Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas konsep program Pamsimas-2 untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan guna mencapai target MDGs. 2. Program ini akan dilaksanakan secara berbasis masyarakat dengan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 3. Target program ini adalah meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi 4 juta pend

1. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA
KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN
AIR MINUM
KONSEP PROGRAM PAMSIMAS - 2
DISAMPAIKAN DALAM ACARA SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS II WILAYAH TIMUR
SANUR-BALI, 22 NOVEMBER 2012

2. Agenda Internasional Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium)
 Tujuan 7 Target 10 yaitu menurunkan proporsi penduduk tanpa
akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan
serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015
Indikator Existing 2009 Target
Proporsi populasi dengan akses terhadap
sumber air minum aman**
47,71% 68,87%
Proporsi populasi dengan akses terhadap
sarana sanitasi dasar
51,19% 62,41%
Status Indonesia dalam upaya pencapaian MDGs 2015
Sumber: Susenas 2009
*) Pencapaian menurut perhitungan MDGs
*) yang termasuk sumber air aman: air perpipaan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air
hujan
LATAR BELAKANG PROGRAM
2

3. KONDISI DAN TARGET PELAYANAN AIR MINUM
Proporsi penduduk
thdp sumber air
minum terlindungi
(akses aman)
Nasional : 47,71 %
Perkotaan : 49,82 %
Perdesaan : 45,72 %
Total cakupan
pelayanan air
minum perpipaan
Nasional : 25,56 %
Perkotaan: 43,96 %
Perdesaan : 11,54 %
Proporsi penduduk
thdp sumber air
minum terlindungi
(akses aman)
Nasional : 68,87 %
Perkotaan : 78,19 %
Perdesaan : 61,60 %
Total cakupan
pelayanan air
minum perpipaan
Nasional : 41,03 %
Perkotaan 68,32 %
Perdesaan : 19,76 %
KONDISI PELAYANAN AIR MINUM 2009 TARGET PELAYANAN AIR MINUM 2015
Ket :
1)Target pelayanan air minum tahun 2015 mengacu pada
target MDGs
2)Target pelayanan air minum (akses aman) tahun 2020 :
85 % dan tahun 2025 : 100 %

4. STATUS
TINGKAT
PELAYANAN
AMPL DI
INDONESIA
TAHUN 2009
DAN TARGET
MDGs AM
TAHUN 2015
SUSENAS 2009
TARGET MDGs
(2015)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 4.374.901 21,80 42,03 30,60 50
2. SUMATERA UTARA 13.282.201 11,51 51,92 51,04 71
3. SUMATERA BARAT 4.838.658 9,54 39,21 46,62 70
4. RIAU 5.325.773 9,48 52,75 40,96 70
5. KEPULAUAN RIAU 1.525.830 8,27 45,78 37,74 50
6. JAMBI 2.841.734 8,77 40,93 51,19 71
7. SUMATERA SELATAN 7.239.190 16,28 41,48 48,53 70
8. BENGKULU 1.671.012 18,59 34,66 33,02 50
9. LAMPUNG 7.508.573 20,22 38,43 40,29 70
10. BANGKA BELITUNG 1.140.678 7,46 60,66 36,84 52
11. BANTEN 9.812.829 7,64 58,82 27,47 45
12. DKI JAKARTA 9.234.978 3,62 42,03 34,81 50
13. JAWA BARAT 41.597.759 11,96 52,17 40,51 70
14. JAWA TENGAH 39.902.860 17,72 54,06 58,30 75
15. D.I.YOGYAKARTA 3.507.306 17,23 75,35 60,38 80
16. JAWA TIMUR 37.316.833 16,68 51,07 55,7 73
17. BALI 3.556.628 5,13 75,95 59,99 75
18. NUSA TENGGARA BARAT 4.445.475 22,78 39,83 44,96 70
19. NUSA TENGGARA TIMUR 4.633.754 23,31 14,98 45,45 70
20. KALIMANTAN BARAT 4.330.635 9,30 40,12 54,02 72
21. KALIMANTAN TENGAH 2.090.462 7,02 25,78 36,89 52
22. KALIMANTAN SELATAN 3.504.254 5,12 41,16 51,97 70
23. KALIMANTAN TIMUR 3.176.417 7,73 58,48 55,71 73
24. SULAWESI UTARA 2.232.257 9,79 63,59 44,49 70
25. SULAWESI TENGAH 2.487.149 18,98 42,02 44,36 70
26. SULAWESI SELATAN 7.925.474 12,31 57,58 50,13 70
27. SULAWESI TENGGARA 2.125.432 18,93 45,91 59,12 74
28. GORONTALO 985.873 25,01 43,84 44,85 70
29. SULAWESI BARAT 1.050.292 15,29 45,35 42,92 70
30. MALUKU 1.342.613 28,23 38,69 55,50 71
31. MALUKU UTARA 977.555 10,36 43,18 43,75 70
32. PAPUA BARAT 746.147 35,71 32,63 48,08 70
33. PAPUA 2.104.262 37,53 21,65 35,44 50
TOTAL 240.141.946 14,15 51,19 47,71 68,87
% AKSES
SANITASI DASAR
YANG LAYAK
(SUSENAS 2009)
% AKSES SUMBER AIR MINUM AMAN
NO. PROVINSI
JUMLAH
PENDUDUK
(BPS 2009)
% PENDUDUK
MISKIN
(SUSENAS 2009)

