SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Media Pembelajaran
PPKN
untuk SMA/MA Kelas X
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Tujuan Pembelajaran
• Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen
integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan
yang Maha Esa.
• Menunjukkan sikap kerja sama dalam rangka
mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
• Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi
nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
• Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk
integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika.
INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
BAB 5
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Makna Bhinneka Tunggal Ika
Bhinneka Tunggal Ika adalah
semboyan bagi bangsa Indonesia
yang artinya walaupun berbeda-beda
namun tetap satu jua.
A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai
Bhinneka Tunggal Ika
Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
dapat menjadi dasar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, juga dapat
meminimalkan berbagai bentuk ancaman
yang dapat mengganggu keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai
Bhinneka Tunggal Ika
Aktualisasi Bidang Politik
Pada saat pemilu, setiap warga negara
memiliki hak suara.
A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai
Bhinneka Tunggal Ika
Aktualisasi Bidang Hukum dan Pemerintahan
Para penegak hukum, seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim, harus
bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar
hukum.
A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai
Bhinneka Tunggal Ika
Aktualisasi Bidang Sosial Budaya
Penerapan aktualisasi nilai-nilai
Bhinneka Tunggal Ika dalam
kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap yang mengakui,
menerima dan menghormati segala
bentuk keragaman masyarakat.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai
Bhinneka Tunggal Ika
Aktualisasi Bidang Pertahanan Keamanan
Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka
Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan
keamanan akan menumbuhkan kesadaran
cinta tanah air.
Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh
unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.
B. Konsep Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian Integrasi Nasional
B. Konsep Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
1. Pengertian Integrasi Nasional
Tipe Integritas
menurut Myron Weiner
Integrasi
nasional
Integrasi
wilayah
Integrasi
nilai
Integrasi
elit-massa
Integrasi tingkah
laku (tindakan
integratif)
B. Konsep Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2. Syarat Integrasi
William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff
menyebutkan syarat-syarat terwujudnya
integrasi adalah sebagai berikut:
1. Anggota masyarakat merasa berhasill
saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di
antara mereka.
2. Masyarakat berhasil menciptakan
kesepakatan (konsensus) bersama
mengenai norma dan nilai-nilai sosial
yang dilestarikan dan dijadikan
pedoman.
3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku
cukup lama, tidak mudah berubah, dan
dijalankan secara konsisten oleh seluruh
anggota masyarakat.
Sumpah pemuda melahirkan konsensus
mengenai tumpah darah yang satu, yaitu
tanah Indonesia; bangsa yang satu,
yaitu bangsa Indonesia; dan bahasa
yang satu, yaitu bahasa Indonesia.
B. Konsep Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
3. Sumpah Pemuda 1928 sebagai Konsensus Integrasi
Nasional
C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan
proses penyatuan perbedaan yang ada
dalam suatu negara diharapkan dapat
menciptakan keserasian dan keselarasan
secara nasional.
Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan
adanya faktor-faktor pendorong dan
penghambat.
C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Salah satu faktor pendorong, yaitu rasa
cinta tanah air di kalangan bangsa
Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam
perjuangan merebut, menegakkan, dan
mengisi kemerdekaan.
C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional
Salah satu faktor penghambat, yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam
dalam kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah,
ras, dan agama yang dianut.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Eksternal Internal
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat dibagi pada tantangan secara:
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Secara eksternal, Indonesia
menghadapi berbagai tantangan
seperti pemanasan global,
terorisme global, dinamika
lingkungan strategis kawasan
Asia-Pasifik, dan masalah
perbatasan antarnegara.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Secara internal, tantangan yang dihadapi
Indonesia adalah mengawal Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar
tetap utuh dan bersatu.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara
ditunjukan dengan tindakan warga negara yang
bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan
negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu
kelangsungan hidup masyarakat.
1. Kesadaran Warga Negara
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Bangsa Indonesia berhak dan wajib
membela serta mempertahankan
kemerdekaan dan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan
segenap bangsa dari segala ancaman.
2. Hakikat Bela Negara
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
3. Dasar Hukum Bela Negara
• Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam upaya bela negara terdapat
beberapa dasar hukum tentang kewajiban
bela negara, di antaranya sebagai berikut.
• Undang-Undang No. 29 Tahun 1954
tentang Pokok-Pokok Perlawanan
Rakyat
• Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang
Konsep Wawasan Nusantara dan
Keamanan Nasional
• Undang-Undang No. 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan Pokok Hankam
Negara RI diubah oleh Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1988
• Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang
Pemisahan TNI dengan Polri
• Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang
Peranan TNI dan Polri
• Undang-Undang No. 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
4. Kesediaan Warga Negara Melakukan Bela Negara
• Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9
Ayat (2), upaya bela negara dapat
diselenggarakan dengan:
• Pelatihan dasar kemiliteran secara
wajib
• Pengabdian sebagai prajurit Tentara
Nasional Indonesia secara sukarela
dan wajib
• Pengabdian sesuai dengan profesi
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Kesadaran dan kemampuan bela negara
dibutuhkan guna terbangunnya sistem
pertahanan negara yang bersifat semesta,
baik dalam menghadapi ancaman militer,
nonmiliter, maupun hibrida.
5. Bela Negara sebagai Bagian Pertahanan Negara
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

