1. Dokumen tersebut membahas tentang visi, misi, dan fungsi puskesmas yang telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan pemerintah. Dokumen juga membahas sistem manajemen puskesmas dan perlunya penyesuaian dengan otonomi daerah. 2. Dokumen tersebut membahas tentang sistem rujukan kesehatan antar fasilitas yang telah diatur dalam peraturan pemerintah terkait BPJS serta peran dan tanggung jawab din

1. 1. Visi, misi dan fungsi puskesmas belum dirumuskan secara jelas, sehingga pelaksanaan
program puskesmas dan keterkaitannya dengan program pembangunan kesehatan secara
keseluruhan belum optimal.
Pada kenyataanya pernyataan tersebut tidak relevan hal ini berdasarkan pada visi misi
puskesmas yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia
no128/MENKES/SK/II/2004
Yaitu:
 Visi Puskesmas
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya
Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan Sehat adalah gambaran
masayarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni
masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup
indikator utama yakni:
a. Lingkungan sehat
b. Perilaku sehat
c. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu
d. Derajat kesehatan penduduk kecamatan
Rumusan visi untuk masing-masing puskesmas harus mengacu pada visi pembangunan
kesehatan puskesmas di atas yakni terwujudnya kecamatan sehat, yang harus sesuai dengan
situasi dan kondisi masyarakat serta wilayah kecamatan setempat.
Hal yang sama juga terungkap dalam Peraturan Mentri Kesehatan No.75 Tahun 2014
pasal 2 yang menjabarkan lebih dalam tentang visi puskesmas yang tercantum dalam peraturan
sebelumnya yaitu:
Pasal 2
(1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang:
a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2. (2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
 Misi
Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung
tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah:
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.
Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain yang diselenggarakan di
wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek kesehatan, yakni pembangunan yang tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap lingkungan dan
perilaku masyarakat.
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah
kerjanya.Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat
tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya di bidang kesehatan, melalui peningkatan
pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan. Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan
pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan
pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga
dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat
berserta lingkungannya. Puskesmas akan selalu berupaya memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan,
keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya,
tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang
sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan puskesmas mencakup
pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan.
Hal yang sama juga terungkap dalam Peraturan Mentri Kesehatan No.75 Tahun 2014
Pasal 3
(1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
a. paradigma sehat;
b. pertanggungjawaban wilayah;
c. kemandirian masyarakat;
d. pemerataan;

3. e. teknologi tepat guna; dan
f. keterpaduan dan kesinambungan.
(2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya
mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan
masyarakat.
(3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan
di wilayah kerjanya.
(4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat.
(5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh
masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama,
budaya dan kepercayaan.
Contoh visi dan misi Puskesmas di Wilayah Surabaya.
 Puskesmas Jemursari visi : Terwujudnya masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas,
misi: Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat baik mutu, jangkauan maupun
sarana prasarana. Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup
sehat dan lingkungan sehat.
 Fungsi
1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Pusat pemberdayaan masyarakat.
3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
Hal yang sama juga terungkap dalam Peraturan Mentri Kesehatan No.75 Tahun 2014
Pasal 5 puskesmas menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
2. Beban kerja puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
terlalu berat. Pertama, karena rujukan kesehatan ke dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
kurang berjalan. Kedua, karena Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sebenarnya

4. bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan secara menyeluruh di
wilayah Kabupaten/Kota lebih banyak melaksanakan tugas-tugas administratif.
Dalam hal ini pernyataan pertama yang mengatakan rujukan kesehatan ke dan dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota kurang berjalan tidak relevan lagi, hal ini di karenakan sejak tahun
2104 sudah di berlakukan sistem rujukan terpadu yang dibawah lembaga BPJS. Sistem rujukan
pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. Pada
pelayanan kesehatan tingkat pertama, peserta BPJS Kesehatan dapat berobat ke fasilitas
kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang tercantum pada kartu
peserta BPJS Kesehatan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 21 Ayat 1, salah satu manfaat pelayanan
promotif preventif meliputi penyuluhan kesehatan perorangan, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Untuk itu, diharapkan fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
tidak hanya sebagai tempat berobat, namun juga sebagai tempat masyarakat memperoleh
edukasi kesehatan sebelum sakit. Pelayanan rujukan bisa dilakukan secara horizontal maupun
vertikal. Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam
satu tingkatan jika perujuk (fasilitas kesehatan) tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan atau ketenagaan
yang sifatnya sementara atau menetap. Sedangkan rujukan vertikal adalah rujukan yang
dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat
pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya (BPJS,
2014). Pernyataan kedua, karena Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sebenarnya
bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan secara menyeluruh di
wilayah Kabupaten/Kota lebih banyak melaksanakan tugas-tugas administratif. Pernyataan ini
relevan hal ini karena dinas kesehatan lebih menjalankan fungsi manajement dan administrasi
sedangkan puskesmas menjalankan fungsi sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota (UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis
operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama
serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia (Keputusan Menteri Kesehatan
Indonesia no128/MENKES/SK/II/2004)
3. Sistem manajemen puskesmas yakni perencanaan (P1) yang diselenggarakan melalui
mekanisme perencanaan mikro (micro planning) yang kemudian menjadi perencanaan tingkat
puskesmas, penggerakkan pelaksanaan (P2) yang diselenggarakan melalui mekanisme
lokakarya mini (mini workshop) serta pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) yang

