1. PELAYANAN KESEHATAN
9/26/2013 1Medicine at UMSU
DISUSUN OLEH
FIONNA MASITAH
AYUNA YASRAH
YUDA SAIDILAH RITONGA
ROBBY MAULANA S
DIAN ADRIANI
TIKA KIRANA
WIDYA SETIO PRATIWI
TITO SANTANA
DWI OCTAVIA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
T.A. 2013-2014

2. SKENARIO
Seorang Ibu hamil tua usia 40 tahun datang
ke puskesmas karena ingin melahirkan anak
pertamanya. Selama ini ia tidak pernah
memeriksakan kehamilannya ke bidan
karena ketidakmampuan biaya. Melihat
keadaaa kehamilan si Ibu kemudian
Puskesmas merujuk ibu tersebut ke rumah
sakit umum daerah. Setiba di RS Daerah,
keluarga pasien diminta uang panjar
administrasi untuk biaya perawatannya
karena pasien tidak memiliki kartu peserta
JAMPERSAL. Bagaimana kebijakan RS
untuk memberikan solusi?9/26/2013 2Medicine at UMSU

3. We don’t know
KEHAMILAN RESIKO TINGGI
DAMPAK DARI KEHAMILAN USIA TUA
9/26/2013 3Medicine at UMSU

4. Kehamilan Risiko Tinggi
• Preeklampsia
• Bayi besar >4kg
• Kelainan Bawaan
• Penyakit Menular Seksual (HIV)
• Usia <20 tahun atau >35 tahun
• Sehubungan dengan BB atau status gizi ibu
• Diabetes, Hipertensi, Anemia, Infeksi
• Polihidramnion
Med.unhas.ac.id/obgin
9/26/2013 4Medicine at UMSU

5. Dampak dari Kehamilan Usia Tua
• Perdarahan
• Persalinan prematur
• Kehamilan lewat waktu
• Gangguan pertumbuhan
• Lahir Asfiksia
• Kematian ibu dan atau janin
Med.unhas.ac.id/obgin
9/26/2013 5Medicine at UMSU

6. Learning Issue
KEBIJAKAN UU ADMINISTRASI DI RUMAH SAKIT
KRITERIA KELUARGA
SYARAT ADMINISTRASI DI RUMAH SAKIT
SISTEM RUJUKAN DARI PUSKESMAS KE RUMAH
SAKIT
PROGRAM JAMPERSAL
PROGRAM PEMERINTAH DALAM PERSALINAN
TATA CARA MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM PEMERINTAH PELAYANAN KESEHATAN
9/26/2013 6Medicine at UMSU

7. KEBIJAKAN UU ADMINISTRASI DI
RUMAH SAKIT
9/26/2013
o Pasal 2
Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila
dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan
profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan
anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit
7Medicine at UMSU

8. o Pasal 29 ayat 1e
menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat
tidak mampu atau miskin
o Pasal 29 ayat 1f
melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak
mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan
kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi
kemanusiaan;
http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-44-
2009RumahSakit.pdf
9/26/2013 8Medicine at UMSU

9. 1. Keluarga Prasejahtera
Yang dimaksud dengan keluarga prasejahtera adalah
keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan
agama, pangan, sandang, papan, kesehatan dan
keluarga berencana.
2. Keluarga sejahtera tahap 1
yang dimaksud keluarga sejahtera tahap 1 adalah
kelurga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal tetapibelum dapat memenuhi
keseluruhan kebutuhan psikologisnya, seperti
kebutuhan akan pendidikan, interaksidalam keluarga,
interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan
transportasi.
Kriteria Keluarga
9/26/2013 9Medicine at UMSU

10. 3. Keluarga Sejahtera tahap II
yang dimaksud dengan keluarga sejahtera tahap II adalah
keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
fisik dan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat
memenuhi keseluruhan- keseluruhan pengembangannya,
seperti kebutuhan untukmenabung dan informasi.
4. Keluarga sejahtera tahap III
yang dimaksud dengan keluarga sejahtera tahap III
adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi
seluruh kebutuhan fisik, sosial, psikologis dan
pengembangan, namun belum dapat memberikan
sumbangan secara teraturkepada masyarakat disekitarnya,
misalnya dalam bentuk sumbangan materil dan keuangan,
serta secara aktif menjadi pengurus lembaga
kemasyarakatan yang ada.9/26/2013 Medicine at UMSU 10

