Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

1. POKJA SANITASI KAB. BANJAR
Puri Dahlia, 13 Desember 2011

2. Latar Belakang
Di sadari sepenuhnya
bahwa, berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Kabupaten
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Banjar mengambil peran
Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa penyelenggaran layanan dasar
dalam penyelenggaran
termasuk sanitasi di sektor sanitasi.
dalamnya, merupakan salah satu
urusan wajib Pemerintah Daerah.
Buku
SSK MPSS
Putih
Ada 3 target Pembangunan Sanitasi,yaitu :
a. Stop Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) pada Tahun 2014
b. Penanganan sampah melalui pengurangan Pemerintah mencanangkan
timbulan dari sumber dan penerapan pelaksanaan program
sistem sanitary landfill untuk TPA Percepatan Pembangunan
c. Pengurangan genangan air di sejumlah Sanitasi Permukiman (PPSP)
kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha

3. Kabupaten Banjar satu-satunya Kabupaten di Prov. Kalsel
yang telah mencapai tahap ke 4 dari program PPSP tersebut yaitu
pada tahap penyusunan MPSS
• Pokja sanitasi Kabupaten Banjar secara struktural dibentuk dengan Surat
Keputusan Bupati Banjar Nomor 246 Tahun 2010 Tanggal 22 April 2010.
Dan diperbaharui
• Dengan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 246 Tahun 2011 Tanggal 24
Pebruari 2011

4. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJAR
Kabupaten Banjar berada pada 1140 30’ 20” dan 1150 33’
37” bujur timur serta 20 49’ 55” dan 30 43’ 38” lintang
selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km2 atau sekitar 12,20
% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
Batas-batas administrasi :
•Sebelah Utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten HSS
•Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin
•Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
•Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
Terbagi dalam 19 wilayah
kecamatan, 289 desa/kelurahan.
Visi : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtra
dan Islami

5. Sub Sektor Air Limbah
Sasaran
Pembangunan Sub Sektor
Sanitasi Persampahan
Kabupaten Banjar
Sub Sektor Drainase
Permukiman

6. Sub Sektor Belum ada perda air limbah
Air Limbah Bahwa air limbah sudah masuk ke dalam Renstra
Dinas PU
Instruksi bupati tentang larangan jamban terapung di
bantaran sungai belum dipatuhi oleh masyarakat
Belum jelasnya lembaga pengelola air limbah
Belum tersentuhnya sektor air limbah sebagai salah
satu program dalam penanggulangan kemiskinan
Ketersediaan anggaran sektor air limbah
minim, sehingga prasarana dan sarana air limbah
yang dibutuhkan masih sangat terbatas

7. Sub Sektor • Belum optimalnya penyuluhan dan sosialisi kepada
Air Limbah masyarakat tentang persampahan
• Program Jum’at bersih perlu digalakkan kembali
• Belum terbangunnya keterlibatan pelaku bisnis dalam
pengelolaan air limbah
• terintegrasi
• Belum ada IPAL
• Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan yang
melibatkan kelompok masyarakat, jender dan
masyarakat miskin dalam pengelolaan air limbah
• Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

9. Sub Sektor • Sumber daya manusia/personil UPT sangat minim
Persampahan jumlah dan kualitasnya
• Dalam waktu dekat kebijakan TPA Regional belum
dapat diimplementasikan
• Kebijakan tarif retribusi sampah sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan
• Cakupan pelayanan persampahan masih sangat
terbatas kepada wilayah-wilayah tertentu
saja, khususnya wilayah perkotaan (Kota Martapura)
• Luas lahan TPA kurang memadai
• Perubahan perilaku sebagian penduduk masih
rendah.
• Penanganan angkutan sampah belum ada SOP
• Konstruksi TPA belum sesuai UU No. 18/2008

10. Sub Sektor • Minimnya anggaran berimbas kepada minimnya
Persampahan pemenuhan kebutuhan untuk pengolahan dan
pengelolaan persampahan secara memadai
• Minimnya kampanye dan sosialisasi pengelolaan
sampah
• Pelaku bisnis belum berperan dalam pengelolaan
sampah
• Pemberdayaan peran masyarakat miskin dalam
menjaga kebersihan lingkungan belum dilakukan
• Minimnya peranan kesetaraan jender dalam
pengelolaan persampahan
Sarana angkutan sampah sudah berusia tua
akibatnya biaya perawatan tinggi
Jumlah TPS kurang memadai untuk kota Martapura
Kolam lindi di TPA tidak tersedia

11. Sub Sektor Master plan drainase sudah tidak sesuai dengan
Drainase perkembangan kota
Lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan
dan operasional drainase
Kelembagaan (formal & informal) drainase sampai dengan
Rukun Tetangga belum terbentuk
Anggaran pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi
penyuluhan drainase minim
Pemeliharaan drainase hingga tingkat Kecamatan sulit
dilakukan karena keterbatasan anggaran
Belum optimalnya peran kecamatan dan kelurahan dalam
pengelolaan drainase
Kewenangan pemantauan dan evaluasi secara hirarki
belum berjalan

12. Sub Sektor Belum ada Perda tentang PHBS
Hygiene dan Ketersediaan anggaran dalam sektor Kesmas dan PHBS
PHBS belum maksimal
Penentuan anggaran tidak jelas berdasarkan Tupoksi
Belum optimalnya peran lembaga kesehatan dalam
mensosialisasikan dan memberikan pemicuan kepada
masyarakat dalam membuadayakan PHBS
Kurangnya media promosi yang dipajang ditempat strategis
dalam menggugah budaya dan perilaku sehat.
Kurangnya peran serta sektor terkait, media
massa, LSM, dalam mensosialisasikan PHBS
Perencanaan belum diaplikasikan dalam pemenuhan
kebutuhan riil

13. Visi sanitasi Kab. Banjar
”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SANITASI DAN LINGKUNGAN SEHAT KABUPATEN
BANJAR YANG BERBASIS MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN ISLAMI TAHUN 2014 ”.
• Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan prasarana
dan sarana air bersih, air limbah, drainase dan persampahan
• Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui peningkatan
kualitas pelayanan publik sektor sanitasi dan membudayakan pola
hidup bersih dan sehat (PHBS).
MISI • Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesetaraan gender dan
pengentasan kemiskinan dalam pembangunan sanitasi dan
lingkungan
• Mewujudkan suasana kehidupan yang Islami sebagai modal dasar
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan
masyarakat peduli sanitasi

14. Sasaran dan Target capaian layanan sanitasi Kab. Banjar
INDIKATOR PENCAPAIAN
NO MISI TUJUAN SASARAN
2013 2014 2015 2016
1 Meningkatk Meningkatkan efisiensi Meningkatnya kualitas layanan sanitasi 25% 50% 75% 100%
an kualitas dan efektifitas kepada masyarakat
lingkungan pelayanan sanitasi
melalui Mengoptimalkan Meningkatnya kinerja unit pelaksana teknis 25% 50% 75% 100%
pembangun peranan unit pelaksana dinas pelayanan sanitasi
an teknis dinas pelayanan
prasarana sanitasi
dan sarana Keterpaduan dalam Terwujudnya pelayanan yang tepat sasaran, 25% 50% 75% 100%
air bersih, perencanaan dan tepat guna, dan tapat waktu
air limbah, pelaksanaan pelayanan Terwujudnya efisiensi sumberdaya dalam 25% 50% 75% 100%
drainase sanitasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan
dan sanitasi
persampah Meningkatnya kemampuan manajemen dan 25% 50% 75% 100%
an kelembagaan perencanaan dan pengelolaan
Meningkat prasarana Meningkatnya pelayanan sanitasi dan 25% 50% 75% 100%
dan sarana sanitasi dan kebersihan
kebersihan

15. 2 Meningkatka Meningkatkan Meningkatnya pencapaian IPM Kab. Banjar 25% 50% 75% 100%
n derajad produktifitas seluruh
kesehatan warga
masyarakat Meningkatkan Menurunkan angka penyakit yang ditularkan 25% 50% 75% 100%
melalui kesehatan masyarakat melalui media air (waterborne diseases),
peningkatan melalui peningkatan seperti disentri, typhus, diare,dan lain
kualitas akses masyarakat sebagainya
pelayanan terhadap pelayanan
publik sektor
sanitasi dan
membudayak
an pola hidup
bersih dan
sehat
(PHBS).
3 Meningkatkan Meningkatkan peran Meningkatnya rasa memiliki dan tanggung 25% 50% 75% 100%
partisipasi aktif masyarakat dalam jawab masyarakat terhadap lingkungan bersih
masyarakat, pengelolaan sanitasi dan sehat
kesetaraan
gender dan
pengentasan
kemiskinan
dalam
pembangunan
sanitasi dan
lingkungan

16. 4 Mewujudkan Meningkatkan Masyarakat sadar lingkungan 25% 50% 75 10
suasana kesadaran dan % 0%
kehidupan kepedulian Terwujudnya efisiensi dalam pembangunan 25% 50% 75 10
yang Islami masayarakat dan prasarana dan sarana sanitasi dan % 0%
sebagai pelaku usaha dalam lingkungan
modal dasar menciptakan Meningkatnya kualitas lingkungan 25% 50% 75 10
penyelenggar lingkungan bersih, permukiman % 0%
aan indah, nyaman, dan Terlindunginya sumber air baik air permukaan 25% 50% 75 10
pemerintahan aman maupun air tanah dari pencemaran yang % 0%
, diakibatkan oleh air limbah, sampah, dan
pembanguna kerusakan drainase permukiman
n dan Meningkatnya peran aktif pelaku usaha dalam 25% 50% 75 10
kegiatan menciptakan lingkungan bersih, indah, % 0%
masyarakat nyaman, dan aman

17. Konsolidasi Program dan Kegiatan
BIDANG AIR LIMBAH
• Program peningkatan layanan air limbah di Kota Martapura dan Kawasan Sungai Lulut
• menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand) akan sistem air
limbah yang baik, berupa edukasi, penyuluhan, kampaye, sosialisasi serta uji coba MCK
Sehat
• edukasi, penyuluhan, kampaye septic tank komunal di bantaran sungai.
• Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah
• menyiapkan studi kelayakan,;
• penyusunan Studi AMDAL IPAL Terpusat
• menyiapkan perencanaan rinci (detailed engineering design) IPAL terpusat
• pembentukan Badan Layanan Umum daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan
pengolahan air limbah (diandaikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan
dana dari Pemerintah Pusat);
• penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan retribusi air limbah;

18. Peta Kawasan Rencana Sistem off site dan
On site

19. DRAINASE PERKOTAAN
Program drainase terdiri dari beberapa kegiatan, seperti:
•Penyusunan masterplan drainse perkotaan
•Penyusunan DED drainse perkotaan
•Pembangunan/perbaikan system drainase perkotaan kota martapura

20. PERSAMPAHAN
Program persampahan terdiri dari beberapa kegiatan, seperti:
•Peningkatan TPA Padang panjang
•Pembangunan TPA Regional Hutan Panjang.
•Pengadaan bin 50 ltr
•Pengadaan Dump Truck dan Amroll Truck
•Pengadaan gerobak bervolume 1,5 m3
•Perencanaan teknis pengelolaan sampah terpadu 3R
•Pembuatan TPS terpadu 3 R
•Petugas Kebersihan (Non PNS)
•Prasarana Kebersihan Pertamanan
•Operasional dan Pemeliharaan Alat TPA

21. POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
Program Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) terdiri dari beberapa kegiatan, seperti:
•Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
•Pengkajain pengembangan lingkungan sehat
•Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi
rumah tangga
•Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
•Pemuktahiran dan validasi data dinamis sanitasi dasar dalam rangka MDGs
•Uji kualitas air (fisik,kimia, bakteriologis)
•Inspeksi sarana sanitasi (SAB, JAGA, SPAL, Sampah, Rumah)
•Kunjungan sanitasi desa (KUSADES).
•Advokasi dan sosialisasi
•Pelatihan Fasilitator Kesehatan
•Identifikasi masalah,analisis situasi air minum
•Pengembangan prilaku Higiene

22. Studi dan Desain Teknis
No Studi dan desain yang dibutuhkan
Sektor Air Limbah 1. Masterplan Air Limbah
No Studi dan desain yang dibutuhkan
Yang sudah Sektor Persampahan Perencanaan teknis manajemen
ada 1. persampahan dan ded tpa kabupaten
banjar
No Studi dan desain yang dibutuhkan
Sektor Drainase 1. Masterplan Drainase
No Studi dan desain yang dibutuhkan
Sektor Air Limbah 1. Masterplan Air Limbah
2. DED IPAL
3. Amdal IPAL
DED PS Air Limbah (septicktank komunal)bantaran
4.
sungai
Yang Sektor Persampahan No Studi dan desain yang dibutuhkan
dibutuhkan 1. DED TPA
2. Perencanaan 3 R
Sektor Drainase No Studi dan desain yang dibutuhkan
Masterplan Drainase kawasan martrapura
1.
kota
Masterplan Drainase kawasan
2.
kertakhanyar dan gambut
3. DED PS Drainase kawasan sungai lulut

23. RENCANA IMPLEMENTASI JANGKA MENEGAH
Serapan Dana Pertahun
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2012 2013 2014 2015 2016

24. RENCANA IMPLEMENTASI JANGKA TAHUN 2012
7.29%
36.18% APBD Kab.
56.29%
APBD Prov.
APBN
HIBAH/ HUTANG
0.24%

25. 73.06%
APBD Kab.
5.96% APBD Prov.
APBN
20.91%
HIBAH/ HUTANG
0.07%

26. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Kegiatan pemantauan dan evaluasi proses memorandum program dilakukan untuk
mengetahui capaian terkini pembangunan sanitasi Kab. Banjar.
Kegiatan Monitoring dan evaluasi
berupa :
1. Dokumentasi informasi
memorandum program ke
dalam sistem informasi berbasis
web.
2. Pemutahiran informasi dalam
sistem informasi berbasis web.
3. Identifikasi dan evaluasi
kegiatan terlaksana/tidak
terlaksana.
4. Identifikasi dan evaluasi
capaian sasaran
pembangunan sanitasi.

27. 1. Review rekomendasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas hasil-hasil
proses penganggaran
2. Pemutakhiran (up dating) dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi
3. Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahun Kedua (dan tahun-tahun
berikutnya)
4. Pembahasan dan Pengesahan Rencana Implementasi Tahun Kedua (dan
tahun-tahun berikutnya)