More Related Content

Similar to PPKn SMA kelas X K13N BAB 5.pptx

Jawaban Ujian UT Pembelajaran PKn di Sd.docx
Jawaban Ujian UT Pembelajaran PKn di Sd.docxJawaban Ujian UT Pembelajaran PKn di Sd.docx
Jawaban Ujian UT Pembelajaran PKn di Sd.docxsitiaisyah4911
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negaraMakalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negaraWarnet Raha
 
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaMakalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAlyaraisa Alpasha
 
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB I
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB IMAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB I
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB Isarinahongland
 
PPT SMA BERKIBAR, MIFTAH 1 aksi nyata.ppt
PPT SMA BERKIBAR, MIFTAH 1 aksi nyata.pptPPT SMA BERKIBAR, MIFTAH 1 aksi nyata.ppt
PPT SMA BERKIBAR, MIFTAH 1 aksi nyata.pptMiftachulHadi4
 
materi pkn kelas 8 SEMESTER 2-MINGGU 15.pptx
materi pkn kelas 8 SEMESTER 2-MINGGU 15.pptxmateri pkn kelas 8 SEMESTER 2-MINGGU 15.pptx
materi pkn kelas 8 SEMESTER 2-MINGGU 15.pptxDinoKurniawan7
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanBryan Pradinda
 
Makalah kewarganegaraan
Makalah kewarganegaraanMakalah kewarganegaraan
Makalah kewarganegaraanevi rahayu
 
PPKN Kelas 7 BAB 4.pptx
PPKN Kelas 7 BAB 4.pptxPPKN Kelas 7 BAB 4.pptx
PPKN Kelas 7 BAB 4.pptxAbdulWafi57
 
01 PP 111-120.pdf
01 PP 111-120.pdf01 PP 111-120.pdf
01 PP 111-120.pdfdewiyani41
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPandu Winandito
 
Kbk sma 02. pendidikan kewarganegaraan
Kbk sma 02. pendidikan kewarganegaraanKbk sma 02. pendidikan kewarganegaraan
Kbk sma 02. pendidikan kewarganegaraanJasmin Jasin
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILAjuliani.docx
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILAjuliani.docxCAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILAjuliani.docx
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILAjuliani.docxliadewi19
 
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptxMATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptxbudisantoso413
 
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan KebangsaanMusni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaanmusniumar
 
PPKn XI Sem 2 Persatuan da Kesatuan.pptx
PPKn XI Sem 2 Persatuan da Kesatuan.pptxPPKn XI Sem 2 Persatuan da Kesatuan.pptx
PPKn XI Sem 2 Persatuan da Kesatuan.pptxEkaRistuNurAmalia
 
Hsp psk tkt_4
Hsp psk tkt_4Hsp psk tkt_4
Hsp psk tkt_4Cuya MsNf
 
Hsp psivik tkt_4
Hsp psivik tkt_4Hsp psivik tkt_4
Hsp psivik tkt_4Khat Erin
 

Similar to PPKn SMA kelas X K13N BAB 5.pptx (20)

Jawaban Ujian UT Pembelajaran PKn di Sd.docx
Jawaban Ujian UT Pembelajaran PKn di Sd.docxJawaban Ujian UT Pembelajaran PKn di Sd.docx
Jawaban Ujian UT Pembelajaran PKn di Sd.docx
 
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negaraMakalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
Makalah membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara
 
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaMakalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB I
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB IMAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB I
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB I
 
Rang kuman pkn
Rang kuman pknRang kuman pkn
Rang kuman pkn
 
PPT SMA BERKIBAR, MIFTAH 1 aksi nyata.ppt
PPT SMA BERKIBAR, MIFTAH 1 aksi nyata.pptPPT SMA BERKIBAR, MIFTAH 1 aksi nyata.ppt
PPT SMA BERKIBAR, MIFTAH 1 aksi nyata.ppt
 
materi pkn kelas 8 SEMESTER 2-MINGGU 15.pptx
materi pkn kelas 8 SEMESTER 2-MINGGU 15.pptxmateri pkn kelas 8 SEMESTER 2-MINGGU 15.pptx
materi pkn kelas 8 SEMESTER 2-MINGGU 15.pptx
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
Makalah kewarganegaraan
Makalah kewarganegaraanMakalah kewarganegaraan
Makalah kewarganegaraan
 