11. 5. Keluarga sejahtera tahap III plus
yang dimaksud dengan keluarga sejahtera tahap III plus
adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi
seluruh kebutuhannya serta memiliki kepedulian dan
kesertaan yang tinggi dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga disekitarnya (Azwar, 1995).
9/26/2013 Medicine at UMSU 11

12. 1. menyerahkan rujukan jampersal dari puskesmas atau
RB (Rumah Bersalin) yang bekerja sama dengan
jampersal yang asli
2. menyerahkan foto copy rujukan jampersal 2 (dua)
lembar
3. foto copy KTP(Kartu Tanda Penduduk) pasien 2 (dua)
lembar
4. foto copy KK (Kartu Keluarga) pasien 2 (dua) lembar
5. dan melampirkan foto copy surat nikah 2 (dua) lembar
yang digunakan Rumah Sakit sebagai dasar untuk
pembuatan akta lahir bayi .
SYARAT ADMINISTRASI DI
RUMAH SAKIT
9/26/2013 12Medicine at UMSU

13. • Apabila pasien belum dapat melengkapi persyaratan
sebagai pasien Jampersal maka pasien dapat didaftar
sementara sebagai pasien umum sampai pasien dapat
melengkapi persyaratan sebagai pasien jampersal dengan
batas waktu 2x24 jam sesuai kebijakan yang ditetapkan
oleh Direktur RSUD Kota (Kemenkes RI, 2011).
9/26/2013 Medicine at UMSU 13

14. • Dengan tiga gradasi penyakit yakni sakit ringan, sakit
sedang dan sakit parah. Untuk penyakit ringan tidak
memerlukan pelayanan canggih. Namun sebaliknya,
untuk penyakit yang sudah parah tidak cukup hanya
dengan pelayanan yang sederhana, melainkan
memerlukan pelayanan yang sangat spesifik. Oleh sebab
itu, perlu dibedakan adanya tiga pelayanan yakni:
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health
care). Bentuk pelayanan adalah puskesmas, puskesmas
pembantu, puskesmas keliling dan balkesmas
(Notoatmodjo, 2011).
Sistem Rujukan dari
Puskesmas Ke Rumah Sakit
9/26/2013 14Medicine at UMSU

15. 2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health
services). Pelayanan kesehatan jenis diperlukan oleh
kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap,
yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan
kesehatan primer (Notoatmodjo, 2011).
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health
services). Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh
kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat
ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder
(Notoatmodjo, 2011).
9/26/2013
15Medicine at UMSU

16. • Rujukan dibedakan menjadi 2 yakni:
 Rujukan medis;dengan upaya penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan pasien (Notoatmodjo, 2011).
 Rujukan kesehatan masyarakat; dengan upaya
pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan
kesehatan (promosi) (Notoatmodjo, 2011).
9/26/2013 16Medicine at UMSU

17. posyandu posyandu posyandu posyandu
MASYARAKAT
Puskesmas pembantu
Puskesmas /Balkesmas
Rumah sakit tipe C
Rumah sakit tipe B
Rumah sakit tipe A
PROVINSI
KABUPATEN
KECAMANTAN
KELURAHAN
Dokter praktik
swasta bidan
praktik poliklinik
SKEMA SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN
DI INDONESIA
9/26/2013 17Medicine at UMSU

18.  JAMPERSAL (Jaminan Persalinan)
adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang
meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan,
pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan
dan pelayanan banyi baru lahir (Kemenkes RI, 2011).
Program JAMPERSAL
9/26/2013 18Medicine at UMSU

19. Ruang Lingkup JAMPERSAL
a. PELAYANAN PERSALINAN TINGKAT PERTAMA
 Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan
yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten
dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan
kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas
termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir,
termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat
terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan
bayi baru lahir) tingkat pertama (Kemenkes RI, 2011).
9/26/2013 19Medicine at UMSU

20. b. PELAYANAN PERSALINAN TINGKAT LANJUTAN
• Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan
yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialistik, terdiri
dari pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu
hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi dan
komplikasi, di rumah sakit pemerintah dan swasta yang
tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali
pada kondisi kedaruratan (Kemenkes RI, 2011).
9/26/2013 20Medicine at UMSU

21. Paket Manfaat Jaminan Persalinan
1. Pemeriksaan kehamilan (ANC)
Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tata laksana
pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA. Selama
hamil sekurang-kurangnya ibu hamil diperiksa sebanyak
4 kali dengan frekuensi yang dianjurkan sebagai berikut:
a. 1 kali pada triwulan pertama
b. 1 kali pada triwulan kedua
c. 2 kali pada triwulan ketiga
2. Persalinan normal
3.Pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan
4. Pelayanan bayi baru lahir normal
9/26/2013 21Medicine at UMSU

