Lembar depam adalah lembar Pengesahan dokumen MPS.

1. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun
2014
MEMORANDUM PROGRAM
SANITASI KABUPATEN /
KOTA (MPS)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi
DISIAPKAN OLEH:
POKJA SANITASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga dapat
menyelesaikan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, diperlukan upaya penanganan sanitasi yang lebih terencana,
terukur, terintegrasi dan sistematis. Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini
difasilitasi oleh fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun
daerah bersama Kelompok Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dokumen penting yang menunjukkan
sebuah komitmen yang dibangun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran arah kebijakan, program dan faktor pendukungnya.
MPS ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-
2016, Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016,
Renstra SKPD terkait Sanitasi, Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten. MPS ini akan menjadi acuan bagi program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang sanitasi
dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengembangan program sanitasi untuk 5
(lima) tahun mendatang dalam upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini disusun oleh Pokja PPSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang difasilitasi
oleh Pemerintah Pusat melalui pendampingan oleh city fasilitator. Dokumen ini berisi rincian program kegiatan sektor sanitasi yang
dijabarkan dari segi pendanaan yang secara teknis disusun berdasarkan hasil studi yang berkaitan dengan kondisi permasalahan
yang ada, hasil analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana
implementasi.
Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini merupakan komitmen bersama antara pemangku kepentingan dalam
investasi sektor sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dokumen ini bersifat terbuka sehigga dapat dilakukan pemutakhiran
setiap saat yang disesuaikan dengan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Saya menyampaikan apresiasi atas dipublikasikannya Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
sebagai acuan percepatan pembangunan sanitasi Kabupaten. Besar harapan saya adanya respon positif dari berbagai pihak
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan kekuatan agar kita dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal untuk
kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur keseluruhan.
Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalam’alaikum Wr.Wb.
Muara Sabak, September 2014
Bupati Kab.Tanjung Jabung Timur
Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA

3. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Ringkasan Eksekutif
(Executive Summary)
Setelah POKJA PPSP Kab.Tanjung Jabung Timur menyusun Buku Putih Sanitas dan Buku Putih Sanitasi di tahun 2013, maka di
tahun 2014 ini POKJA menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS).Terdapat 6 (enam) milestone di dalam penyusunan
dokumen MPS yang digambarkan sebagai berikut:
Kondisi eksisting komponen air limbah domestik masyarakat 24% menggunakan tangki septick, 33% menggunakan cubluk, dan 42
% masih melakukan BABs (Buang Air Besar Sembarangan). Kondisi eksisting komponen persampahan domestik masih terbatas,
belum adanya Tempat Pemrosesan akhir yang memadai sehingga hanya mampu melayani cakupan pelayanan ± 2% dari total
penduduk di Kab.Tanjung Jabung Timur. Secara umum sistem penanganan persampahan yang digunakan di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur yaitu sistem Langsung (direct) dan Tidak langsung(Indirect). Kondisi eksisting komponen drainase lingkungan
permukiman terdapat saluran primer di kecamatan Rantau Rasau, kuala Jambi, Berbak, Geragai, Muara Sabak Barat, Muara
Sabak Timur, saluran sekunder di kecamatan Rantau Rasau, Mendahara, kuala Jambi, Berbak, Geragai, Muara Sabak Barat,
Muara Sabak Timur, dan saluran tersier/lingkungan di area terdapatnya saluran sekunder tersebut , namun perannyabelum
maksimal akibat terjadinya pendangkalan di beberapa saluran. Kondisi eksisting prilaku komponen Prohisan/PHBS adalah Masih
rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan pola hidup
masyarakat perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal;Kurangnya kepedulian masyarakat
dan pengambil kebijakan terhadap program-program yang bersifat preventif dan promotif (pencegahan dan promosi); Kurangnya
kebiasaan cuci tangan memakai sabun bagi ibu-ibu rumah tangga. Kurangnya kebiasaan mencuci tangan setelah buang air besar;
Masih tingginya prosentase pemakaian air hujan untuk diolah dan dikonsumsi sebagai air minum, dimasak dan menggosok gigi
yang aman dan higiene.
Rencana pengembangan sanitasi kabupaten/kota komponen air limbah domestik adalah akan dibuatnya master plan air limbah
skala kabupaten, dalam kelembagaan dan pengaturan akan disusun perda air limbah, program perencanaan prasarana wilayah &
SDA kegiatan MPS, Penyusunan Peraturan Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); Penyuluhan dan Kampanye bebas BABs,
Pembangunan MCK++ melalui SLBM maupun Sanimas, Pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan IPAL Industri Rumah
Tangga, Pemantauan Kualitas Air sungai,air sumur gali/air tanah dan air hujan; Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Prog.
Pengembangan Sapras Perumahan & Lingk.Desa/Kelurahan, dan Program Peningkatan Kualitas & Akses informasi SDA &
lingkungan. Rencana pengembangan sanitasi kabupaten/kota komponen Persampahan domestik adalah Pembangunan Tempat
Pemrosesan Akhir beserta fasilitas-fasilitasnya di Kec. Muara Sabak Barat, Pembangunan TPS, Pembangunan TPST 3 R di
Kecamatan Rantau Rasau, Muara Sabak Timur, Kuala Jambi dan Mendahara Ulu; Program Pengendalian Pencemaran dan polusi
berupa Program Pembuatan Biogas dan Pupuk Bokasi; Pengadaan Sarana dan prasarana Persampahan seperti Pengadaan
Armroll, Pengadaan Dumptruck, Pengadaan kontainer, Pengadaan Motor Sampah, Pengadaan Komposter Takakura, Pengadaan

4. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Mesin Pencacah Sampah, Penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, Pengadaan Bioreaktor Pembangkit Pupuk Cair. Dalam
pengaturan dan kelembagaan akan dilakukan Penyusunan Outline Plan Persampahan & Review DED TPA Muara Sabak Barat,
Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan, Penyusunan Studi Kelayakan TPA, Penyusunan Perda Retribusi Pengelolaan
Persampahan, Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW, Pelatihan Penggunaan Insinerator, dan
Pengawasan dan pengelolaan Limbah B3. Rencana pengembangan sanitasi kabupaten/kota komponen drainase lingkungan
permukiman adalah pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase primer, sekunder dan tersier/lingkungan; Dalam pengaturan
dan kelembagaan akan dilakukan Master plan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan, Penyusunan Perda tentang Pengelolaan
Sistem Drainase dan Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase. Rencana pengembangan sanitasi kabupaten/kota
komponenProhisan/PHBS adalah akan melakukan Program Peningkatan SDM berupa Pelatihan Kader Kesling dan Pelatihan
Petugas Sanitarian; Program yang Meningkatnya sekolah yang mempromosikan kesehatan seperti Jambore Sanitasi, Prog. Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Keg.Pembinaan Sekolah Sehat, Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Keg.Pembinaan Sekolah Sehat, Prog. Pendidikan Menengah Keg. Pembinaan Sekolah Sehat, Pembinaan Sekolah Adiwiyata,
Studi Banding Ke sekolah adiwiyata, dan Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat Keg. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
Pengembangan Lingkungan Sehat seperti Prog. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat, Prog. Pengembangan
Lingkungan Sehat Keg. Pengawasan Kwalitas Air Minum (Sosialisasi), Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga & Org
Masy. Perdesaan Pendukung Keg. PHBS, dan Promosi Kesehatan; Peningkatan PHBS di Rumah Tangga seperti Sosialisasi
PHBS, Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun, Lomba Desa PHBS, Jambore Sanitasi, Penyebarluasan Informasi Melalui Media,
Pelatihan LBS; Peningkatan PHBS untuk Industri Rumah Tangga berupa Penyuluhan Sanitasi untuk Industri Rumah Tangga.
Kebutuhan biaya untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp. 84.841.000.000,- (Delapan
Puluh Empat Milyard Delapan Ratus empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan perincian : kebutuhan pendanaan untuk komponen air
limbah domestik sebesar Rp. 3.114.000.000,-; kebutuhan pendanaan untuk komponen persampahan domestik sebesar Rp.
45.853.000.000,- ; kebutuhan pendanaan untuk komponen drainase perkotaan permukiman sebesar Rp. 10.150.000.000,- dan
kebutuhan pendanaan untuk komponen prohisan/PHBS sebesar Rp. 10.669.000.000,-.
Kesepakatan yang telah/akan dicapai dalam rangka pendanaan sanitasi dari berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi,
APBD Kabupaten, Non Pemerintah seperti CSR/Perusahaan maupun Pendanaan dari Masyarakat adalah sebagai berikut:
Kesepakatan APBN sebesar Rp. 46.300.000.000,- kesepakatan APBD Provinsi Jambi sebesar Rp……. 460.000.000,-.,
kesepakatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 34.466.000.000, kesepakatan CSR sebesar Rp.
1.930.000.000,-.
Kebutuhan biaya yang harus dicarikan sumber pendanaan karena belum ada kesepakatan dan masih masuk dalam daftar tunggu
adalah sebesar Rp…1.585.000.000,- dengan perincian dengan perincian : kebutuhan pendanaan untuk komponen air limbah
domestik sebesar Rp. 1.225.000.000,-; kebutuhan pendanaan untuk komponen persampahan domestik sebesar Rp. 0,- ;
kebutuhan pendanaan untuk komponen drainase perkotaan permukiman sebesar Rp. 0,- dan kebutuhan pendanaan untuk
komponen prohisan/PHBS sebesar Rp. 360.000.000,-.
Kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun 2015 (n+2) yang masih harus dilengkapi dengan kriteria kesiapan adalah
komponen air limbah : Penyusunan Perda Air Limbah, Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam,
Penyuluhan dan Kampanye Bebas BHBS, Pembangunan MCK++ (SLBM), Pembangunan MCK++ (Sanimas), Pemantauan
Kualitas Lingkungan, Penyuluhan Tehnologi Tepat Guna (Penyaringan Air Bersih Jamban Keluarga), dan Peringatan Hari
lingkungan Hidup; komponen persambahan: Penyuluhan Studi Kelayakan TPA, Penyuluhan tentang Pengelolaan Persampahan
kepada Masyarakat, Pelatihan Penggunaan Insinerator, Pengawasan dan pengelolaan Limbah B3, Pengadaan Motor Sampah,
Pengadaan Bioreaktor Pembangkit Pupuk Cair, Pembuatan Pupuk Bokasi, dan Pembuatan Pupuk Bokasi; komponen drainase:
Master plan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan, Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase, Perencanaan
Teknis DED Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer, komponen PHBS: Pelatihan Kader Kesling, Jambore
Sanitasi, Pembinaan Sekolah Adiwiyata, Sosialisasi PHBS, Gerakan Cuci tangan Pakai Sabun, Lomba Desa PHBS,
Penyebarluasaan informasi melalui Media, Penyebarluasaan informasi melalui Media dan Pelatihan LBS. Kegiatan yang akan
diimplementasikan pada tahun 2016 (n+3) yang masih harus dilengkapi dengan kriteria kesiapan adalah komponen air limbah:
Penyusunan Peraturan Ijin Pembuang Limbah Cair (IPLC), Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS, Pembangunan MCK ++
(SLBM), Pembangunan MCK ++ (Sanimas), Pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan IPAL untuk Industri Rumah Tangga,

5. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Pemantauan Kualitas Lingkungan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH, Keg.Penyuluhan Teknologi Tepat Guna Penyaringan air bersih jamban keluarga, dan
Peringatan Hari Lingkungan Hidup; komponen persampahan: Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW,
Pelatihan Penggunaan Insinerator, Pengawasan dan pengelolaan Limbah B3, Pengadaan Armroll, Pengadaan kontainer,
Pengadaan Motor Sampah, Pengadaan Bioreaktor Pembangkit Pupuk Cair, Pembuatan Biogas, Pembuatan Pupuk Bokasi,
Pembangunan TPS, Pembangunan TPST 3R, Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA, dan Pengadaan Bulldozer;
komponen drainase: Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase, Pembangunan Saluran Drainase Primer, Pemeliharaan
Saluran Drainase Primer, Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder, Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier/Lingkungan;
komponen PHBS: Pelatihan Petugas Sanitarian,Jambore Sanitasi, Pembinaan Sekolah Adiwiyata, Studi Banding Ke sekolah
adiwiyata, Sosialisasi PHBS, Gerakan Cuci tangan Pakai Sabun, Lomba Desa PHBS, Penyebarluasaan informasi melalui Media,
Penyebarluasaan informasi melalui Media dan Pelatihan LBS, Penyuluhan Sanitasi untuk Industri Rumah Tangga, Pembentukan
desa STBM, Kabupaten Sehat, .
Rencana monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap tahun sebagai berikut Rapat Koordinasi : Laporan Progress Program dan
Kegiatan, Laporan Permasalahan yang dihadapi, Rekomendasi dan tindak lanjut akan dilakukan di bulan Maret, Juni, September
dan Desember; Pengawalan Penganggaran: Proses Musrenbang, Review RPIJM, Renja SKPD akan dilakukan di bulan Maret,
RKA SKPD dan DPA SKPD akan dilakukan dulan April, Implementasi Program dan Kegiatan 2014 akan dilakukan di bulan
Agustus, Usulan Anggaran 2015 di bulan Desember; Melengkapi Readiness Criteria: IPAL Komunal baru, Revitalisasi IPLT, dan
Pembangunan TPA baru akan dilakukan di bulan September, Solusi Funding Gap: Pembentukan Tim Teknis/Tim Kecil,
Mempersiapkan strategi dan Rencana Tindak Lanjut, dan Kerjasama dengan Konsultan Finansial – sistem bagi hasil akan
dilakukan di bulan Agustus; Promosi/Sosialisasi: Mengunggah ke web site / media publikasi dan Promosi terkait pencarian funding
gap akan dilakukan bulan Agustus; Up Dating MPS Tahunan: Review Program dan Kegiatan dan Review Penganggaran akan
dilakukan bulan Januari; Monitoring Pelaksanaan Implementasi: Implementasi Program dan Kegiatan 2014 dan Implementasi
Program dan Kegiatan 2015 akan di lakukan bulan Juni dan Desember.

6. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Lembar Kesepakatan Kabupaten
LEMBAR KESEPAKATAN
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Nomor : ...................
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma
dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam
keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini..................tanggal.......bulan......................tahun 2014, kami
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan
pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam
dokumen MEMORANDUM PROGRAM SANITASI ini. Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan
yang berlaku.
Demikian kesepakatn ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi yang
terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Daerah
(H Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA)
Bupati

7. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi
Nomor : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan
dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan
dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/Kota dalam
pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi
lain yang memiliki kepedulian terhadap sanitasi.
Disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sanitasi
secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan
dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun 2014, kami
Pemerintah Provinsi Jambi sepakat untuk memberikan dukungan/bantuan pendanaan dalam Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI Kab/Kota Tanjung Jabung Timur, Implementasi rencana penganggaran ini
akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Demikian kesepakatan ini dibuat berdasarkan kepedulian pemerintah provinsi dalam upaya Percepatan
Pembangunan Sanitasi di Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Jambi
Kepala Daerah
(DRS. H. HASAN BASRI AGUS, MM)
Gubernur

8. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat
LEMBAR KESEPAKATAN
MEMORANDUM PROGRAM
SANITASI
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN PPLP, DIRJEN
CIPTA KARYA
DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Nomor : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan
dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara
pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pembangunan sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk
sumber pendanaan dari Pusat.
Disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sanitasi
secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan
dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun 2014, kami yang
bertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan/bantuan pendanaan dalam Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Implementasi rencana penganggaran ini
akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Demikian kesepakatan ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi
yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Pusat Republik Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum
Dirjen/Direktur Cipta Karya
(…………………………….)
Nip.

9. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM)
LEMBAR KESEPAKATAN
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
PT. PETRO CHINA KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR
Nomor : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan
dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan
dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan
sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang
memiliki kepedulian terhadap sanitasi.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau
paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup
kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun 2014, kami PT.
PETRO CHINA sepakat untuk memberikan dukungan/bantuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kami kami
dalam rangka Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2015 sebagaimana tertuang
dalam dokumen MEMORANDUM PROGRAM SANITASI Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Timur.
Dalam rangka pelaksanaan dari kesepakatan ini, kami bersama-sama dengan pemerintah kabupaten Tanjung
Jabung Timur akan melakukan koordinasi lebih lanjut.
Demikian kesepakatan ini dibuat berdasarkan kepedulian dan partisipasi kami dalam upaya Percepatan
Pembangunan Sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
PT. PETRO CHINA
Direktur
(…………………………………..)

10. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
SURAT KESEPAKATAN
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………………………………………… 1
1.2 Maksud dan Tujuan………………………………………………………………………………………………… 1
1.3 Wilayah Perencanaan……………………………………………………………………………………………… 2
1.4 Metodologi…………………………………………………………………………………………………………… 3
Bab 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi
2.1 Profil Kabupaten/Kota……………………………………………………………………………………..…… 11
2.1.1 Kependudukan……………………………………………………………………………………………………. 11
2.1.2 Area Beresiko…………………………………………………………………………………………………….. 15
2.1.3 Keuangan Daerah………………………………………………………………………………………………… 20
2.2 Air Limbah………………………………………………………………………………………………………… 21
2.2.1 Permasalahan Air Limbah……………………………………………………………………………………….. 21
2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah…………………………………………………………………………….. 26
2.2.3 Prioritas Pembangunan Air Limbah…………………………………………………………………………….. 30
2.3 Persampahan…………………………………………………………………………………………………….. 32
2.2.1 Permasalahan Persampahan……………………………………………………………………………………. 32
2.2.2 Sasaran Pembangunan Persampahan…………………………………………………………………………. 36
2.2.3 Prioritas Pembangunan Persampahan…………………………………………………………………………. 39
2.4 Drainase…………………………………………………………………………………………….…………….. 40
2.4.1 Permasalahan Drainase…………………………………………………………………………………………. 44
2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase………………………………………………………………………………. 51
2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase………………………………………………………………………………. 52
2.5 Kesehatan (PHBS)……………………………………………………………………………………………… 54
2.5.1 Permasalahan Kesehatan (PHBS)…………………………………………………………………………….. 54
2.5.2 Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS)………………………………………………………………….. 57
2.5.3 Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)………………………………………………………………….. 59

11. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
2.6 Kerangka Kerja Logis…………………………………………………………………………………………. 62
Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi
3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah………………………………………………………………………………. 79
3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah……………………………………………………………………. 79
3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah………………………………………………………………… 82
3.2 Rencana Kegiatan Persampahan…………………………………………………………………………… 88
3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan………………………………………………………………… 88
3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan…………………………………………………………….. 92
3.3 Rencana Kegiatan Drainase…………………………………………………………………………………. 102
3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase………………………………………………………………………. 102
3.3.3 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase…………………………………………………………………... 105
3.4 Rencana Kegiatan PHBS…………………………………………………………………………………….. 107
3.4.1 Rencana Kegiatan PHBS……………………………………………………………………………………… 107
3.5 Akses sumber Pendanaan Non Pemerintah ……………………………………………………………… 111
Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi
4.1 Rekapitulasi Anggaran……………………………………………………………………………………… 115
4.2 Rencana Anggaran Pemerintah…………………………………………………………………………… 116
4.2.1 APBD Kab/Kota…………………………………………………………………………………………….….. 116
4.2.2 APBD Provinsi…………………………………………………………………………………………………. 117
4.2.3 APBN……………………………………………………………………………………………………….…… 117
4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah…………………………………………………………………….. 118
4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D…………………………………………………………………... 118
4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat………………………………………………………………………………. 118
4.4 Antisipasi Funding-Gap……………………………………………………………………………………. 119
Bab 5 Rencana Implementasi
5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan……………………………………………………………….………….. 120
5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender……………………………………………………………………… 129
5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement……………………………………………………………………. 130
5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola……………………………………………………………………………. 130
5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi…………………………………………………………………. 131

12. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Lampiran
A. Kerangka Kerja Logis (KKL)
A.1 Kerangka Kerja Logis Air Limbah
A.2 Kerangka Kerja Logis Persampahan
A.3 Kerangka Kerja Logis Drainase
A.4 Kerangka Kerja Logis PHBS
B. Perhitungan Prioritasi
C. Perhitungan Volume Kebutuhan Infrastruktur
D. Program Jangka Menengah
D.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Sanitasi Jangka Menengah (Total)
D.2 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
D.3 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jambi
D.4 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBN dan PHLN
D.5 Kesepakatan Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta
D.6 Kesepakatan Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat
D.7 Daftar Tunggu
E. Deskripsi Program/Kegiatan
F. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.