5.  PENGEMBANGAN SPAM DI PERKOTAAN:
PENDEKATAN DAN STRATEGI
 DUKUNGAN AIR BAKU MELALUI PEMBANGUNAN INTAKE DAN TRANSMISI AIR BAKU;
 PENINGKATAN SPAM SKALA REGIONAL/KOTA/IKK;
 PEMBANGUNAN SPAM IKK BARU (BELUM ADA SISTEM);
 PENINGKATAN KUALITAS AIR MINUM MELALUI CAPACITY BUILDING, PENGEMBANGAN
NSPK, ADVOKASI, SOSIALISASI, PEMBINAAN TEKNIK, MONEV, DAN PENYEHATAN PDAM;
 MENDORONG PEMBANGUNAN SPAM BJP (BUKAN JARINGAN PERPIPAAN) DENGAN
PEMBANGUNAN SPAM NON JARINGAN PERPIPAAN INDIVIDUAL/KOMUNAL DI PERKOTAAN
 PENGEMBANGAN SPAM DI PERDESAAN:
 PEMBANGUNAN SPAM UNTUK DESA RAWAN AIR DAN TERPENCIL;
 PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS);
 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SPAM BJP (BUKAN JARINGAN PERPIPAAN)
DAN PERUBAHAN PERILAKU HIGIENIS MASYARAKAT;

6. TUJUAN UMUM
PAMSIMAS II
Meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan yang dapat
mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta
meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam
rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan
sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan
pembangunan berbasis masyarakat.
6

7. LOKASI SASARAN PROGRAM PAMSIMAS – I
(2008 – 2012)
• 15 Provinsi
• 110 Kabupaten
• 6.263 Desa Reguler
• 565 Desa Replikasi

8. KONSEP DAN STRATEGI PAMSIMAS-2
Konsep:
1. Pelaksanaan strategi nasional dalam rangka pencapaian target MDGs
bidang air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan;
2. Pengembangan pendekatan program pembangunan sistem penyediaan
air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam Pamsimas-1.
Strategi:
1. Kemitraan antara Pemerintah, Pemprov,Pemerintah Kabupaten, dan
Masyarakat;
2. Mengutamakan peranan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan
program;
3. Memfasilitasi pengelolaan SPAMS secara mandiri melalui dukungan
pengembangan kerjasama dengan lembaga keuangan dan swasta dalam
penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

9. 1. Tiga Menu untuk Peningkatan Kapasitas dan Keberlanjutan
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi:
a) Optimalisasi, pemanfaatan idle capacity,termasuk rehabilitasi
b) Pengembangan, pengembangan pelayanan Air minum dan Sanitasi
c) Perluasan, pembangunan infrastruktur Air minum dan Sanitasi desa baru
2. Alokasi Dana BLM pada Tingkat Kabupaten
a) Peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mendukung
penyelenggaraan program air minum dan sanitasi
b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten
dalam pengambilan keputusan penyaluran dana BLM desa
3. Penguatan Kelembagaan Tingkat Kabupaten
a) Pengembangan kemitraan melalui pembentukan/penguatan fungsi
TKK/Pokja AMPL dengan unit kerja/panitia Kemitraan (Pakem)
b) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi
melalui pembentukan/penguatan Asosiasi SPAM Perdesaan
PENDEKATAN PROGRAM