PPKN Kelas 7 BAB 4.pptx
PPKN Kelas 7 BAB 4.pptxPPKN Kelas 7 BAB 4.pptx
PPKN Kelas 7 BAB 4.pptx
 
01 PP 111-120.pdf
01 PP 111-120.pdf01 PP 111-120.pdf
01 PP 111-120.pdf
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
Kbk sma 02. pendidikan kewarganegaraan
Kbk sma 02. pendidikan kewarganegaraanKbk sma 02. pendidikan kewarganegaraan
Kbk sma 02. pendidikan kewarganegaraan
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILAjuliani.docx
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILAjuliani.docxCAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILAjuliani.docx
CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILAjuliani.docx
 
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptxMATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
MATERI-WASBANG-BELA-NEGARA-DAN-RADIKALISME_PLBA-2021-1 Cabdindik Bondowoso.pptx
 
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan KebangsaanMusni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
Musni Umar: Pelajar dan Pentingnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan
 
PPKn XI Sem 2 Persatuan da Kesatuan.pptx
PPKn XI Sem 2 Persatuan da Kesatuan.pptxPPKn XI Sem 2 Persatuan da Kesatuan.pptx
PPKn XI Sem 2 Persatuan da Kesatuan.pptx
 
Hsp psk tkt_4
Hsp psk tkt_4Hsp psk tkt_4
Hsp psk tkt_4
 
Hsp psivik tkt_4
Hsp psivik tkt_4Hsp psivik tkt_4
Hsp psivik tkt_4
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (11)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

PPKn SMA kelas X K13N BAB 5.pptx

  • 1. Media Pembelajaran PPKN untuk SMA/MA Kelas X PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 2. Tujuan Pembelajaran • Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. • Menunjukkan sikap kerja sama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. • Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. • Mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA BAB 5 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 3. A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 1. Makna Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.
  • 4. A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 5. A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Aktualisasi Bidang Politik Pada saat pemilu, setiap warga negara memiliki hak suara.
  • 6. A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Aktualisasi Bidang Hukum dan Pemerintahan Para penegak hukum, seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim, harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum.
  • 7. A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia 2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Aktualisasi Bidang Sosial Budaya Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk keragaman masyarakat. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 8. A. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2. Aktualisasi Pemahaman Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Aktualisasi Bidang Pertahanan Keamanan Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air.
  • 9. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. B. Konsep Integrasi Nasional PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 1. Pengertian Integrasi Nasional
  • 10. B. Konsep Integrasi Nasional PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 1. Pengertian Integrasi Nasional Tipe Integritas menurut Myron Weiner Integrasi nasional Integrasi wilayah Integrasi nilai Integrasi elit-massa Integrasi tingkah laku (tindakan integratif)
  • 11. B. Konsep Integrasi Nasional PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 2. Syarat Integrasi William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff menyebutkan syarat-syarat terwujudnya integrasi adalah sebagai berikut: 1. Anggota masyarakat merasa berhasill saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat.
  • 12. Sumpah pemuda melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia; bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia; dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. B. Konsep Integrasi Nasional PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 3. Sumpah Pemuda 1928 sebagai Konsensus Integrasi Nasional
  • 13. C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional.
  • 14. Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya faktor-faktor pendorong dan penghambat. C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 15. C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Salah satu faktor pendorong, yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
  • 16. C. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional Salah satu faktor penghambat, yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, ras, dan agama yang dianut. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 17. D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Eksternal Internal Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi pada tantangan secara: PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 18. D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara eksternal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan strategis kawasan Asia-Pasifik, dan masalah perbatasan antarnegara. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 19. D. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap utuh dan bersatu. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 20. E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara ditunjukan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. 1. Kesadaran Warga Negara PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 21. E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 2. Hakikat Bela Negara PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 22. E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3. Dasar Hukum Bela Negara • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam upaya bela negara terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara, di antaranya sebagai berikut. • Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat • Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional • Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 • Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan Polri • Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan Polri • Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 23. E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa 4. Kesediaan Warga Negara Melakukan Bela Negara • Pendidikan Kewarganegaraan Menurut UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (2), upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan: • Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib • Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib • Pengabdian sesuai dengan profesi PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
  • 24. E. Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. 5. Bela Negara sebagai Bagian Pertahanan Negara PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/MA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN