1. Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan sumber data yang relevan dengan kebijakan UKM, termasuk identifikasi masalah, analisis, dan formulasi kebijakan.
2. Dijelaskan pula prinsip-prinsip dasar UKM serta tujuan penguatan UKM di Indonesia.
3. Beberapa opsi kebijakan dirumuskan untuk meningkatkan pelaksanaan UKM di puskesmas perkotaan dan pedesaan.
Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa poin analisis kebijakan UKM yang dapat diambil antara lain:
1. Kesesuaian kebijakan UKM dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti Perpres 72/2012 dan UU No. 23/2014 tentang pembagian kerja UKM antara pemerintah pusat, propinsi, dan daerah.
2. Efektivitas pelaksanaan UKM di tingkat primer oleh puskesmas dengan mengutamakan upaya promotif-prevent
Menyusun indikator mutu rumah sakit adalah tugas yang gampang-gampang susah. Gampang karena bentuknya pecahan sederhana. Susah karena konsekuensinya besar. Berikut saya menyumbangkan pemikiran untuk menyusun indikator mutu dengan bekal latihan selama kuliah dan pengamatan selama proses akreditasi. Tulisan ini pernah dimuat di Web Mutu Pelayanan Kesehatan dengan tautan: http://www.mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/1986
Semoga bermanfaat, salam!
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur indeks kepuasan masyarakat dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan, yang terdiri atas 14 aspek seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kompetensi petugas, kecepatan pelayanan, biaya pelayanan, dan lingkungan pelayanan. Dokumen ini juga menjelaskan metode pengukuran kepuasan pasien dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui monitoring, evalu
Latar Belakang untuk Kebijakan Kualitas Nasional dalam Sistem KesehatanNasiatul Salim
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang kebijakan kualitas sistem kesehatan nasional.
2. Ia menjelaskan konsep dan pendekatan kualitas serta pengaruh internasional dari organisasi seperti Dewan Eropa dan WHO.
3. Kerangka kerja dan prinsip-prinsip untuk strategi kualitas nasional dijelaskan beserta contoh kebijakan dan metode yang telah diterapkan negara angg
Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa poin analisis kebijakan UKM yang dapat diambil antara lain:
1. Kesesuaian kebijakan UKM dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti Perpres 72/2012 dan UU No. 23/2014 tentang pembagian kerja UKM antara pemerintah pusat, propinsi, dan daerah.
2. Efektivitas pelaksanaan UKM di tingkat primer oleh puskesmas dengan mengutamakan upaya promotif-prevent
Menyusun indikator mutu rumah sakit adalah tugas yang gampang-gampang susah. Gampang karena bentuknya pecahan sederhana. Susah karena konsekuensinya besar. Berikut saya menyumbangkan pemikiran untuk menyusun indikator mutu dengan bekal latihan selama kuliah dan pengamatan selama proses akreditasi. Tulisan ini pernah dimuat di Web Mutu Pelayanan Kesehatan dengan tautan: http://www.mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/1986
Semoga bermanfaat, salam!
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur indeks kepuasan masyarakat dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan, yang terdiri atas 14 aspek seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kompetensi petugas, kecepatan pelayanan, biaya pelayanan, dan lingkungan pelayanan. Dokumen ini juga menjelaskan metode pengukuran kepuasan pasien dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui monitoring, evalu
Latar Belakang untuk Kebijakan Kualitas Nasional dalam Sistem KesehatanNasiatul Salim
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang kebijakan kualitas sistem kesehatan nasional.
2. Ia menjelaskan konsep dan pendekatan kualitas serta pengaruh internasional dari organisasi seperti Dewan Eropa dan WHO.
3. Kerangka kerja dan prinsip-prinsip untuk strategi kualitas nasional dijelaskan beserta contoh kebijakan dan metode yang telah diterapkan negara angg
Strategi kebijakan pelayanan kesehatan perlu memperhatikan kondisi daerah dan sumber daya yang ada serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Kebijakan pelayanan mencakup layanan primer, rujukan, tradisional, serta promotif dan preventif.
Standar pelayanan keperawatan. By. Pangestu Chaesar S. Dkk Pangestu S
Makalah ini membahas tentang standar pelayanan keperawatan yang meliputi 4 standar yaitu sistem manajemen mutu, regulasi mutu pelayanan kesehatan, standar pelayanan keperawatan, dan fasilitas serta peralatan. Makalah ini disusun oleh 8 mahasiswa keperawatan Politeknik Kesehatan Kemkes Tanjungpinang."
Dokumen tersebut membahas tentang standar, tujuan, dan unsur penilaian kepemimpinan dan perencanaan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk memimpin perencanaan program tersebut, menetapkan prioritas, memberikan dukungan sumber daya, dan menginformasikan perkembangannya kepada seluruh staf.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan kebijakan program kesehatan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti sistem kebijakan, komponen kebijakan, proses kebijakan, analisis kebijakan, masalah dan isu kebijakan, serta kebijakan kesehatan. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa keb
Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan sumber data UKM, identifikasi masalah kesehatan secara sistematis, dan analisis kebijakan UKM. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penentuan prioritas masalah kesehatan berdasarkan besaran masalah, kerugian, dan ketersediaan sumber daya serta penelusuran akar masalah secara sistematis untuk mencegah masalah terulang.
1. Dokumen tersebut membahas kesiapan enam Puskesmas di Kota Lhokseumawe, Indonesia dalam mengimplementasikan akreditasi untuk memenuhi persyaratan menjadi fasilitas kesehatan primer di era Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2015.
2. Kondisi saat ini menunjukkan belum ada Puskesmas di kota tersebut yang pernah diakreditasi atau dievaluasi kinerjanya, padahal akreditasi menjadi syarat wajib bagi fas
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiranSanto Prang
Standar akreditasi puskesmas membahas pengidentifikasian kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di puskesmas melalui kerjasama dengan masyarakat dan sektor terkait. Kebutuhan tersebut kemudian dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan maternal dan neonatal di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Depok. Sistem rujukan harus berjalan dengan baik untuk mencegah kematian ibu dan bayi, dengan prinsip rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan primer hingga tersier.
Akreditasi puskesmas dan klinik bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat dengan menilai kesesuaian proses pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan pemerintah. Proses akreditasi meliputi penilaian oleh tim surveyor berdasarkan instrumen standar, pengumpulan rekomendasi, hingga penerbitan sertifikat oleh komisi akreditasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang program logika, teori program, dan standar penulisan laporan evaluasi realistik.
2. Metode evaluasi realistik digunakan untuk mengevaluasi program kesehatan dengan menjelaskan apa yang berhasil, untuk siapa, dan dalam konteks apa.
3. Dokumen tersebut memberikan contoh program logika dan teori program untuk mencapai sasaran Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019.
Dokumen ini merupakan contoh program kerja peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit yang mencakup tujuan, kegiatan, indikator, sasaran, jadwal, dan evaluasi pelaksanaan program. Program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan klinis, manajemen, dan keselamatan pasien melalui kegiatan seperti clinical pathway, manajemen resiko, penilaian kinerja, dan monitoring & evaluasi berkala.
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mengenai dasar - Dasar Administrasi Kesehatan, pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan. Sebagai bahan bacaan pelatihan.
Modul ini membahas konsep dasar rujukan kesehatan dan kegiatan yang tercakup dalam sistem rujukan seperti pengiriman pasien, spesimen, pengetahuan, dan informasi. Tujuan rujukan darurat kebidanan adalah memberikan perawatan terbaik dan kerjasama antar fasilitas kesehatan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang nilai, sumber data, dan analisis kebijakan UKM.
2. Terdapat identifikasi sejumlah isu strategis UKM dan pemetaan pemangku kepentingan.
3. Dibahas pula beberapa opsi kebijakan untuk penguatan pelaksanaan UKM di Indonesia.
Strategi kebijakan pelayanan kesehatan perlu memperhatikan kondisi daerah dan sumber daya yang ada serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Kebijakan pelayanan mencakup layanan primer, rujukan, tradisional, serta promotif dan preventif.
Standar pelayanan keperawatan. By. Pangestu Chaesar S. Dkk Pangestu S
Makalah ini membahas tentang standar pelayanan keperawatan yang meliputi 4 standar yaitu sistem manajemen mutu, regulasi mutu pelayanan kesehatan, standar pelayanan keperawatan, dan fasilitas serta peralatan. Makalah ini disusun oleh 8 mahasiswa keperawatan Politeknik Kesehatan Kemkes Tanjungpinang."
Dokumen tersebut membahas tentang standar, tujuan, dan unsur penilaian kepemimpinan dan perencanaan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk memimpin perencanaan program tersebut, menetapkan prioritas, memberikan dukungan sumber daya, dan menginformasikan perkembangannya kepada seluruh staf.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan kebijakan program kesehatan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti sistem kebijakan, komponen kebijakan, proses kebijakan, analisis kebijakan, masalah dan isu kebijakan, serta kebijakan kesehatan. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa keb
Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan sumber data UKM, identifikasi masalah kesehatan secara sistematis, dan analisis kebijakan UKM. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penentuan prioritas masalah kesehatan berdasarkan besaran masalah, kerugian, dan ketersediaan sumber daya serta penelusuran akar masalah secara sistematis untuk mencegah masalah terulang.
1. Dokumen tersebut membahas kesiapan enam Puskesmas di Kota Lhokseumawe, Indonesia dalam mengimplementasikan akreditasi untuk memenuhi persyaratan menjadi fasilitas kesehatan primer di era Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2015.
2. Kondisi saat ini menunjukkan belum ada Puskesmas di kota tersebut yang pernah diakreditasi atau dievaluasi kinerjanya, padahal akreditasi menjadi syarat wajib bagi fas
3 standar akreditasi puskesmas tanpa lampiranSanto Prang
Standar akreditasi puskesmas membahas pengidentifikasian kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di puskesmas melalui kerjasama dengan masyarakat dan sektor terkait. Kebutuhan tersebut kemudian dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan maternal dan neonatal di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Depok. Sistem rujukan harus berjalan dengan baik untuk mencegah kematian ibu dan bayi, dengan prinsip rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan primer hingga tersier.
Akreditasi puskesmas dan klinik bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat dengan menilai kesesuaian proses pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan pemerintah. Proses akreditasi meliputi penilaian oleh tim surveyor berdasarkan instrumen standar, pengumpulan rekomendasi, hingga penerbitan sertifikat oleh komisi akreditasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang program logika, teori program, dan standar penulisan laporan evaluasi realistik.
2. Metode evaluasi realistik digunakan untuk mengevaluasi program kesehatan dengan menjelaskan apa yang berhasil, untuk siapa, dan dalam konteks apa.
3. Dokumen tersebut memberikan contoh program logika dan teori program untuk mencapai sasaran Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019.
Dokumen ini merupakan contoh program kerja peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit yang mencakup tujuan, kegiatan, indikator, sasaran, jadwal, dan evaluasi pelaksanaan program. Program ini bertujuan meningkatkan mutu pelayanan klinis, manajemen, dan keselamatan pasien melalui kegiatan seperti clinical pathway, manajemen resiko, penilaian kinerja, dan monitoring & evaluasi berkala.
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mengenai dasar - Dasar Administrasi Kesehatan, pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan. Sebagai bahan bacaan pelatihan.
Modul ini membahas konsep dasar rujukan kesehatan dan kegiatan yang tercakup dalam sistem rujukan seperti pengiriman pasien, spesimen, pengetahuan, dan informasi. Tujuan rujukan darurat kebidanan adalah memberikan perawatan terbaik dan kerjasama antar fasilitas kesehatan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang nilai, sumber data, dan analisis kebijakan UKM.
2. Terdapat identifikasi sejumlah isu strategis UKM dan pemetaan pemangku kepentingan.
3. Dibahas pula beberapa opsi kebijakan untuk penguatan pelaksanaan UKM di Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas tentang nilai, sumber data, dan analisis kebijakan UKM.