10. PENGEMBANGAN DAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN
 Strategi Nasional untuk Pencapaian Target MDGs
 Pengembangan Sistem Pemantauan AMPL
 Pembinaan pengelolaan Program dan Anggaran
TINGKAT PUSAT
TUGAS UTAMA PAKEM:
•Membantu sosialisasi Pamsimas kepada desa dan kecamatan;
•Membantu verifikasi seleksi desa;
•Menilai proposal desa
LEGALITAS: SK Bupati
ANGGOTA PANITIA KEMITRAAN:
Pemerintah Daerah (TKK/POKJA AMPL)
Asosiasi SPAM Perdesaan (bila ada)
Unsur lembaga non pemerintah daerah TINGKAT KABUPATEN
PERAN MASYARAKAT:
• Memberi kontribusi sebesar 20% dari nilai BLM
• Merencanakan, melaksanakan pembangunan,
mengelola serta memelihara SPAMS
terbangun
• Menyediakan Kader AMPL Desa
• Sanggup menerapkan PHBS
TINGKAT DESA
BANTUAN TEKNIS
DESA
OPTIMALISASI
DESA
PERLUASAN
(BARU)
DESA
PENGEMBANGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN
PEMERINTAH
PANITIA KEMITRAAN
TUGAS UTAMA:
•Mengkoordinasikan kabupaten yang berminat
•Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan BLM
•Pengembangan kapasitas pengelolaan program
•Pengembangan mekanisme pemantauan kinerja AMPL BM
•Fasilitasi penanganan isu-isu pelaksanaan ditingkat provinsi
TINGKAT PROVINSI
BANTUAN TEKNIS
PEMERINTAH
PROVINSI

11. PRINSIP dan PENDEKATAN
1. Berbasis Masyarakat
2. Partisipatif
3. Tanggap Kebutuhan
4. Kesetaraan Gender
5. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin
6. Keberlanjutan
7. Transparansi dan Akuntabilitas
8. Berbasis Nilai (kearifan lokal)
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(DARI, OLEH, DAN UNTUK MASYARAKAT)
11

12. KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS 2
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan
Lokal
2. Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi
3. Penyediaan Sarana Air minum dan Sanitasi Umum
4. Dukungan Keberlanjutan (Hibah Insentif Desa dan Kabupaten)
5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek
12

13. CAKUPAN DAN TARGET
1. Maksimal Jumlah Provinsi = 32
2. Minimal Jumlah Kab = 156
3. Target minimal jumlah desa (baru) = 5000
4. Jumlah kab per provinsi minimal 3 kab
5. Jumlah desa per kabupaten minimal 32 desa untuk
pelaksanaan 2013-2016
6. Jumlah target minimal penerima manfaat air minum
adalah 4 juta jiwa.

14. Tahapan
Pelaksanaan
Program
Pamsimas 2
Pelaksanaan Di Tingkat
Masy.
Perencanaan Kegiatan
di Tingkat Masyarakat
Pelaksanaan Kegiatan
di Tingkat Masyarakat
Operasi dan
Pemeliharaan
Penguatan Program
Keberlanjutan
Pembentukan PAKEM
Sosialisasi dan
Pengajuan Proposal
Proses Pemilihan Desa
Penetapan Desa
Sasaran
Verifikasi
Desa
LONG LIST DESA
(SESUAI LAMPIRAN
SURAT MINAT)

15. TAHAPAN
PROSES
KEGIATAN
PAMSIMAS
PADA DESA
SASARAN
REGULERTAHAPAN
PROSES
KEGIATAN
PAMSIMAS
PADA DESA
SASARAN

16. PANITIA
KEMITRAAN
FASILITATOR
MASYARAKAT
KONSEP ORGANISASI PELAKSANA PAMSIMAS-2
TIM TEKNIS PUSAT
TKP/POKJA AMPL PROV
TKK/POKJA AMPL
KAB
KECAMATAN
LKM
TIM PENGARAH:
Bappenas, KemenPU,
KemenKes, Kemendagri
KADER
AMPL
CPMU
PPMU
DPMU
EXECUTING
AGENCY
IMPLEMENTING
AGENCY
DESA
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
SATKER PEMBINAAN
PAMSIMAS DJCK
SATKER PKPAM PROV
SATKER PIP KAB
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
ASOSIASI
SPAMS
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
PELAPORAN
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
PELAPORAN
KOORDINASI
KOORDINASI
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
KOORDINASI
DUKUNGAN
OPERASIONAL
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
PEMBINAAN &
PEMANTAUAN
Penyaluran Dana BLM
PEMBINAAN & PEMANTAUAN
DUKUNGAN
OPERASIONAL

