Strategi kebijakan pelayanan kesehatan perlu memperhatikan kondisi daerah dan sumber daya yang ada serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Kebijakan pelayanan mencakup layanan primer, rujukan, tradisional, serta promotif dan preventif.

1. Strategi Kebijakan
Pelayanan Kesehatan

2. Deskripsi Singkat
Strategi Kebijakan Pelayanan Kesehatan merupakan kunci dari keberhasilan
perbaikan bidang kesehatan di Indonesia saat ini. Terutama setelah implementasi
JKN dan potensi integrasi dan kolaborasi yang semakin besar. Peluang bagi setiap
daerah untuk lebih fokus dan merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan
situasi daerahnya kini semakin terbuka. Pembiayaan pelayanan kesehatan
terpusat di bawah JKN seyogyanya tidak menjadi hambatan, namun justru
menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tidak hanya
kuratif namun juga promotif, preventif dan rehabilitatif. Keterlibatan dan
integrasi dengan pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dan penerima
layanan kesehatan lebih terbuka saat ini. Kreativitas dan inisiatif dari dinas
kesehatan daerah guna memfasilitasi, memberikan peran dan tanggung jawabnya
sangat diperlukan terutama dalam menjembatani tujuan pemangku kepentingan
dan kebutuhan di lapangan.

3. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:
 Menjelaskan strategi kebijakan pelayanan kesehatan
 Menganalisis pendekatan strategi pelayanan kesehatan
 Melakukan pengembangan strategi pelayanan kebijakan kesehatan

4. Pokok Bahasan & Sub Pokok
1. Strategi pelayanan kesehatan
 Strategi kebijakan pelayanan kesehatan
 Arah pembangunan kesehatan (kebijakan pelayanan kesehatan)
 Strategi pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan
2. Pendekatan strategi pelayanan kesehatan
 Landasan pengembangan strategi kebijakan
 Rancangan pengembangan strategi kebijakan
 Perumusan grand strategi kebijakan
3. Pengembangan strategi kebijakan pelayanan kesehatan
 Identifikasi kondisi lingkungan strategis
 Pemetaan tujuan pemangku kepentingan
 Perumusan kerangka strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan (primer, rujukan
dan tradisional)

5. Pokok Bahasan 1: Strategi
pelayanan kesehatan

6. Strategi kebijakan pelayanan kesehatan
 Kebijakan pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan kebijakan terkait
lainnya, baik di tingkat nasional maupun lokal.
 Strategi kebijakan pelayanan kesehatan perlu memperhatikan kebijakan
nasional dan memadukan dengan kondisi (tantangan dan potensi) di daerah.
 Visi misi dari kepala pemerintah daerah menjadi penting, namun inisiatif
dinas kesehatan daerah menjadi kunci dalam pengembangan kebijakan
pelayanan kesehatan.
 Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dibuat mencerminkan
kebutuhan dan mampu diikuti oleh setiap pihak dalam pelayanan kesehatan.

7. Arah pembangunan kesehatan (kebijakan
pelayanan kesehatan)
 Ruang lingkup pelayanan kesehatan mencakup perorangan (fokus pada kuratif
dan rehabilitatif) dan masyarakat (preventif dan promotif).
 Prinsip dasar kebijakan pelayanan kesehatan perlu memperhatikan prinsip
kualitas, pemerataan (equity) dan non-diskriminatif  prioritas dalam
kebijakan pembangunan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dua pihak yang bertanggung
jawab terhadap pengawasan, bertanggung jawab terhadap pembuatan SPM,
dimana perspektif dari hak masyarakat/pasien terhadap rangkaian pelayanan
kesehatan (promotif-preventif-kuratif-rehabilitatif) menjadi prioritas.
 Investasi yang tepat dan efektif perlu dirumuskan menjadi kebijakan
terutama terkait pelayanan kesehatan seiring dengan peningkatan
implementasi JKN. investasi untuk meningkatkan pengetahuan di penyedia
layanan kesehatan dan sekaligus sumber dayanya diprediksi akan
meningkatkan kesetaraan kualitas pelayanan yang diterima, terutama oleh
mereka yang memiliki ekonomi dan pendidikan rendah.

8. Strategi pelayanan kesehatan dan
pengambilan keputusan
 Pengawasan terhadap layanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat,
daerah dan masyarakat.
 Dalam rangka peningkatan akses kesehatan adalah dengan meningkatkan
kesadaran dan pemahaman di tingkat masyarakat terhadap hak dan
kewajibannya dalam pelayanan kesehatan.
 Salah satu strategi pendekatan yang dipilih untuk diberikan fokus lebih adalah
pendekatan keluarga.