2. Beberapa poin penting yang diangkat adalah definisi nilai sosial, jenis-jenis norma sosial, dan sumber data primer, sekunder, serta tersier yang digunakan dalam analisis kebijakan.
3. Dokumen ini juga membahas langkah-langkah penetapan prioritas masalah kesehatan dan analisis isu strategis dalam merumuskan keb
Model PRECEDE-PROCEED merupakan kerangka kerja komprehensif untuk menilai kesehatan dan kualitas hidup serta merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat. Model ini terdiri dari 9 tahapan untuk diagnosis masalah kesehatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program.
BAB I membahas tentang latar belakang perencanaan program kesehatan yang meliputi 5 langkah pokok yaitu analisis situasi, identifikasi masalah, menetapkan tujuan, memilih alternatif kegiatan, dan menyusun rencana operasional. BAB II membahas pengertian perencanaan, aspek-aspeknya, cirinya, serta teknik menetapkan prioritas masalah dan jalan keluar melalui skoring, non skoring, dan memilih prioritas berdasarkan
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi promosi kesehatan menggunakan model Precede-Proceed yang terdiri dari delapan tahapan mulai dari pengkajian awal, diagnosis, penetapan prioritas masalah, tujuan, metode, dan media promosi kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang advokasi dalam upaya promosi kesehatan. Secara garis besar, dokumen menjelaskan konsep dasar advokasi kesehatan, tujuan, sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaannya mulai dari analisis, penyusunan strategi, pelibatan mitra, hingga evaluasi. Dokumen ini bertujuan membantu memahami konsep dan tahapan advokasi kesehatan.
[RANGKUMAN] BAHAN BACAAN MODUL 7 - Pemantauan dan Evaluasi Program.pdfAmarAhmad13
Modul membahas tentang tahap pemantauan dan evaluasi program KKN TKWU. Kegiatan pemantauan dilakukan selama pelaksanaan KKN untuk menilai kemajuan program, sedangkan evaluasi dilakukan di akhir untuk menilai capaian program. Kedua kegiatan menggunakan berbagai instrumen seperti wawancara dan observasi lapangan untuk menilai pencapaian tujuan.
Chapter 5 Buku The Health care Quality BookNasiatul Salim
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas perjalanan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan dan beberapa tonggak bersejarah penting dalam pengembangan pengukuran kualitas.
2. Lima kejadian penting dalam perjalanan pengukuran kualitas diidentifikasi, termasuk strategi, konsep pengukuran, pengembangan definisi, pengumpulan data, dan analisis data.
3. Beberapa sumber referensi penting d
Makalah ini membahas tentang risk assessment tools dan asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks. Risk assessment tools digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan merencanakan tindakan pencegahan, sedangkan asuhan antenatal bertujuan memberikan informasi kesehatan kepada ibu hamil agar persalinan berjalan lancar.
Dokumen tersebut membahas tentang standar profesi dan pelayanan profesi tenaga kesehatan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan delapan kompetensi utama tenaga kesehatan masyarakat beserta indikatornya, landasan konsep ilmu kesehatan masyarakat, penerapannya di Indonesia, serta kode etik profesi kesehatan masyarakat Indonesia yang terdiri dari dua bab.
Analisa situasi dan identifikasi masalah UMJ Kel 1.docxAjengSekarDewanty
Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data untuk merencanakan program kesehatan dengan melakukan identifikasi masalah, prioritas, dan pemecahan masalah. Terdapat lima aspek analisis situasi menurut HL Blum yaitu analisis derajat kesehatan, perilaku kesehatan, lingkungan fisik, biologis dan sosial, faktor genetika dan kependudukan, serta program dan pelayanan kesehatan.