17. Kedudukan Panitia Kemitraan dalam
Pokja AMPL Kabupaten
Pokja AMPL Kabupaten
Unit Kerja/Panitia
Kemitraan
Perencanaan,
Penganggaran,
Pemantauan, dan
Evaluasi
Unit Kerja
Advokasi dan
Publikasi
Unit Kerja
Data dan Informasi
BAPPEDA
DINAS PU
DINAS KESEHATAN
BPMD
PDAM (Optional)
Wakil Asosiasi SPAM
PDE BAPPEDA
DINAS INFOKOM/HUB
(Optional)
PDE BAPPEDA
Unit di masing-masing
SKPD terkait dengan
pengendalian data dan
informasi
SEKRETARIAT

18. Deskripsi Tugas dan Tanggungjawab Pokja AMPL
No Unit Tanggung Jawab Ketua Unit Unsur TTK
1 Panitia Kemitraan
(PAKEM)
 Memimpin & mengkoordinasikan Proses Seleksi Desa
1. Mensosialisasikan Pamsimas kepada masyarakat
2. Menyusun daftar desa sasaran Pamsimas
3. Mengusulkan penetapan desa sasaran Pamsimas
untuk pengesahan oleh Kepala Daerah
 Merekomendasikan perubahan kebijakan terkait
perbaikan pengelolaan PAMSIMAS kepada POKJA
 Membentuk Tim Evaluasi RKM
 Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
 Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PAMSIMAS
sesuai sektor-nya
 Memonitor kemajuan Pamsimas dan melaporkan kepada
POKJA
 Memonitor kemajuan kegiatan, mengevaluasi kinerja
penyelenggaraan Pamsimas, dan melaporkan kepada
POKJA
Kabid Fisik dan
Prasarana/Sosial
Budaya Bappeda
 Bappeda
 Dinas PU
 Dinas Kesehatan
 BPMD
 PDAM (optional)

19. No Unit/Pokja Tanggung Jawab Ketua
Unit/Pokja
Unsur TTK
2 Advokasi dan
Publikasi
 Memastikan desa sasaran dimuat dalam
RKPD
 Memastikan kecukupan BLM APBD dan
biaya operasional
 Mempublikasikan hasil Pamsimas
melalui media lokal minimal per
triwulan
Sekretaris Bappeda  Bappeda
 DPPKAD
 Humas/Infokom
 Dinas
Hubkominfotel
 PDE Bappeda
3 Data & Informasi  Meng-update data kinerja Pamsimas sesuai KPI
dan melaporkannya kepada Unit Pemantauan
dan Evaluasi sebagai bahan laporan kinerja
PAMSIMAS kepada Kepala Daerah dan Pemprov
(cq TKP)
Kabid Pusat Data dan
Elektronik Bappeda
 PDE Bappeda
 Unit Pendataan tiap
SKPD (DPU, DinKes,
BPMD, SKPD terkait)
Deskripsi Tugas dan Tanggungjawab Pokja AMPL

20. No. Uraian
Sumber Dana
Keterangan
APBN
APBD
Prov.
APBD
Kab./Kota Masy.
Murni PHLN
1. Bantuan Langsung Masyarakat:
a. Desa Pamsimas    APBD=DDUB
b. Desa Hibah Insentif   SKPA Kab./Kota
2. Fasilitator Masyarakat:
a. Desa Pamsimas   PKPAM Prov.
b. Desa Hibah Insentif (VIG)   SKPA PKPAM
c. Keberlanjutan   PKPAM Prov./SKPA
3. Konsultan Manajemen
(Advisor/CMAC/RMAC)
  Pusat/PKPAM
4. Capacity Building
(Sosialiasi/Workshop/Training, dll)
    Pusat/Provinsi/Kab./
Kota
5. Biaya Operasional (BOP/monev)    Pusat/Provinsi/Kab./
Kota
KELOMPOK PEMBIAYAAN KEGIATAN
20

