagalan Pasar Eksternalitas (Positif/Negatif) Barang Publik Monopoli Free-rider Informasi yang tidak sempurna Hyman, David N (1989) : Microeconomics, Sumarsono, Sony (2007) : Ekonomi Mikro, Teori & Soal Latihan
  • 13. 13 Negara (Stoddart : Ethnonationalism and the Failed State) Kuat Lemah (Weak State) Gagal (Failed State) Runtuh (Collapsed State) Noam Chomsky (2006) Negara gagal adalah negara yang sedang atau akan mengalami kegagalan dalam beberapa syarat dan tanggung jawab utama dalam menjalankan negara termasuk kedaulatannya. Stein Eriksen (The Theory of Failure and the Failure of Theory) Pendekatan Lockean : jika fungsi-fungsi dasarnya tidak lagi dipenuhi (Penyedia Jasa) Pendekatan Weberian : negara yang tidak mampu menegakkan monopoli (menegakkan kedamaian) Rotberg (The Nature of Nation- State Failure ) Negara gagal dengan indikasi keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri. http://mahadarmaworld.wordpress.com/2011/02/08/mempertentangkan-indonesia-negara-gagal
  • 14. Mengukur Negara Gagal 14 The Fund of Peace (Failed State Index/FSI) Sosial • Demografis • Pengungsian • Human Fight • Keluhan oleh Kelompok Politik • HAM • Kriminalitas Negara • Pelayanan Publik • Faksionalitas Elit • Aparat Keamanan • Intervensi Internasional Ekonomi • Pembangunan tidak merata • Penurunan Ekonomi http://mahadarmaworld.wordpress.com/2011/02/08/mempertentangkan-indonesia-negara-gagal
  • 15. Kritik Negara Gagal 15 Kritik Negara Gagal Tidak adanya kesamaan paramater yang konkret antar akademisi Cara pandang Barat terhadap Dunia Ketiga Ditujukan sebagai kajian dalam legalisasi Bantuan Kemanusiaan termasuk Intervensi Militer Tidak ada yang memiliki kewenangan untuk menetukan Negara Gagal William Easterly & Laura Fresch Negara Gagal Mengarah pada pembuatan kebijakan yang membingungkan Negara Gagal tidak bisa menghasilkan suatu penelitian yang berguna dalam ilmu ekonomi Tidak Memiliki Definisi yang Koheren Tidak memberikan hal baru karena perilaku negara tidak dapat diukur Muncul karena alasan Politik http://mahadarmaworld.wordpress.com/2011/02/08/mempertentangkan-indonesia-negara-gagal
  • 16. P r o f . D r . W i d j a j o n o P a r t o w i d a g d 0 D e w a n E n e r g i N a s i o n a l ( D E N ) B e d a h b u k u K a r y a : P r o f . J i m l y A s s h i d i q i e E k o n o m i K o n s t i t u s i 16 Antara Kegagalan Pasar & Kegagalan Pemerintah 18 – Agustus - 2010
  • 17. Prof. Dr. Widjajono Partowidagd0 - Dewan Energi Nasional (DEN) : 2010 17 Ketidakadilan dalam pengelolaan barang publik Kegagalan Pasar Maka dibentuklah Pemerintahan Tugas pemerintah yang utama adalah mengatasi kegagalan pasar serta memenuhi kebutuhan barang publik. Pemerintah tidak optimal menjalankan tugas Kegagalan Pemerintah Meliputi permasalahan Demokrasi & Desentralisai Juga Keadilas atas Pemerataan & Pendapatan