Model PRECEDE-PROCEED adalah model perencanaan program promosi kesehatan yang terdiri atas 9 fase, dimulai dari diagnosis sosial hingga evaluasi hasil. Model ini menekankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas proses kebijakan kesehatan dan peran bukti penelitian dalam keputusan kebijakan kesehatan. Dibahas siklus kebijakan yang terdiri dari penentuan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan. Juga dibahas pentingnya bukti penelitian dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk memahami masalah dan memilih alternatif ke
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan pangan dan gizi. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dan definisi kebijakan serta analisis kebijakan, kebijakan pangan dan gizi Indonesia beserta tujuan dan sasarannya, serta proses perumusan kebijakan menurut beberapa ahli. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran analis kebijakan dalam membantu perumusan kebij
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
MI-3 Startegi Upaya Kesehatan
1.
2. Nilai Dan Sumber Data
UKM
1
2
3
Pokok
Bahasan
Formulasi Pilihan
Kebijakan UKM4
5 Pemantauan
Dan Evaluasi Terhadap
Kebijakan UKM
Identifikasi Secara
Sistemik
Terhadap Berbagai
Evidance
Analisis Kebijakan UKM
4. • Nilai : suatu kualitas atau penghargaan terhadap
sesuatu dasar penentu tingkah laku
• Nilai dalam masyarakat /nilai sosial adalah petunjuk-
umum yang telah berlangsung lama mengarahkan
tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
5. Ciri-ciri Nilai Sosial
1. Hasil interaksi sosial antar warga
masyarakat;
2. Hasil penularan dari orang lai
3. Terbentuk dari proses sosialisasi,
4. Bagian dari usaha pemenuhan
kebutuhan dan kepuasan
manusia,
5. Melibatkan emosi atau perasaan;
6. Membentuk pengembangan diri
seseorang : positif / negatif;
7. Cenderung berkaitan antara satu
dan yang lain membentuk pola
dan sistem sosial
6. 4. Menyesuaikan perubahan sosial,
5. Bisa mengalami perubahan
1. Perwujudan dari nilai
2. Terdapat kaidah/aturan pada tindakan
3. Sanksi bagi pelanggarnya.
NORMA SOSIAL
7. Sebagai pedoman tingkah laku di
masyarakat,
Sebagai alat untuk menertibkan
kehidupan sosial
Sebagai sistem kontrol sosial.
1
2
3
8. 1. Sebagai pedoman
tingkah laku di
masyarakat,
2. Sebagai alat untuk
menertibkan kehidupan
sosial
3. Sebagai sistem kontrol
sosial.
11. 1. Data primer,
2. Data sekunder
3. Data tertier hasil analisis
dari data primer dan data sekunder
Disebut juga informasi.
12. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui protokol
penelitian atau desain penelitian.
Pada pengumpulan data primer, terletak di masyarakat
sumber data melalui survei epidemiologi, pengamatan
epidemiologi dan penyaringan.
SUMBER DATA PRIMER
Morbiditas: survei wawancara kesehatan, survei kesehatan
masyarakat, survei catatan kesehatan, dan survei penyakit
tertentu.
13. Data Sekunder
Data dari hasil studi peneliti lain yang dikumpulkan.
Data sekunder kesehatan masyarakat diperoleh
dari fasilitas pelayanan kesehatan :
Rumah Sakit,
Puskesmas,
Asuransi Kesehatan,
Asuransi Kecelakaan,
Pemeriksaan Fisik Berkala
Pemeriksanaan laboratorium.
14. DI INDONESIA, DATA SEKUNDER DAPAT DIKUMPULKAN
MELALUI:
1. Data rumah sakit melalui formulir, termasuk Sistem
Laporan Rumah Sakit.
2. Data dari puskesmas untuk dilaporkan ke tingkat atas
melalui laporan bulanan dan laporan tahunan yang disebut
SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu
Puskesmas).
15. DI INDONESIA, DATA SEKUNDER DAPAT DIKUMPULKAN
MELALUI (lanjutan) :
3. Instansi yang berhubungan dengan kesehatan
baik pada tingkat nasional seperti Dinas Kesehatan,
Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan, dan
tingkat internasional seperti WHO juga mengumpulkan
jenis data sekunder yang dapat kita lihat melalui
sajian Riskesdas, Risfaskes, SDKI, Population and Vital
Statistics Report, Epidemiological Report dan lain-lain.