21. Kementerian Keuangan
Satker DJCK, DJPP&PL, DJBANGDA, DJPMD
Kegiatan : - Administrasi kegiatan
- Konsultan CMAC, RMAC, Advisory
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- Pencetakan Pedoman KPPN
Satker PKPAM Propinsi, SKPD Dinas Kesehatan
Kegiatan : - Administrasi kegiatan
- Gaji & operasional Fasiltator, Sanitarian
- Konsultan Manajemen Provinsi
- Pelatihan BPSPAMS
- Uji kualitas air
KPPN
Satker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota
Kegiatan : - Koordinasi
- Konstruksi Fisik
Satker PKPS BBM IP Kabupaten/Kota
Kegiatan : - Koordinasi
- Konstruksi Fisik
Satker PIP/PPK-PAMSIMAS Kabupaten/Kota
Kegiatan : - Bantuan Langsung Masy. (BLM)
LKM Pamsimas
Bank
Perintah
Pencairan Dana
Pengajuan
pencairan
Dana Pencairan Dana
DIPAKAB/KOTADIPAPUSAT
PUSATPROVINSIKAB/KOTADESA
KPPN
DIPAPROV.
MEKANISME PENYALURAN DANA PAMSIMAS

22. PENGATURAN ANGGARAN DANA BLM
 Pada tahun pertama pelaksanaan (2013), seluruh kabupaten
mendapatkan alokasi dana APBN yang sama
 Pada tahun kedua dan seterusnya (2014-2016), alokasi APBN untuk
setiap kabupaten ditentukan berdasarkan:
 Cakupan dan target AMPL di perdesaan
 Termasuk dalam sasaran kegiatan STBM Kemenkes
 Rencana anggaran AMPL-BM dalam RKPD Kabupaten
 Rencana pembiayaan BLM APBN untuk TA 2014-2016 disepakati
dengan Kabupaten pada Tahun 2013, dan direalisasikan setiap tahun
berdasarkan kinerja penerima manfaat (incentive vs disincentive)

23. BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DALAM PAMSIMAS
 Perhitungan Nilai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN
pada setiap kabupaten adalah sebesar 275 juta per desa (sesuai
jumlah desa yang akan ditangani oleh APBN). Proporsi jumlah desa
yang akan didanai dari APBN adalah sebanyak 80% dari jumlah
target desa dan 20% didanai dari APBD Kabupaten.
 Penyaluran dana APBN per desa disesuaikan dengan Rencana Kerja
Masyarakat (RKM) dengan nilai bantuan maximal Rp. 350 juta sudah
termasuk kontribusi masyarakat sebesar 20% (in-cash senilai 4%
dan in-kind senilai 16%).
 Bentuk kontribusi masyarakat secara in-kind seperti penyediaan
material/bahan bangunan dan tenaga kerja.
 Penyaluran dana BLM dari APBN dilakukan setelah dana in-cash
masyarakat tercatat dalam rekening Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM), dan disalurkan dalam 3 tahap (tahap-I sebesar
20%, tahap-II dan III masing-masing 40%.
 Penyaluran dana BLM dari APBD dengan proporsi yang sama seperti
diatas (80% APBD dan 20% masyarakat).

24. PENGATURAN SHARING DANA
Sharing Pendanaan vs Sharing Program
APBN
MasyAPBD APBN
MasyAPBD
Masy APBD
BLM Desa-1
BLM Desa-2REPLIKASI
KABUPATEN
APBN Masy
APBD Masy
KABUPATEN
BLM Desa-1
BLM Desa-2
PAMSIMAS 1 PAMSIMAS 2

25. Pada tahun pertama Pelaksanaan Pamsimas 2 (2013)
PERLUA
SAN
PENGE
MBANG
AN
APBN
OPTIMA
L-ISASI
APB
D
Untuk Kabupaten Pamsimas 1 yang menjadi peserta Pamsimas 2

26. OPTIM
A-
LISASI
PENGE
MBANG
AN
APBD PERLUASAN
APB
N
Untuk Kabupaten yang baru menjadi peserta Pamsimas
Pada tahun pertama Pelaksanaan Pamsimas 2 (2013)