9. Pokok Bahasan 2: Pendekatan
strategi pelayanan kesehatan

10. Landasan pengembangan strategi kebijakan
 Landasan pengembangan strategi kebijakan pelayanan kesehatan perlu untuk
melebur dasar pokok kebijakan untuk tiap komponen dari promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif.
 Landasan strategi kebijakan : JKN, kebijakan pemerintah pusat seperti,
Program Indonesia Sehat dalam Renstra Kemenkes 2015-2019, salah satunya
dengan pendekatan keluarga, dan kebijakan pemerintah daerah (visi misi
pemerintah daerah lokal yang dituangkan baik dalam peraturan maupun SPM).

11. 3 pilar Landasan Program Indonesia
Sehat
Paradigma
sehat
Penguatan
pelayanan
kesehatan
JKN

12. Rancangan pengembangan strategi
kebijakan
 Dalam merancang pengembangan strategi kebijakan, semua komponen
kebijakan yang ada di tingkat nasional khususnya akan menjadi pertimbangan
dan sumber daya potensi dalam merumuskan dan mengembangkan strategi
kebijakan.
 Tidak ada batasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sesuai
dengan kebutuhan daerahnya, seperti kolaborasi dengan setiap pihak terkait
untuk mencapai tujuan daerah di bidang kesehatan.

13. Perumusan grand strategi kebijakan
 perumusan grand strategi kebijakan kesehatan perlu bijak terhadap kondisi
lokal (daerah) dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan di daerah
masing-masing.
 Peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan grand strategi
kebijakan di daerah tersebut betul-betul memperhatikan kondisi dan
kebutuhan lingkungannya serta memanfaatkan dengan maksimal dan tepat
terhadap sumber daya yang dimiliki dari skema JKN terutama untuk kuratif.
 Hal tersebut juga diikuti dengan perumusan dengan lebih strategis dan
terintegrasi terkait pemenuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan
rehabilitatif dengan memastikan dan membentuk kolaborasi yang solid antara
BPJS, fasilitas kesehatan (public dan private), kepala pemerintah daerah
(bupati, walikota atau gubernur dalam visi misinya), dinas kesehatan daerah,
dan masyarakat (kader).

15. Pokok Bahasan 3: Pengembangan
strategi kebijakan pelayanan
kesehatan

16. Identifikasi kondisi lingkungan strategis
 Daerah terpencil memiliki karakteristik tersendiri yang perlu dirumuskan
secara khusus untuk dapat mengakomodir nilai dan kebijakan lokal sehingga
tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai dengan
baik.
 Pemerintah daerah perlu menginisiasi dan menjembatani antara pemberi
layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan dengan penerima layanan.
 Jika diperlukan, disediakan peluang untuk pembuatan kebijakan khusus
dengan pertimbangan lokal. Seperti contoh kelompok masyarakat indigenous
tertentu yang memerlukan kebijakan tersendiri karena karakteristiknya yang
nomaden dll.

17. Pemetaan tujuan pemangku kepentingan
 Tujuan pemangku kepentingan atau visi misi dari kepala daerah menjadi
penting karena terkait fokus dari pemerintah daerah untuk jangka waktu
tertentu.
 Peran pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan sangat penting untuk
dapat memberikan pemetaan kondisi kesehatan (bukan hanya masalah
kesehatan namun juga sumber daya dan potensinya di daerah tersebut,
termasuk masyarakat setempat) untuk menjadi pertimbangan bagi pemangku
kepentingan dalam merumuskan tujuannya
 informasi dari dinas kesehatan diharapkan dapat menjadi baseline penetapan
tujuan pemangku kepentingan. baseline ini juga memberikan kesempatan dan
ruang untuk perbaikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif ke
depannya

19. Pokok Bahasan 4: Perumusan
kerangka strategi dan kebijakan
pelayanan kesehatan (primer,
rujukan dan tradisional)

20.  Pemberi pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas dua pokok layanan
kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat
 Menurut kebijakan JKN, manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi
pemberian pelayanan dalam:
 penyuluhan kesehatan perorangan. meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai
pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan
Hepatitis-B (DPT- HB), Polio, dan Campak;
 keluarga berencana meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi
bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana; dan
disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
 skrining kesehatan diberikan secara selektif untuk mendeteksi risiko penyakit dan
mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Ketentuan pelaksanaan
akan diatur dengan Peraturan Menteri.

21.  Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur
pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal
balik baik vertikal maupun horizontal.
 Dalam sistem rujukan, pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:
 pelayanan kesehatan tingkat pertama, adalah pelayanan kesehatan perorangan
yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat
inap. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan
lainnya. Sedangkan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan
tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,
dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya
dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
 Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang
mencakup rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik
atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat
lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Sedangkan Pelayanan
Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai
dengan kemampuan fasilitas kesehatan.

22.  Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan
cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun
secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.
 Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan kesehatan tradisional
komplementer.
 Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah yang penyediaan dan sebarannya ditentukan sesuai kebutuhan dan harus
merata sesuai pemetaan kebutuhan.
 Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi
menjadi:
 pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
 pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
 Masyarakat berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan
tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
Pemerintah dalam hal ini berperan dan bertanggung jawab untuk mengatur dan
mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.