17. 5 (Lima) langkah menyusun prioritas masalah
berdasarkan Ad Hoc Committee (WHO 1996):
1. pertimbangan dari apa yang menjadi beban
penyakit
2. mengapa beban penyakit tersebut masih ada
3. kebijakan pembiayaan yang ada dapat intervensi
masalah yang ada
4. kebijakan pembiayan efektif solusi intervensi di masa
mendatang
5. Apa saja sumber daya yang ada saat ini untuk
masalah beban penyakit tersebut.
PENENTUAN MASALAH KESEHATAN /
PELAYANAN PRIORITAS DI WILAYAH
19. 1. Metode Matematika
Lima kriteria :
a. Luasnya Masalah (Magnitude),
b. Berat Kerugian Yang Ditimbulkan (Severity);
c. Ketersediaan Sumberdaya (Vulnerability),
d. Dukungan Politis Dan Masyarakat
(Community And Political Concerns) Dan
e. Ketersediaan Data (Affordability)
20. 2. Metode Delbeque
Metode ini menggunakan cara kualitatif panel
Expert untuk menentukan prioritas masalah.
Para pakar akan menetapkan kriteria yang
disepakati bersama,memberikan bobot
masalah dan menentukan skoringnya.
21. 3. Metode Delphi
Metode ini mirip seperti metode Delbeque
namun menggunakan diskusi terbuka dengan
mengajukan pendapat masing-masing
tentang masalah yang perlu diberi prioritas.
22. 4. Metode Disease Burden
Metode ini menggunakan teknik perhitungan
yang canggih dan kompleks melibatkn data
dan hari produktif yang hilang
yang disebabkan oleh masing-masing
masalah melalui perhitungan DALY
(Disease Adjusted Life Year).
23. 5. Metode perbandingan
Perbandingan antara pencapaian dengan
target yang ditetapkan untuk setiap
program
Metode ini menggunakan perbandingan target
yang ditetapkan dengan hasil capaian program
dalam kurun waktu satu tahun.
24. 1. Metode Analisis Pembiayaan (Cost Analysis)
atau Efektifitas Efisiensi
2. Metode Hanlon 4 kriteria:
1) besamya masalah (magnitude);
2) tingkat kegawatan masalah (emergency/seriousness);
3) kemudahan penanggulangan masalah (causability) dan
4) dapat atau tidaknya program dilaksanakan menggunakan istilah
PEARL (appropriateness, economic feasibility, acceptability,
resource availability, legality) faktor.
2 (Dua) Metode Dalam Penetapan Prioritas
Pemecahan Masalah Untuk Intervensi
25. adalah sebuah
proses untuk
mencari dan
menentukan
penyebab utama
dari masalah
Penelusuran akar masalah secara
sistematik dan komprehensif
26. 1. Untuk memperbaiki sebuah sistem yang lebih baik
sehingga mampu mencegah masalah yang sama
terjadi kembali
2. Membantu sebuah organisasi kesehatan untuk
mengidentifikasi resiko atau titik lemah dalam
proses, penyebab sistemik, dan hal-hal yang bisa
dilakukan sebagai tindakan korektif
Penelusuran akar masalah
27. sebuah desain untuk menjawab tiga pertanyaan
(1) Apa yang terjadi ?
(2) Mengapa hal itu terjadi ?
(3) Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah
hal tersebut kembali terjadi.
Penelusuran akar masalah :
28. 1. Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagrams/Ishikawa Diagrams/
Cause Effect Diagrams). digunakan dalam sebuah tim untuk
mengkategorikan penyebab potensial suatu masalah serta
menjelaskan hubungan sebab-akibat dari seuatu masalah.
Lebih terstruktur dan dapat mengajarkan pada tim dan
individu mengenai proses/prosedur yang berlaku melalui
proses yang dilakukan.
Metode penelusuran akar masalah
secara sistematik dan komperhensif :
29.
30. 2. Pohon Masalah/ Why-why Tree Diagram/
Five Why Tree Diagram
Menggali penyebab persoalan dengan bertanya “mengapa”
sampai lima level
Merinci masalah pokok menjadi pertanyaan-pertanyaan
kembali sehingga penentuan masalah lebih jelas
dan komperhensif.
