Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan mutu lulusan melalui kerjasama dan membangun jejaring antara lain dengan meningkatkan budaya riset dan bahasa Inggris, serta produktivitas. Kerjasama nasional dan internasional diperlukan, seperti dengan industri, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Dokumen tersebut juga menjelaskan dasar hukum dan ruang lingkup kerjasama Fakultas, baik dalam negeri maupun

1. KERJASAMA DAN
MEMBANGUN JEJARING
SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN MUTU
LULUSAN

2. Standard Kualitas Lulusan dapat
Diraih Dengan Cara:
1. Mendorong budaya riset.
2. Mendorong budaya kerja unggul
3. Peningkatan kemampuan bahasa
Inggris.
4. Peningkatan berbagai kriteria
produktifitas.
5. Mengadakan kerjasama Nasional dan
Internasional.
6. Membangun jejaring publik
(industri, pemerintah, asosiasi profesi ,
masyarakat dan NGO)
7. Hubungan alumni diperkuat
Kualitas Lulusan

3. Pentingnya Kerjasama dan
Membangun Jejaring
• Mengadakan kerjasama Nasional dan
Internasional.
• Membangun jejaring publik
(pemerintah, asosiasi profesi , Swasta,
masyarakat dan NGO)

4. KERJASAMA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
• DALAM NEGERI
– DGN PTN/PTS
– DGN INDUSTRI
– DGN PEMERINTAH
– DGN LEMBAGA NON PEMERINTAH
• LUAR NEGERI
– DGN PT LUAR NEGERI
– DNG LEMBAGA PEMERINTAH
– DNG NGO LUAR NEGERI

5. AKSES & DAYA SAING
“NETWORKING DAN KERJASAMA”
• Jaringan (networking) adalah upaya positif membangun
persahabatan dan kerjasama sehingga menghasilkan programprogram pengembangan
• Kerjasama adalah alat untuk mengembangkan dan meningkatkan
daya saing perguruan tinggi sekaligus menguatkan pencitraan
dan mutu perguruan tinggi sehingga semakin dikenal dan
dipercaya oleh masyarakat
• Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan
tinggi (Pasal 3 Permendiknas No. 26 tahun 2007)
• Perguruan tinggi BERMUTU (memiliki standar internasional yang
unggul) ketika berada pada jejaring kerjasama (Henry M. Levin)

6. DASAR HUKUM KERJASAMA
• PT Indonesia harus berpedoman pada Peraturan
Mendiknas RI No. 26 tahun 2007 tentang kerjasama PT
di Indonesia dengan PT atau lembaga lain
• PT Indonesia juga harus mengacu pada Keputusan
Dirjen Dikti RI No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk
pelaksanaan Kerjasama PT di Indonesia dengan
PT/lembaga lain jika akan mengadakan kerjasama luar
negeri
• Setiap PT Indonesia wajib menginformasikan Kantor
Perwakilan RI di luar negeri jika akan mengadakan
kerjasama pendidikan dengan pihak luar negeri (SK
Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendiknas No.
4322/D5.3/T/2010)

7. 7 PILAR PENINGKATAN KERJASAMA DI FKIP
2.
VISI
7.
PARTISIPASI
AKTIF
3.
KOMITMEN
1. MUTU
FKIP
6.
SISTEM/
PROSES
4.
KEPEMIMPI
NAN
5.
SUMBER
DAYA
MANUSIA

8. 1. MUTU
FKIP UHO memberikan kepuasan atas semua jasa
dan layanan yang diberikan kepada
stakeholder, dengan bersama-sama meningkatkan
MUTU LEMBAGA

9. 2. VISI
VISI FKIP

10. 3. KOMITMEN
Semua civitas akademika FKIP
memiliki KOMITMEN, sense of
belonging dan tanggungjawab positif
terhadap FAKULTAS

11. 4. KEPEMIMPINAN
Semua unsur pengelola FKIP UHO memiliki jiwa
kepemimpinan TERBUKA yang siap DIPIMPIN dan
siap MEMIMPIN, berintegritas tinggi, pemersatu, dan
bervisi pemberdayaan

12. 5. SDM BERMUTU
POTENSI SDM FKIP Memadai 242
Dosen di antaranya
- Prof. (11 org)
- Doktor (S3 - 54 org)
- Magister (S2 – 177 org)

13. 6. SISTEM/PROSES
• Perencanaan dan pengendalian dalam upaya
peningkatan mutu diperhatikan dengan sungguhsungguh
• Memperhatikan keberagaman sehingga menjadi
kekuatan yang sinergis untuk menghindari
pengkotak-kotakan yang inklusif
• Semua komponen dalam sistem, dipahami
sebagai keterpaduan, tidak dilakukan secara
parsial di bawah koordinasi PEMBANTU DEKAN IV
Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional

14. 7. PARTISIPASI AKTIF
• Menggerakkan semua unsur terkait dan
dikoordinasikan secara maksimal Oleh
Pembantu Dekan IV yang didamping 7 tenaga
Ahli (Team Work Bidang Kerjasama)
• Mengembangkan semangat kerjasama yang
sinergis, menyelesaikan permasalahan
berdasarkan prinsip WIN-WIN SOLUTION dan
TRANSPARANSI

15. Pengabdian
pada
Masyarakat
Pengelolaan
FAKULTAS
RUANG LINGKUP
KERJASAMA
FKIP UHO
Penelitian
Pendidikan

16. Kerjasama Telah, Sedang dan akan dilaksanakan
A. Dalam Negeri:
1. Kerjasama dgn. Dikbud
2. Kerjasama dgn. Dikti
3. Kerjasama dgn. Pemerintah Daerah
4. Kerjasama dgn. Swasta (ANTAM)
5. Kerjasama dgn. Diknas Kota/Kabupaten dan Provinsi di
Sulawesi Tenggara
6. PGMIPA (Sementara Berjalan thn ke 3)

17. A. Luar Negeri:
1. Kerjasama dgn. AusAID (Sementara berjalan dalam kegiatan
Office Management, Bahasa Inggris, dan Learning
Management)
2. Kerjasama dgn. AusAID (Beasiswa S3)
3. Kedutaan Australia (Sementara Proses dalam Kegitan
Seminar Internasional Pembelajaran Lingkunga)
4. Menjejaki kerjasama dgn. Jepang (Beasiswa, Learning
Management, dan Penelitian Pendidikan

18. Laporan tahunan The Global Information
Technology Report 2012 yang diterbitkan WEF
dan INSEAD memuat urutan negara-negara di
dunia menurut Indeks Kesiapan Berjejaring
(Networked Readiness Index). Indeks Kesiapan
Berjejaring (selanjutnya disingkat IKB)
mengukur tingkat kemajuan negara-negara
atas dasar kecanggihan teknologi informasi
dan komunikasinya. IKB dibangun dari 4 unsur
atau sub-indeks, dan setiap sub-indeks
dibentuk dari 10 pilar, dan setiap pilar
dibentuk dari beberapa indikator. Total ada 53
indikator yang digunakan untuk mengukur
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
ini. Ke empat sub-indeks tersebut adalah
lingkungan (environment), kesiapan
(readiness), penggunaan (usage) dan dampak
(impact). Ke 10 pilar dan beberapa indikator
penting akan diuraikan saat menjelaskan hasil
perlombaan antar bangsa dalam kecanggihan
teknologi informasi dan komunikasi berikut ini.