27. MEKANISME SELEKSI DESA SASARAN
PAMSIMAS 1
Berbasiskan kebutuhan
yang diidentifikasi oleh
tim teknis di tingkat
kabupaten
Fasilitasi dan Verifikasi
pemilihan daftar prioritas
desa dilakukan oleh Tim
Teknis Kabupaten
Penentuan prioritas desa
berdasarkan data-data
statistik
PAMSIMAS 2
B erbasiskan usulan atau proposal desa/kelurahan (bottom-
up):
1. Diusulkan langsung kepada Pakem
2. Pernah disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan/MAD
PNPM Perdesaan/Forum Pembangunan lainnya
3. Mempunyai program air minum dalam RPJMDes a
4. Masuk dalam sasaran program STBM Kemenkes
5.Jumlah target penerima manfaat AM dalam proposal
perluasan (desa baru) > 800 orang
Fasilitasi dan Verifikasi pemilihan daftar prioritas desa
dilakukan oleh PAKEM
Penentuan prioritas desa dilakukan oleh Pakem

28. Kriteria seleksi Desa:
 Desa dengan jumlah penduduk > 800 jiwa
 Desa dengan akses air minum yang rendah (rawan air)
 Desa dengan akses sanitasi yang rendah (masih terdapat perilaku ‘buang
air besar sembarangan’/BABS)
 Desa dengan prevalensi penyakit diare/ terkait air yang tinggi
 Desa yang belum mendapatkan proyek sejenis (air minum & sanitasi)
dalam 2 tahun terakhir untuk Desa Perluasan
 Desa yang telah mendapatkan proyek sejenis (air minum & sanitasi) lebih
dari 2 tahun sebelumnya untuk Desa Optimalisasi/Ekspansi
Kesanggupan Masyarakat Desa/Kelurahan untuk:
 Kontribusi sebesar 20% dari nilai Bantuan Langsung Masyarakat, yang
terdiri dari 4 % incash dan 16 % inkind
 Masyarakat bersedia menghilangkan kebiasaan BABS.
KRITERIA KELAYAKAN DESA SASARAN PAMSIMAS
28

29. PROPOSAL DESA
1. Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa :
a) Masyarakat sanggup memberikan kontribusi masyarakat
minimal 20%
b) Masyarakat sanggup mengelola dan memelihara SPAM yg
telah terbangun melalui BPSPAM
c) Menyediakan kader AMPL desa
d) Masyarakat sanggup menerapkan PHBS
2. Formulir proposal: data dasar desa, usulan pembangunan SPAM
(perluasan/ pengembangan/ optimalisasi), kondisi SPAM desa saat
ini
3. Peta rencana pembangunan SPAMS Desa

30. 30
DOKUMENTASI KONDISI AMPL
SEBELUM PAMSIMAS

31. DOKUMENTASI KONDISI AMPL
TERBANGUN DALAM PAMSIMAS
TA. 2008 - 2011
31
KOTA PEKALONGAN
KAB. BANYUMAS
KAB. MALUKU TENGAH
KAB. BALANGAN
KAB. KUANTAN SENGINGI
KAB. DEMAK

32. PENJARINGAN
MINAT
KABUPATEN/KOTA
UNTUK PAMSIMAS
TAHUN 2013

33. LANDASAN
KEBIJAKAN
PROGRAM
PAMSIMAS - II

34. Kriteria Pemilihan Kabupaten Pamsimas 2
1. Merupakan wilayah administrasi perdesaan (bukan wilayah
perkotaan) sesuai data BPS 2011.
2. Proporsi penduduk perdesaan dengan akses air minum
aman masih rendah atau dibawah rata-rata nasional
perdesaan (<45.85%) BPS Susenas 2010.
3. Memiliki jumlah minimal desa sasaran sebanyak 32 desa
dengan jumlah penduduk per desa lebih dari 800 jiwa
4. Terdapat minimal 3 kabupaten yg memenuhi kriteria dalam
1 propinsi.
5. Menyampaikan surat minat yang ditandatangani Bupati dan
DPRD kepada Direktur Jenderal Cipta Karya melalui
Pemerintah Provinsi.