31. dibuat berdasarkan pembalikan pernyataan negatif
dari pohon masalah menjadi positif serta memodifikasi
penyebab agar mengarah pada efek yang diinginkan.
Identifikasi penyebab masalah melalui Brainstorming
atau FGD dilakukan berulang sampai tidak lagi dapat
menjawab pertanyaan dari penyebab masalahnya.
dilanjutkan dengan pohon tujuan sebagai langkah
yang diambil untuk menggambarkan situasi di masa
depan yang diinginkan.
32.
33. Penetapan isu strategis
Suatu isu akan menjadi strategis apabila berada pada
kondisi/situasi yang jika tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka
panjang.
34. Hal-hal yang menjadi pertimbangan
dalam menentukan isu strategis
(1) Aktual
(2) Problem
(3) Kekhalayakan
(4) Layak
35. dampaknya yang signifikan dengan karateristik
bersifat penting,
mendasar,
mendesak
menentukan tujuan
organisasi.
Isu strategis
36. Tolak Ukur Analisa Isu Strategis Terdiri
aktual
urgensi
relevansi
dampak positif
kesesuaian
sensitivitas
37. Tujuan
1. Mengidentifikasi sekelompok orang atau institusi
yang dapat mempengaruhi program/kebijakan
(baik secara positif/negatif);
2. Mengantisipasi bentuk pengaruh yang
diberikan kepada program/kebijakan (baik secara
positif/negatif);
Pemetaan pemangku kepentingan
3. Mengembangkan strategi untuk mendapatkan
dukungan terbaik yang paling efektif pada
program/kebijakan yang dibuat
4. Mengurangi hambatan sehingga program/
kebijakan dapat diimplementasi dengan baik.
38. Hal yang dapat dilakukan untuk pemetaan
pemangku kepentingan
brainstorming
identifikasi
penilaian
dukungan
39.
40. High power, interested people : kelompok ini secara perlu
dilibatkan secara penuh dan berikan usaha yang maksimal
untuk membuatnya merasa puas
High power, less interested people : berikan usaha untuk
membuat mereka puas, namun jangan terlalu banyak sehingga
mereka menjadi bosan
41. Low power, interested people : pastikan mereka diberikan
informasi secara memadai dan yakinkan pada mereka bahwa
tidak ada masalah besar yang muncul. Kelompok ini seringkali
sangat detail dalam membantu program/kebijakan yang Anda
buat.
Low power, less interested people : lakukan monitoring
pada kelompok ini, namun jangan membuat mereka bosan
dengan bantuk komunikasi yang berlebihan.
42. 1 Gambaran tentang kepentingan para pemangku
kepentingan dalam kaitannya dengan perumusan
atau implementasi kebijakan
2. Identifikasi adanya potensi konflik antara pemangku
kepentingan karena kepentingan yang berbeda yang
dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu
kebijakan
Hasil dari pemetaan pemangku kepentingan
43. 3. Membantu memetakan struktur hubungan antara
pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan
bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama
atau koalisi
4. Membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang
diharapkan dari pemangku kepentingan yang
berbeda
Lanjutan
45. a. Identifikasi kebijakan publik terkait UKM isu strategis
UKM merupakan setiap kegiatan untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dgn
sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat
46. Pencapaian sasaran dalam program Indonesia Sehat
pada RPJMN 2015-2019:
meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang
didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan
pelayanan kesehatan.
Tujuanpenguatan UKM
47. Dasar, asas, pokok-pokok kesehatan
masyarakat
a. Berbasis Masyarakat
b. Pendekatan peningkatan kesehatan
atau pencegahan penyakit
c. Kerjasama lintas sektor dan program
d. Pemberdayaan masyarakat
e. Dukungan sumber daya
48. Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama secara
terintegrasi dan berkesinambungan dengan lebih mengutamakan
upaya promotif-preventif
UKM yang dilakukan :
1. UKM Esensial dilakukan oleh Puskesmas
untuk mendukung pencapaian SPM
kabupaten/kota
2. UKM Pengembangan.
50. UKM PENGEMBANGAN
Terdiri dari kegiatan yang sifatnya inovatif dan/atau
bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan,
disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan,
kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya
masing-masing.