5. diselenggarakan melalui mekanisme stratifikasi puskesmas yang kemudian menjadi penilaian
kinerja puskesmas, dengan berlakunya prinsip otonomi perlu disesuaikan.
Pernyataan ini dinilai relevan hal ini dikarenakan dalam prinsipnya untuk terselenggaranya
berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan
azas penyelenggaraan puskesmas, perlu ditunjang oleh manajemen puskesmas yag baik Ada
tiga fungsi manajemen pusksesmas yang dikenal yakni perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban (Keputusan Menteri Kesehatan
Indonesia no128/MENKES/SK/II/2004). Dan dalam pelaksanaannya manajement puskesmas
perlu di sesuaikan dengan otonomi dan kebutuhan masing – masing wilayah puskesmas.
Seperti tercantum dalam KMK No. 75 tahun 2014 pasal 36 yaitu: (3) Upaya kesehatan
masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap
Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang
kesehatan.
(4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya
inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan
prioritas masalah kesehatan,kekhususanwilayah kerjadan potensi sumber daya yang tersedia
di masing-masing Puskesmas.
Pada tahap perencanaan puskesmas menyusun usulan kegiatan dengan memperhatikan
berbagai kebijakan yang berlaku, baik nasional maupun daerah, sesuai dengan masalah
sebagai hasil dari kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Usulan ini disusun
dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran
kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan.

6. Mengajukan usulan kegiatan : Langkah kedua yang dilakukan puskesmas adalah mengajukan
usulan kegiatan tersebut ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk persetujuan pembiayaannya.
Perlu diperhatikan dalam mengajukan usulan kegiatan harus dilengkapi dengan usulan
kebutuhan rutin, sarana dan prasarana, dan operasional puskesmas beserta pembiayaannya.
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan: Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas
adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota (Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart)
yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping).
Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan : Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih
dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang
dikembangkan sendiri.
4. Pengelolaan kegiatan puskesmas, meskipun telah ditetapkan merupakan aparat daerah tetapi
masih terlalu sentralistik. Puskesmas dan daerah tidak memiliki keleluasaan menetapkan
kebijakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang tentu saja dinilai
tidak sesuai lagi dengan era desentralisasi.
Pernyataan tersebut tidak relevan hal ini di karenakan masing – masing puskesmas dalam
penyusunan rencana pada tahap awal pengembangan program dilakukan melalui pertemuan
yang dilaksanakan secara khusus bersama dengan BPP dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dalam bentuk musyawarah masyarakat
Dan setiap puskesmas sudah menerapkan lokakarya mini di setiap bulan dan setiap tiga bulan
untuk pelaksanaan program dan evalusi. Sehingga setiap program dan kegiatan yang ada di
puskesmas selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat setempat, dan terdapat beberapa
puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan yang di sesuaikan dengan
kondisi masyarakat sekitar, jadi antara satu puskesmas dengan puskesmas lainnya tidak sama
terutama dalam hal upaya kesehatan pengembangan.
5. Kegiatan yang dilaksanakan puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan
kesehatan masyarakat setempat. Selama ini setiap puskesmas dimanapun berada
menyelenggarakan upaya kesehatan yang sama.
Tidak relevan hal ini tercantum dalam KMK No. 75 tahun 2014 pasal 36
(1) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat
pengembangan.

7. Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan
minimal kabupaten/kota bidang kesehatan.
Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya
inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan
prioritas masalah kesehatan,kekhususanwilayah kerjadan potensi sumber daya yang tersedia
di masing-masing Puskesmas. Jadi antara satu puskesmas dengan yang lain tidak sama.
6. Keterlibatan masyarakat yang merupakan andalan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tingkat pertama, belum dikembangkan secara positif. Sampai saat ini, puskesmas kurang
berhasil menumbuhkan inisiatif dan rasa memiliki serta belum mampu mendorong kontribusi
sumber daya dari masyarakat dalam penyelenggaraan upaya puskesmas.
Pernytaan tersebut tidak relevan hal ini di buktikan dengan melibatkan masyarakat dalam
Upaya kesehatan masyarakat dalam bentuk
 Pengembanagan Desa siaga
 Perbendayaan masyarakat dalam PHBS
 Posyandu
 Keluarga Sadar gizi
KARIMUN – Desa Parit mengantarkan Kecamatan Karimun meraih
peringkat terbaik Desa Siaga Aktif pada lomba Desa Siaga Aktif tingkat
Kabupaten Karimun tahun 2014.Pengumuman pemenang Lomba Desa
Siaga Aktif tahun 2014 disampaikan saat upacara HUT Kesehatan ke-
50, Senin (24/11) pagi di halaman Kantor Bupati Karimun.(
Tanjungpinang pos, 2014.)
7. Sistem pembiayaan puskesmas belum mengantisipasi perkembangan masa depan, yakni
sistem pembiayaan pra-upaya untuk pelayanan kesehatan perorangan.
Hal ini tidak relevan karena sudah ada sistem BPJS yang sudah mengcover pembiayaan pra
upaya dalam pelayanan kesehatan perorangan