35. Pernyataan Minat Kabupaten
Adanya surat minat yang ditandatangani Bupati dan
DPRD dengan lampiran sbb:
1. Usulan target tambahan pemanfaat selama 2013-2016, yang dirinci per
tahun, dan dibandingkan dengan target kabupaten
2. Kesediaan dana APBD untuk membiayai:
1. Operasional lembaga pengelola program (Pokja AMPL, Pakem,
DPMU dan Kader AMPL)
2. Dana BLM APBD sebesar 20% dari total Jml Desa Sasaran,
untuk tahun 2013 senilai BLM untuk minimal 1 desa baru dan
Pengembangan /Optimalisasi untuk beberapa desa Existing
3. Program daerah untuk pengelolaan pasca konstruksi
3. Kesediaan mengikuti Pedoman dan Juknis Pamsimas II
4. Kesanggupan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

36. CONTOH
FORMAT SURAT
PERNYATAAN
MINAT
KABUPATEN

37. 2013 2014 2015 2016
1. Target Desa Sasaran Desa
2. Target Tambahan Penerima Manfaat Jiwa
3. Kebutuhan dana BLM (Total) X Rp. 1.000,-
- Sumber dana APBN/PHLN X Rp. 1.000,-
- Sumber dana APBD Kabupaten X Rp. 1.000,-
JUMLAH
Disetujui Bersama Oleh:
..............................,..................................2012
TOTAL
RENCANA PENDANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DESA SASARAN PAMSIMAS-II
KABUPATEN …………………………………PROVINSI.......................................
TAHUN 2013 - 2016
TAHUN PELAKSANAAN
No. URAIAN SATUAN
BUPATI ............................................
.......................................................................
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN............................................
.......................................................................
LAMPIRAN-I. FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT

39. Penyusunan Usulan Lokasi Desa Sasaran (Long List)
No. KRITERIA LOKASI SUMBER DATA
1. Indeks kemiskinan desa/kelurahan yang tinggi BPS
2. Desa/kelurahan yang terbatas akses terhadap air minum Potdes, PU, Dinkes
3. Desa/kelurahan yang terbatas akses terhadap sanitasi Potdes, PU, Dinkes
4. Desa/kelurahan dengan prevalensi penyakit diare/ terkait air yang tinggi Dinkes/ Puskesmas
5. Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis (air minum dan sanitasi) dalam 2 tahun terakhir Bappeda, PU, Dinkes
• Cakupan akses air minum adalah persentase jumlah penduduk yang telah
memiliki sumber air aman (seperti sumur gali dg kualitas air yang baik) atau
dilayani oleh sistem penyediaan air minum secara perpipaan
• Cakupan akses sanitasi adalah persentase jumlah penduduk yang menggunakan
sarana sanitasi terbangun (seperti cubluk atau jamban)
• Prevalensi penyakit diare yang digunakan digunakan adalah status terkini atau
sekurang-kurangnya 1 tahun sebelumnya.
Penjelasan :

40.  Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah dan
memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan program
Pamsimas melalui Pokja AMPL Provinsi.
 Dalam proses penjaringan minat Kabupaten, Pokja AMPL
Provinsi berperan untuk mengkoordinasikan dan melakukan
seleksi Kabupaten yang berminat.
 Tugas dan fungsi Pokja AMPL Provinsi dalam PAMSIMAS-2:
 Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan BLM
 Pengembangan kapasitas pengelolaan program
 Pengembangan mekanisme pemantauan kinerja AMPL
Berbasis Masyarakat
 Fasilitasi penanganan isu-isu pelaksanaan ditingkat provinsi
PERAN PEMERINTAH PROVINSI

41.  Pembinaan pengelolaan program Pamsimas-2
 Verifikasi dan menetapkan desa sasaran Pamsimas berdasarkan
usulan Pemerintah Kabupaten cq. Pokja AMPL
 Pengembangan sistem pemantauan pengelolaan program
 Dukungan penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat
 Dukungan penyediaan bantuan teknis dan pengembangan
kapasitas / ‘capacity building’
PERAN PEMERINTAH PUSAT
Fasilitasi pencapaian target MDGs bidang air minum dan
sanitasi melalui kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melalui:

42. KEGIATAN JADWAL (TENGGAT
TENTATIF)
1. Pemasukan Surat Minat Kabupaten 15 Desember 2012
2. Verifikasi Peminatan Kabupaten 15 Januari 2013
3. Penetapan Kabupaten Pamsimas 2 dan Rencana
Pembiayaan BLM 2013-2016
30 Januari 2013
4. Pembentukan Pakem 5 Februari 2013
5. Verifikasi Pemilihan Desa Sasaran oleh Pakem 15 Maret 2013
6. Penyampaian Daftar Desa 2013 ke Pusat 31 Maret 2013
7. Penerbitan SK Desa Sasaran 2013 April 2013
8. Pelaksanaan Tingkat Masyarakat Mei-Desember 2013
Jadwal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2013

43. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA
KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN
AIR MINUM