22. 5. Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi
6. Pelayanan pasca keguguran
7. Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar
8. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar
9. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi
dasar
10. Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko
tinggi
11. Penanganan rujukan pasca keguguran
12. Penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET)
9/26/2013 22Medicine at UMSU

23. 13. Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif
14. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi
komprehensif
15. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi
komprehensif
16. Pelayanan KB pasca persalinan (Kemenkes RI, 2011).
9/26/2013 23Medicine at UMSU

24. 1. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah
jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara
menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan
promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang
diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta
yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
2. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan
pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan
kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas
termasuk pelayanan KB pascapersalinan dan pelayanan
bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan.
Program Pemerintah dalam
Persalinan
9/26/2013 24Medicine at UMSU

25. 3. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen
perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas
Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten/Kota dengan
penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan
pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan
kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
4. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan
sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
pelayanankesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
TNI/POLRI, dan Swasta.
5. Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi
Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai
kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri
(kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.9/26/2013 Medicine at UMSU 25

26. 6.Rumah Sakit Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) adalah Rumah Sakit yang
mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan
obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi
komprehensif.
7. Bidan Praktik Mandiri adalah praktik bidan swasta
perorangan (Kemenkes RI, 2011).
9/26/2013 Medicine at UMSU 26

27. 1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar
berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.
2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus
menunjukkan kartu yang keabsahan kepesertaannya
merujuk kepada daftar masyarakat miskin yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan
SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali
pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan
penyakitnya
Tata Cara Mendapat
Pelayanan Kesehatan
9/26/2013 27Medicine at UMSU

28. 3. Apabila peserta JAMKESMAS memerlukan pelayanan
kesehatan rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan
dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum
mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus
emergency.
4. Pelayanan rujukan sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas
meliputi :
a. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah
Sakit, BKMM/ BBKPM /BKPM/BP4/BKIM.
b. Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
c. Pelayanan obat-obatan
d. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik
9/26/2013 28Medicine at UMSU

29. 5. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di
BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit
peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan
surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan
Administrasi Terpadu RumahSakit (PPATRS).
6. Untuk memperoleh pelayanan rawat inap di
BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit
peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan
surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan
Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS).
Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh
petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap,
petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan SKP dan
peserta selanjutnya memperoleh pelayanan rawat inap.
9/26/2013 Medicine at UMSU 29

30. 7. Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di IGD termasuk
kasus gawat darurat di
BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan Rumah Sakit
peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan
surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan
Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS).
8. Bila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta atau
SKTM sejak awal sebalum mendapatkan pelayanan
kesehatan, maka yang bersangkutan di beri waktu
maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu
tersebut. Pada kondisi tertentu dimana ybs belum mampu
menunjukkan identitas sebagaimana dimaksud diatas
maka Direktur RS dapat menetapkan status miskin atau
tidak miskin yang bersangkutan (Depkes RI,2008).
9/26/2013 Medicine at UMSU 30

31.  Jamkesmas
- Jamkesda
- JamKesos
 Jampersal
 Jamsostek
 Asabri
 Askes
 Taspen
 Jaminan Hari Tua
(JHT)
 Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan (JPK)
 Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK)
 TH-LHK
9/26/2013
Program Pemerintah
Pelayanan Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
31Medicine at UMSU

32. REFERENSI
• Azwar, A., 1995. Pengantar Pelayanan Dokter
Keluarga. Jakarta: Ikatan Dokter Indoensia. Hal: 30.
• Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI).,
2008. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS) 2008. Jakarta. Hal: 13-14.
Avalaible
from:http://cianjurkab.go.id/content/static/pdf/jamkesmas
.pdf. {Accesed 18 September 2013}.
• Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes
RI)., 2011. Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
Avalaible from: http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-
content/uploads/2011/05/Buku-Juknis-
Jampersal_Final_versi-cetak1.pdf. {Accesed 16
September 2013}9/26/2013 32Medicine at UMSU

33. • Med.unhas.ac.id/obgin
• Notoatmodjo,S., 2011. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan
Seni. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.hal:85-108.
• http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-44-
2009RumahSakit.pdf
• http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/bpjs
• http://www.bpjs.info/program
9/26/2013 33Medicine at UMSU