51. Meliputi:
1. Kesehatan jiwa,
2. Kesehatan tradisional dan komplementer,
3. Kesehatan indera,
4. Kesehatan lansia,
5. Kesehatan UKS/UKGS,
6. Kesehatan kerja
7. Kesehatan olahraga
UKM PENGEMBANGAN
52. PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN
1. Memprioritaskan pelayanan UKM.
2. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan
UKM
PUSKESMAS WILAYAH TERPENCIL
1. Memprioritaskan pelayanan UKM.
2. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan UKM
3. Penambahan kopetensi tenaga kesehatan.
54. a. Menyusun beberapa alternatif
opsi kebijakan
Dalam mengembangkan solusi kebijakan perlu
mempertimbangkan beberapa alternatif opsi
kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam
menyusun alternatif kebjakan adalah
mengeliminasi faktor-faktor penyumbang masalah
dengan menelisik kebijakan yang ada saat ini.
55. • Beberapa hal yang menjadi sumber dalam mengembangkan
alternatif kebijakan adalah:
• Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut
• Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian atau pengetahuan khusus
dari orang-orang tertentu yang dipercaya memahami suatu masalah
• Metode; memanfaatkan metode analissi yang inovatif
• Teori ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu
sosial dan ekssakta sebagai sumber alternatif kebiajakan
• Motivasi; keyakinan, nilai dan kebutuhan dari penentu kebijakan
• Kasus parallel; pengalaman yang sama yang dialami oleh negara-
negara tetangga/lain dalam menangani problem yang sama
• Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda
56. b. Menguji alternatif opsi kebijakan
Setelah menyediakan dan menyusun beberapa alternative
opsi kebijakan, hal yang dilakukan selanjutnya adalah
menguji alternative opsi kebijakan.
Hasil penilaian yang akan dilakukan akan menghasilkan
informasi menyeluruh perihal konsekuensi dari setiap
alternative yang dapat dijadikan sebagai dasar membuat
keputusan
58. a. Pemantauan
Pemantauan atau monitoring adalah bagian dari kegiatan
untuk mengikuti pelaksanaannya secara teratur dan terus
menerus dari keadan serta perkembangan kebijakan yang
telah di buat.
Monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan
on the track dengan berfokus pada input, aktivitas, output,
proses implementasi dan hasil lanjutan seperti hasil atau
outcome.
Oleh sebab itu, monitoring dilakukan ketika sebuah
kebijakan sedang diimplementasikan
60. b. Evaluasi
Evaluasi kebijakan dilakukan guna menguji
kemampuan suatu kebijkan dalam mengatasi
masalah. Evaluasi kebijakan juga dapat membantu
memberikan informasi tentang keberhasilan dan
kegagalan sebuah kebijakan sehingga dari tahap ini
akan dapat ditentukan prospek/gambaran masa
depan suatu kebijakan.
61. • Merumuskan masalah
• Penentuan kriteria evaluasi
• Identifikasi alternatif kebijakan
• Evaluasi alternatif kebijakan
Tahapan evaluasi kebijakan:
62. Kesimpulan
1. Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan upaya memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan
dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
2. Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dengan lima pelayanan
esensial yang harus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian standar
pelayanan minimal kebupaten/kota bidang kesehatan baru kemudian
melaksanakan UKM pengembangan.
3. Dalam menyusun strategi untuk pengembangan upaya kesehatan masyarakat
diperlukan nilai dan sumber data yang akurat dan identifikasi secara
sistematis baik dari penentuan prioritas masalah dan akar masalah, isu
strategis, dan pemetaan pemangku kepentingan.
4. Tahapan analisa kebijakan, penyusunan opsi kebijakan serta pemantauan dan
evaluasi dilakukan secara sistematis untuk penyempurnaan kebijakan UKM
yang sedang dilaksanakan atau sebagai perbaikan untuk kebijakan
selanjutnya.